‘Ada banyak investor Jakarta dan kota-kota besar lainnya menyatakan siap berinvestasi di Amurang dan Minahasa Selatan. Bahkan, investor Jakarta pun menyatakan siap membangun hotel berbintang, mall dan supermarket sebagai penunjang fasilitas umum warga Minsel. Supaya, orang Minsel tak lagi harus ke Manado. (beritamanado.com, 07/10/12)’
CUPLIKAN di atas adalah keniscayaan pembangunan di Indonesia. Elegi yang sudah terlalu sering kita dengar. dalam amarah dan nestapa. Tapi pernahkah ada yang mencoba menyusun sebuah komposisi baru, tanpa hanya mendaur ulang teori tanpa berkesudahan?
Dalam aras global, kita sedang menyaksikan sebuah perubahan tak berwujud namun terasa sangat nyata; pudarnya hegemoni negara industri maju sekaligus fajar baru negara ‘berkembang.’ Ada sebuah momentum dimana sejarah kemungkinan besar mengalami pergantian penulis utamanya; tidak lagi oleh satu kutub, melainkan banyak, tidak lagi dalam satu bahasa melainkan jamak; tidak menggunakan fondasi universal melainkan plural. Singkat kata, divergensi adalah keniscayaan, yang tampaknya masih sulit diterima baik di kelompok negara Utara maupun Selatan sendiri.
Di tengah peluang besar tersebut, sang subyek yang beranggapan telah merdeka dari penjara keterbelakangan ekonomi sebenarnya masih juga terperangkap dalam panopticon bernama pengetahuan. Inersia pengetahuan mendera negara-negara kolonial dan sejatinya merupakan sebab utama mengapa pembangunan memiliki corak yang seragam: tenggang modal dan monoton dalam metoda pengukuran. Bahkan, kala gagasan post-development perlahan mengukuhkan dirinya sebagai arah baru pembangunan, negara-negara Selatan masih terpincut perlombaan ekonomi untuk menjadi yang terbesar dalam ukuran-ukuran kuantitatif.
Imaji kita soal pembangunan didera mimpi yang sulit dihapus; soal kemegahan fisik, soal kekayaan materiil, nafsu utilitarian dan modernisasi. Jikapun tidak demikian, pilihan lain yang sama muskilnya hanyalah kisah lama soal sosialisme beserta ide-ide absolut yang pengejawantahannya hanya menimbulkan bencana.
Lantas, pertanyaannya adalah, adakah imajinasi alternatif soal pembangunan? Jawabannya: ia harus dimunculkan. Masalahnya, ungkap Frantz Fanon (1963), adalah pada upaya dekolonisasi, ikhtiar untuk menjungkirkan dunia yang dikenal sang subyek kolonial demi penemuan dirinya. Ia menjadi budak atas ketidakmampuannya untuk menafsirkan realita, membiarkan tabula rasa dibentuk oleh tuan penjajah.
Perspektif poskolonial dalam pembangunan tidak berpretensi untuk mengatasi persoalan dengan menyodorkan sebuah cetak biru, melainkan untuk memungkinkan si pelaku dalam meyakini kemampuannya untuk menulis ulang makna dari sebuah cetak biru. Puluhan dekade pasca industrialisasi di Eropa Barat dan Perang Dunia ke-II serta pertemuan Bretton Woods, konstruksi soal ‘negara berkembang’ telah membuat negara-negara poskolonial tersandera sebuat status yang disematkan kepadanya: pra-modern dan terbelakang (Escobar 1995; McEwan 2008). Peta kognitif ini telah sedemikian tertanam sehingga seluruh komposisi berfikirnya hanya diisi konsep-konsep yang telah ada dalam kamus pembangunan, dan membuatnya gagal, bahkan takut, dalam menemukan konsep anyar yang bisa memerdekakan dirinya. Dekolonisasi pikiran menjadi pilihan yang harus diambil untuk bisa mengambil lompatan besar; prasyarat untuk melakukan leapfrogging, untuk meraba kemungkinan akan adanya sebuah dunia yang tak terjamah sebelumnya, sebuah Indonesia yang lain.
Seperti yang diungkapkan Arturo Escobar, pembangunan seringkali hanya mereproduksi ketimpangan kuasa dan pengetahuan lama (1995: xviii). Maka, yang seharusnya dicari oleh subyek poskolonial, sang liyan, adalah indera untuk pembangunan yang tidak termakan muslihat modernisasi. Ia harus mempercayai suara kecil di dalam hatinya yang dibisukan oleh pengetahuan.
Bicara Indonesia, contoh yang menarik adalah, seperti dalam banyak inovasi kebijakan lainnya, Solo. Sewaktu masih menjabat sebagai walikota Solo, Jokowi pernah mengungkapkan gagasan soal ‘Solo Baru adalah Solo Lama,’ seolah merayakan keinginan untuk kembali pada jati diri utuh sebagai wong Solo, tanpa harus menolak atau menanggalkan kebaruan. Dalam implementasinya, Solo menjadi menarik karena mampu mendamaikan paradoks utama dalam risalah pembangunan Indonesia -dualisme ekonomi; koeksistensi kapitalisme dan ekonomi subsisten- dengan mengformalkan sektor informal. Di sini gagasan poskolonial, dalam taraf yang masih sangat rendah dan jauh dari final, seolah menemukan perwujudannya; bahwa relasi produksi bisa diciptakan sedemikian rupa tanpa harus membuat si pelaku tercerabut dari relasi sosialnya, pun tanpa harus berdiri pada sebuah basis ideologi tertentu. Faktor yang justru bisa mengintervensi hubungan timbal balik antara relasi produksi dan relasi sosial tersebut adalah, budaya dan pemaknaan masyarakat setempat akan ruang hidupnya (Escobar 1999).
Di Indonesia, secara sosiologis, kita hidup dalam dunia yang dwiwujud: koeksistensi sektor formal dan informal tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi sebagaimana dikupas dalam pandangan Boeke, tapi pada seluruh dunia sosial; tak sepenuhnya modern namun menyangkal tuduhan untuk disebut tradisional. Jika ditelaah secara seksama, di dalam Indonesia yang kita diami, terdapat banyak ‘dunia paralel’ yang hanya mampu dipersatukan oleh gagasan Indonesia sebagai negara bangsa. Di dalam ragam ‘dunia paralel’ tersebut, pemaknaan manusia terhadap sumber daya dan ‘kapital’ pun berbeda. Dengan demikian, yang seharusnya kita cari adalah sistem pembangunan yang lentur dan dapat menyesuaikan diri. Hibrid dan adaptif. Karena tiap-tiap sistem adalah rekaan manusia, maka seharusnya ia bisa dipasifksan atau disesuaikan, terutama dengan budaya masyarakat di mana ia beroperasi.
Mengutip pandangan Esteva dan Prakash (1998:36-38), yang seharusnya kita cari dan impikan adalah sebuah pluriverse, mengandaikan sebuah dunia yang tidak universal melainkan jamak. Trayektori modernisasi tidak tunggal, satu ataupun seragam. Hanya saja cara berfikir kita telah dibentuk untuk percaya demikian. Adapun perjuangan kelompok Zapatista adalah persis untuk mewujudkan impian tersebut, yakni sebuah dunia di mana eksistensi banyak dunia (ruang hidup) dimungkinkan (Escobar 1995).
Syahdan, akal sehat akan sulit menerima cara pandang biner bahwa sistem ekonomi di dunia seolah hanya terbatas pada dua kutub; kapitalisme atau sosialisme. Lebih sulit lagi menerima kenyataan bahwa banyak pemikir dan ideolog melihatnya sebagai sesuatu yang terberikan dan final. Pernyataan ini tidak berarti bahwa yang kita cari adalah jalan ke-3. Bukan, sangat jauh dari itu. Sebagaimana pluralitas adalah realita kita dalam berkeyakinan dan merajut identitas, moda produksi di dunia pun mengalami hal yang sama.
Bicara metoda pengaturan ekonomi, maka dalam zaman yang kita kenal sekarang, pembahasan soal pengaturan kapital tidak bisa lagi dilakukan dalam definisi klasik (alam dan tenaga kerja), tetapi harus beranjak ke pengaturan sumber daya bersama atau commons, karena komoditi telah lama berubah wujud dan menjelma nirbentuk. Maka, pertanyaan-pertanyaan baru yang harus kita jawab, misalnya, adalah: lompatan apakah yang harus kita lakukan untuk bisa menciptakan sistem ekonomi yang sejalan dengan gagasan ekonomi hijau? Apakah gagasan ekonomi hijau sebenarnya sudah terdapat dalam budaya masyarakat lokal? Sejauh mana sektor informal bisa dan perlu dilembagakan untuk dapat menutup ketiadaan industri? Apa alat ukur kesejahteraan yang bisa menangkap rasa kebercukupan? Ini hanyalah beberapa contoh pertanyaan yang perlu kita ajukan sebagai terapi kejut.
Di luar itu, diperlukan sebuah cara pandang di luar kebiasaan untuk berani meneroka kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah terbayang. Kerap kita tidak mengenali, bahkan menyimpan rasa curiga dan takut, terhadap sebuah benda hanya karena kita tidak mengenalnya, atau karena ia tidak memiliki sebuah nama. Pun dengan pengetahuan. Dalam bingkai tersebut, pembangunan harusnya diartikan sebagai upaya mengisi ketiadaan. Langkah pertama adalah dengan menumpas ketiadaan imajinasi.***
Fajri Siregar, MA Development and Governance, Universität Duisburg-Essen, Jerman
Kepustakaan:
Esteva, Gustavo dan M.S. Prakash. 1998. Grassroots Post-Modernism. London: Zed Books.
Escobar, Arturo. 1995. Encountering Development. The making and unmaking of the third world.
Escobar, Arturo. 1999. After Nature: Steps to an Antiessentialist Political Ecology. Current Anthropology. 40 (1).
Fanon, Frantz. 1963. The Wretched of the Earth. New York: Grove Press.
McEwan, Cheryl. 2008. Post-colonialism and Development. New York: Routledge.
