PADA RABU mendatang, 3 Oktober 2012, kaum buruh Indonesia akan mulai melakukan Mogok Nasional. Di antara organisasi buruh yang mempelopori pemogokan ini adalah Majelis Buruh Pekerja Indonesia (MPBI). Dalam siaran persnya tertanggal 27 September 2012, mereka memiliki tiga tuntutan umum, yakni penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, dan pelaksanaan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Ironis memang, di tengah pertumbuhan ekonomi yang ada saat ini, kaum buruh justru menjadi salah satu lapisan sosial yang paling menderita. Padahal, pertumbuhan itu mustahil bisa ada tanpa kontribusi mereka. Mogok Nasional ini, dengan demikian, perlu kita dukung. Berikut wawancara terpisah Mohamad Zaki Hussein dari Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) dengan Roni Febrianto dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), salah satu federasi yang tergabung dalam MPBI, terkait Mogok Nasional yang akan dilancarkan 3 Oktober nanti.
Mohamad Zaki Hussein (MZH): Terkait Mogok Nasional ini, berapa estimasi jumlah buruh yang akan dimobilisasi oleh MPBI dan di daerah mana saja? Berapa lama pemogokan ini akan dijalankan?
Roni Febrianto (RF): Aksi awal mogok kerja atau unjuk rasa nasional ini akan melibatkan dua juta lebih anggota MPBI di 21 kawasan industri strategis di 16 kabupaten/kota, seperti Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bekasi, Tangerang, Karawang, Bandung, Semarang, Purwakarta, Sidoarjo, Mojokerto, Samarinda, Makassar, dan lain-lain. Di pabrik, mogok kerja serempak dimulai jam 8 pagi dan di kantor bupati/walikota/gubernur/DPRD, dimulai jam 10 pagi secara serempak. Direncanakan satu hari penuh dan melihat efektivitas, bila dirasa kurang akan berlanjut satu pekan dengan melibatkan lebih lima juta buruh di seluruh wilayah di mana anggota MPBI berada dari NAD sampai Papua.
MZH: Saya dengar di Bekasi, menjelang Mogok Nasional ini, sudah ada kemenangan-kemenangan di tingkat pabrik, karena pabrik-pabrik itu di-“gruduk” kawan-kawan buruh, betulkah demikian Bung? Kalau “iya” bisa diceritakan beberapa contoh kasusnya Bung?
RF: Aksi Hostum (Hapus Outsorcing dan Tolak Upah Murah ) sudah bergulir mulai Mei 2012 sampai hari ini di Bekasi, Karawang, Bogor, Purwakarta, Jakarta serta sangat berdampak positif, di mana lebih dari 50 ribu pekerja alih daya (outsourcing) berubah menjadi hubungan kerja langsung dengan perusahaan, baik PKWT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu atau kontrak) maupun PKWTT (Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu atau pekerja tetap), dan keanggotaan serikat pekerja meningkat dengan pesat hampir di semua anggota MPBI. Dampak positif ini, misalnya, dicapai di PT JST, PT Pantos, PT Sanken, PT Krama Yudha, PT Hino, PT Alam Segar, PT Unite Tractor, PT Multi Strada, dan lain-lain.
MZH: Pada 27 September, kawan-kawan MPBI melakukan aksi pemanasan ke Kemenakertrans untuk mengajukan tuntutannya, bagaimana respons Kemenakertrans terhadap tuntutan kawan-kawan MPBI ini?
RF: Pemerintah setengah hati tanggapi 3 tuntutan MPBI . Jaminan kesehatan seluruh rakyat 1 Januari 2014 tanpa tahapan, moratorium outsouring dan upah layak dengan minimal 84 sampai dengan 122 komponen KHL (Kebutuhan Hidup Layak). Terbukti saat MPBI datang ke Kemenakertrans, MPBI malah dihadapkan pada aparat keamanan bersenjata dan Menteri meninggalkan kantornya, tidak mau berdialog dengan perwakilan MPBI, walaupun datang 3 Presiden Konfederasi besar yang menunjukkan keseriusan serikat pekerja untuk membangun dialog dengan pemerintah. Sehingga MPBI makin yakin akan jalankan Mogok Nasional dimulai 3 Oktober untuk lumpuhkan ekonomi agar pemerintah baik keempat menteri (Menakertrans, Menko Kesra, Menko Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan) sampai Presiden mau dengar aspirasi MPBI.
MZH: Kalau ada yang perlu diserukan kepada masyarakat Indonesia terkait Mogok Nasional ini, apa seruan Bung untuk masyarakat Indonesia, yang sebagian besarnya adalah rakyat pekerja juga?
RF: Aksi Mogok Nasional MPBI bertujuan menegakkan Konstitusi dan Pancasila, karena politik upah murah yang dijalankan lebih dari 46 tahun sejak Orde Baru, lalu dilanjutkan pasca-reformasi, menjadikan buruh dan rakyat Indonesia miskin secara sistemik, di saat ekonomi Indonesia jadi 16 besar di dunia tahun 2012 dan diprediksi akan menjadi 6 besar pada tahun 2030. PDB yang sudah pada angka 7.000 trilyun dan ditargetkan 10.000 trilyun pada 2014 oleh Presiden tidak terdistribusi dengan rata, karena pemerintah tidak punya kebijakan yang pro-rakyat, seperti terus dijalankannya politik upah murah dan alih daya pekerja serta tidak memberikan jaminan kesehatan secara serempak pada 1 Januari 2014 pada seluruh rakyat. Ini jalan MPBI menjadikan buruh dan rakyat Indonesia bermartabat di tengah derasnya investor asing masuk dan privatisasi BUMN.
Ayo, kabarkan dari kawan ke kawan buruh, dari pabrik ke pabrik, dari kawasan ke kawasan, dari kota ke kota, dari provinsi ke provinsi, ini saatnya Buruh Indonesia wajib dapat kemenangan lewat Mogok Nasional secara damai dan bermartabat, seperti 28 Oktober 2011. Rakyat bisa desak pemerintah dan DPR untuk mensahkan UU BPJS. Ini adalah gerakan buruh dari pabrik ke publik episode kedua untuk jadikan rakyat Indonesia dimanusiakan dan bisa merasakan keadilan sosial serta ekonomi .***
