PERTUMBUHAN, kemajuan, dan inovasi. Kata-kata ini seakan-akan menggambarkan citra Asia, khususnya Asia Timur dan Asia Tenggara, dalam pentas politik dan ekonomi global. Disebut-sebut sebagai kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Asia menjadi salah satu penggerak transaksi ekonomi global dan berbagai aktivitas trasnasional lainnya. Berbagai klaim atas kemajuan di Asia, seringkali dialamatkan kepada kebijakan ekonomi yang pragmatis dan “nilai-nilai Asia” (Asian Values). Penjelasan triumfalisme Asia ini kembali menghangat setelah Kishore Mahbubani (2008) menulis bahwa kebangkitan Asia juga merupakan kebangkitan peradaban non-Barat (The Rise of the Rest), yang berdasarkan kepada pragmatisme Asia dalam menghadapi tantangan global. Meskipun penafsiran ini dapat menggambarkan perkembangan taraf sosio-ekonomi dan posisi strategis global Asia, pembacaan ini cenderung simplisitik dan karenanya diperlukan suatu analisa yang lebih komprehensif
Dengan demikian, pengujian kembali terhadap tesis-tesis ini diperlukan karena Asia sebagai sebuah entitas, meskipun memiliki banyak pencapaian, tidak lepas dari berbagai masalah. Berbagai macam survei, laporan, dan berita menunjukkan bahwa Asia masih merupakan salah satu ladang subur kemiskinan, kesenjangan, dan otoritarianisme. Kelesuan ekonomi Jepang, kebangkitan Cina, meningkatnya persaingan geopolitik dan keamanan serta arus demokratisasi semakin menambah kompleksitas Asia. Di tengah-tengah arus perubahan ini, neoliberalisme tetap bertahan sebagai sebuah pedoman bagi pemerintahan negara-negara dan regional order di Asia. Dominasi Neoliberalisme di Asia pada akhirnya berujung pada dua pertanyaan: bagaimana Neoliberalisme bekerja dan memengaruhi diskursus politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Asia dan bagaimana masa depan Neoliberalisme di Asia?
Apa itu Neoliberalisme?
Kesenjangan dan kontradiksi di Asia, muncul disebabkan oleh dominasi logika transnasionalitas dan logika pasar dalam dimensi politik, ekonomi, serta sosial dan budaya. Dominasi ini seringkali menaklukkan otoritas negara-bangsa (nation-state) dan memarginalisasikan konsep lokalitas dan nilai-nilai lokal. Atas nama globalisasi dan kemajuan ekonomi, hasrat untuk mengundang arus kapital dan investasi menjadi panglima yang menuntut baik negara dan masyarakat untuk beroperasi menurut diskursus tersebut, yaitu Neoliberalisme, yang dapat diartikan sebagai free-marketism atau dominasi pasar bebas dan ekonomi laissez-faire sebagai suatu pandangan yang mendikte struktur pemerintahan dan hubungan internasional dalam suatu kawasan. Pengertian Neoliberalisme di sini, tidak hanya merujuk kepada konteks filsafat dan politik-ekonominya, tetapi juga merujuk kepada aspek sosiologis dan historisnya, yang sedikit banyak memengaruhi tata pemerintahan di Asia.
Berdasarkan asumsi-asumsi dasar bahwa manusia dan institusi adalah agen rasional yang bergerak berdasarkan logika pasar yang murni, Neoliberalisme pada dasarnya memimpikan suatu utopia di mana efisiensi mekanisme pasar menjadi dasar dari segala aktivitas politik, ekonomi, dan sosial. Sosiolog kenamaan asal Perancis, Pierrer Bourdieau (1998) mengkritisi utopia ini sebagai sekedar sebuah fiksi matematis yang alih-alih mendasarkan klaim-klaimnya pada pembacaan yang objektif atas kondisi riil masyarakat, utopia ini malah dibangun atas dasar-dasar yang abstrak. Lebih lanjut lagi, Thorsen (2009) dalam penjelasannya mengenai Neoliberalisme menyatakan, Neoliberalisme secara esensial memiliki fitur-fitur yang berbeda dengan Liberalisme modern dikarenakan oleh penekanannya pada mekanisme pasar yang sedikit atau tidak teregulasi sebagai pedoman yang utama dan menyeluruh bagi kehidupan publik.
Lalu, seperti apa mitos dan realitas neoliberalisme ini? Berikut ini beberapa contohnya:
Mitos 1: Neoliberalisme membawa kesejahteraan, keterbukaan dan perubahan
Realitas: Neoliberalisme meningkatkan kesenjangan dan justru melanggengkan kecenderungan otokratik pada sistem politik-ekonomi yang ada
Neoliberalisme (dengan huruf ‘N’ besar), selain dijadikan panduan kesuksesan ekonomi dan legitimasi politik berbagai rejim pemerintahan di Asia yang cenderung semi-demokratik, iliberal, atau otoriter, juga banyak dikritisi sebagai penyebab jatuhnya Asia ke dalam jurang Krisis Finansial 1998 dan merebaknya kebijakan publik yang kurang demokratis dan kurang peka terhadap permasalahan sosial, seperti pemangkasan anggaran sosial, kontrol terhadap serikat buruh, dan pengurangan intervensi pemerintah dalam ekonomi (Crotty & Dimsky, 1998; Hart-Landsberg, 2002). Neoliberalisme mengklaim, dengan memberikan komando politik dan ekonomi kepada pasar bebas maka kesejahteraan, keterbukaan, dan perubahan dapat digaransi. Namun demikian, ada beberapa fakta yang menarik bahwa janji-janji ini seakan-akan hanyalah bentuk lain dari “kesuksesan statistik” belaka. Program restrukturisasi ekonomi a la IMF, Bank Dunia, dan institusi keuangan global lainnya, seperti relaksasi kontrol kapital oleh negara justru semakin menambah masalah baru, seperti yang terjadi di Indonesia dan Korea Selatan. Kesenjangan dalam standar hidup dan level sosio-ekonomi masyarakat semakin melebar dikarenakan kurang atau ketiadaan program-program sosial terutama di sektor kesehatan, perumahan, dan pendidikan. Tidak hanya itu, kecenderungan otokratik dan koruptif pada sistem politik-ekonomi yang ada justru semakin langgeng. Tidak heran jika kartunis politik asal Meksiko, El Fisgon (2005) mengkritisi visi Neoliberal sebagai jauh panggang dari api. Indikator-indikator ekonomi secara makro ternyata tidak (pernah) cukup untuk dapat menjelaskan apa yang terjadi di masyarakat.
Mitos 2: Neoliberalisme dapat bersanding mesra dengan retorika nilai-nilai Asia
Realitas : Neoliberalisme memanipulasi komunitarianisme Asia demi lancarnya arus kapital
Ada sebuah fakta yang menarik bahwa rejim neoliberal di Asia bekerja di bawah panjí “nilai-nilai Asia” yang berbasis komunitarianisme, baik itu Konfusianisme, Islam, dan lain-lain. Ironisnya, melalui slogan-slogan komunitarian inilah, rejim pembangunan otokratik (developmental state) menerapkan segenap agendanya yang berupa gabungan antara pendekatan liberal demi ekonomi pasar bebas transnasional dan pendekatan konservatif terhadap hak-hak sipil dan politik, atau disebut juga sebagai conservative free-marketism. Vedi Hadiz (2006) mengungkapkan bahwa meskipun retorika Asian Values seringkali dijadikan simbol perlawanan oleh para elit pemegang kekuasaan dan modal di Asia, pada kenyataannya kebijakan Neoliberal justru dipraktekkan oleh para elit di masing-masing negara tempat mereka berkuasa.
Lebih lanjut lagi, secara etnografis, hegemoni neoliberalisme dapat dilihat pada studi kasus Katharyne Mitchell (2004) tentang komunitas diáspora Hong Kong di Vancouver, Kanada, yang selain bermigrasi ke Kanada juga membawa sejumlah kapital yang cukup besar. Migrasi manusia dan kapital ini mengakibatkan perubahan pada lanskap sosial kota Vancouver, yang ditandai dengan menjulangnya gedung-gedung pencakar langit dan menyebarnya rumah-rumah megah yang disebut “rumah monster.” Migrasi dan perubahan lanskap sosial ini menyebabkan ketegangan antara warga Kaukasian, yang merupakan mayoritas di Kanada (White Canadians), yang menjunjung nilai-nilai liberalisme sosial yang bertumpu pada solidaritas dan kesetaraan dan pihak pemerintah yang didukung oleh asosiasi bisnis, akademisi, dan birokrasi yang memandang bahwa memastikan arus kapital dan daya saing dalam arus ekonomi global adalah keharusan sesuai semangat neoliberalisme. Pertentangan diskursus ini tercermin dalam manajemen dan konflik tata kota yang diwarnai oleh berbagai sentimen, dari kelas hingga etnisitas.
Dalam kaitannya dengan neoliberalisme, komunitarianisme Asia ibarat pepesan kosong, karena nilai-nilai yang dianggap identik dengan semangat komunitarianisme seperti solidaritas sosial, toleransi atas perbedaan dan keragaman serta penghargaan terhadap komunitas semakin tergerus oleh neoliberalisme.
Mitos 3: Neoliberalisme melemahkan kuasa negara-bangsa
Realitas: Negara-bangsa tidak melemah, melainkan bertransformasi dan memperkuat dirinya sesuai dengan logika neoliberal
Salah satu perdebatan terhangat mengenai Neoliberalisme adalah menafsirkan bagaimana Neoliberalisme memengaruhi negara dalam arus transnasionalitas. Kolumnis The New York Times Thomas Friedman (2005) dan ideolog Neokonservatif Francis Fukuyama (1992) menyatakan, globalisasi (neoliberal) akan memudarkan batas-batas antar negara, membuat dunia datar (the world is flat), yang merupakan akhir dan puncak dari sejarah peradaba manusia (the end of history). Dalam nafas yang sama, meskipun memakai pradigma yang berbeda, dua pemikir kiri kontemporer, Michael Hardt dan Antonio Negri (2000) dalam Empire menafsirkan bahwa negara akan tunduk mengikuti arus kapital global. Bagi Hardt dan Negri, globalisasi neoliberal adalah kancah pertarungan antara kedaulatan modern yang ‘transedental,’ yang terpusat pada kekuasaan sang Pangeran (The Prince), yang ekuivalen dengan otoritas negara dalam berbagai bentuknya di konteks modern, vis-a-vis arus kapital yang ‘imanen’ yang menerjang batas-batas artifisial negara dan kedaulatan. Meskipun pada dasarnya kekuasaan negara dan kapital berpadu mesra pada awal perkembangannya, evolusi kuasa negara dari sekedar kedaulatan nasional (sovereignty) menjadi governmentalitas (governmentality) atau mekanisme untuk mengontrol warga negara menjadi titik mula perceraian dan konflik antara kedaulatan modern versus arus kapital transnasional yang mendikte kedaulatan dan melampaui batas-batas negara.
Sebaliknya, Aihwa Ong (2006), seorang antropolog terkemuka asal Asia Tenggara, berpendapat bahwa kapitalisme neoliberal tidaklah serta-merta melemahkan otoritas negara. Negara, dalam pandangan Ong, tidaklah melemah, melainkan menjadi semakin kuat karena ia bertransformasi dalam menghadapi transnasionalisme berdasarkan logika neoliberal. Dengan demikian, neoliberalisme, menurut Ong, adalah sebuah pengecualian (neoliberalism as exception) yang menjustifikasi berbagai praktek kekuasaan dan tata negara demi lancarnya arus kapital global ke dalam negara-bangsa. Praktek kekuasaan ini dijuluki sebagai graduated sovereignty, sebuah konsep pemerintahan yang menerapkan berbagai teknologi, dalam paradigma Foucaldian atau mekanisme inklusi dan eksklusi, memberi akses dan keuntungan dan juga membatasi akses tersebut terhadap sebagian kelompok dalam populasi suatu negara-bangsa. Kontrol militer atas aktivitas serikat buruh di Indonesia, promosi Islam Hadhari sebagai bukti kompabilitas nilai-nilai Asia dengan kapitalisme global, suka duka buruh migran perempuan, hingga berbagai zona ekonomi spesial di China dan Hong Kong adalah beberapa contoh bagaimana graduated sovereignty telah berhasil membawa developmentalisme menuju fase yang lebih sesuai dengan kuasa arus kapital global, yaitu post-developmentalisme yang juga tidak meninggalkan elemen-elemen otokratiknya.
Oleh karena itu, selain sebagai sebuah ideologi hegemonik, neoliberalisme (dengan huruf ‘n’ kecil) juga perlu dipahami sebagai seperangkat teknologi yang menyelaraskan dan memanipulasi kuasa negara, terutama dalam politik dan budaya, terhadap arus kapital global (Ong, 2007).
Perlunya Diskursus Alternatif
Derasnya pengaruh media sosial seperti Facebook dan Twitter serta pengaruh Revolusi Arab, membuat Asia kembali menyaksikan pergolakan dunia pasca Krisis Finansial 1997. Pergolakan ini sedikit banyak juga memengaruhi konstelasi politik-ekonomi dan keamanan di Asia Timur dan evolusi norma-norma regional di Asia Tenggara, yang merupakan suatu pertanda bahwa another Asia is possible. Namun demikian, perlu disadari bahwa Neoliberalisme masih merupakan diskursus hegemonik di Asia. Hardt dan Negri berpesan bahwa runtuhnya batas-batas dan kemunduran otoritas negara-bangsa baik dalam konteks global maupun nasional karena neoliberalisme, juga akan melumpuhkan wacana-wacana alternatif yang progresif dan internasionalis. Karena itu, diskursus alternatif yang kritis terhadap wacana neoliberalisme di Asia menjadi sebuah keperluan, jika tidak keniscayaan.***
Iqra Anugrah
Kepustakaan:
Bourdieau, Pierre. (1998). The essence of neoliberalism. Le Monde Diplomatique. Retrieved from http://mondediplo.com/1998/12/08bourdieu
Crotty, Jim & Dymski, Gary. (1998). “Can the Global Neoliberal Regime Survive Victory in Asia? The Political Economy of Asian Crisis”. International Papers in Political Economy, 5(2), 1-47.
El Fisgon. (2005). Menghadapi Globalisasi: Kiat Gombal Buat Pengusaha Kecil. Serpong: Marjin Kiri.
Fukuyama, Francis. (1992). The End of History and the Last Man. New York, NY: The Free Press
Friedman, Thomas. (2005). The World is Flat. New York, NY: Farrar, Straus, and Giroux.
Hadiz, Vedi R. (2006). Introduction. In Hadiz, Vedi R. (Eds.), Empire and Neoliberalism in Asia (pp. 1-20). Oxon, OX & New York, NY: Routledge.
Hardt, Michael & Negri, Antonio. (2000). Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Hart-Landsberg, Martin. (2002). “The Mexican Experience with Neoliberalism: Critical Lessons for Korea and East Asia”. Retrieved from http://iss.gsnu.ac.kr/upfiles/publications/proceedings/martinhartlandsberg.pdf
Mahbubani, Kishore. (2008). The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East. New York, NY: Public Affairs.
Mithchell, Katharyne. (2004). Crossing the Neoliberal Line: Pacific Rim Migration and the Metropolis. Philadelphia, PA: Temple University Press.
Ong, Aihwa. (2006). Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Durham and London: Duke University Press.
Ong, Aihwa. (2007). “Boundary Crossings: Neoliberalism as a mobile technology”. Transactions of the Institute of British Geographers, 32(3), 3-8.
Thorsen, Dag Einar. (2009). “The Neoliberal Challenge: What is Neoliberalism?”. Department of Political Science, University of Oslo Working Paper, 1-25.
