Sinyal Negatif Dari Penurunan Inflasi

inflasi

AKHIR dan awal bulan, lumrahnya pusat-pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional akan dibanjiri ibu-ibu yang berbelanja bulanan untuk stok kebutuhan rumah tangga. Namun tidak pada awal November ini. Toko-toko sepi dari pengunjung.

Rekan saya, seorang ibu rumah tangga, dari kelas menegah, agak sedikit terkejut menyaksikan suasana tersebut. Kepada saya, dia bertanya, “kok toko-toko pada sepi ya, Ed. Padahal kan harga-harga lagi murah sekarang?”

Ketika berbelanja untuk kebutuhan bulanan di salah satu pusat perbelanjaan (Mall) yang berada tak jauh dari rumahnya, ia menyaksikan pusat perbelanjaan itu tak seramai biasanya. Padahal pusat perbelanjaan itu sedang menawarkan potongan harga lumayan besar hingga 50 persen pada banyak item barang.

Suasana yang tak jauh berbeda, saya saksikan ketika berbelanja peralatan lari (saya seorang penyuka lari) ke beberapa pusat penjualan alat olah raga. Toko-toko tersebut sepi dari para pengunjung, padahal mereka menawarkan potongan harga dari 50 sampai 70 persen.

Sepanjang tahun ini, inflasi memang mencatatkan penurunan. Pada periode Januari-Oktober 2016, inflasi tercatat berada pada kisaran 3,07-4,42 persen, turun jauh dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2015 yang berada pada kisaran 6,25 -7,26 persen. Bahkan untuk Oktober 2016, inflasi terekam hanya sebesar 3,08 persen atau turun sebesar 3,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2015, yakni sebesar 6,25 persen.

Turunnya inflasi tersebut “dirayakan” para pendukung pemerintah sebagai sebuah keberhasilan. Mereka membanjiri media sosial dengan menulis status dan komentar yang memuja-muja klaim pencapaian prestasi tersebut.

Namun untuk negara yang pertumbuhannya ditopang lebih dari 50 persen oleh konsumsi, seperti Indonesia, membaca data-data makro ekonomi, termasuk inflasi, perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Turunnya inflasi tak selalu merupakan kabar bagus, terkadang ia sebenarnya mengirimkan sinyal negatif tentang kinerja perekonomian.

Turunnya inflasi akan menjadi kabar baik, bila peristiwa tersebut disebabkan oleh efisiensi biaya seperti biaya logistik atau biaya produksi. Namun, yang terjadi saat ini turunnya inflasi disebabkan oleh merosotnya konsumsi, yang dilatar belakangi melemahnya daya beli. Secara teoritis, ketika permintaan (konsumsi) turun maka panawaran mengalami kelimpahan, akibatnya harga mengalami penurunan. Kalangan ekonom menyebut gejala ini sebagai deflation spiral.

Dalam berbagai literatur ekonomi, deflation spiral lebih berbahaya dibandingkan dengan inflasi, karena dapat menurunkan insentif bisnis untuk mendorong produksi, dan menurunkan insentif untuk melakukan investasi sehingga dalam jangka panjang ekonomi dapat mengalami penurunan.

 

Daya Beli

Melemahnya daya beli masyarakat dapat dilihat dari tingkat komponen pengeluaran rumah tangga yang mengalami perlambatan atas sejumlah barang, diantaranya pakaian, produk alas kaki, kesehatan, jasa perawatan, transportasi, komunikasi, penjualan sepeda motor, restoran dan lain-lain.

Data inflasi inti (diluar harga bergejolak dan harga diatur pemerintah) yang di rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Oktober 2016, menunjukkan bahwa inflasi inti sebesar 0,10 persen, turun dari bulan September sebesar 0,33 persen dan 0,36 persen pada Agustus. Turunnya infllasi inti mengindikasikan masyarakat sedang melakukan penghematan.

Dari sisi neraca perdagangan, indikasi melemahnya daya beli dikonfirmasi oleh turunnya impor barang-barang konsumsi sejak awal April 2016. BPS mencatat, impor barang konsumsi pada Januari 2016 masih tumbuh 5,12 persen, pada bulan selanjutnya (Februari) kembali tumbuh sebesar 9,87 persen. Namun, dua bulan berselang (Maret-April) pertumbuhannya malah minus masing-masing 2,8 persen dan 12,38 persen. Bahkan survey Bank Indonesia (BI) atas Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada April 2016 sebesar 109 atau turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 109,8

Indikator lain yang mencerminkan melemahnya daya beli yakni turunnya pertumbuhan kegiatan dunia usaha yang tercermin dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT), yaitu perkalian antara saldo bersih dan bobot masing-masing sektor ekonomi. Berdasarkan data BI, SBT pada kuartal ketiga 2016 sebesar 13,20 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal kedua 2016 sebesar 18,4 persen. Bahkan sektor industri makanan dan minuman pada kuartal kedua pertama 2016 hanya tumbuh 7,55 persen, lebih rendah dari kuartal pertama tahun sebelumnya (2015) yang tumbuh sebesar 8,16 persen.

Selain itu, melemahnya daya beli juga tercermin dari meningkatnya rasio kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Mengacu data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir Juni 2016, NPL perbankan menunjukkan peningkatan 20 basis poin (bps) menjadi 2,9 persen dari posisi Maret 2016 di level 2,7 persen. Peningkatan NPL, membuat lembaga pemeringkat internasional, Standard & Poor’s (S&P), sulit untuk menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi atau investment grade. Terlebih persoalan NPL yang kini tengah membelit perbankan di Indonesia disebabkan tekanan keuangan yang dialami korporasi.

 

Pertumbuhan

Peningkatan NPL ini merupakan imbas dari rendahnya pertumbuhan. BPS mencatat, data pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2016 tumbuh 4,92 persen. Hasil tersebut juga di bawah target pemerintah yakni sebesar 5,3 persen. Lebih rendah dari kuartal sebelumnya (kuartal IV tahun 2015) sebesar 5,04 persen. Pemerintah dan BI sendiri telah mengoreksi proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2016 dari 5,3 persen menjadi 4,9 persen hingga 5 persen.

Secara teoritis, elastisitas setiap satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap sekitar 300-350 ribu tenaga kerja. Dengan pertumbuhan 5 persen diproyeksi dapat menyerap sekitar 1,5 juta sampai 1,75 juta tenaga kerja. Sayangnya, pertumbuhan rata-rata angkatan kerja (baru selesai sekolah dan kuliah) di Indonesia setiap tahunnya sekitra 2 juta orang. Maka ada sekitar 250 ribu sampai 500 ribu angkatan kerja baru yang tidak dapat terserap di pasar tenaga kerja. Ini belum ditambah dengan pengangguran habis kontrak dan lain-lain. Padahal untuk negara sebesar Indonesia, pertumbuhan ekonomi idealnya sebesar 6,5 sampai 7 persen per tahun.

Salah satu instrumen untuk mendongkrak pertumbuhan adalah government expenditure (belanja pemerintah). Namun saat ini kondisinya sulit untuk diharapkan, menyusul kebijakan pemerintah melakukan pemotongan anggaran besar-besar akibat semakin melebarnya defisit anggaran yang kini bertengger pada level 2,35 persen, atau mendekati batas defisit sebesar 3 persen.

Situasi ini semakin diperparah dengan adanya defisit keseimbangan primer (penerimaan dikurangi belanja negara tanpa pembayaran bunga utang) pada APBN, seperti yang diakui menteri keuangan Sri Mulyani. Defisit keseimbangan primer menggambarkan bahwa sesungguhnya saat ini, pemerintah menarik utang untuk membayar bunga utang. Dengan kata lain, APBN tidak lagi punya kemampuan melakukan ekspansi belanja lewat penerimaannya sendiri.

Harapan untuk mendongkrak pertumbuhan, kini tinggal bergantung pada investasi. Namun iklim yang ada saat ini sulit untuk memompa performa mesin investasi dapat kembali mengkilap. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkirakan pertumbuhan investasi pada 2016 hanya sebesar 12-14 persen, lebih rendah dari tahun lalu yang berada pada angka 17,8 persen. Bahkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA), terjadi penurunan untuk pertama kalinya sejak tahun 2011 lalu. Investasi asing pada kuartal satu 2016 hanya sebesar Rp 96,1 triliun atau turun dari kuartal keempat tahun 2015 yang mencapai Rp 99,2 triliun.

Melemahnya kinerja investasi ini, semakin diperburuk dengan rendahnya daya serap investasi terhadap tenaga kerja. Hingga triwulan III-2016 penyerapan kerja sebesar 276.032 orang, lebih rendah jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2015 yang mencapai 373.560.

Celakanya, investasi yang masuk lebih banyak didominasi oleh industri padat modal, yang menuntut tenaga kerja berketerampilan tinggi. Sementara tenaga kerja Indonesia didominasi tenaga kerja berketerampilan rendah. Dari total tenaga kerja Indonesia, hanya 9 persen saja merupakan lulusan perguruan tinggi, selebihnya lulusan SMA, SMP dan SD.

Mayoritas tenaga kerja tersebut adalah kaum muda (usia 15-24 tahun), dimana jumlahnya sekitar 19,3 persen dari jumlah angkatan kerja Indonesia yang mencapai 127,6 juta orang, dan cenderung terus meningkat setiap tahun. Kaum muda berpendidikan SLTP sederajat ke bawah ini memiliki posisi yang sangat lemah di pasar tenaga kerja, dan secara piskologis rentan putus asa. Kerentanan tersebut dikonfirmasi oleh survey ILO (International Labour Organization), pada Februari 2015, yang menyatakan bahwa sekitar 17,9 persen kaum muda yang menganggur mengaku putus asa mencari pekerjaan. Mereka yang putus asa ini gampang dimanfaatkan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politiknya.

Berbagai kerusuhan di berbagai daerah seringkali melibatkan kaum muda yang putus asa mencari kerja ini. Tak tertutup kemungkinan demontrasi pada tanggal 4 November lalu yang “membakar” beberapa titik di Jakarta, juga melibatkan mereka.

Demikian, tepatkah langkah para pendukung pemerintah “merayakan” turunnya inflasi sebagai sebuah keberhasilan?***


comments powered by Disqus