Masihkah Meragukan Maaf Gus Dur?

MAAF adalah kata yang ringan diucapkan. Saya pernah secara tidak sengaja membaca surat Cecilia, anak saya yang masih kelas 4 Sekolah Dasar. Dia menulis permintaan maaf ke salah satu temannya, hanya karena Cecilia merasa mencuekinya. Jika pernah belajar kepemimpinan, Anda pasti akan tahu tiga kata yang perlu diingat oleh seorang pemimpin saat melakukan kesalahan; ‘I am sorry.’ Maaf juga diyakini sebagai salah satu penanda kebudayaan. Komunitas yang warganya mentradisikan kata maaf jika melakukan kesalahan dipersepsi memiliki tingkat berbudaya yang lebih tinggi dibanding yang tidak.

Namun, kata maaf sangat irit terucap jika sudah menyangkut hal-hal krusial. Misalnya saja menyangkut  sejarah konflik bangsa, apalagi yang berlumuran darah. Belanda memerlukan waktu sekitar 64 tahun untuk meminta maaf atas pembantaian brutal militernya di Rawagede dan memberikan kompensasi sebesar 20.000 euro kepada masing-masing dari sembilan keluarga korban.[1]

Meski sudah berlalu lebih dari 46 tahun, Peristiwa 1965 masih saja menyisakan setumpuk pekerjaan rumah bagi Republik ini. Utamanya membuka tabir kelam sekaligus melakukan penegakan hukum. Tugasnya menjadi semakin berat manakala  pemerintah berkewajiban melakukan rehabilitasi, reparasi dan rekonsiliasi pada saat bersamaan. Jangankan melakukan rangkaian kewajiban di atas, belum ada satupun kata maaf terucap dari presiden RI kepada para korban pasca tragedi 1965, kecuali dari Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Namun warisan maaf Gus Dur mulai diusik. Bukan oleh orang lain namun justru dilakukan oleh PBNU, organisasi  dimana Gus Dur pernah menjabat sebagai ketua umumnya beberapa periode. Penerus-penerusnya di PBNU melakukan upaya pemelintiran atas permaafan Gus Dur. Padahal telah jamak diketahui pemaafan tersebut seperti fondasi kultural proses rekonsiliasi yang terasa seret.

Semua berawal dari wacana Presiden SBY yang hendak meminta maaf pada para Korban ’65.[2] Draft pemaafan SBY kabarnya telah disiapkan oleh salah satu dewan pertimbangan presiden (Wantimpres). Sontak wacana ini memancing respon dari banyak pihak, termasuk kelompok-kelompok yang selama ini anti pengungkapan Peristiwa 1965. Tanggal 15 Agustus 2012, dua hari menjelang peringatan kemerdekaan RI ke-67,  As’ad Ali, wakil ketua umum PBNU menolak keras segala bentuk permintaan maaf dari Presiden SBY terhadap korban Tragedi 1965-1966.[3]  As’ad Ali berpandangan, bangsa ini akan lebih baik jika melupakan peristiwa tersebut. Menurutnya, mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, lanjutnya, sudah memberikan tempat untuk memulihkan hak keturunan PKI, sehingga permintaan maaf pemerintah pada korban tragedi 1965-1966 dipandang tidak perlu. Saat memberikan pernyataan tersebut di Kantor PBNU, As’ad tidak sendirian. Dia didampingi oleh berbagai elemen dari ormas maupun purnawirawan TNI AD. Mereka mewakili lembaga dan perorangan, di antaranya PPAD, Barisan Nasional , Padmanagri , PPM, FPP 45, FKPPI , YKCB, DHN 45, Universitas Jaya Baya, dan Yayasan Jatidiri Bangsa. Dalam acara tersebut, hadir pula mantan Hakim Agung Benyamin Mangkudilaga dan penyair Taufik Ismail.

Publik bereaksi menyayangkan pernyataan tersebut. PBNU dianggap telah mengkhianati warisan maaf Gus Dur. Dua bulan kemudian, tepatnya tgl 1 Oktober 2012, empat hari sebelum peringatan hari ulang tahun TNI, Andi Najmi menyangkal Gus Dur pernah minta maaf.

‘Gus Dur tidak pernah meminta maaf.  Gus Dur hanya mengusulkan bagaimana ada permintaan saling memaafkan dari kedua belah pihak.[4]

Andi yang juga ketua LPBH PBNU mengatakan itu di sela-sela acara tahlil dan doa bersama untuk ulama dan santri Korban PKI di Gedung PBNU, Jl Kramat Raya Jakarta. Pengaburan fakta maaf Gus Dur atas Peristiwa 65 semakin menggelinding. Adalah Nursyahbani Katjasungkana, aktivis senior pendiri LBH APIK yang mempertanyakan sikap mundur NU soal Peristiwa 65 pada peluncuran buku Benturan NU-PKI tanggal 9 Desember 2013 lalu. Situs merdeka.com menulis pernyataan Nursjahbani sebagai berikut,

‘Bukankah dulu ada permintaan maaf dan itu dikatakan oleh Gus Dur. Saya mau tanyakan ini, buku ini mempertegas tidak lagi minta maaf atau tidak mau minta maaf.’[5]

Menurut Nursyahbani buku tersebut menyimpulkan Peristiwa ’65 adalah konflik horizontal, ‘Bukankah kalau secara politik, jika kejadian itu sebagai konflik horizontal akan sangat berbahaya.’ Abdul Mun’im DZ, salah satu penulis buku yang hadir, tidak mempersalahkan akan permintaan maaf. Namun menurut Mun’im, yang ada adalah saling memaafkan pada dua pihak karena sama-sama jadi korban. Dia menambahkan dalam dua kejadian itu (Peristiwa 1948 dan 1965, penulis), NU tidak hanya pelaku, tapi juga korban. Bagi Mun’im hal ini bukan perkara tidak mau minta maaf namun saling memaafkan. Belum selesai Mun’im menjelaskan ke Nursyahbani, Sastro al Ngatawi maju ke depan forum. Pria yang dikenal dekat dengan Gus Dur itu menyatakan ungkapan maaf tersebut muncul saat Gus Dur bertemu Pramoedya tahun 1999.

‘Saya klarifikasi tentang permintaan maaf Gus Dur itu. Saat itu pertemuan antara Gus Dur dan Pram. Pram bilang, “kita ini sudah dekat kok tapi kok orang di luar masih ribut.” “Ya sudah,” kata Gus Dur.’ Kemudian Gus Dur menambahkan, “Saya minta maaf dan kamu juga minta maaf.” Setelah itu Pram nanya, “Kalau saya dengan Gus Dur gak ada masalah. Tapi yang di luar itu perlu dijelaskan,” kata Pram. Terus Pram bertanya lagi, “Apa komentar tadi tentang permintaan maaf itu sebagai Gus Dur secara pribadi atau PBNU atau bagaimana?” Gus Dur menjawab, “Ya sudah, kalau gak mau repot anggap saja itu sebagai komentar dari PBNU.”’[6]

Sastro mengungkapkan perkataan Gus Dur saat itu semata-mata demi NKRI. Menurutnya, NU harus tetap menjaga keutuhan RI dengan segala macam cara. Sastro menambahkan, ‘konteks omongan Gus Dur saat itu, demi NKRI berapapun harganya, apapun taruhannya, NU harus tetap menjaga. Tapi kalau sampai maaf Gus Dur itu dianggap untuk membuat tuntutan ganti rugi dari APBN dan yang lainnya atau yang lebih dari sewajarnya dan merusak NKRI maka dirinya memandang itu melebihi maksud dari Gus Dur.’[7]

Sastro secara eksplisit tidak menganulir permintaan maaf Gus Dur ke Pramoedya. Sayangnya Sastro terkesan rikuh dengan PBNU. Hal itu tampak dari spekulasinya menafsirkan pemaafan Gus Dur bukan sebagai justifikasi membuat tuntutan ganti rugi dari APBN dan yang lainnya. Sebagai catatan, pada tanggal 27 Oktober 1999, Gus Dur pernah mengundang Pramoedya ke Wisma Negara beberapa bulan setelah Gus Dur menjabat sebagai presiden. Harian Jakarta Post dan beberapa media lain menulis kedatangan Pram karena Presiden Abdurrahman Wahid ingin mendapat masukan terkait kebijakan di sektor kelautan.

Sekitar Januari 2014, munculah pembelaan atas pemaafan Gus Dur juga. Kali ini ditulis oleh Rumadi, doktor lulusan UIN Jakarta yang juga peneliti di Wahid Institute. Rumadi membela Gus Dur dengan unik; mengemasnya secara imajinatif dalam format wawancara in absentia dengan Gus Dur. Senada dengan Sastro, Rumadi mengonfirmasi kebenaran pemaafan Gus Dur. Namun, entah disadari atau tidak, Rumadi sepertinya juga ‘tersandung’ seperti Sastro. Jika Sastro menafsiri maaf Gus Dur tidak berbanding lurus dengan pemberian ganti rugi korban oleh negara, Rumadi malah seakan mementahkan ketulusan maaf Gus Dur dengan menyatakan Gus Dur—secara imajinatif—pernah berkata ‘Minta maaf tidak otomatis mengakui bersalah.’

 ‘(RD) Meski Gus Dur sudah minta maaf, tapi generasi NU sepeninggal Gus Dur tidak sepenuhnya mengikuti jejak Gus Dur untuk berdamai dengan masa lalu. Apa yang sebenarnya terjadi Gus?

(GD) Saya juga sedih, kenapa generasi NU kok semakin kerdil. Minta maaf tidak otomatis mengakui bersalah. Hanya inilah cara bagi NU untuk meringankan beban sejarah masa lalu.[8]

Jika dicermati percakapan di atas mengesankan pemaafan Gus Dur adalah basa basi, seperti tuduhan Pram selama ini. Pernah ada seorang kawan, bapaknya adalah penyintas yang pernah ditahan di Pulau Buru beberapa tahun, bertanya ke saya: ‘jika Gus Dur tidak merasa bersalah kenapa dia perlu meminta maaf? Tulus atau jangan pernah mempermainkan penderitaan kami,’ begitu ucapnya.

Gus Dur Pernah Meminta Maaf

Meski diyakini Gus Dur telah meminta maaf kepada Korban 65 saat dirinya menjadi ketua Umum PBNU, namun belum ditemukan catatan yang bisa diakses sebagai bukti. Dalam peluncuran buku Benturan NU-PKI, Sastro mengawali kesaksian permaafan Gus Dur terjadi saat mengundang Pram ke Wisma Negara, Rabu 27 Oktober 1999. Pram mengonfirmasi cerita Sastro saat diwawancarai Forum Keadilan.[9] Koran The Jakarta Post saat itu lebih menyorot pertemuan Gus Dur dan Pram untuk mendiskusikan masalah kelautan. Bahkan harian tersebut malah memuat lelucon mereka berdua. Gus Dur—mungkin dengan maksud bercanda—sempat menyatakan bahwa tentara bukan merupakan pihak yang melakukan kekerasan di Aceh, tapi itu dilakukan oleh orang yang berseragam tentara. Pram pun segera menimpali bahwa Gus Dur seharusnya menuntut penjahit yang membuat seragam itu ke pengadilan.[10]

Akhirnya pemaafan Gus Dur kepada Korban 65 menemukan momentumnya. Dalam acara ‘Secangkir Kopi Bersama Gus Dur’ yang disiarkan langsung oleh TVRI, Selasa 15 Maret 2000, Gus Dur secara terbuka meminta maaf dan akan mengusulkan pencabutan TAP MPRS XXV/1966. Dengan ditemani Franz Magnis Suseno, Noorca, dan Effendy Choirie, Gus Dur menjelaskan latar belakang kenapa Peristiwa 65 perlu dibuka. Harian Kompas 15 Maret 2000, menurunkan berita berjudul ‘Terhadap G30S/PKI, Gus Dur: Sejak Dulu  Sudah Minta Maaf.’[11]  Menurut Gus Dur, belum tentu orang-orang yang dituduh komunis semuanya bersalah sehingga akhirnya dihukum mati. Dirinya tidak menutup-nutupi banyak warga NU terlibat pembantaian tersebut. Menurutnya, jika Peristiwa ‘65 dibuka menjadi perdebatan publik maka akan lebih baik. Pemaafan Gus Dur yang disampaikan saat dirinya menjadi presiden maupun dalam hubungannya saat memimpin NU dirujuk banyak tulisan. Situs Asia Times pada 7 April 2000 juga menulis pemaafan Gus Dur sebagai berikut.

‘Aiming to correct the mistakes of the past, Indonesian President Abdurrahman Wahid last month apologized to all victims and survivors of the massacres and unlawful detention of alleged communists which began in the mid-1960s. He said the ban on communism would be lifted.’[12]

Tulusnya Gus Dur

Jawaban paling baik umumnya yang paling sederhana. Demikian adagium yang dikenal dengan nama Occam’s Razor. Melacak ketulusan itu sulit, namun bukan berarti tidak mungkin. Salah satu caranya adalah dengan melihat track record konsistensi pikiran dan laku seseorang. Setelah Gus Dur secara terbuka berbicara pemaafan dan usulannya untuk mencabut TAP MPRS XXV/1966 di TVRI, atmosfir politik memanas. Penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat, terutama dari kelompok yang selama ini anti-PKI. MUI bereaksi keras mengecam. Ketua Umum PBNU, Hasyim Muzadi, tidak sepakat dengan ide Gus Dur. Saifulloh Yusuf yang kala itu menjabat Plt Ketua Umum GP Ansor, menyerahkan sikap organisatorisnya ke PBNU. Kecaman juga datang dari hampir seluruh kekuatan politik di Senayan,  kecuali PKB sebagai partai pendukung pemerintah. Pramoedya, kawannya yang juga Korban 65 pun tak kalah sinis atas pemaafan itu. Dia mengritik pedas Gus Dur sebelas hari setelah tayangan TVRI.

‘Gampang amat (minta maaf). Seumur hidupnya, orang merasakan penderitaan. Terus, yang sudah mati bagaimana? Ia kemudian malah sowan kepada Soeharto.’[13]

‘Saya sudah kehilangan kepercayaan. Saya tidak percaya Gus Dur. Dia, seperti juga Goenawan Mohamad, adalah bagian dari Orde Baru. Ikut mendirikan rezim.’[14]

Gus Dur cuek dan bahkan malah menepati janjinya, mengunjungi rumah Pram di kawasan Utan Kayu. Gus dur yang ditemani Inayah putri bungsunya, ditemui Pram dan Maemunah, istrinya. Saat ditanya soal kritik Pram atas permaafannya, Gus Dur menjawab santai, ‘Kritik begitu boleh-boleh saja, itu kan pendapat pribadi Pak Pram.’[15]

Gus Dur dilengserkan karena berupaya mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan DPR. Namun itu bukan faktor tunggal. Pemaafan dan usulan pencabutan TAP XXV/MPRS/1966 mengakumulasi kebencian banyak pihak termasuk DPR, militer dan kalangan Islam yang belum bisa berdamai dengan diri mereka sendiri. Sikap ‘kepala batu’ Gus Dur membela Korban ‘65 telah meningkatkan gairah musuh-musuhnya untuk melengserkannya. Sinisme beberapa Korban ‘65 atas upaya Gus Dur juga tidak sedikit. Namun tidak termasuk almarhum Rewang, mantan CC Politbiro PKI. Dia sendiri malah mengaku akan memilih PKB sebagai wujud penghormatannya atas perjuangan Gus Dur.[16]

Pasca lengser, Gus Dur masih konsisten melakukan pembelaan terhadap Korban ‘65. Keadilan, penegakan hukum dan rekonsiliasi terus digemakan. Dia hadir dan menjadi pembicara dalam bedah bukunya Ribka Tjiptaning, Aku Bangga menjadi Anak PKI pada 1 Oktober 2002. Di sana Gus Dur kembali meneguhkan pemaafannya dan menilai Tap MPRS XXV/1966 bertentangan dengan konstitusi. Gus Dur sendiri malah memberi pengantar atas buku itu.[17]

Gus Dur tidak lelah beristiqomah menyelaraskan laku dan pikiran untuk berpihak kepada Korban ‘65. Dia hadir meresmikan panti Jompo milik sebuah yayasan yang dipimpin oleh para eks tapol dan napol. Panti itu, Waluyo Sejati Abadi namanya, didirikan di kawasan Kramat V Jakarta, di Gedung Wanita Indonesia, organisasi yang dianggap sebagai muslimatnya PKI. Panti tersebut dibangun untuk menampung tahanan politik perempuan di masa rezim Soeharto.[18] Motivasi Gus Dur sangat jelas; solidaritas terhadap nasib korban, yang sampai sekarang masih mengalami tekanan-tekanan dan kehilangan segala-galanya.

 ‘Puluhan ribu atau mungkin ratusan ribu orang dipenjarakan karena mereka dituduh “terlibat” dan bahkan memimpin Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyak yang meninggal dunia dalam keadaan sangat menyedihkan, sedangkan yang masih hidup banyak yang tidak memiliki hak-hak politik sama sekali, termasuk hak memilih dalam pemilihan umum. Rumah-rumah dan harta benda mereka dirampas. Sementara stigma (cap) mereka adalah pengkhianat bangsa tetap melekat pada diri mereka hingga saat ini.’[19]

Pemaafan Gus Dur jelas. Dalam konteks penuntasan Peristiwa ‘65, tidak ada satu pun pemimpin bangsa ini melakukan seperti halnya Gus Dur. Dia tak hanya mengagumi Bumi Manusia— seperti yang ia katakan saat menyambangi Pram di rumahnya. Rentetan perilaku Gus Dur sesungguhnya mencerminkan apa yang ditulis Pram dalam novel itu, ‘seorang terpelajar harus juga belajar adil sejak dalam pikiran.’

Dua tahun lalu, saya pernah mengantar beberapa penyintas Peristiwa 65 menziarahi makam Gus Dur. Hampir tidak ada korban 65 yang tidak menghormati Gus Dur. Jika ketulusan maaf seseorang akan berbanding lurus dengan apa yang ia dapatkan dari yang dimintai maaf, masihkan kita meragukan Gus Dur atas sepak terjangnya selama ini?***

Penulis adalah Koordinator Jaringan GUSDURian Jawa Timur

Versi awal tulisan ini dapat diakses di aananshori.web.id/2014/03/meragukan-maaf-gus-dur/. Dimuat di sini untuk tujuan Pendidikan.