Menghalau Hegemoni (Elite) Serikat Buruh Ngehek

Print Friendly, PDF & Email

Tanggapan Untuk Akbar T. Arief

GERAKAN buruh merupakan elemen penting dalam proses perubahan sosial. Saya menyimak dengan seksama apa yang ditulis oleh Akbar T. Arief[1] tentang perbuatan tidak terpuji pimpinan serikat buruh. Namun ada sebuah poin penting yang terlewat dalam tulisan tersebut. Bagaimana cara menghadapi elite dan serikat buruh ngehek yang tidak memihak pada kepentingan rakyat?

Tidak dapat dipungkiri, pada pasca reformasi serikat buruh tumbuh subur di negeri ini bagai jamur di musim hujan. Boleh dikatakan, kelahiran serikat buruh yang beragam merupakan anak kandung reformasi. Tapi perlu diingat, gerakan buruh progresif mengalami keterputusan sejarah selama 32 tahun Orde Baru. Lebih parahnya, keterikatan sejarah organisasi buruh secara genealogis dimenangkan oleh serikat buruh yang lahir, dididik, dan dibesarkan oleh antek Soeharto.


Melihat Sejarah

Peran serikat buruh dalam berjuang memang tidak hanya mementingkan golongan buruh. Bahkan sejarah mencatat, serikat buruh juga berperan aktif untuk mengupayakan kemerdekaan Indonesia. Zaman kolonial menjadi role model bagaimana sebuah rezim tidak memihak pada buruh. Demi mencegah meluasnya gerakan buruh yang semakin menjamur, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan artikel 161 bis, yang intinya melarang aktivitas pemogokan buruh.[2] Larangan ini turut memicu meningkatnya nasionalisme buruh hingga kemerdekaan berhasil direbut.

Setelah kemerdekaan, sejarah serikat buruh pernah mengalami kegemilangan, yaitu dimana mereka mampu menyatukan diri dalam sebuah vaksentral bernama SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia) pada akhir 1946. Dalam prosesnya, organisasi tersebut cenderung dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Ini yang membuat partai-partai politik berlomba-lomba membangun organisasi buruh sebagai underbouw mereka. KBKI (Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia) milik Partai Nasional Indonesia (PNI), SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia) milik Masyumi, SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslimin Indonesia) milik NU, dan SOBRI (Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia) milik Partai Murba.

Pembangunan serikat buruh yang terafiliasi dengan partai politik menjadi trend pada masa itu. Secara garis besar, tujuannya hanya satu; mencegah SOBSI semakin besar. Meski dalam perkembangannya, SOBSI tetap menjadi organisasi yang par excellence[3] dibanding organisasi  lainnya.

Dalam melancarkan agenda-agenda perjuangannya, buruh mengerti sekali kondisi material yang sedang dihadapi. Memasuki tahun 1950, buruh dihadapkan dengan realitas massa ontslag[4] (PHK massal) yang diakibatkan oleh kekacauan ekonomi pasca periode revolusi fisik (1945-1949). Tapi, kondisi organisasi buruh bisa dibilang siap. Mereka sudah mengonsolidasikan diri kedalam organisasi besar untuk melawan keadaan yang merugikan buruh. Titik kompromi memang selalu ada dalam setiap perjuangan buruh. Mereka tidak berdaya menolak massa-ontslag karena pada realitasnya, banyak sektor bangunan industri yang hancur akibat perang.

Masa sulit yang dialami oleh keseluruhan buruh direspon dengan ide baru; menuntut Tunjangan Hari Raya. Keterkaitan antara massa-ontslag dan tuntutan Tunjangan Hari Raya (THR) mempunyai hubungan kuat. Dibuktikan dengan fakta bahwa kemunculan tuntutan tentang THR periodenya tidak jauh dengan kondisi massa-ontslag.

Perjuangan lain yang tak kalah penting yaitu usaha buruh untuk menasionalisasi aset perusahaan Belanda tahun 1957.[5] Buruh mempunyai bacaan kondisi yang matang. Memanfaatkan memanasnya hubungan Indonesia-Belanda tentang Irian Barat, buruh segera mengampanyekan nasionalisme melalui aksi mogok terorganisir demi mendesak pihak perusahaan menyerahkan asetnya kepada negara.

Setidaknya ada dua tinggalan besar dari sejarah gerakan buruh sebelum kebangkitan Orde Baru. Pertama, keberhasilan mereka guna menuntut THR yang sampai sekarang bisa dinikmati oleh generasi kita. Kedua, nasionalisasi aset yang menghasilkan BUMN, dan hingga kini banyak di antara perusahaan yang berhasil di nasionalisasi masih eksis memperkuat sendi perekonomian negara.

Ini membuktikan bahwa gerakan buruh mempunyai peran sentral dalam upaya pembangunan negara dan menciptakan keadilan sosial.


Persatuan Sebagai Solusi

Ada satu hal yang patut di apresiasi dan disayangkan pada perkembangan organisasi buruh pasca reformasi. Pengesahan UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.  Di satu sisi membuka kran demokrasi, namun di sisi yang lain justru berpotensi memecah belah gerakan buruh. Seperti yang diketahui bersama, ada banyak sekali organisasi buruh dari yang tingkat kecil (serikat), menengah (federasi) dan besar (konfederasi) tumbuh subur di negeri ini.

Konsekuensinya, tantangan organisasi buruh progresif berhadapan dengan tiga pihak yaitu majikan, pemerintah dan organisasi buruh reaksioner. Sebenarnya ini bukan hal baru dalam sejarah perburuhan di Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin, pihak Angkatan Darat berulang kali membuat organisasi buruh yang mempunyai agenda anti keberpihakan pada rakyat, seperti PTK (Pusat Tenaga Karyawan), BKS-Bumil (Badan Kerjasama Buruh Militer), SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia), yang sekaligus menjadi embrio SPSI pada zaman Orde Baru.

Kekuatan utama gerakan buruh progresif ialah menyatukan diri dalam wadah yang besar. SOBSI sebagai organisasi buruh terbesar lebih mudah jangkauan perjuangannya karena di dukung oleh basis massa yang besar dan solid. Kontras sekali dengan kondisi sekarang yang mana organisasi buruh progresif masih terpecah menjadi banyak organisasi, bahkan bisa dibilang berperan insignifikan.

Kita tidak boleh menyerah dengan kenyataan yang memihak pada KSPSI dan KSPI. Bagaimanapun, kedua organisasi tersebut ialah organisasi buruh raksasa dan mempunyai pengaruh yang signifikan. Apapun yang dikatakan oleh presiden KSPSI dan KSPI –meski kadang tidak didukung oleh anggota akar rumput- masih mempunyai klaim dan posisi tawar yang kuat di elite pemerintahan.

Pertanyaan yang mendasar ialah, mengapa organisasi buruh yang jelas-jelas tidak memihak pada kepentingan rakyat bisa lebih besar dibanding organisasi buruh progresif? Ini patut kita renungkan bersama. Dalam praktik perjuangan, organisasi buruh progresif sering kalah dalam berkampanye tentang pandangan politiknya. Bukan karena kalah dalam analisa kondisi perburuhan, namun lebih disebabkan adanya perpecahan yang menghambat kesatuan isu perjuangan.

Tidak ada ruginya bagi serikat buruh progresif untuk menyatukan diri dalam sebuah wadah yang konkret. Seperti SOBSI yang berhasil menggoreskan tinta kegemilangan sejarah masa lalu. Agenda politik mereka banyak diantaranya yang berhasil. Tentu ini yang menjadi harapan seluruh organisasi buruh. Solidaritas antar kelas buruh lebih mudah diorganisir, dan perjuangan kelas buruh akan memetik satu-persatu keberhasilan bersama.

Mengkritik kelakuan elite buruh yang menuduh gerakan rakyat ditunggangi oleh penumpang tertentu itu memang tidak salah. Namun organisasi buruh sekarang harus berani berefleksi dan melakukan otokritik, mengapa suara keberpihakan kepada rakyat masih saja terhambat dengan isu receh yang dilontarkan presiden KSPI dan KSPSI. Tentu jawabannya satu; harus berani melakukan persatuan total. Di masa mendatang, ketika organisasi buruh progresif sudah membentuk organisasi yang par excellence, kedua statement receh itu tidak akan bernilai dan berdaya tawar tinggi di tengah massa yang terdidik dan terorganisir!***


Appridzani Syahfrullah adalah Mahasiswa S2 Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada


————

[1] https://indoprogress.com/2019/11/elite-serikat-buruh-ngehek/

[2] Artikel 161 bis adalah aturan pelarangan mogok kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial untuk mencegah pemogokan oleh buruh. Pemogokan yang dilakukan oleh Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB) yang merupakan pemogokan paling besar pertama di Hindia Belanda. Pemogokan tersebut melibatkan sekurang-kurangnya 5000 kaum buruh. Hal tersebut membuat pemerintah Hinda menjadi lebih waspada dengan pemogokan dan mengeluarkan aturan larangan mogok tersebut. Namun yang dilakukan VSTP menjadi pemogokan lebih besar yaitu  melibatkan sekitar 8000 buruh kereta api. Untuk selengkapnya lihat Edi Cahyono dan Soegiri DS, Gerakan Serikat Buruh Jaman Kolonial Hindia Belanda Hingga Orde Baru, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 77.

[3] Iskandar Tedjasukmana,Watak Politik Gerakan Serikat Buruh Indonesia, (Jakarta: TURC, 2008), hlm. 51.

[4] Arsip Nasional Republik Indonsia tentang Sekertariat Negara Kabinet Perdana Menteri tahun 1950-1959 no 3029.

[5] https://tirto.id/sejarah-nasionalisasi-1957-buruh-yang-gerak-tentara-yang-enak-egkL

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus