Betapa Sia-sianya Menangkapi “Provokator” Papua Merdeka

Print Friendly, PDF & Email

Ilustrasi oleh Alit Ambara (Nobodycorp. International Unlimited)


DI RUMAH megahnya di Cikeas, Jawa Barat, 16 Desember 2011, Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono bertanya kepada beberapa pemimpin gereja Papua: Apa sebab munculnya gerakan separatisme—atau dilihat dari sisi lainnya, nasionalisme—di Papua? 

Seperti dicatat seorang misionaris fransiskan Theo van den Broek dalam Suara Gembala: Menentang Kejahatan Kemanusiaan di Tanah Papua (2012), para pemimpin rohani itu menjawab: “Nasionalisme di Papua bukan diciptakan masyarakat asli, namun ia perlu dilihat sebagai pengalaman bangsa Papua selama diintegrasikan ke dalam Republik Indonesia.”

Pengalaman “diintegrasikan” itu ditarik ke belakang dari Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. Ia mengamanatkan status Papua (saat itu Irian Barat) diputuskan lewat Act of Free Choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dengan mekanisme satu orang Papua satu suara: memilih apakah masuk ke Indonesia atau jadi negara sendiri. 

Tapi, yang terjadi sebaliknya: militer Indonesia menyeleksi siapa-siapa saja yang berhak memberi suara. Diputuskan 1.025 orang mewakili sekitar 700 ribu orang Papua saat itu. Sistem diubah jadi musyawarah, bukan voting. Alasannya: orang Papua terbelakang; tidak paham sistem pemilihan modern. 

Dalam Seakan Kitorang Setengah Binatang (2014), Filep Karma, seorang PNS yang pernah menjadi tahanan politik, bercerita mulut tantenya “akan disobek dan keluarganya akan dibunuh” jika memilih opsi merdeka.

Hasilnya: Papua memutuskan bersatu ke republik dengan suara bulat. PBB, yang mengetahui manipulasi itu, menyetujui hasilnya dengan tutup mata. 

Pada 2001, Chakravarthy Narasimhan, mantan Wakil Sekretaris Jenderal PBB yang bertanggung jawab atas keterlibatan PBB saat Pepera, berkata pemungutan suara “demokratis” itu sepenuhnya palsu. “Suasana di PBB [saat itu] hanya untuk menyingkirkan masalah ini secepat mungkin,” katanya. Lantaran manipulasi itu, Act of Free Choice dipelesetkan sebagai ‘The Act of No Choice.’

Status politik Papua terus dipertahankan lewat teror. Amnesty International mencatat aparat Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua “dengan impunitas sempurna” selama Orde Baru. Selama dua dekade setelah reformasi, pembunuhan di luar hukum (extra-judicial killing) tetap langgeng meski kecenderungannya menurun. 

Nasionalisme orang Papua, dengan segala latar belakang, adalah nasionalisme yang bisa disejajarkan dengan nasionalismenya orang-orang Timor Timur yang dianeksasi Indonesia. Ia adalah nasionalismenya orang-orang terjajah yang ingin merdeka selekasnya. 

Ironisnya, nasionalisme ini juga sejenis nasionalisme Indonesia saat di bawah pemerintah kolonial Belanda.  


Hibrida Organisasi-Organisasi Politik Papua

Upaya memerdekakan diri dari Indonesia dimulai sejak hasil Pepera. Banyak orang Papua memilih mengungsi ke Papua Nugini—yang baru merdeka dari Inggris dan Jerman pada 1975. Segelintir intelektual Papua membentuk Pemerintahan Revolusioner Papua Barat pada 1 Juli 1971. Pada awal 1980-an, lobi politik dilakukan lewat bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) hingga ke Eropa, Afrika, dan blok sosialis. 

Sayangnya, pengakuan kedaulatan gagal direngkuh hingga blok sosialis bubar, ditandai runtuhya Tembok Berlin (1989) dan kolapsnya Uni Soviet (1991).

John Otto Ondowame mencatat pengakuan yang minim itu salah satunya karena mereka ingin Papua mencari dukungan terlebih dulu ke tetangga terdekat di sebelah timur Papua: Melanesian Spearhead Group (MSG)—terdiri dari Fiji, Kaledonia Baru, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, dan Vanuatu. 

Dan itulah yang dilakukan kemudian. 

Saat ini ada beberapa organisasi politik yang berjuang di ranah diplomasi/non-kekerasan. Salah satu yang paling menarik—selain Komite Nasional Papua Barat (KNPB)—adalah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). 

ULMWP didirikan di Saralana, Port Vila, Vanuatu, pada 6 Desember 2014. Ia gabungan dari Negara Republik Federal West Papua (NRFPB), West Papua National Coalition for West Papua (WPNCL), dan West Papua National Parliament [WPNP). Lewat organisasi ini, mereka mengklaim “semua orang Papua Barat … di luar maupun di dalam Papua Barat, telah bersatu dan … akan melanjutkan perjuangan untuk kemerdekaan.”

Pada 13 Juli 2016, hari perdana MSG leader’s summit, delegasi Indonesia marah-marah karena bendera Bintang Kejora dikibarkan sama tinggi dengan bendera anggota lain, termasuk Merah Putih. Delegasi Indonesia memutuskan tidak ikut upacara pembukaan karena organiser acara menolak permintaan menurunkan Bintang Kejora. 

Saat itu Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) of New Caledonia setuju UMLWP menjadi anggota penuh MSG. Tapi, Fiji dan Papua Nugini, karena dukungan ekonomi Indonesia, menolaknya. Status anggota penuh gagal didapat tapi ULMPW berupaya lagi awal tahun lalu (kini statusnya anggota peninjau).

Mendapatkan status anggota penuh penting bagi ULMWP karena diakui “berdaulat,” diplomasi hingga tingkat tinggi lebih gampang dilakukan atau, setidak-tidaknya, tidak lebih susah. Indonesia tahu pengakuan ULMWP dari dunia internasional adalah kemajuan upaya memerdekaan Papua dan, di sisi lain, kemunduran diplomasi Indonesia. 

Maka, pemerintah Indonesia mengerem manuver ULMWP, termasuk dengan cara melobi negara-negara MSG dengan kekuatan ekonominya agar berpihak ke Indonesia. 

Selain ULMWP, ada organisasi bernama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua atau Fri-West Papua. Seperti namanya, organisasi ini terbuka untuk orang-orang Indonesia yang bersimpati terhadap perjuangan politik orang Papua. Ada pula Aliansi Mahasiswa Papua (AMP). Keduanya kerap berdemonstrasi damai setiap 1 Desember—orang Papua menyebutnya ‘hari kemerdekaan’. 


BerDalih lewat ‘Teori’ Dalang

Kerusuhan di Papua selama tiga pekan terakhir perlu dilihat dalam konteks demikian. Pertama, dari situasi objektif (sejarah Papua); dan kedua, subjektif (agensi). Dari sana kita tahu betapa pemerintah Indonesia gagal (atau lebih tepatnya, mengelak) memahami akar masalah. 

Karena gagal atau mengelak memahami akar masalah, yaitu diri mereka sendiri, reaksi mereka pun tidak tepat sasaran. Pemerintah Indonesia masih memakai pendekatan kekerasan seperti yang sudah mereka lakukan berkali-kali selama puluhan tahun. 

Ada tiga keputusan utama pemerintah Indonesia terapkan untuk meredam aksi meluas ini: pertama, menambah jumlah aparat; kedua, memutus akses layanan internet; ketiga, menangkapi orang-orang yang dianggap “provokator” kerusuhan. 

Lima mahasiswa Papua dan Surya Anta, Jubir Fri-West Papua, ditangkap dan ditahan dengan tuduhan “makar” oleh Polda Metro Jaya.

Veronica Koman, seorang advokat, ditersangkakan karena dianggap “memprovokasi” lewat media sosial.

Menkopolhukam Indonesia Wiranto, yang bicara di depan pers setiap petang di kantornya selama nyaris dua pekan terakhir, mengatakan kerusuhan di Papua terjadi karena ada “konspirasi” antara Benny Wenda, Ketua ULMWP yang kini tinggal di London, dengan KNPB dan AMP.

“Itu ada,” katanya, “bukan mengada-ada.” Mantan Panglima ABRI di masa referendum Timor Timur ini lantas meminta warga Papua tidak termakan provokasi. 

Secara tidak langsung Wiranto dan aparatur Indonesia mengatakan orang Papua tidak tahu apa-apa.

Orang Papua yang tidak tahu apa-apa ini bertindak rusuh karena dihasut dan dimobilisasi oleh organisasi-organisasi politik tersebut.

Pertanyaannya: bagaimana mungkin, Pak Wiranto, orang-orang ini rela turun ke jalan berminggu-minggu, menolak rasisme dengan ancaman kehilangan nyawa, hanya karena “konspirasi” segelintir orang/kelompok? Bukankah internet juga sudah diblokir? 

Bukankah jauh lebih masuk akal jika mereka turun ke jalan karena memang sudah muak dengan perlakukan Jakarta, dan kasus di Surabaya kemarin hanya pemicu? Bukankah lebih masuk akal pula jika organisasi dan individu yang Pak Wiranto sebut itu memang didukung masyarakat Papua karena punya cita-cita sama: merdeka dari Indonesia? 

Jika memang Wiranto yakin hati orang Papua di Jakarta, kenapa tidak gelar saja referendum untuk membuktikannya? 

Anda bayangkan: Anda punya bapak yang sangat Anda sayangi. Suatu hari bapak Anda dipanggil tentara karena dianggap pro Papua merdeka, dan bapak Anda hanya kembali nama. Anda melihatnya hal itu terjadi kepada saudara, tetangga, dan kenalan.

Bayangkan begini: Anda sedang studi di sebuah kota di Pulau Jawa, dan hanya karena hasutan di grup Whatsapp bahwa Anda dan kelompok Anda merusak bendera Merah Putih—benda yang lebih dianggap oleh para ultranasionalis Indonesia lebih mahal dari nyawa—Anda dikepung, ditembaki gas air mata.

Atau: setelah diteriaki “monyet”, Anda lalu dibanting ke tanah, lubang hidung Anda ditarik ke atas pakai jari sementara rahang Anda ditarik ke bawah. Anda diperlakukan bak binatang yang menolak disuapi tuannya.***

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus