Bagaimana Agar Kita Tidak Dekaden dan Impulsif Setelah Pemilu 2019?

Print Friendly, PDF & Email

Respons terhadap Airlangga Pribadi Kusman


AKHIR dari pesta demokrasi berlangsung seperti yang diduga banyak kalangan. Joko Widodo, sang petahana, menang dalam pemilihan presiden. Peta kekuatan legislatif pun masih relatif sama.

Selepas hajatan demokrasi yang mahal ini[1], pekerjaan rumah jelas belum berakhir. Ibarat kelar kenduri, rumah tempat pesta niscaya akan dipenuhi sampah dan perlu ditata kembali.

Tulisan Airlangga Pribadi Kusman di Harian IndoPPROGRESS yang bertajuk “Refleksi Gerakan Progresif Pasca Pemilu 2019” pada 15 Mei 2019 lalu, diawali dengan kerisauan senada. Dalam artikel itu, Airlangga menyampaikan landasan kecemasannya yaitu “menguatnya pembelahan sosial sebagai konsekuensi dari pemihakan dan posisi politik yang berlangsung ketika momen pilpres berlangsung.”

Kegelisahan Airlangga menurut kami valid. Kita semua yang hidup dalam alam sosial media merasakan adanya pengubuan yang ekstrim. Ada kubu penantang yang yakin menang tetapi merasa dizalimi. Ada juga  kubu petahana yang sudah di atas angin namun selalu menunjukkan kecemasan.

Fokus perhatian dalam tulisan ini  tertuju pada pembacaan Airlangga atas kenyataan politik dan anjurannya kepada gerakan progresif pasca-Pemilu 2019. Ada sengkarut persepsi yang tidak jernih dalam argumentasinya. Alih-alih bersifat reflektif yang sedianya bening dan teliti, Airlangga justru menampilkan narasi impulsif. Ketimbang menjadi siasat yang progresif, paparannya malah menganjurkan sikap dekaden.

Berikut adalah beberapa pokok pikiran dalam tulisan Airlangga yang menurut kami bermasalah :


1. Klaim Reduksionis Bahwa Hanya Ada Sua Sikap Pasca-Pemilu 2019: “kecurigaan atau dukungan tanpa syarat pada Jokowi.”

Kami tidak tahu atas dasar apa pernyataan itu dibuat. Dalam tulisannya Airlangga tidak menjelaskan landasan klaimnya. Berkebalikan dari dakuan tersebut, faktanya ada kelompok masyarakat yang menolak menitipkan nasib mereka pada kedua kandidat presiden di Pemilu 2019 .

Ada kelompok yang memiliki cita-cita alternatif, di luar sikap curiga atau mendukung Jokowi tanpa syarat.

Kelompok dengan cita-cita ini menolak berbagian dalam kegilaan masif: mencoba hal yang sama dan berharap hasil yang berbeda. Kelompok inilah yang sebenarnya sedang mengerjakan pembangunan basis sosial yang sesungguhnya. Mereka adalah kelompok golongan putih (golput).

Kelompok masyarakat yang secara sadar memilih golput yakin bahwa bentuk baru dan tata kelola demokrasi yang lebih partisipatoris, egaliter, dan berpihak pada kelas pekerja tidak akan pernah terwujud selama kita menyerahkan masa depan pada sistem politik yang hanya dapat diikuti kandidat-kandidat dari proxy kapitalis, seperti yang direpresentasikan Jokowi dan Prabowo.

Selepas Pemilu 2019 menuju 2024,  ada gerakan yang berkecambah membangun blok politik baru. Terlepas dari dualisme kekanak-kanakan yang dihasilkan pemilu, kelompok ini  menjadi kutub ketiga dan sedang mempersiapkan dirinya menjadi kekuatan yang lebih terkonsolidasi.  


2. Ajakan Membangun Aliansi Dengan Penguasa ?

Dalam tulisannya Airlangga berusaha keras untuk terlihat realistis. Dia menganjurkan agar gerakan progresif “membangun aliansi sosial bagi masa depan gerakan”.

Airlangga secara simplistik menyampaikan bahwa hanya ada dua pilihan kelompok di mana kita dapat bersandar: kepada kelompok prokebinekaan yang dianggap sepenuhnya mendukung Jokowi, atau kepada kelompok antikeragaman seperti pendukung Prabowo.

Sejurus dengan itu, Airlangga menganjurkan agar gerakan progresif beraliansi dengan barisan pendukung Jokowi. Itu bukan hal yang mengejutkan. Bagaimanapun, kita semua tahu Airlangga adalah pendukung Jokowi.

Hal yang mengejutkan adalah bagaimana Airlangga bertindak ceroboh dalam membaca situasi pembelahan di masyarakat. Airlangga membuat pemetaan yang dikotomis dan karikatural terhadap kenyataan masyarakat hari-hari ini .

Para pembaca IndoPROGRESS yang budiman tentu sadar bahwa menyamakan seluruh kelompok massa marjinal, kelas bawah, warga pedesaan, dengan pendukung Jokowi bukanlah cerminan dari kenyataan sosial. Airlangga Pribadi, sebagai seorang peneliti politik, tentu tahu bahwa dalam basis pemilih Prabowo juga terdapat kelompok-kelompok marjinal serupa. Hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Bukankah orang-orang yang punya problem pelanggaran HAM masa lalu, antikeragaman, bertendensi primordialis juga ada di kubu Jokowi?

Tetapi agar kita lebih fair,  mari kita uji juga alasan lain yang dipaparkan Airlangga tentang mengapa gerakan progresif layak berbagian dalam aliansi program Jokowi:

Misalnya, orientasi reforma agraria yang menjadi bagian dari kebijakan Jokowi setelah sedemikian lama tenggelam sejak jatuhnya Soekarno oleh kudeta merangkak Orde Baru, kebijakan pemajuan kebudayaan Nusantara sebagai antitesa dari penghancuran kebudayaan sebagai ruh dari basis politik di Indonesia pada era Soeharto, serta skema pembangunan yang menjadikan desa sebagai poros utama adalah kebijakan yang memberi potensi bagi kalangan progresif untuk memajukan gerakannya. Ketika bicara tentang potensi-potensi tersebut bukan berarti semata-mata bernegosiasi dalam transaksi kekuasaan jangka pendek, namun bagaimana kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh gerakan progresif untuk masuk didalamnya dan memberdayakan ruang kuasa bagi rakyat.

Airlangga mendaku agenda Jokowi yang berorientasi pada reforma agraria adalah kebijakan yang paling radikal sejak zaman Soekarno. Masih menurut Airlangga, kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan oleh gerakan progresif untuk “memberdayakan ruang kuasa bagi rakyat”.

Ini adalah klaim  bombastis dan dengan mudah dapat ditampik oleh data-data yang melimpah tentang konflik agraria selama Jokowi berkuasa.

Kebalikan dari klaim fantastis tersebut, Jokowi telah telah terang benderang terbukti menunjukkan keberpihakannya kepada kepentingan kapitalis. Lewat PP 78 dan kebijakan-kebijakan ekonominya, kesengsaraan buruh semakin bertambah. Pendengung politiknya berusaha untuk menutupi kondisi nyata ratusan juta orang yang hidup melarat sehari-hari dengan menggembar-gemborkan proyek infrastruktur pemerintah yang telah merugikan warga yang digusur karenanya. Di samping itu, industri sawit, semen, dan tambang diberi lampu hijau untuk menggusur dan merampas lahan, serta merusak lingkungan.

Dari tahun 2015 hingga 2017, telah terjadi 1.361 konflik agraria. Sepanjang 2017, ada 659 konflik agraria, meningkat 50 persen dibandingkan 2016. Konflik agraria dalam empat tahun pemerintahan pertama Jokowi telah mengakibatkan 940 petani dikriminalisasi, 546 orang dianiaya, 51 orang tertembak, hingga 41 yang tewas.

Kekerasan yang mereka alami melibatkan aparatur represif negara dan preman. Selain itu, Perpres No. 86/2018 yang dikeluarkan Jokowi membenarkan TNI, polisi, dan PNS sebagai penerima redistribusi tanah dengan skema kepemilikan lahan perorangan yang justru memperlancar proses akumulasi dan konsentrasi kapital yang ada. Sementara skema jaminan penguasaan lahan secara kolektif bagi masyarakat adat malah diabaikan. Pemerintah juga memiliki mekanisme konsinyasi yang memudahkan tanah warga diambil paksa atas nama pembangunan dan kepentingan negara.

Singkatnya, reforma agraria ala Jokowi dan program bagi-bagi sertifikatnya tidak lain adalah tameng untuk menutupi penderitaan petani.

Inikah “orientasi reforma agraria yang menjadi bagian dari kebijakan Jokowi […] serta skema pembangunan yang menjadikan desa sebagai poros utama adalah kebijakan yang memberi potensi bagi kalangan progresif untuk memajukan gerakannya” yang dimaksud Airlangga?

Selain itu, pembubaran seminar, pemutaran film, diskusi, pameran seni, penyitaan buku, serta kekerasan dan kriminalisasi terhadap kelompok LGBTIQ , jurnalis, aktivis lingkungan, buruh, dan petani semuanya berlangsung di bawah rezim Jokowi.

Dengan demikian, argumentasi Airlangga untuk membentuk aliansi strategis demi membangun masa depan gerakan progresif yang kuat dan bersih dengan mudah terpatahkan. Ini lebih mirip bujukan untuk membangun aliansi oportunis dengan pihak yang menang.

Gerakan progresif yang sedang mengusung cita-cita politik alternatif mesti mawas diri. Tidak ada gerakan strategis yang dapat tumbuh tanpa lebih dulu melawan musuh laten yang bermukim dalam gerakan politik kepeloporan (vanguard). Musuh itu adalah oportunisme[2], kata Lenin.

Gerakan yang hendak membangun politik alternatif sedianya harus bersih dari orang-orang yang bersyahwat mencari jatah dari penguasa. Bagaimana mungkin kita dapat mewujudkan konstelasi politik baru yang progresif jika belum apa-apa kita sudah main mata dengan dengan (calon) penguasa yang mustahil memberikan makan siang gratis?


 3. Apa Yang Dimaksud Dengan “Gerakan Progresif”?

Airlangga tidak menjelaskan dengan gamblang siapa yang dimaksud dengan eksponen dari gerakan progresif dalam tulisannya tempo hari. Ini membuat para pembaca IndoPROGRESS kemungkinan besar menduga-duga: kepada siapakah label itu ditujukan? Apakah kepada rakyat pekerja yang tertindas, korban pelanggaran HAM sejak genosida ‘65, kelompok LGBTIQ, petani yang tanahnya digusur, atau kepada para sofis istana dan makelar proyek?

Lebih jauh, apa yang dimaksud Airlangga dengan “kaum progresif”? Apakah itu merujuk kepada orang-orang yang percaya bahwa perubahan mendasar dapat dilakukan lewat sistem ekonomi-politik yang ada?

Apakah “tokoh-tokoh muda di luar kantong politik dinasti” yang dipromosikan oleh Airlangga—Khofifah Indar Parawansa, Tri Rismaharini, dan Ganjar Pranowo—dengan tumpukan catatan kelam menggusur dan menggelar karpet merah bagi kapital dapat dianggap sebagai aktor-aktor penentu yang membuka jalan bagi agenda politik kelas pekerja meskipun yang sudah mereka lakukan selama ini berlawanan dengan kepentingan kelas pekerja?

Apakah mereka benar-benar steril dari “tentakel kekuasaan oligarki”? Bukankah karir politik mereka dimuluskan karena pengabdian mereka terhadap dinasti politik Megawati Soekarnoputri?


4. Mengulang Kegagalan

Airlangga selanjutnya menganjurkan agar “gerakan progresif harus jeli untuk melihat dimana keterbatasan politik dari rezim Jokowi dan pada sisi mana tersedia ruang kesempatan politik yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas dukungan sosialnya.”

Lima tahun yang lalu, orang-orang “progresif” mendandani Jokowi supaya tampak seprogresif mungkin sambil berkhayal bahwa juru selamat yang ditunggu-tunggu telah datang. Beberapa dari mereka sukses masuk ke lingkaran kekuasaan. Tentunya tanpa hasil apa-apa. Lima tahun kemudian, setelah semuariasannya luntur, kecacatannya terang benderang untuk dilihat. Ajaibnya, walaupun sudah dikandangi selama lima tahun, banyak dari mereka masih memegang teguh pilihannya dan berharap bahwa perubahan akan terjadi. Bagaimanapun juga, kami maklumi jika ada beberapa orang yang tidak ingin kehilangan jabatan.

Apakah kita masih harus mencari “ruang kesempatan politik yang dapat dimanfaatkan untuk memperluas dukungan sosialnya” ketimbang membangun blok politik baru? Atau sebaiknya kita mengikuti anjuran Airlangga dan dikibuli untuk kedua kalinya?

***

Maka kembali kepada judul tulisan ini, bagaimana caranya agar kita tidak dekaden dan impulsif setelah huru-hara pilpres berakhir?

Pertama, berhentilah menggunakan jargon-jargon dan frasa-frasa kosong, tidak jelas, dan bombastis yang cenderung menjauhkan kita dari kenyataan politik. Misalnya seperti yang berkali-kali diulangi dalam tulisan Airlangga: “oligarki” (sesuatu yang mutlak dalam kapitalisme sehingga tidak perlu di lempar-lempar) yang digunakannya 8 kali dalam artikel itu, atau frasa bertele-tele seperti “sistem kekuasaan kapitalisme bercorak oligarki yang masih dominan”, “kebijakan pemajuan kebudayaan Nusantara sebagai antitesa dari penghancuran kebudayaan sebagai ruh dari basis politik di Indonesia pada era Soeharto”, dsb. Tanpa elaborasi teoritis yang mendalam, jargon dan frasa tersebut paling jauh hanya berakhir pada meme ketimbang menjadi katalisator kesadaran kelas. Abaikan saran ini jika ingin berkecimpung dalam profesi tukang obral jargon.

Kedua, membangun blok politik alternatif mandiri lintas sektoral. Elemen-elemen mahasiswa, buruh pabrik, pekerja kreatif, petani, seniman, umat beragama yang belum teracuni oleh faksi cebong-kampret harus dikoordinasi dalam kegiatan-kegiatan diskusi, literasi, pentas kesenian kritis, aksi protes, yang bermuara pada pengorganisasian ke arah pembentukan partai alternatif. Tanpa orientasi itu, seluruh aktivisme akan berakhir menjadi kumpulan SJW akhir pekan yang—meminjam dari kalimat penutup Airlangga—“ompong dan lumpuh”.

Ketiga, Jangan tergesa-gesa bertindak. Ada semacam sindrom rasa bersalah yang menjangkiti para aktivis jika tidak secepatnya melakukan sesuatu saat terjadi gejolak dalam masyarakat.

Kita perlu mengingat kata-kata Lenin tentang revolusi:

Revolusi […] bukanlah suatu tindakan tunggal, bukan sebuah pertempuran tunggal lewat sebuah front tunggal; tetapi seluruh era yang terdiri dari konflik-konflik kelas yang makin menguat, dalam serangkaian pertempuran panjang di semua lini[3]

Bertekun dalam pengorganisasian dan kajian teoretis adalah obat penawar dari sikap reaktif yang serampangan. Slavoj Žižek dengan tepat mengatakan hari-hari ini kita perlu lebih banyak merenungkan tentang apa yang kita inginkan. Lebih konkret lagi, mampukah kita merumuskan apa yang akan menggantikan sistem bobrok yang ada tanpa memberi jawaban-jawaban abstrak dan moralistis?

Žižek menandaskan “Yang bahaya hari ini adalah sejenis aktivisme pragmatis dan hambar, seperti ketika ada yang bilang, ‘lakukan sesuatu dan jangan terlalu banyak berpikir’.” Menurut kami Žižek benar. Hari ini kita perlu lebih banyak bertanya dan berpikir sebelum bertindak.***


Suarbudaya Rahadian adalah pendeta Gereja Komunitas Anugerah – Reformed Baptist Salemba

Christian Yahya adalah jurnalis di sebuah media nasional 


————–


[1] Menurut kabar yang dirilis Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mereka menganggarkan sebesar Rp 25,59 triliun untuk kegiatan pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019. Angka ini naik 61% dibanding anggaran untuk Pemilu 2014 yang sebesar Rp 15,62 triliun. https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4485400/fantastis-anggaran-untuk-pemilu-2019-capai-rp-25-t

[2] Lenin V.I., Opportunism, and the Collapse of the Second International, Lenin Collected Works, Vol. 21, Moscow: Progress Publishers, 1974. Hal. 438-454.

[3] Lenin V.I., “The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination”, Lenin Collected Works, Vol. 22, Moscow: Progress Publishers, 1974. 143-156.


×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus