Manifesto Peringatan 500 Tahun Reformasi Gereja di Indonesia

Print Friendly, PDF & Email

Pembukaan

SETELAH lima ratus tahun Protestanisme hadir di tengah dunia dan lebih dari 300 tahun di tanah air, kini tiba saatnya umat Protestan Indonesia untuk melakukan berbagai penyesuaian lakon dan reorientasi gerakan.

Perjalanan sepanjang 500 tahun bagi gerakan keagamaan adalah sebuah capaian yang besar, meski tidak bisa dibilang terlalu tua, jika dibandingkan dengan gerakan keagamaan Abrahamik lainnya yang sudah hadir dan berkembang lebih dulu dan lebih lama di dunia[1] . Di usianya yang ke-500, kehadiran Protestanisme telah membawa kemajuan dalam banyak bidang kehidupan manusia. Protestanisme menjadi salah satu aspek yang mendorong kemajuan peradaban dan kebudayaan dunia. Kemajuan sains dan pertumbuhan ekonomi didorong, salah satunya, karena etos kerja Protestan. Hal ini terjadi karena sifat dasar Protestanisme yang partisipatoris. Dia membuka ruang bagi semua orang untuk berkontribusi membangun Kerajaan Allah di dunia mulai dari saat ini.

Berbeda dengan Gereja Katolik Roma (abad XVI), Gereja Protestan, bersamaan dengan kelahirannya, membuka pintu-pintu yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi para imam. Sehingga, umat dapat mengambil bagian dalam membangun Gereja di tengah dunia, bukan lagi hanya di dalam biara. Gereja Protestan, yang diinisiasi lewat “Sembilan Puluh Lima Tesis” di Wittenberg, lima ratus tahun silam oleh Luther, memberi ruang, mengundang, bahkan mengutus semua pengikut Kristus menjadi imamat yang rajani bagi dunia (1 Petrus 2:9). Dalam Protestanisme, semua orang dari berbagai macam suku, etnis, jenis kelamin, latar belakang pendidikan, dan kebudayaan adalah batu-batu dari bangunan tubuh Kristus yang mengubah wajah dunia.

 

Orientasi Protestanisme kepada Dunia

Implikasinya, seorang ilmuwan Protestan akan mengerahkan daya nalar dan rasionya untuk menyatakan Kerajaan Allah dan memajukan kesejahteraan umum. Seorang ekonom akan menggunakan segala kalkulasi dan analisisnya untuk membawa kemakmuran bersama. Seorang politisi Protestan dimandatkan untuk membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara. Seorang pengrajin dan seniman berkarya untuk merefleksikan kemuliaan Allah dengan menciptakan atmosfer keindahan yang menyatakan kebenaran dan keadilan. Apa pun talenta dan profesi seorang Protestan, menurut John Calvin, itu adalah panggilan Allah untuk mewujudkan dunia ini sebagai panggung kemuliaan-Nya.

Namun demikian, dalam perkembangan abad-abad selanjutnya, perpindahan peran partisipasi ini – dari kaum klerus dan raja-raja kepada para teknokrat dan kelas menengah – telah menimbulkan permasalahan yang baru. Kelompok kelas menengah ini telah menjadi tirani bagi kaum pekerja. Jika sebelumnya pelaku hegemoni adalah para pemuka agama dan raja, pergeseran peran kekuasaan di era Protestanisme – yang menjadi fajar modernitas – telah membentuk tirani baru, yaitu penindasan kelas menengah-borjuis kepada kelas pekerja, petani, dan kelompok masyarakat tidak terdidik dan di belahan dunia timur. Jadi tidaklah mengherankan, jika gerakan Protestan abad XX menjadi topangan ideologi bagi kolonialisme.

 

Apa Artinya Menjadi Protestan di Indonesia Abad XXI?

Gereja Protestan di Indonesia perlu membuka ruang bagi pembebasan semua kelas agar berperan dalam pembangunan Kerajaan Allah. Dalam sejarahnya, perubahan bukanlah sesuatu yang asing dalam gerakan Protestan, sebagaimana tercermin dalam adagium Reformasi “Ecclesia Semper Reformanda”. Dengan begitu, Protestan harus melucuti dirinya dari semangat hegemonik magisterial menuju semangat pembebasan – yang adalah bibit-bibit dari ide dasar Protestanisme.

Khusus dalam konteks Indonesia, cara membaca sejarah dan mengamalkan partisipasinya menjadi relevan dalam menyikapi berbagai permasalahan Indonesia pada abad XXI. Beberapa permasalahan yang dapat digarisbawahi adalah :

 

  1. Tentang Isu Agraria

Harus diakui, Protestanisme dalam sejarahnya turut melegitimasi proses akumulasi primitif. Baik yang terjadi di belahan bumi utara dalam fase perkembangan kapitalisme awal maupun ekspansinya ke belahan bumi lainnya lewat kolonialisme (termasuk di Indonesia). Korban dari proses yang berlangsung selama berabad-abad ini tidak terhitung jumlahnya. Begitu banyak suku-bangsa yang mengalami genosida, warga dunia yang terjebak dalam persaingan tak seimbang, hingga kerusakan pada keseimbangan ekosistem yang sekarang makin terasa mendekati titik kritis.

Kini, setengah milenium setelah reformasi, semakin banyak refleksi dari tradisi Protestan yang mengambil posisi kritis dengan menggali tradisi teologis dalam Alkitab tentang tanah. Tanah dalam Alkitab bukanlah milik manusia, melainkan titipan dari Sang Pencipta. Tanah harus dikelola secara adil dan menyejahterakan semua makhluk dan manusia.

Alkitab juga tidak mengenal konsep kepemilikan mutlak. Sehingga, gagasan teologis ini berkonfrontasi langsung dengan ide private property dalam rezim kapitalisme.

Dengan kesadaran ini, manifesto kami menantang umat Protestan di Indonesia untuk mengambil sikap tegas dalam konteks Indonesia. Penebangan hutan yang amat masif semakin mengancam masa depan kehidupan di bumi. Penggusuran ruang-ruang kehidupan demi akumulasi kapital begitu gencar digalakkan atas nama pembangunan, yang sebenarnya, jauh lebih menguntungkan lapisan tertentu dalam masyarakat yang sudah lebih diuntungkan dalam struktur sosial yang ada. Umat Protestan di Indonesia perlu menggumuli visi politik alternatif dan upaya-upaya pemenangannya di luar kerangka developmentalisme dan neoliberalisme yang begitu mendominasi sejak Reformasi politik tahun 1998 di Indonesia.

 

  1. Tentang Ketenagakerjaan

Salah satu warisan penting Protestanisme adalah etos kerja. Etos kerja Protestanisme sebagai produk penting Reformasi Gereja telah mendorong berbagai kemajuan peradaban dalam berbagai bidang dan memberi manfaat bagi kehidupan manusia menjadi lebih baik. Dalam etos kerja Protestanisme, kerja sebagai tanda bahwa seseorang telah menerima anugerah keselamatan tidak hanya berbicara mengenai capaian individual.

Lebih jauh, John Calvin mengatakan bahwa “bekerja adalah ibadah” (laborare est orare). Sehingga, manusia harus mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah diberikan Allah. Dengan kata lain, manusia bekerja keras bertujuan akhir untuk memuliakan Allah (1 Korintus 10:31). Kerajaan Allah yang dipahami oleh kaum Protestan senantiasa berbicara tentang terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia dan kemuliaan Allah terwujud ketika kebenaran dan keadilan tergenapi.

Oleh karenanya, segala atribut etos kerja Protestan, seperti bekerja keras, efisiensi, hidup berhemat, dan sebagainya, tidak bisa dilepaskan dari kerangka keadilan dan kesejahteraan bersama.

Hari ini, etos kerja Protestan, beserta segenap atributnya, dipahami dan ditafsirkan dalam relasi kerja kapitalisme. Totalitas arah gerak kapitalisme selalu tertuju untuk penimbunan laba dan modal. Pembacaan para Reformator pun, kerap, dimanfaatkan sebagai bahan bakar teologis bagi kapitalisme yang seolah-olah mendorong kemajuan, tetapi sesungguhnya mengerdilkan makna kerja semata-mata hanya alat untuk menghasilkan keuntungan bagi segelintir orang.

Kelas pekerja adalah kelas masyarakat pertama yang merasakan langsung usaha pemiskinan dari mekanisme ini. Konsekuensi logis dari perburuan profit adalah eksploitasi terhadap kelas pekerja. Kapitalisme menciptakan jurang kesenjangan sosial yang lebar menganga. Segelintir orang–yaitu para pemodal–hidup bahagia, sementara jutaan buruh hidup melarat, miskin, dan kelaparan.

Dalam pada inilah, kami melihat relasi kerja kapitalisme tidaklah sejalan dengan visi kerajaan dan kemuliaan Allah karena kelas pekerja kehilangan kemerdekaan dan kebebasannya sebagai manusia utuh yang diciptakan seturut dengan citra dan gambar Allah (Kejadian 1:26).

Dengan dasar pertimbangan teologis ini, kami secara tegas menolak sistem dan relasi kerja kapitalisme karena sistem itu sama sekali tidak membebaskan dan memerdekakan manusia–dalam hal ini kelas pekerja. Kapitalisme secara jelas bertentangan dengan ajaran Alkitab dan adalah musuh Kerajaan Allah.

Mengingat, dalam konteks Indonesia hari ini, mayoritas jemaat Gereja berasal dari kelas pekerja, Gereja bertanggung jawab untuk terlibat dalam pergumulan kelas pekerja yang dieksploitasi sistem hari ini. Gereja harus mendukung, bahkan memfasilitasi, terbentuknya sebuah wadah politik yang bisa menjamin rasa keadilan dan kesejahteraan para buruh serta bekerja sama dengan seluruh gerakan sosial lintas agama dan ras untuk menciptakan sebuah kondisi yang lebih baik bagi kelas pekerja dan berhenti menjadi produsen ideologi bagi sistem kapitalisme, yang justru memarjinalkan kaum pekerja.

 

  1. Tentang Perempuan

Penindasan terhadap perempuan adalah salah satu penindasan tertua dan tidak sejalan dengan Protestanisme yang dibidani oleh semangat pembebasan. Namun pada kenyataannya, Reformasi Kekristenan gagal membebaskan perempuan. Isu-isu perempuan luput dari perhatian tokoh-tokoh Reformasi yang dalam pola pergerakannya tidak menunjukkan usaha-usaha untuk melepaskan perempuan dari belenggu patriarki.

Kegagalan ini rupanya tidak berhenti pada tokoh-tokoh Reformasi. Lima ratus tahun telah berlalu sejak Reformasi Kekristenan dimulai, namun sampai pada saat ini imaji pembebasan perempuan belum menjadi narasi yang populer pada umat Protestan. Alih-alih turut andil dalam perjuangan pembebasan perempuan, Protestanisme terkadang dianggap sebagai salah satu agama yang mengafirmasi dan mempreskripsikan patriarki pada masyarakat. Teks-teks Alkitab seringkali ditafsirkan tanpa pembacaan yang jernih dan memadai untuk dapat mendeteksi jejak-jejak patriarki yang hegemonis pada masyarakat yang menjadi rahim teks-teks tersebut. Misintepretasi terhadap teks ini acapkali dijadikan amunisi untuk mempertahankan subordinasi perempuan dalam masyarakat.

Hari ini, bukti penindasan perempuan terlihat jelas melalui tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani (angka mayoritas berasal dari kekerasan di ranah personal), penyempitan kategori kekerasan seksual pada Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dan peningkatan angka kebijakan diskriminatif terhadap perempuan.

Menghadapi realitas ini, gereja dengan nafas Reformasi Kekristenan tidak boleh tinggal diam. Kontekstualisasi pembacaan teks Alkitab, pengadopsian dan penyebaran paradigma pembacaan isu perempuan paling mutakhir ke dalam bangunan teologinya, dan praktik-pratik kegerejaan Protestan adalah langkah-langkah krusial awal yang dapat dilakukan oleh Gereja Protestan.

Gereja harus mengampanyekan narasi anti-kekerasan terhadap perempuan, baik dalam hubungan rumah tangga keluarga Kristen maupun yang di luar itu. Gereja harus mengimplementasikan sistem sanksi dan rehabilitasi kegerejaan bagi pelaku-pelaku kekerasan terhadap perempuan, dan mempersiapkan sistem pendampingan berbasis komunitas bagi korban kekerasan.

Sebagai respon terhadap isu pereduksian peran dan kapasitas perempuan, Gereja harus menciptakan sistem yang membuka kemungkinan-kemungkinan yang belum pernah terpikirkan dalam sejarah gereja untuk menempati peran-peran yang biasanya mengecualikan partisipasi perempuan.

Namun, perlu dipahami bahwa hal-hal ini dalam dirinya sendiri tidak akan membebaskan perempuan dari belenggu subordinasi. Dengan menyadari hal ini, gereja tidak boleh menjauhkan diri dari berbagai bentuk dukungan dan partisipasi yang dapat dilakukan oleh gereja dalam rangka pergerakan pembebasan perempuan yang lebih besar. Hanya dengan melakukan inilah, gereja Protestan dapat bersetia kepada semangat pembebasan dan menjalankan tugas menyiapkan Kerajaan Allah.

 

  1. Tentang Politik Elektoral

Gerakan Protestan pada hakikatnya juga merupakan gerakan politik. Kejadian-kejadian seperti dipakukannya Sembilan Puluh Lima Dalil Martin Luther di Wittenberg hingga kepemimpinan John Calvin atas Reformasi Jenewa, tidak semata-mata memiliki dampak pada kesalehan pribadi, namun juga pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Eropa. Keterlibatan aktif di dalam politik, dalam arti hubungan sesama manusia dan dengan negara, bukan sesuatu yang dijauhi oleh Protestanisme mula-mula. Pun keterlibatan politis Protestanisme tidak hanya terbatas pada jalur yang disediakan oleh negara, tetapi juga melalui jalur-jalur alternatif.[2] Gereja tidak takut untuk menjalankan tugasnya sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran.[3]

Pada hari-hari ini, kegelisahan atas bangkitnya Islam Politik dan juga meningkatnya intoleransi di Indonesia memenuhi hati dan pikiran orang Kristen, sebagai sebuah kelompok minoritas. Kegelisahan ini, dengan bantuan retorika Minus Mallum, dikapitalisasi menjadi suara-suara untuk mendukung kandidat-kandidat tertentu yang diimajinasikan bisa menghalau intoleransi. Paradigma ini adalah sebuah penghinaan terhadap hakikat gereja sebagai tiang kebenaran dan mereduksinya menjadi sebuah institusi yang cari aman dan mengekor di balik pemimpin-pemimpin yang dipilih di bilik-bilik pemilihan.

Karena itu, Gereja harus menolak sikap-sikap reaksioner dalam memandang permasalahan politik dengan jernih. Penolakan untuk memandang kebangkitan Islam Politik secara dangkal, sebagai sebuah permasalahan dalam dirinya sendiri, dan mulai melihatnya sebagai sebuah gejala dari permasalahan yang lebih besar, adalah langkah pertama yang perlu dilakukan .

Selain itu, mutlak diperlukan keberanian untuk menyatakan dengan tegas bahwa jalur-jalur aspirasi resmi seperti pemilihan umum bukan satu-satunya cara untuk berpartisipasi secara politis di dalam masyarakat. Dengan kata lain, gereja, dengan menggandeng kelompok-kelompok agama lain, harus mulai memikirkan dan mengonsolidasikan politik alternatif untuk memperbaiki tatanan dan mengerjakan tugas menyiapkan kedatangan Kerajaan Allah.

 

  1. Tentang Papua

Tak ada yang lebih indah sekaligus membahayakan jika kita meromantisasi masa lalu. Ada masa suram ketika Protestanisme terlibat dalam upaya pemberitaan Injil yang digelorakan bersama dengan semangat penaklukan dan petualangan manusia menemukan batas-batas baru, dunia penuh kekayaan, penuh dengan kemakmuran, madu, emas, dan permata, layaknya Tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan.

Kolonialisasi adalah roh yang subtil dari Reformasi Protestanisme, yang berkawin silang dengan kekuatan kapital negara. Ia membawa manusia dengan gembira menindas manusia lainnya. Berpelurukan semangat eksploitatif, kolonialisasi memakai jubah Reformasi Protestan untuk membentuk tatanan dunia baru. Ia menyamar sebagai ‘Seruan Profetik’, meniru suara seruan nabi yang mengutuk negeri-negeri biadab yang melawan kehendak Allah.

Kolonialisme adalah rupa terburuk dari penyamaran atas spirit Reformasi Protestanisme. Semangat yang hakikatnya membebaskan manusia–untuk menjadikan dunia ini sebagai panggung teater bagi kemuliaan Allah—berubah menjadi api perang yang menghina anugerah Allah.

Alih-alih mewujudkan sebuah dunia sebagai tempat Kerajaan Allah dan keadilan-Nya ditegakan, kolonialisme justru mewartakan sebuah kabar buruk. Reformasi mencitrakan gema tragedi kuno di mana manusia kembali melawan Allah, mengulangi kisah pemberontakan di Taman Eden.

Tragedi ini sampai ke Nusantara, yang sekarang bernama Indonesia. Selama ratusan tahun, persetubuhan antara serikat dagang, agama Protestan, dan negara secara ciamik berhasil menciptakan kisah yang tak akan pernah menggembirakan untuk diceritakan. Peran Gereja sebagai bentuk material dari semangat Reformasi justru membawa manusia mengeksploitasi manusia lainnya. Dengan justifikasi teologi, Protestanisme diseret ke dalam penyamaran spirit Reformasi ini.

Namun, Reformasi yang sejati, seperti tesis Luther pada dinding-dinding beku di Wittenberg pada abad XVI, pada hakikatnya membebaskan manusia dari segala bentuk eksploitasi dan penindasan oleh manusia lainnya, terlebih oleh gereja dan negara. Reformasi Protestan pada DNA-nya senantiasa hadir untuk membela kaum yang lemah, memberikan keadilan. Oleh sebab itu, kolonialisasi dan eksploitasi adalah wujud perlawanan kepada Allah, Sang Pemelihara Kehidupan.

Rupanya, tragedi seperti era kolonialisme belum sepenuhnya hilang. Ia hanya berganti rupa. Tragedi-tragedi kemanusiaan bisa kita lihat dengan saksama dan vulgar di sebuah Pulau bernama Papua. Sejak Kekristenan hadir di sana, ia gagal memanifestasikan spirit Reformasi yang sejati, malah ia berhasil mencengkramkan dengan kuat kuku-kuku kapitalisme jahat – dengan memilih sikap abai terhadap persoalan di sana.

Sejarah integrasi Papua ke Indonesia penuh dengan kecacatan. Diawali dengan kesepakatan   New York Agreement di Amerika Serikat pada 15 Agustus 1962. Dimana pada saat itu wilayah Indonesia yang diakui hanyalah dari Aceh hingga ke Maluku, sebagaimana hasil penandatanganan kesepakatan di Konferensi Meja Bundar pada 2 November 1949. Namun, oleh rezim berkuasa saat itu secara keras kepala, Papua dipaksakan untuk menjadi bagian dari Indonesia dengan terlebih dahulu melakukan Operasi Militer Trikora yang digaungkan pada 19 Desember 1961.

Sebagaimana hasil New York Agreement—yang hanya melibatkan Indonesia, Belanda dan Amerika sebagai pihak penengah, namun tanpa keterlibatan pihak West Papua itu sendiri, yang kemudian dilaporkan kepada PBB menyepakati bahwa Papua berada di bawah supervisi UNTEA (United Nations Temporary Executive Authority) sampai 1 Mei 1963. Sejak 1 Mei 1963 wilayah Papua berada dibawah perwalian Indonesia hingga diselenggarakannya penentuan nasib sendiri melalui sistem “one man one vote”, sebagaimana yang disepakati selambat-lambatnya akhir 1969. Namun, setelah Soekarno terguling kemudian Soeharto berkuasa, sistem ‘one man one vote’ yang disepakati dalam New York Agreement tersebut justru diubah menjadi sistem perwakilan, yang kemudian kita kenal sebagai PEPERA (Penentuan Pendapat Rakyat). Kelak pada saat pelaksanaannya didapati hanya ada 1025 orang atau hanya 0,2% dari total populasi penduduk Papua kala itu. Terlebih lagi sejak Papua masuk menjadi wilayah perwalian Indonesia hingga diselenggarakannya PEPERA berbagai operasi militer dilakukan.

Naasnya lagi pada 7 April 1967, P.T. Freeport menandatangani kontrak karya dengan rezim pemerintah saat itu. Kontrak ini ilegal karena secara administratif Papua belum resmi menjadi bagian dari Indonesia. Kontrak ini juga menjadi salah menjadi salah satu sumber konflik berdarah di Tanah Papua.

Pelanggaran HAM, depopulasi terhadap orang asli Papua, eksploitasi alam, kerusakan lingkungan, diskriminasi ruang berpendapat, kekerasan terhadap jurnalis, pembatasan terhadap arus informasi, dan kejahatan-kejahatan kemanusiaan lainnya yang terjadi di Papua bisa dijejaki dengan membongkar data-data yang ada. Celakanya, umat Kristen di Indonesia acap gagap melihat fakta ini dan cenderung menarik diri dari isu-isu Papua. Sikap ini adalah penistaan kepada Imago Dei, sosok Allah yang adil, welas asih, dan membebaskan.

Lima ratus tahun setelah Reformasi, kita menemukan tugas-tugas penegakan Kerajaan Allah di bumi masih jauh dari kenyataan. Untuk itu, dalam sebuah napas refleksi yang panjang dan pergumulan dengan saudara-saudara kita di Papua, kami menyerukan kepada gereja-gereja untuk turut serta dalam pergumulan dan pembebasan Papua dari tragedi-tragedi kemanusiaannya.

Gereja-gereja Prostestan di Indonesia perlu menyerukan agar ada upaya penyelidikan yang serius terhadap fakta sejarah Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969, dan melakukan evaluasi jika ditemukan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip demokrasi pada saat dilaksanakannya Pepera, bahkan jika hal itu mengharuskan Papua untuk melakukan referendum ulang (selfdetermination).

 

Penutup

Martin Luther pernah mengatakan bahwa Injil adalah kabar subversif yang mengejutkan semua malaikat dan makhluk karena Allah mau mengintervensi jalannya sejarah lewat penebusan Yesus Kristus. Paradoksnya, menurut Luther, tindakan penuh kasih karunia ini tidaklah dengan mudah diterima. Dunia dan segala tatanan yang sudah jatuh ke dalam dosa membenci pesan Injil.

Pada episentrum inilah sejarah senantiasa berulang. Gerakan-gerakan pembaharuan yang dinafasi oleh Injil pada awalnya senantiasa ada di tepian panggung kekuasaan dan percakapan populis. Protestanisme adalah gerakan yang identik dengan kata Injil. Tidak mengherankan jika pada awalnya istilah kaum Injili (evangelical) ditautkan pada pemikiran Reformasi.

Semangat Injil subversif ini terkadang membuat kita harus berani bersuara secara diametral dengan suara populer, berpihak pada yang lemah dan tertindas. Itulah yang senantiasa harus menapasi segala gerakan sosial orang Protestan di Indonesia.

Dalam konteks Indonesia pada abad XXI, kita tidak dapat hanya membaca tatanan dari kacamata Roma pasal 13 , tentang ketaatan pada tatanan yang sudah ada, tetapi juga beriringan dengan pembacaan Wahyu pasal 13 yang memberi preskripsi, agar kita juga tidak dengan mudah percaya dan menggadaikan nasib pada penguasa dan sistem yang dianggap mapan.

Kami meyakini prinsip-prinsip dasar Protestan seperti Sola Gracia, Sola Scriptura, Sola Fide, Sola Christo, tidak pernah hadir sendirian dan ditafsirkan lepas dari konteksnya. Senantiasa ada kata numquam (yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘tidak pernah sendiri’) yang harus dilekatkan[4] pada setiap slogan-slogan Protestanisme tersebut.

Sehingga dalam kesadaran terhadap prinsip itu kami yakin tidak mungkin mewujudkan kemuliaan Allah di dunia (Soli Deo Gloria)[5] terkhusus dalam konteks Indonesia, tanpa kehadiran aktif Gereja Protestan yang responsif terhadap situasi sosial politik yang obyektif, yang disebut Martin Luther sebagai Sola experientia facit theologum—pengalaman membaca dan menyelami dunia membentuk teologi seorang Protestan.

Sebagaimana adagium purba yang digemakan oleh bapa Gereja, Ireneus, pada abad II Masehi “Gloria Dei est vivens homo”, orang Protestan Indonesia perlu menginsafi dan berbalik pada orientasi yang benar bahwa tidak mungkin Allah dimuliakan tanpa manusia dibebaskan dan diutuhkan kehidupannya.

 

                                                                                                       Jakarta, 21 Desember 2017

 

Commite Central ­ Simposium Peringatan 500 Tahun Reformasi Gereja-Indonesia

 

—————-

[1] Katolik Roma sudah hadir dan berkembang lebih dari satu milenium, Islam bahkan berkembang lebih dari 1400 tahun.

[2] Dapat kita lihat pada gerakan Anabaptisme dan juga Puritanisme yang menolak berkompromi dengan negara dan bergerak di luar saluran-saluran aspirasi resmi yang disediakan negara.

[3] “Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.” (1 Timotius 3:15)

[4] Sola scriptura , sed scriptura numquam sola, yang artinya hanya Alkitab, tapi Alkitab yang tidak pernah berdiri sendiri . Alkitab yang dibaca didalam terang tradisi, akal budi, pengalaman, dan faktor-faktor sosial objektif lainnya.

[5] Yang adalah tujuan akhir dari segala sesuatu atau telos semesta menurut agama Protestan.


comments powered by Disqus