Mengapa Keluarga Siyono Patut Dibela

Print Friendly, PDF & Email

SIYONO dibunuh aparat. Menurut keterangan polisi, dia terpaksa ditembak lantaran melawan anggota Densus 88—alasan yang umum dikeluarkan polisi dalam kasus-kasus serupa. Adapun menurut kesaksian keluarga, Siyono digelandang tanpa surat penangkapan dan penahanan.

Belakangan kasus kematian bapak beranak lima itu bertambah misterius. Kepala desa mengancam jika jasad Siyono diotopsi, ia tak boleh dikuburkan di desa Pogung, tempat tinggal keluarga Siyono. Ada kecurigaan Siyono mengalami penyiksaan berat sebelum mati.

Kasus Siyono sebenarnya tidak unik. Anda cukup googling sejenak dan mencari sumber-sumber terpercaya tentang bagaimana operasi kontraterorisme oleh Detasemen Khusus 88 diselenggarakan, siapa targetnya, berapa korbannya, dan bagaimana nasib keluarga yang ditinggalkan.

Tidak, saya tidak sedang membela keyakinan politik Siyono. Jika pembunuhan Siyono dimaklumi sesederhana hanya karena dia percaya Khilafah adalah jalan terang, itu sama saja dengan mengamini bahwa jutaan orang pantas mati karena mereka komunis atau kebetulan lahir dalam keluarga Syiah. Jika pembunuhan seorang tahanan yang tak pernah diajukan ke pengadilan dapat dibenarkan karena alasan-alasan keamanaan, maka sudah saatnya stop membela para penyintas 1965 yang anggota keluarganya disembelih oleh orang-orang suruhan RPKAD.

Pembunuhan Siyono tidak akan pernah menjadi isu pelanggaran hak-hak sipil jika terus diplintir menjadi isu keagamaan atau melulu keamanan. Kematian Siyono hanya akan bermakna ‘syahid di jalan Allah’ jika satu-satunya pihak yang membelanya adalah organ-organ reaksioner seperti FUI, MMI, dan sejenisnya.

Baiklah. Apakah mereka akan mempromosikan Siyono sebagai martir, itu urusan mereka. Tapi ingat, organ-organ reaksioner ini pula yang berulangkali mereproduksi nalar kekerasan negara ketika berkoar-koar menantang Densus 88 dikirim ke Papua untuk memberantas ‘teroris Kristen’ seraya mengklaim bahwa para aktivis yang mengekspos pelanggaran HAM tiba-tiba buang muka.

Sebutan terorisme adalah konstruk politik yang bisa saja berlaku secara manasuka. Bagi sebagian, seorang kombatan adalah pahlawan, namun bagi sebagian orang lainnya, teroris. Selama ini tuduhan teroris sering tertuju pada siapapun yang ditangkap, dibunuh, atau masuk daftar buruan Densus 88. Selama ini pula, ‘teroris’ dilekatkan dengan sosok berjenggot, bercelana cingkrang, berjualan parfum di mesjid-mesjid atau membuka praktik bekam. Lalu di saat labelisasi ngawur ‘teroris’ terhadap muslim ditolak, lantas kelompok-kelompok reaksioner ini justru ingin agar proyek kontraterorisme diekspor ke Papua?

Masalahnya, dengan memperluas cakupan pelaku terorisme, mereka hanya memperkuat stigma teroris—yang selama ini mereka tentang ketika orang-orang dari kalangan terdekat ditangkap Densus 88. Namun persoalan lain yang lebih krusial, pengarusutamaan wacana terorisme ini melupakan fakta bahwa angka kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara—’terorisme negara’—jauh lebih tinggi dan para pelakunya jarang sekali diseret ke pengadilan. Di Papua dan banyak tempat lain, polisi dan tentara meneror warga tanpa harus menunggu Densus 88.

Tudingan mereka yang tak kalah keblinger adalah menganggap pembicaraan tentang HAM tidak berlaku untuk korban Densus 88, sehingga tidak relevan untuk diperjuangkan—selain karena prasangka ‘HAM adalah bikinan Amerika dan Zionis.’ Kengawuran lainnya: argumen ‘aktivis HAM tidak pernah cukup peduli dengan impunitas operasi-operasi kontraterorisme’ sambil melupakan bahwa Kontras dan Komnas HAM telah lama mendokumentasikan kekerasan negara terhadap kelompok-kelompok Islam, bahkan sejak peristiwa Tanjung Priok (1984) dan Talang sari (1989).

Saya tidak menutup mata bahwa pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan Densus 88 tidak banyak dibicarakan dalam lingkaran gerakan progresif, entah mungkin karena prasangka ideologis atau karena masalah ini kurang dianggap berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Bagaimanapun juga, orang seperti Siyono beserta keluarganya adalah bagian dari masyarakat yang rentan, berada pada lapisan ekonomi terbawah, dan tak memiliki perlindungan hukum—terlepas apapun keyakinan politiknya. Bayangkan berapa perempuan yang menjanda karena kekejaman operasi Densus 88? Berapa keluarga yang tiba-tiba hancur kehidupan ekonominya? Berapa anak yang mendadak berstatus yatim, menyimpan dendam, dan ketika besar nanti menjadi jihadis karena meyakini bapaknya adalah syuhada?

Sejauh ini, nasib (keluarga) korban kontraterorisme lebih sering disuarakan oleh organ-organ Islam garis keras; wajah mereka tampil di situs-situs bigot macam Arrahmah dan VOA-Islam. Dan orang pun beramai-ramai mendermakan harta untuk menopang kehidupan para penyintas sambil diajak percaya pada narasi ‘negara thogut sedang memusuhi Islam.’

Memperluas solidaritas kepada para (keluarga) korban operasi kontraterorisme tidak sama dengan mendukung ormas-ormas degil atau menyetujui ideologi ultra-religius yang serba ngawur itu. Ini persoalan hak warganegara untuk mendapatkan perlakuan hukum yang adil; persoalan bahwa aparatus kekerasan negara yang terlampau mandiri dan tak terkontrol oleh publik itu tidak saja telah menghabisi Siyono, tapi juga anak-anak di Papua—lagi-lagi, dengan atau tanpa Densus 88.

Tanpa solidaritas itu, anggapan menyesatkan bahwa ‘Islam sedang dimusuhi’ akan semakin diterima sebagai common sense, ketimbang argumen ‘negara membunuh rakyat.’ Tanpa solidaritas itu, kita akan senantiasa direpotkan oleh kontradiksi-kontradiksi palsu namun mematikan a la ‘Islam vs Kristen’ atau ‘Pribumi vs Cina,’ bukan antagonisme kelas yang nyata dan terjadi di seluruh lini kehidupan. Dan tanpa solidaritas itu, perdebatan-perdebatan kontraproduktif seputar ‘negara sekuler vs khilafah’, ‘Islam Ramah vs Islam Marah’ akan terus diulang hingga pada titik yang menjemukan, seakan-akan kekerasan agama selalu berakar dari perbedaan tafsir—dan akhirnya kita terpaksa mendaur-ulang mantra tautologis bahwa penyebab ‘intoleransi adalah … intoleransi’, bukan kesenjangan kelas dan penghancuran ruang-ruang politik kaum miskin.***

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus