Anwar ‘Sastro’ Ma’ruf: Gerakan Sosial Harus Membangun Partai Politik Sendiri

WACANA tentang partai politik alternatif menyeruak pada May Day lalu. Seberapapun kurang dan lebihnya, wacana tersebut harus dibicarakan lebih lanjut. Baik bagi mereka yang kemarin mendeklarasikannya, ataupun kelompok di luar itu yang memiliki tawaran alternatif yang serupa. Mengapa pembangunan partai itu penting? Bagi kami, jawabannya jelas, dalam sistem demokrasi liberal dimana segala kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak justru berada di tangan segelintir orang yang memiliki basis kelas yang berbeda dari orang banyak tersebut, keadilan sosial tidak akan pernah tercapai. Karena itu, kekuasaan yang dimiliki oleh para oligarki harus direbut oleh orang banyak, yang terorganisir dan terpimpin. Dalam sistem demokrasi elektoral (demokrasi kotak suara) seperti saat ini,satu-satunya cara merebut kekuasaan tersebut adalah dengan partai politik. Partai politik inilah (dan tentu massa rakyat yang berada bersamanya) yang nantinya akan bertarung dengan partai borjuasi persis di arena dimana segala kebijakan menyangkut orang banyak diputuskan.

Dalam edisi kali ini, Fathimah Fildzah Izzati dari Left Book Review Indoprogress mewawancarai Anwar ‘Sastro’ Ma’ruf, presiden Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI), sebuah konfederasi yang terdiri dari 90an organisasi rakyat, baik buruh, tani, nelayan, dan masyarakat adat yang berasal dari 21 provinsi dan 121 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. KPRI sendiri diproyeksikan akan menjadi partai politik rakyat untuk bertanding di Pemilu 2019 nanti. Berikut petikan wawancaranya:

 

Bisa diceritakan bagaimana perjalanan Anda di dunia gerakan sosial?

Saya mulai terlibat di gerakan sosial dari dalam pabrik, ketika saya mulai bekerja awal tahun 1995. Waktu itu, masuk ke gerbang pabrik rasanya seperti masuk ke dalam penjara. Dan ketika pulang, saat keluar dari gerbang pabrik, seperti menikmati kebebasan. Saya yakin hal ini juga dirasakan oleh mayoritas buruh dimana pun berada. Hal lain yang juga saya rasakan adalah begitu banyak ketidakadilan antara hasil kerja dengan upah yang kami terima. Ini memancing saya untuk memikirkan apa yang sesungguhnya terjadi di dalam pabrik. Meskipun pada saat itu, upah saya sudah di atas UMR dan juga ada bonus serta insentif lain. Mungkin karena kebetulan tempat saya bekerja yang memproduksi monitor komputer masuk kategori padat modal dan merupakan salah satu pabrik favorit di Tangerang.

Di dalam pabrik, selain merasakan keterasingan, tertekan dan ditindas, di sisi lain saya juga banyak mengalami pembelajaran hidup: bagaimana merasa senasib dan bersolidaritas di antara kawan. Waktu itu juga lumayan banyak training yang wajib saya ikuti, yang kemudian sangat berguna untuk diimplementasikan dalam organisasi gerakan, misalnya leadership, quality manajemen system, kursus bahasa Inggris, dan lain-lain.

Terjun di dunia gerakan sosial tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Dimulai saat saya diundang pertemuan pada hari libur oleh seorang kawan. Informasi awal yang saya dapatkan, pertemuan tersebut hanya rapat biasa untuk membentuk koperasi. Ternyata, pertemuan yang dihadiri sekitar 30an orang tersebut adalah untuk merencanakan pembentukan serikat. Pertemuan tersebut ternyata bocor ke manajemen pabrik, semua yang hadir dalam pertemuan tersebut satu-persatu dipanggil, disidang dan diintimidasi di departemen masing-masing. Intimidasi tersebut intinya melarang keras pembentukan serikat. Saat disidang dan intimidasi, saya mendebat apa yang disampaikan atasan. Saya katakan bahwa larangan tersebut bertentangan dengan UUD 45 pasal 28. Terjadi perdebatan keras dan akhirnya keluar ancaman pemecatan dan penghinaan. Meskipun begitu, saya tetap bersikukuh dan berjanji di hadapan atasan akan terus belajar dan tetap akan membangun serikat pekerja di perusahaan tersebut. Setelah peristiwa tersebut, intimidasi makin menjadi-jadi, khususnya terhadap empat orang (termasuk saya) yang dianggap sebagai motor dan penggerak terbentuknya serikat. Dari empat orang tersebut, dua orang naik jabatannya, satu orang dipecat, dan saya sendiri masih tetap bekerja seperti biasa dengan pengawasan ketat dan tambahan beban kerja tanpa tambahan upah atau tunjangan.

Singkat cerita, saya dan kawan-kawan secara sembunyi-sembunyi terus mengadakan pertemuan-pertemuan untuk mendiskusikan rencana pembentukan serikat dan berbagai masalah, termasuk advokasi terhadap kawan Bardi yang dipecat.

Bersamaan dengan itu, saya mulai aktif di PKU (Paguyuban Buruh Karya Utama). Organisasi ini memiliki banyak anggota yang terdiri dari Pokja-pokja (kelompok kerja) dari berbagai kawasan industri, baik di Tangerang maupun Jakarta Utara dan Barat. Pokja sendiri merupakan kelompok diskusi mingguan dari berbagai pabrik yang membahas rencana pembangunan serikat serta permasalahan lainnya. Kalau tidak salah, November 1996 PKU melakukan sidang pleno atau kongres yang dihadiri oleh 200an anggota. Di kongres tersebut, saya dipilih menjadi Sekjen PKU. Tiga bulan kemudian saya diangkat menjadi koordinator karena koordinator sebelumnya mengundurkan diri. Dari sinilah saya mulai harus bertanggung jawab untuk belajar dan memimpin organisasi. Selain mengelola belasan Pokja, saya juga mengurusi pendidikan-pendidikan keorganisasian, advokasi, koperasi, serta kegiatan-kegiatan komunitas seperti kesehatan, kerja bakti, tanggap bencana dan kegiatan keagamaan. Selain itu, PKU juga aktif di jaringan nasional, yaitu di JBAK (Jaringan Buruh Antar Kota), dan regional yakni KASM dan juga KAPB (Komite Anti Penindasan Buruh).

Pokja-pokja di dalam KPU semakin siap untuk membentuk serikat-serikat tingkat perusahaan. Pokja-pokja pun terus bertambah. Lalu, PKU mengkoordinasikan seluruh Pokja tersebut dalam bentuk Forum Serikat Buruh Tingkat Perusahaan (FSBTP) yang memiliki agenda pembentukan federasi. Tahun 2001, kami bersepakat membentuk federasi yang dinamakan Federasi Serikat Buruh Karya Utama (FSBKU). Dipilihlah Dwi Agustin sebagai ketua dan saya sebagai sekretaris. Anggota FSBKU sendiri berada di tiga wilayah, Tangerang, Jakarta dan Bogor.

Dinamika membangun organisasi juga cukup intensif dengan dibarengi konsolidasi organisasi politik yang dinamai Unifikasi Kiri bersama para aktivis progresif dari berbagai provinsi. Unifikasi Kiri ini kemudian melahirkan PRP (Perhimpunan Rakyat Pekerja) pada pertemuan nasional tahun 2004 di Solo. Selain itu, konsolidasi di PERGERAKAN (Perhimpunan Penggerak Advokasi Kerakyatan, organisasi lintas LSM, ed) juga memutuskan untuk mengganti keanggotaan PERGERAKAN dari konsorsium LSM ke organisasi rakyat pada kongres pertama tahun 2005 di Bali. Kemudian, pada tahun 2005, KASBI terbentuk dan saya menjadi Ketua Umum pertama. Respon terhadap kebijakan kenaikan harga BBM dan revisi UUK No. 13/2003 menjadi pemicu lahirnya aliansi besar lain yaitu ABM (Aliansi Buruh Menggugat). Pada konferensi nasional ABM, saya ditunjuk untuk menjadi koordinator BPN ABM (Badan Pekerja Nasional ABM).

Melalui KASBI dan ABM, kepercayaan diri gerakan buruh meningkat. Kepemimpinan gerakan buruh, khususnya yang progresif, langsung di tangan buruh sendiri. Sebelumnya, gerakan buruh dipimpin oleh aktivis LSM dan mahasiswa. Saat itu, ABM mampu mengkonsolidasikan gerakan buruh nasional, minimalnya di empat belas kota industri. Melalui ABM, gerakan buruh juga mulai diterima oleh gerakan di sektor lain, seperti gerakan tani, lingkungan dan HAM. Isunya pun beririsan. Misalnya, konsep Industrialisasi Nasional dapat dipertemukan dengan gagasan Reforma Agraria, dan Keadilan Ekologis. Saat aliansi FORI (Front Oposisi Rakyat Indonesia) lahir, isu pun ditambah dengan demokrasi ekonomi, kesetaraan gender dan penghormatan HAM.

Lalu keterlibatan saya dalam gerakan politik. Memang sejak Unifikasi Kiri dibangun pada tahun 2004, saya sudah terlibat. Tetapi saya baru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar ketika ditugaskan menjadi ketua Nasional PRP pada kongres ketiga. Pada kongres berikutnya saya masih diberi tugas menjadi Ketua Nasional. Saat itu, Perhimpunan Rakyat pekerja berubah menjadi Partai Rakyat Pekerja (PRP).

Saat ini, saya pun menjabat sebagai Presiden KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia). Awal mula keterlibatan saya di KPRI adalah saat bung Oji (Fauzi Abdulah alm) datang menawarkan kegiatan riset pada FSBKU. Sejak kongres pertama PERGERAKAN, posisi saya adalah sebagai anggota dewan pengarah dan bertanggung jawab memimpin sektor buruh. Baru pada kongres ketiga saya ditugaskan menjadi Presiden KPRI. Proses menarik dalam KPRI adalah bagaimana konsolidasi organisasi gerakan lintas sektor seperti tani, nelayan, buruh, perempuan dan masyarakat adat, dibangun. PERGERAKAN awalnya hanya beranggota 14 organisasi rakyat, lalu menjadi 25 organisasi pada kongres kedua. Pada kongres ketiga, mayoritas anggota menyepakati untuk membangun konfederasi multi sektor. Saat itulah nama PERGERAKAN berubah menjadi KPRI. Saat ini, kurang lebih 90an organisasi rakyat yang berasal dari tujuh federasi atau gabungan organisasi rakyat di 21 Provinsi dan 121 kota/kabupaten. Pasca konfederasi terakhir, kami menyepakati dibuatnya satu agenda besar yaitu Kongres Rakyat di tahun 2016 nanti. Kongres Rakyat tersebut diharapkan dapat menyepakati pembangunan partai politik yang siap untuk bertarung di Pemilu 2019 untuk dapat mensejahterakan seluruh Rakyat Indonesia di bawah panji sosialisme.

 

Buku ‘Negara adalah Kita’ adalah terobosan yang sangat baik, dimana aktivis yang bergiat dalam berbagai bidang gerakan sosial menuliskan gagasannya secara cerdas dan bernas. Dalam buku ‘Negara adalah Kita’, Anda menulis tentang gerakan buruh Indonesia. Bisa diceritakan bagaimana kondisi gerakan buruh Indonesia saat ini?

Buku ‘Negara adalah Kita’ memang sangat menarik, dimana kalangan gerakan menuliskan pengalaman dan pandangannya sendiri. Hal ini seharusnya terus didorong, terutama gerakan-gerakan di akar rumput. Mengapa penting, karena berbagai pengalaman dan temuan dapat diceritakan dan dipropagandakan ke internal dan eksternal organisiasi. Untuk ke internal dapat menjadi bahan refleksi, evaluasi dan pembelajaran. Untuk eksternal, hal ini merupakan alat propaganda yang baik untuk menjaring solidaritas dan memperjuangkan cita-cita bersama. Hal yang memang penting adalah bagaimana gerakan mampu menuliskan berbagai pengalaman praktik yang baik dan genuine sehingga dapat menjadi pengetahuan yang dapat menjadi rujukan atau pembelajaran ke depan.

Ada kabar bagus, kawan-kawan aktivis buruh dari berbagai serikat dan daerah sudah menyelesaikan sebuah buku berjudul ‘Buruh menuliskan perlawanannya’. Buku ini ditulis oleh sekitar 15 aktivis buruh. Saya menganjurkan untuk membacanya, baik bagi aktivis buruh, sejarawan, atau ideolog, lalu kita tunggu apa komentar mereka.

Kemudian tentang gerakan buruh. Menurut pandangan saya, gerakan buruh secara umum sebenarnya sudah cukup baik, dimana secara pendidikan dan ideologisasi mengalami penyebaran tidak hanya di gerakan buruh Kiri, tetapi yang dahulunya konservatif dan reformis juga sudah mengenal dan mendapatkan teori-teori perjuangan kelas. Tentu dengan segala kekurangan dan kelebihan. Regenerasi juga terjadi dan kaum muda mulai menggantikan kepemimpinan gerakan, khususnya gerakan buruh yang dahulunya konservatif (SPSI dan diasporanya).

Secara organisasional, saat ini sudah ada dua konfederasi serikat buruh ‘merah’ tingkat nasional yang diakui oleh pemerintah (KASBI dan KSN). Meskipun keduanya memang belum mendapatkan hak-hak seperti yang sudah didapat oleh tiga konfederasi besar lain (KSPSI, KSPI, dan KSBSI). Saya juga menantikan kelahiran KP-PBI dan SGBN yang kabarnya juga akan menjadi konfederasi, meskipun juga bertanya-tanya mengapa tidak menyatu saja dengan konfederasi progresif yang sudah ada.

Di berbagai daerah juga sering lahir aliansi-aliansi besar yang mampu menyatukan berbagai bendera serikat. Misalnya Sekber Buruh dan Forum buruh DKI di Jakarta, GRB (Gerakan Rakyat Bersatu) di Surabaya dan sekitarnya, ALTAR di Tangerang Raya, AJB (Aliansi Buruh Jawa Barat), GRBL (Gerakan Rakyat Bersatu Lampung), dan lain-lain. Keanggotaan aliansi, selain hampir dari semua serikat yang bergabung biasanya juga ditambah dengan organisasi mahasiswa, serikat miskin kota dan organisasi rakyat lainnya. Jika aliansi-aliansi lokal ini terus dimajukan menjadi Lingkar Gerakan Sosial (LGS) dan terus ditambah keanggotaan lintas sektornya, maka ia bisa saja menjadi tulang punggung gerakan sosial di Indonesia.

Kemajuan lain adalah budaya aksi massa. Hampir semua sektor gerakan sudah menjadikan aksi massa sebagai salah cara untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan. Bahkan mogok kerja dan mogok nasional juga menjadi pilihan yang ampuh dalam melakukan tekanan terhadap manajemen dan pemerintah. Kita bisa melihat mogok kerjanya kawan-kawan SP Angkasa Pura I dan berbagai pemogokan di sektor manufaktur. Lalu mogok nasional yang melibatkan ratusan ribu bahkan jutaan buruh, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aksi ‘grebek pabrik’ di Bekasi, Tengerang dan daerah lain.

Namun selain kemajuan tersebut, masih banyak juga kelemahan, antara lain, mayoritas buruh masih belum teorganisir. Jumlah buruh yang berorganisasi belumlah sebanding dengan jumlah seluruh buruh. Untuk diketahui, buruh formal saja jumlahnya mencapai 45 juta. Belum lagi buruh informal, angkatan kerja baru serta pengangguran. Banyaknya serikat buruh juga tidak berbanding lurus dengan penambahan jumlah anggota. Artinya, kelahiran serikat buruh baru justru cenderung berasal dari proses perpecahan atau konflik. (Lihat lahirnya serikat-serikat dari perpecahan SPSI; ada 4 kelompok atau lebih KSPSI, KSPI,SPN, lalu SPSI Reformasi. Lalu dari SBSI: ada KSBSI dan SBSI 92. Kemudian di KASBI, menjadi 3 kelompok; KASBI, KSN dan SGBN. Juga perpecahan di FNPBI. Perpecahan yang lebih kecil juga sangat banyak). Bisa jadi, perpecahan ini terjadi karena adanya konflik kepentingan antar elit serikat atau bahkan pengaruh dari kepentingan politik borjuasi. Ingat, konflik antar serikat juga diakomodir dalam UU SP/SB No. 21/2000. Artinya, ada indikasi negara atau kapital memang mengkondisikan terjadinya adu domba antar serikat buruh dengan tujuan untuk memperlemah gerakan buruh di Indonesia.

Kelahiran serikat-serikat baru seharusnya berguna dalam hal mencari ruang dan peluang baru dalam merekrut anggota untuk membesarkan dan memperluas struktur organisasi. Dengan kenyataan ini, mau tidak mau metode pengorganisiran buruh harus lebih variatif. Perekrutan anggota baru sudah tidak cukup jika hanya berbasis kasus saja.

Selain itu, informalisasi ketenagakerjaan yang disebut dengan labor market flexibility berbentuk kerja kontrak dan outsourcing juga turut memperberat pengorganisiran buruh. Sulitnya buruh kontrak dan outsourcing untuk berserikat adalah karena hubungan kerja yang sifatnya individual (antara pekerja itu sendiri dengan perusahaan/perusahaan kontrak). Selain itu, hal ini juga terjadi karena tidak adanya jaminan kepastian kerja bagi buruh kontrak dan outsourcing. Tentu kita semua tahu, hal ini merupakan bagian dari politik upah murah dari rezim neoliberal.

Gerakan buruh juga masih terlihat pragmatis, belum berani keluar dari kotak yang diciptakan oleh rezim penguasa dan modal, baik nasional maupun global. Hal ini terlihat melalui advokasi BPJS yang ternyata merupakan pratek asuransi yang diformalkan oleh negara dan dilindungi oleh Undang-undang. BPJS pada prakteknya masih mengecewakan mayoritas rakyat pekerja. Sementara itu, banyak serikat buruh yang justru mendukung pelaksanaan BPJS ini. Asuransi seperti BPJS secara substansial akan jauh berbeda dengan perlindungan sosial transformatif. Ada pula ada wacana yang menarik di May Day 2015 tahun ini, yaitu wacana gerakan buruh yang akan membentuk partai politik sendiri yang diinisiasi oleh aliansi Gerakan Buruh Indonesia (GBI).

Hal lain yang membuat May Day 2015 begitu berbeda adalah aksi bakar diri kawan Sebastian. Sebastian mencoba mengungkap bagaimana kondisi kerja, terutama tentang K3 dan tentang kesadaran para pelaku gerakan buruh baik dari anggota, pengurus basis, hingga pengurus nasional, atau bahkan seluruh orang yang mengaku aktivis gerakan rakyat. Saya salut dan menyandingkan pengorbanannya dengan kawan Marsinah.

(Mari kita tundukkan kepala sejenak untuk doa dan penghormatan kepada pejuang buruh, kawan Sebastian dan Marsinah. Beliau adalah pejuang, inspirator yang gagah berani mengorbankan nyawanya demi gerakan buruh dan rakyat pekerja di Indonesia).

Semua masalah yang saya ungkapkan di atas tidak terlepas dari arah dan tujuan dari motor penggerak gerakan buruh, yaitu pimpinan serikat itu sendiri. Bagi saya, sangat aneh jika ada serikat yang memiliki jumlah anggota paling besar tetapi mencantumkan nama ketuanya. Seakan-akan serikat tersebut adalah milik dari sang ketua atau presidennya. Ownership dan birokratisme di serikat masih nampak bila kita telusuri lagi berbagai serikat yang ada. Menurut saya, butuh reedukasi bagi para pimpinan serikat, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk menyadarkan sebenarnya apa tujuan dari dibangunnya serikat buruh. Paling tidak, harus jelas garis pembatas yang membedakan serikat buruh dengan organisasi borjuasi lain yang masing-masing dimiliki oleh para ketua umum dan juga penyandang dana atau pewaris tahtanya. Jika tidak diperbaiki, hal tersebut akan menjadi duri dalam daging dalam perjuangan gerakan buruh itu sendiri.

 

Bisa diceritakan apa keresahan Anda mengenai gerakan sosial saat ini?

Keresahan saya terhadap gerakan sosial Indonesia berbentuk pertanyaan: mengapa gerakan tidak maju-maju, tidak kuat, besar dan luas? Selain itu saya juga berpikir, kapan gerakan ini mau menang? Lalu saya sering merenung dan merefleksikannya, beberapa hal yang mucul dalam pikiran saya adalah sebagai berikut:

Pertama, cara pandang para aktivis gerakan yang sepertinya belum menyeluruh dalam memandang Indonesia. Gerakan masih sangat sentralistik, terpusat di kota-kota atau daerah-daerah konflik, baik kawasan hutan maupun tambang. Sebagian besar gerakan juga berbasis kasus. Menurut saya, mana mungkin gerakan akan besar dan menang sedangkan kasus-kasus yang ditangani sesungguhnya hanya efek samping dari sistem yang mendasari semuanya.

Hingga hari ini gerakan sosial belum memiliki dokumen atau tesis bersama tentang analisis masyarakat Indonesia yang dihasilkan oleh riset secara komprehensif. Artinya, gerakan masih cenderung memakai cara pandangnya sendiri-sendiri dan belum ada konsolidasi ideologi, baik pilihan roadmap menuju revolusi maupun konsep solusi dalam menuju cita-cita yang sebenarnya sama.

Kedua, kemandirian gerakan sosial yang masih lemah. Sampai hari ini gerakan sosial belum mampu mandiri secara ekonomi. Untuk serikat buruh misalnya, iuran memang ada. Tetapi iuran tersebut sebenarnya masih jauh dari cukup untuk dapat membiayai aktivitas di semua lini. LSM pun demikian. Jika kita tidak keluar dari mainstream ini, sepertinya gerakan akan stagnan dan bahayanya adalah melahirkan broker-broker politik yang akan menjadi musuh rakyat pekerja. Jika aktivis gerakan tidak melatih diri untuk survive untuk mandiri secara ekonomi, akan sulit keluar dari jebakan maut dari si empunya design moderasi gerakan. Ketergantungan dana dan logistik dari lembaga donor, pemerintah atau bahkan kapital, awalnya mungkin akan dibenarkan dengan dalil taktik. Tetapi lama kelamaan akan menjadi budaya, bahkan kemudian bisa menjadi pekerjaan individu untuk mempertebal dompet masing-masing.

Gerakan sosial hari ini wajib untuk membangun dan mempraktikan kemandirian ekonomi yang tidak terpisah dari gerakan politik. Keduanya sangat penting dan wajib dikerjakan secara bersamaan dan terpadu. Ketidakpaduan antara gerakan ekonomi dan politik akan menyulitkan gerakan sosial untuk go politic, apalagi jika mau menang merebut kekuasaan.

 

Bagaimana Anda memandang fragmentasi yang ada dalam gerakan sosial, seperti misalnya gerakan lingkungan yang masih terpisah dari gerakan buruh dan atau tani atau nelayan?

Persoalan fragmentasi menurut saya adalah masalah kesadaran ideologis para pelaku gerakan, yang dibentuk oleh situasi sosial ekonomi dan politik warisan hegemoni Orde Baru, ditambah dengan injeksi ‘reformasi’ yang pada hakikatnya neoliberal. Penyakit eksistensialis, individualis, blocking atau pengelompokan terus terjadi. Namun akhir-akhir ini saya kembali optimis setelah bertemu dan berdiskusi secara mendalam dengan berbagai pimpinan gerakan; baik lingkungan, agraria, HAM, perempuan dan juga para pimpinan gerakan sektoral lainnya, termasuk yang ada di berbagai daerah.

Untuk melakukan unifikasi gerakan progresif dibutuhkan ideologisasi. Ideologisasi ini dibutuhkan untuk membangun tesis bersama. Seperti yang saya sampaikan di atas, tesis bersama maksudnya adalah gambaran tentang masyarakyat atau geopolitik Indonesia dan jalan keluar menuju keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Jika kita tidak memiliki tesis yang disusun bersama, atau minimal diakui sebagai cara pandang dan posisi masyarakat bersama, yaa… akan repot.

Semua itu harus dikembalikan melalui pertanyaan: untuk apa aktivis gerakan sosial berjuang atau membangun gerakan? Dan mestinya tidak asal menjawab, tetapi dihubungkan dengan cita-cita individu, kelompok, serta cita-cita berbangsa dan bernegara, hingga cita-cita dan tujuan hidup kita sebagai manusia.

 

Bagaimana pandangan Anda terhadap intelektual Kiri yang ada di Indonesia saat ini?

Intelektual Kiri di Indonesia masih memiliki sekat yang cukup lebar dan belum seluruhnya nyambung dengan gerakan yang ada di tingkat akar rumput. Baru sedikit yang mau menjadi intelektual organik. Kebanyakan intelektual Kiri kita masih sibuk dengan buku-buku dan teorinya. Padahal saat ini, kehadiran para intelektual Kiri sangat dibutuhkan kehadirannya di tengah-tengah massa rakyat pekerja. Seharusnya para intelektual Kiri ini sudah sampai pada tataran hakikat, bukan hanya tataran syariat saja. Maksudnya, dalam mendalami disiplin ilmu pengetahuan bukan sekedar mengerti, tetapi juga dapat mempraktikannya. Dengan praktik, maka ilmu pengetahuan berguna untuk mengubah dunia dari gelap menjadi terang, dari jahiliyah atau sesat menjadi benar. Ilmu pengetahuan yang dipelajari haruslah untuk membebaskan manusia dari kebodohan, serta untuk melenyapkan perbudakan, penghisapan dan penindasan manusia atas manusia.

Saya tentu punya harapan untuk kalangan intelektual progresif. Saya merindukan para intelektual Kiri yang mau turba (turun ke basis, ed), tidak hanya berteori dan menulis banyak buku tetapi tidak pernah bersentuhan dengan massa untuk melakukan pengorganisiran, pendidikan dan propaganda, serta berbagai kegiatan yang berefek langsung pada penguatan dan pembesaran gerakan.

Saya juga sangat berharap segera hadir para intelektual Kiri dari berbagai bidang studi yang siap berpraktik bersama gerakan sosial untuk belajar berkuasa atau belajar untuk menang. Sebagai contoh sederhana tetapi sangat penting: kita memiliki berbagai macam komoditas hasil produksi berbagai serikat. Serikat tani menghasilkan padi, singkong, ubi, jagung, cabai, bawang, sayuran, rempah, kopi, coklat, atau karet. Lalu serikat nelayan punya ikan, serta rumput laut. serikat buruh menghasilkan pakaian hingga sandal. Kesemuanya perlu peran intelektual progresif yang mau bekerja dan belajar bersama rakyat pekerja untuk, misalnya, membangun industrialisasi pedesaan dan pesisir. Kalau kita menang kan hal-hal seperti ini perlu diurus. Masalahnya, apakah kita benar-benar siap untuk menang jika mulai sekarang praktik-praktik pengorganisiran terkoordinir semacam ini tidak segera dimulai?

 

Sebagai Presiden sebuah konfederasi yang memayungi begitu banyak organisasi gerakan sosial, bisakah diceritakan pandangan Anda mengenai proyeksi politik gerakan sosial Indonesia ke depan?

Pada kongres ketiga, PERGERAKAN bertransformasi menjadi KPRI (Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia). Transformasi ini merupakan percepatan konsolidasi berbagai sektor organisasi rakyat. Untuk diketahui, KPRI memiliki anggota dari berbagai sektor seperti tani, nelayan, buruh, perempuan dan masyarakat adat. Berbagai sektor ini terdiri dari banyak serikat.

Pandangan kami sangat jelas, gerakan sosial harus go politic, membangun partai politik sendiri yang mampu berdiri tegak, lalu merebut kekuasaan negara, memimpin dan mengelola negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. KPRI lah yang diproyeksikan sebagai organisasi politik, atau dengan kata lain partai politik. Mengapa harus bangun partai politik? Sebab sudah sangat jelas, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tidak akan terjadi jika kekuasaan tidak berada di tangan rakyat pekerja sendiri. KPRI merupakan proyeksi politik kami, dan berharap menjadi proyeksi politik kita bersama.

Dari pengalamai selama memimpin KPRI, saya menilai selama ini gerakan sosial belum utuh dalam membangun gerakannya. Baik secara sektoral dan teritorial, maupun secara konseptual, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Mayoritas dari kita juga terlambat atau melupakan sama sekali gerakan kemandirian ekonomi. Akibatnya, hingga saat ini kita terseok-seok, apalagi berhadapan dengan sistem demokrasi liberal yang sarat dengan politik uang, kolusi, korupsi dan nepotisme. Belum lagi kita harus berhadapan dengan kekuasaan oligaki baik nasional maupun lokal, serta cengkraman kapitalisme global.

 

Bagaimana menjelaskan kepada massa rakyat mengenai partai politik alternatif di tengah gempuran partai politik borjuis yang berkuasa saat ini?

Salah satu tugas kita yang tidak mudah memang itu, menjelaskan ke massa rakyat mengenai pentingnya partai politik alternatif. Ini menjadi tidak mudah karena kesadaran massa rakyat yang belum terbebas dari kungkungan hegemoni Orde Baru. Maka dari itu, dibutuhkan penyadaran dengan argumentasi yang dapat meyakinkan orang banyak bahwa, pertama, cita-cita berbangsa dan bernegara sesuai dengan konstitusi dapat diwujudkan, dan kedua, penderitaan dan kemiskinan bangsa ini dan juga dirasakan oleh rakyat pekerja di seluruh dunia, penguasa di berbagai negara juga sama, penindas dan penghisap. Serta ketiga, untuk mencapai tujuan pembebasan rakyat pekerja dibutuhkan persatuan dan solidaritas di antara rakyat pekerja itu sendiri.

Selain itu, penting juga untuk menjelaskan posisi kita saat ini. Apa yang sudah dan apa yang belum kita miliki untuk dapat mencapai cita-cita bersama? Capaian tertinggi kita, tentu saja, adalah terwujudnya kesejahteraan sejati, setara, serta dunia yang terbebas dari penghisapan dan penindasan manusia atas manusia. Bahwa kesejahteraan sejati hanya dapat diperoleh jika Kelas Pekerja yang berkuasa serta menjalankan sistem ekonomi–politik yang tidak eksploitatif. Kekuasaan tersebut dapat diraih jika kita memiliki partai politik yang siap bertarung dengan partai-partai borjuasi yang melanggengkan penindasan dan penghisapan.

Kita butuh partai yang pemiliknya adalah rakyat pekerja, bukan tokoh anu atau tokoh inu. Sementara itu, posisi kita hari ini masihlah belajar dalam serikat atau organisasi rakyat. Serikat inilah sekolah politik rakyat pekerja sesungguhnya. Serikat ini yang akan menghasilkan kader-kader politik militan, teruji dan setia pada cita-cita bersama. Kader-kader politik ini yang nanti akan membangun serta memimpin partai.

 

Apa cita-cita terbesar Anda?

Berbagai penjelasan saya sebelumnya sebenarnya telah terkandung cita-cita. Secara material dan spiritual, kami ingin mewujudkan surga dunia dan akherat. Surga dunia berarti dunia yang damai, bahagia, sejahtera, setara dan sentausa bagi seluruh umat manusia, juga dengan semesta alam yang indah, lestari dan terjaga. Hal tersebut akan terjadi jika dunia bebas dari penghisapan dan penindasan. Jika surga dunia terwujud, maka dengan sendirinya surga akherat akan mengikuti.

Saya kira cukup, semoga berguna dan selamat berjuang! ***

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065 atas nama Vauriz Bestika. Terima kasih..

Kirim Donasi

comments powered by Disqus