Jauh dari Keyboard, Dekat dengan Negara

Print Friendly, PDF & Email

PADA 2013 LALU, Iain Thomas, penulis dan seniman media asal Afrika Selatan menerbitkan kumpulan puisi berjudul 25 Love Poems for the NSA. Membaca ulasannya di sejumlah media, beberapa pembaca, entah bagaimana caranya, mengira buku ini benar-benar berisi puisi cinta. Beberapa yang lain langsung merujuk ke National Security Agency, badan intelijen Amerika Serikat yang berwenang mengumpulkan dan menganalisis informasi secara global. Berikut nukilan-nukilan puisi Thomas:

Somewhere in a blizzard/The dirty bomb went off in your soul/Letting you know That the fundamentalism of your love/Was the chemical fire In my blood.”

“Once I was decapitated/A black out in an avalanche/I went from human/To animal/Please turn me back”

 “There’s no help for the hostage In your kiss”

“Your nerve endings I know their plot/To attack/My never endings/Until we fall asleep/In each other’s arms

“Your love is weapons grade/This isn’t resistance/It’s a suicide attack”

“Laying down these power lines/A vaccine for the voiceless/No one who’s ever been in love Has thought that words meant nothing (“Nothing” like a pipe bomb in a library”)

“No bird ever looked at a plane in envy”

“My lips are/First responders/To your lips are/An emergency response/To an electric kiss”

Sebagai puisi cinta ia sahih. Sebagai puisi politik, ia canggih. Thomas seenaknya menyelipkan kata “fundamentalism” (fundamentalisme), “hostage” (sandera), “pipe bomb” (bom pipa), “plot to attack” (rencana penyerangan), dan “emergency response” (respons darurat) saat ada kata-kata lain yang lebih wajar, masuk akal, dan lebih liris untuk sekadar menjadi gombal. Satu-satunya puisi yang terlihat normal adalah yang dimuat di halaman pertama:

There’s something intensely romantic/In the notion that if you ever feel alone and toxic/You can just pick up the phone/And start to talk/And someone will always be listening

Di beberapa halaman terakhir tertulis indeks berisi kata-kata yang sebagian besar tidak tercakup dalam puisi-puisi Thomas.

Abu Sayyaf • Afghanistan • Agriculture • Agro • Agro Terror • Aid • Airplane (and derivatives) • Airport • Al Qaeda (all spellings) • Attack • Avalanche • Avian • Bacteria • Barrio Azteca • BART • Basque Separatists • Beltran-Leyva • Biological • Blizzard • Body scanner • Bomb (squad or threat) • Border • Botnet • Breach • Bridge • Brown out • Brown out • Brush fire • Brute forcing • Burn • Burst • Bust • Center for Disease Control (CDC) • Chemical • Chemical agent • Chemical burn • Chemical fire • Chemical spill • Chemical weapon •Nerve agent • New Federation • Nigeria • Nogales • North Korea • Norvo Virus • Nuclear facility • Nuclear threat • Nuclear • Nuclear • Nuevo Leon • Organized crime • Outbreak • Pakistan • Pandemic • Phishing • Phreaking • Pipe bomb • Pirates • Plague • PLF (Palestine Liberation Front)

Jika konteks politiknya tidak dipahami, seorang kiri yang miskin rasa humor tentu akan mudah mencap puisi Thomas sebagai petualangan estetis borjuis kecil. Namun sebetulnya Thomas, seorang warga negara Afrika Selatan, tengah merekam ketakutan hidup di bawah pengintaian setiap saat oleh National Security Agency, yang menyadap siapa pun—tanpa pandang bulu—via pemindaian isi surat elektronik, sambungan telepon, struk transaksi kartu kredit, ekspresi-ekspresi di media sosial, hingga riwayat pencarian di Google. Indeks A-Z di halaman terakhir buku Thomas adalah kata-kata yang dianggap sensitif oleh NSA.

Maka, demikian maksud kumpulan puisi ini, segombal-gombalnya puisi cinta, ia tidak akan kelihatan polos (dan murahan) di mata sensor NSA, yang bertindak sebagaimana seorang analis wacana kritis, memprediksi maksud tersembunyi di balik teks berdasarkan diksi dan frekuensi kata yang tertulis.

Sebelum Tembok Berlin runtuh, satu anekdot yang populer di Jerman Timur mengisahkan seorang profesor yang kehilangan pekerjaan lantaran menyelipkan pesan-pesan subtil anti-rejim dalam makalahnya. Kini puisi-puisi Thomas adalah pernyataan tentang bagaimana urusan-urusan pribadi, bahkan yang tidak politis, menjadi urusan keamanan di bawah rezim neoliberal.

***

Minggu lalu, ketika saya sedang mencari film Citizenfour, Berto Tukan meminta saya menonton film berjudul TPB AFK: The Pirate Bay, Away From Keyboard dan menuliskan ulasannya untuk Lembar Kebudayaan IndoPROGRESS edisi Mei. TPB AFK bercerita tentang proses pengadilan tiga punggawa Pirate Bay, sebuah situs berbagi Torrent yang semenjak dimejahijaukan nasibnya timbul-tenggelam di mesin-mesin pencarian. Adapun Citizenfour adalah film yang baru saja memenangkan penghargaan Oscar untuk kategori dokumenter dan memuat pengakuan Edward Snowden, bekas agen NSA yang kini menjadi buronan AS karena membocorkan rahasia tentang proyek pemantauan warga negara.

Sekilas, yang menghubungkan Citizenfour dan TPB AFK adalah internet dan hanya internet—suatu benda yang di Indonesia beberapa tahun silam, sebelum kedatangan telepon pintar dan paket internet murah, masih dianggap barang mewah. Namun dua film ini pada dasarnya mempertanyakan satu hal yang dimiliki semua orang dan sebab itu tidak mewah-mewah amat: nasib data pribadi pada era digital, di tengah sentralisasi kuasa pasar dan negara.

Narasi dokumenter dalam TBP AFK adalah khas drama persidangan (courtroom drama), yang telah menjadi tema dan pendekatan tersendiri dalam film-film fiksi. Drama persidangan menelusuri konflik-konflik antarkarakter melalui proses-proses di meja hijau, dengan kilasan-kilasan balik ke momen-momen penyelidikan kasus, serta mengeksplorasi kehidupan sehari-hari di luar ruang sidang. Yang ingin didedah melalui struktur narasi persidangan bukanlah siapa yang salah dan siapa yang benar di mata hukum. Banyak pembuat film terdahulu menggunakannya tidak untuk menghakimi si pesakitan, melainkan sebaliknya: menelusuri akar kejahatan di mana si pesakitan adalah produk dari masyarakat yang sakit. Dengan cara ini, drama persidangan menyediakan semacam diagnosis sosial. Alih-alih menyediakan solusi, masyarakat, lengkap dengan segala institusi dan otoritas politiknya, adalah biang keladi kejahatan itu sendiri, sementara si pesakitan adalah tumbal. Tak jarang, di akhir film ia dielu-elukan sebagai martir.

Drama persidangan juga digunakan untuk membingkai persoalan-persoalan yang aktual dalam masyarakat. Dalam tradisi Hollywood, ada film Roe v Wade tentang perdebatan di meja hijau terkait legalisasi aborsi, yang dibuat pada 1988, zaman ketika pemerintahan AS dikuasai kaum konservatif religius. Sacco e Vanzetti, film tentang martir anarkis yang dihukum mati pada 1927 adalah contoh lainnya. Film yang disutradai Giuliano Montaldo (1971) pada zaman kejayaan workerisme di Italia (1969-78) ini mengeksplorasi kecacatan sistem peradilan di Amerika Serikat pada dekade 1920-an. Namun, pokok yang hendak diangkat bukanlah buruknya pengadilan, melainkan bagaimana pengadilan atas dua aktivis buruh keturunan Italia, Nicolas Sacco dan Bartolomeus Vanzetti, memperlihatkan ketakutan negara dan kaum pemodal atas meningkatnya aksi-aksi serikat buruh di Amerika pasca-revolusi 1917 di Rusia, sehingga eksekusi mati pun menjadi alat negara untuk memberikan pelajaran bagi siapa pun yang membandel.

Berbeda dari Sacco e Vanzetti, drama persidangan dalam TPB AFK tidak menjadikan Gottfried Svartholm, Peter Sunde, dan Fredrik Neij martir, sekalipun penonton dapat bersimpati. Biang keladi segala permasalahan yang diangkat dalam film ini adalah internet—suatu medium yang telah menjadi kenyataan faktis dalam kehidupan sehari-hari kita dan mengubah cara pandang kita secara radikal terhadap dunia. Para operator Pirate Bay adalah anak zaman; besar pada awal era digital dan kebetulan memanfaatkan internet untuk hal-hal yang buruk di mata otoritas, sebagaimana pada 1977 bintang porno Gloria Leonard menggunakan pesawat telepon untuk mempelopori bisnis phone sex, ketimbang untuk mengabari orangtuanya yang sudah renta. Bajak-membajak, dengan kata lain, adalah konsekuensi yang mudah diduga dari tersebar luasnya sarana komunikasi digital.

Yang menarik adalah ketika menyediakan lapak bajakan, satu aktivitas yang awalnya serba main-main dan dianggap wajar oleh banyak kalangan muda, menjadi ihwal politis. TPB AFK menunjukannya dalam tiga momen. Pertama, para pelaku bajakan harus berurusan dengan pengadilan yang tidak netral, yang memprosekusi mereka atas permintaan Hollywood lantaran regulasi hak cipta di AS tidak bisa menjangkau yurisdiksi Swedia. Lebih-lebih, hakim yang menangani perkara ini ternyata seorang anggota asosiasi hak cipta setempat.

Kedua, kesadaran “membajak” dan berbagi file, pada satu titik, harus berhadapan dengan kenyataan bahwa ada moda kepemilikan yang berbeda—dan dominan. Dari wujudnya, keberadaan data memang tak sekonkret air atau tanah, namun ia diperebutkan bisnis-bisnis raksasa seperti Google atau Facebook untuk dijual ke perusahaan-perusahaan iklan; atau dirampas negara dengan alasan keamanan dalam negeri.

Dalam TPB AFK, yang diperebutkan adalah hak atas distribusi produk kebudayaan seperti film, rekaman musik, dan video game. Situs yang dijalankan Gottfried, Peter, dan Fredrik ini memang tidak mengunggah film, video, dan musik; mereka hanya menyediakan ruang maya untuk berbagi, seperti yang dilakukan Napster sebelum gulung tikar lantaran dituntut Metallica pada 2003. Namun di sinilah tegangannya: kepemilikan pribadi atas sebuah produk intelektual ternyata tidak secara murni bersifat pribadi, karena tidak boleh dibagikan—disosialisasikan—secara cuma-cuma. Para penuntut Pirate Bay sebetulnya berpikir dengan cara yang mirip. Hanya saja, menurut mereka, sebuah produk hanya bisa disosialisasikan lewat pasar dengan sejumlah harga yang harus dibayar.

Ketiga adalah ketika server darurat Pirate Bay mendapat perlindungan dari Partai Pembajak (Pirate Party) yang telah sukses mendudukkan dua orang wakilnya di Parlemen Eropa. Menuntut Pirate Party untuk melepaskan perlindungan atas properti Pirate Bay sama saja dengan penyensoran tingkat tinggi, ujar Peter, juru bicara Pirate Bay. Pokok yang ketiga ini adalah satu pelajaran penting bagi kita di Indonesia. Bahkan untuk bersenang-senang dan mengekspresikan diri secara bebas di publik, ada harga politik yang mesti dibayar—apalagi ketika pemerintah setempat memberlakukan jam malam dengan alasan absurd seperti “memberantas kenakalan remaja”, atau ketika MUI mengeluarkan fatwa mati untuk LGBT. “Kenapa kita harus bersolidaritas dengan pemogokan penambang batu bara?” tanya seorang gay dalam Pride (2014) kepada Mark Ashton, aktivis Partai Komunis Britania Raya yang mengorganisir LGSM (Lesbian and Gays Support the Miners) pada zaman Thatcher. Jawab Ashton: “Kalau bukan karena buruh batubara yang memasok listrik ke bar-bar yang kamu kunjungi, kamu nggak bakalan bisa dansa-dansi.”

Perdebatan seputar hak cipta yang direkam TPB AFK sebetulnya hanya mewakili suatu kondisi ketika perubahan-perubahan di ranah material produksi—dalam hal ini kemunculan teknologi digital—mengubah lanskap produksi itu sendiri berikut pola konsumsi dalam masyarakat. Dalam hal ini, praktik Pirate Bay sebetulnya tidak memberikan gambaran atau janji-janji semacam komunisme digital, di mana seluruh informasi yang dihasilkan oleh kerja-kerja intelektual bisa diakses secara bebas. Sebab, kedatangan era internet tidak sama dengan berakhirnya hak cipta itu sendiri. TPB AFK sekadar membuktikan bahwa industri budaya—Hollywood contohnya—gagal beradaptasi dengan perkembangan material tersebut. Di satu sisi, Pirate Bay dan wahana-wahana serupa memang memperluas akses informasi nyaris tanpa batas. Namun, di sisi lain, pada satu titik keberadaan situs-situs seperti Pirate Bay justru menunjukkan wilayah-wilayah baru yang bisa dikapitalisasi. Perusahaan seperti Netflix tidak akan mengubah pola bisnisnya dari rental DVD via pos ke rental virtual seandainya tidak ada permintaan yang telah tercipta sebelumnya oleh maraknya aktivitas pengunduhan ilegal.

***

“Kami merakit alat penindasan terbesar dalam sejarah umat manusia.” (Edward Snowden)

Citizenfour adalah dokumenter yang luar biasa kering dan membosankan, nyaris tanpa adegan dramatis. Pembuka film ini adalah korespondensi antara Laura Poitras, si pembuat film, dengan seorang bernama samaran citizenfour, yang baru diketahui kemudian sebagai Edward Snowden. Di tengah-tengah terdapat wawancara panjang di sebuah kamar hotel antara Snowden dan Glenn Greenwald, wartawan The Guardian yang pertama kali mempublikasikan pengakuan Snowden. Bagian lain menunjukkan potongan-potongan berita tentang terkuaknya PRISM dan sisanya adalah reka-ulang komunikasi jarak jauh rahasia antara Snowden dan si pembuat film melalui paparan teks di layar.

Namun melalui kesan membosankan, bertele-tele, dan klaustrofobik itulah Poitras mampu menyampaikan atmosfer ketakutan dan perasaan terancam yang meliputi Snowden dan dirinya sebagai pembuat film cum aktivis digital—serta masyarakat secara umum yang berada dalam kontrol dan pengawasan. Jika puisi-puisi cinta Iain Thomas adalah respons ironis atas ketakutan massal akibat pengawasan NSA, citizenfour memberikan pengetahuan dasar mengenai sumber-sumber ketakutan itu sendiri. Pada saat bersamaan, ilustrasi masyarakat digital dalam Citizenfour seperti berasal dari fiksi distopia tentang masa depan yang tidak terlalu jauh, sekaligus sekilas mengingatkan kita akan mekanisme pengawasan warga negara yang dilakukan Stasi (polisi rahasia) di Jerman Timur, yang paling ketat di antara negara-negara Blok Timur, yang kini ironisnya dipraktikkan oleh negara-negara demokrasi liberal.

Pangkalnya bermula dari proyek Global War on Terror yang diluncurkan pemerintah AS pasca-peristiwa 11 September. Untuk menanggulangi terorisme, terbitlah Patriot Act, sebuah produk hukum yang memungkinkan negara untuk memantau aktivitas warga negara tanpa pandang bulu demi alasan keamanan. Informasi seperti peminjaman buku di perpustakaan publik, rute perjalanan, pembelian barang via kartu kredit, dan status Facebook atau Twitter cukup untuk menyusun informasi mengenai seseorang dan menentukan apakah orang ini berpotensi menjadi teroris atau tidak. Pengawasan yang dilakukan NSA merupakan tindak lanjut dari Patriot Act; ia bahkan tidak hanya menyasar warga negara AS, tetapi juga warga negara asing di luar yurisdiksi AS, termasuk para pejabat tinggi negara lain.

Sementara negara dalam TBP AFK digambarkan mengabdi pada kepentingan modal, dalam Citizefour sebaliknya: pasar diperlihatkan sebagai instrumen represi negara. Poitras memang tidak menuding bagaimana perusahaan-perusahaan digital ini terlibat dalam secara langsung proyek PRISM. Sementara NSA memiliki akses langsung ke server-server Google, Facebook dll., perusahaan-perusahaan ini digambarkan mengklaim tidak tahu apa-apa dan menampilkan kesan telah dirugikan.  Namun, terlepas dari dugaan peran perusahaan-perusahaan ini dalam PRISM, pelajaran penting yang bisa didapat dari Citizenfour adalah bahwa praktik-praktik kapitalisme digital, yang kemajuannya berbanding lurus dengan inovasi teknologi, justru memberikan ruang untuk sentralisasi informasi yang menopang kontrol negara nyaris tanpa batas dan membahayakan kebebasan sipil—berlawanan dengan klaim-klaim perayaan internet sepanjang dekade 1990-an sebagai sarana pembebasan sejati.

Di sinilah problemnya. Privasi, informasi pribadi, dan identitas diri di dunia digital ternyata tidak pernah menjadi murni milik pribadi; alih-alih, ia senantiasa didefinisikan seiring tingkat kemajuan teknologi dan ekspansi kapital, serta kebijakan-kebijakan politik yang ada. Manusia dalam Citizenfour seperti versi nyata dari sosok Tom Hanks dalam The Terminal, seorang pelancong dari negeri antah-berantah Krakozhia, yang ditolak masuk AS dan mengembara selama setahun di dalam bandara lantaran paspornya dinyatakan tak berlaku. Penyebabnya? Krakozhia tiba-tiba dicaplok negara tetangganya. Perubahan kecil dalam sebuah sistem bisa membuat seseorang mendadak bukan siapa-siapa dan bisa kenapa-napa.

Jika status politik Anda sebagai warga negara hanya bisa eksis karena izin dari otoritas politik, demikian pula “hakikat” Anda sebagai individu dalam kapitalisme yang sesungguhnya baru eksis ketika muncul sistem kepemilikan pribadi yang dijamin secara legal. Lebih tragis lagi, berkaca pada Citizenfour, juga TPB AFK, keberadaan Anda sebagai individu di dunia digital, beserta otonominya yang seolah-olah datang sepaket, ternyata cuma produk settingan Facebook atau Gmail—yang terkadang bisa Anda utak-atik hingga ke level yang paling privat, namun lebih sering berubah sesuai dengan kepentingan perusahaan (atau negara) tanpa harus selalu mempertimbangkan suara Anda.

***

Baiklah. Ini imajinasi terburuk saya, yaitu ketika di masa mendatang, pabrik-pabrik elektronik akan berhenti memproduksi medium penyimpanan data personal, entah itu yang berupa hard disk eksternal maupun yang terintergrasi dengan perangkat pribadi. Alasannya, koneksi internet semakin cepat sampai-sampai orang leluasa mengunduh berkas-berkas pribadi melalui Dropbox, Google Drive, dan berbagai aplikasi cloud lainnya. Tentu akan lebih menguntungkan bagi produsen barang untuk menjual server data ke perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam jasa layanan informasi ketimbang memproduksi cakram keras.

Saya orang yang termasuk tidak sabar dengan koneksi internet yang lamban dan oleh sebab itu saya sama sekali tidak punya simpati terhadap orang-orang seperti Tifatul Sembiring—jangan khawatir, Bung dan Nona, suatu hari ia akan kita paksa bekerja keras di bawah sosialisme. Namun, jika kontrol publik atas bisnis dan regulasi digital semakin lemah, bisa-bisa pertanyaan retoris Tifatul yang hanya mempertontonkan kebodohan itu akan diterima sebagai pernyataan filosofis: “Koneksi internet cepat, buat apa?” []


comments powered by Disqus