Lokalisasi Kekuasaan di Indonesia: Kegagalan Agenda Neoliberal dan Transformasi Oligarki

Print Friendly, PDF & Email

Dicky Dwi Ananta, Sekjen Serikat Mahasiswa Progresif Universitas Indonesia (SEMAR UI)

 

Judul Buku      : Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective

Penulis            : Vedi R. Hadiz

Penerbit           : Stanford University Press, 2010

Tebal Buku     : xii + 247 hlm.

 

Pendahuluan

Beberapa bulan ini, politik Indonesia begitu gaduh. Setiap hari, layar kaca kita diwarnai pemberitaan mengenai konflik antara Polri dan KPK. Kita tentu ingat, konflik itu berawal dari diajukannya Komjen Budi Gunawan untuk menjadi Kapolri. Namun, jalan menuju ke sana ternyata tidaklah mulus. Sehari sebelum menjalani fit and proper test di DPR, Budi Gunawan alias BG ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka kasus korupsi.

Korupsi begitu menggurita di Indonesia, begitu katanya. Hampir tujuh belas tahun sejak reformasi 1998 pemberantasan korupsi belum juga mampu dicapai, padahal pemberantasan KKN adalah salah satu agenda utama reformasi. Catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa sepanjang periode 2004-Januari 2015, terdapat 416 kasus korupsi yang masuk ranah penyidikan dan ada 283 kasus korupsi yang sudah inkracht.[1] Tentu, data itu tidak memadai bila dibandingkan dengan praktik yang terjadi sebenarnya di lapangan. Namun, bila diperhatikan lebih jauh, terdapat data menarik bahwa ternyata peringkat kedua dari institusi yang paling banyak mengalami kasus korupsi adalah yang berlokus di tingkatan lokal. KPK mencatat terdapat 55 kasus di tingkat Propinsi dan 97 di tingkat Kabupaten/Kota.[2] Tentu, yang pertama tetap di tingkat pusat, yang terdiri dari DPR, Kementerian/Lembaga, BUMN/BUMD dan Komisi.

Data itu menunjukan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkatan pemerintahan pusat, tetapi juga menyebar hingga tingkatan lokal. Desentralisasi yang memberikan kekuasaan di tingkat lokal diduga turut mempengaruhi kondisi itu, sehingga korupsi dapat menyebar dan meningkat jumlahnya di tingkatan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lantas bagaimana hubungan antara desentralisasi dengan korupsi yang menyebar di tingkatan lokal itu? Apa yang menyebabkan kekuasaan yang korup dapat tumbuh di tingkatan lokal, padahal asumsi awalnya, desentralisasi dijalankan untuk menyediakan pemerintahan yang lebih bersih dan demokratis? Siapa jaringan yang terlibat dalam tindakan korup selama ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, ulasan buku dari Vedi R Hadiz yang berjudul “Localising Power in Post Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective” menjadi signifikan dan penting.

Secara umum, buku ini merupakan kelanjutan dari proyek intelektual Hadiz sebelumnya, yang berfokus pada bertahannya kekuatan politik predatoris Orde Baru pasca order tersebut runtuh pada 1998.[3] Namun perbedaannya, buku ini menitikberatkan pada sudut pandang politik lokal sebagai konsekuensi dari perubahan institusi, dan menggunakan analisis perbandingan dengan situasi politik di Thailand dan Filipina. Hadiz berusaha menunjukan bahwa situasi politik di Indonesia pasca Orde Baru tidaklah unik, melainkan juga terjadi di beberapa tempat di Asia Tenggara, bahwa kegagalan transformasi politik selama ini disebabkan oleh bertahannya jaringan predatoris lama yang memanfaatkan perubahan institusi.

Buku ini berangkat dari premis bahwa terdapat kontradiksi antara menguatnya tekanan ekonomi internasional via globalisasi-neoliberal dengan bertahannya kekuatan politik lama di tingkat lokal, dan bagaimana hal itu terwujud dalam kontestasi antar kekuatan secara nyata. Hal itu kemudian mengarahkan pada pertanyaan bagaimana sistem kuasa yang predatoris dapat bertahan hidup di tengah tekanan ekonomi pasar yang difasilitasi oleh perubahan institusional ala neoliberal. Jawaban yang telah diajukan Hadiz sebelumnya adalah para Oligark lama membajak (hijacked) agenda-agenda perubahan institusi itu.[4] Namun, dalam buku ini, Hadiz menambahkan bahwa selain hal tersebut, tidak berkembangnya kehidupan demokratik di tingkat lokal sebagaimana yang dibayangkan ideal demokrasi selama ini, justru disebabkan oleh kesalahan agenda perubahan institusi itu sendiri, yang mana bertumpu pada paradigma neo-institusionalisme. Sehingga, praktik oligarki lama dengan mudah dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi tantangan tersebut dan bertahan hingga saat ini.

 

Kegagalan Neo-Institusionalisme

Tak dapat dipungkiri, menguatnya diskursus globalisasi hadir bersamaan dengan gelombang neoliberalisme sebagai varian paling kontemporer dari moda produksi kapitalisme. Asumsi yang dibangun dari globalisasi adalah bayangan dunia yang tanpa batas.[5] Hal itu ditujukan terutama dan yang utama adalah untuk aktivitas ekonomi sehingga lalu lintas barang dan jasa antar negara dapat berjalan tanpa halangan spasial negara. Globalisasi ini mendorong adanya integrasi pasar secara global.

Saat ini, terdapat kecenderungan di mana ada dua kondisi yang kelihatannya berkontradiksi, namun sebenarnya berjalan beriringan. Di satu sisi hampir semua negara secara ekonomi terintegrasi dengan pasar global, namun di sisi lain kekuasaan politik di dalamnya makin terlokalisasi. Maksud dari kekuasaan yang terlokalisasi ini adalah tersebarnya kekuasaan yang tidak hanya terdapat di pemerintahan pusat, namun juga di wilayah-wilayah di bawahnya, seperti propinsi dan kabupaten/kota. Hal itu terutama pada negara-negara pasca otoritarian seperti Indonesia. Seperti yang disebutkan sebelumnya, antara globalisasi dan lokalisasi berjalan berkelindan satu sama lain. Konsekuensinya, perubahan ekonomi, politik, dan sosial di tingkat lokal pada dasarnya juga dipengaruhi oleh perubahan ekonomi politik di tingkat global.

Namun fenomena tersebut tidak bisa dilihat secara deterministik dimana yang satu menentukan yang lain, dengan mengabaikan realitas politik di tingkat lokal itu sendiri. Hal ini karena, tidak hanya pengaruh dari faktor “ekstra lokal” saja yang penting, tetapi “kenyatan internal” di tingkat lokal itu juga menentukan dalam memahami politik lokal. Hal terpenting untuk diperhatikan atas keterkaitan dua hal yang kompleks itu adalah, bahwa secara fundamental, politik adalah kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya secara konkret dan nyata antar kekuatan sosial dan kepentingan di lokus lokal, nasional ataupun internasional yang saling terkait.[6] Tepat di sinilah menurut saya, argumen-argumen Hadiz mengenai ekonomi-politik dibangun.

Arti penting dari kekuasaan yang makin terlokalisasi menunjukan bahwa arena kontestasi kekuasaan itu tidak hanya di tingkat nasional dan internasional, namun juga di tingkat lokal. Adanya kekuasaan politik di tingkat lokal memberikan kewenangan pada rezim/pemerintah lokal untuk terlibat dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Itulah yang menjadi alasan dari adanya kontestasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, menurut Hadiz, studi mengenai politik lokal harus mengarahkan fokus pada identifikasi macam-macam kekuatan sosial dan kepentingan yang terlibat dalam dinamika ekonomi politik lokal, termasuk siapa yang diuntungkan dan disingkirkan dari proses tersebut. Dalam bahasa Hadiz, pendekatan ini disebut sebagai “konstelasi kekuasaan dan kepentingan secara menyejarah dan spesifik (historically specific constellation of power and interest).[7]

Terkait dengan itu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ketika ekonomi semakin terintegrasi kepada pasar global, secara politik malah harus terlokalisasi? Jawaban pertanyaan ini terletak pada usaha untuk menyediakan pemerintahan yang efektif bagi berjalannya pasar itu sendiri. Sebagaimana menurut hipotesis para penganut fundamentalisme pasar (baca: neolib), globalisasi akan mendorong “terciptanya institusi, nilai, dan praktik demokrasi,” “menciptakan alternatif yang progresif,” “meningkatkan kebebasan memilih (freedom of choice)” dan “mendorong tumbuhnya demokrasi lokal.”[8] Kemudian, keterkaitan proses globalisasi dan lokalisasi diasosiasikan akan menciptakan pemerintahan yang baik (good goovernannce), semangat entrepreneurial lokal dan pemerintahan yang inovatif di tingkat lokal. Dengan kata lain, modifikasi pemerintahan di tingkat bawah diasumsikan akan menghasilkan good governance dan demokrasi. Adanya pemerintahan yang baik dan demokrasi (liberal) di tingkat lokal ini akan lebih diterima dan fleksibel dalam memfasilitasi berjalannya operasi pasar.

Guna memfasilitasi teritegrasinya negara kepada pasar global, lembaga-lembaga internasional agen neoliberalisme, seperti Bank Dunia (World Bank) dan Internasional Monetary Fund (IMF) mendorong adanya perubahan sifat dan fungsi negara. Hal itu didasarkan pada pengalaman yang buruk saat kekuasaan politik tersentral di pemerintahan pusat. Akibatnya, pasar tidak berjalan efisien. Untuk itu, mereka mendorong adanya de-statisation (upaya mereduksi fungsi negara ke pasar) dan de-nationalisation (upaya rekonfigurasi kekuasaan negara ke tingkatan regional dan lokal). Untuk menjalankan hal itu, negara-negara kemudian melakukan perubahan-perubahan institusi guna memfasilitasi berjalannya logika tersebut.

Kerangka yang melihat pentingnya perubahan institusi untuk memfasilitasi berjalannya logika pasar disebut dengan neoinstitusionalisme. Hadiz mendefinisikan neo institusionalisme sebagai sebuah pemikiran pembangunan yang bermaksud menjelaskan sejarah, keberadaan dan fungsi dari berbagai macam institusi (pemerintah, hukum, pasar, keluarga dan sebagainya) berdasarkan asumsi-asumsi teori ekonomi neoliberal.[9] Salah satu bentuknya adalah desentralisasi, yang merupakan manifestasi dari lokalisasi kekuasaan. Selain itu, konsep-konsep yang menggunakan kerangka neoinstitusionalisme antara lain, demokratisasi, good governance, penguatan civil society dan social capital. Jadi, apa yang ingin dibicarakan di sini adalah skema perubahan-perubahan institusi yang dijalankan itu merupakan bagian dari kerangka neoliberal. Kemudian apa yang menjadi masalah dengan itu? Jawabannya terletak pada tidak memadainya perubahan institusi yang menggunakan kerangka neo institusionalisme dalam melihat realitas politik.

Desentralisasi selama ini dinilai memiliki relasi langsung dengan demokrasi. Desentralisasi dilihat memiliki keunggulan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik, kemudian memberi prioritas yang lebih besar bagi masyarakat lokal untuk menentukan pembangunan di daerahnya, mempertinggi pertanggungjawaban publik dan kontrol publik terhadap sumber daya negara. Selain itu, desentralisasi dapat memperkuat stabilitas politik dan kesatuan nasional. Dalam argumen yang lain, desentralisasi menjadi pemecah kebuntuan dari kemacetan pembuatan keputusan karena intervensi pusat yang ketat. Hal itu menjadi dasar legitimasi mengapa desentralisasi didorong untuk menjadi konsep pembangunan di negara-negara berkembang. Ini juga berkaitan dengan trauma negara-negara tersebut karena sebelumnya berada dalam pemerintahan otoriter yang sentralistik. Asumsi tersebut juga menjadi dasar argumen keterkaitan antara desentralisasi dengan demokrasi.

Namun dalam kenyataannya, konsep desentralisasi ini tak selamanya berjalan sesuai dengan cita-citanya di atas. Banyak permasalahan yang muncul, termasuk yang terjadi di Indonesia. Di Indonesia, diterapkannya desentralisasi menjadikan korupsi semakin merajalela, tak hanya di pusat tapi juga tersebar hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Selain itu, politik uang dan kekerasan politik terjadi secara lebih terbuka. Hal tersebut merupakan kenyataan yang tidak bisa ditampik dari realitas. Namun, dalam menanggapi penyimpangan yang dihadapi desentralisasi tersebut, para pendukung perspektif neoinstitusionalis ini hanya mempersoalkan pada aspek kelemahan institusi, desain desentralisasi yang tidak tepat, faktor individu sebagai operator yang kurang cakap, tingkat pendidikan rendah dan sebagai sebagainya.

Kesalahan utama dari paradigma neoinstitusionalisme pada dasarnya terletak pada pengabaiannya terhadap relasi kuasa dalam teritori politik tertentu dan mengalihkannya hanya pada persoalan pilihan rasional dan teknokrasi. Padahal, perlu dicatat bahwa persoalan sebenarnya bukan saja pada persoalan kebijakan-kebijakan tepat manakah yang perlu diambil (rational choice), tapi pada perebutan kepentingan antar kekuatan sosial—sesuai dengan entitas aslinya—yang merupakan bentuk khusus pendistribusian kekuasaan. Logika yang anti-politik, secara implisit menuju logika anti-demokrasi—artinya perspektif neoinstitusionalis—hanya menerima demokrasi sejauh para teknokrat dapat menjalankan kebijakan-kebijakan yang diambilnya dengan baik, tanpa menyertakan kepentingan-kepentingan kelompok lain atas nama good governance. Lebih ringkasnya, neoinstitusionalisme mereduksi politik hanya pada persoalan pilihan rasional dan teknokrasi, yang abai terhadap perebutan kekuasaan yang menyejarah dan spesifik.

Pengabaian itu dilatarbelakangi oleh pandangan penganut neoinstitusionalisme yang melihat bahwa perubahan sosial akan lebih banyak dilakukan oleh elit yang berwawasan luas dan maju. Oleh karenanya, perspektif ini dengan sengaja mengabaikan analisis yang menekankan kekuatan-kekuatan sosial (social force) dan dimensi sejarah. Pandangan seperti itu merupakan ciri khas dari teori modernisasi mengenai perubahan sosial. Aspek penting dari teori modernisasi melihat bahwa negara netral dari segala kepentingan, dan dari sanalah peran agen (aktor) menjadi penting untuk pembangunan dan modernisasi. Namun, karena negara-negara post ­kolonial tidak menyisakan kelas borjuasi nasional yang kuat—yang asumsinya akan membawa pada modernisasi—maka perlu diciptakan kelompok yang akan memimpin proyek modernisasi tersebut. Dalam hal ini, peran para teknokratik menjadi penting untuk mengarahkan jalan modernisasi ekonomi dan politik sehingga para penganut institusionalisme ini percaya bahwa segala problem sosial dan politik bisa diselesaikan dengan pendekatan teknokratis.

Implikasinya jelas, yaitu kegagalan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan dari desentralisasi. Hal itu karena perubahan institusi cenderung ahistoris dan melupakan konteks hubungan kekuasaan di dalam lembaga-lembaga tersebut. Seakan-akan realitas bebas dari politik dan bebas nilai. Pada kasus Indonesia, persoalan timbul karena adanya konstelasi kekuasaan predatoris yang dibangun sejak Orde Baru. Perubahan institusional via desentralisasi yang dikombinasikan dengan demokrasi gagal mengatasi relasi kekuasaan predatoris lama. Dalam kasus desentralisasi, hal itu membuat jaringan oligarki lama lebih terlokal-kan, karena itu kekuatannya bisa saja otonom dari pusat atapun berelasi dengan elit di pusat. Oligarki ini mengangkangi perubahan institusi, bahkan mereka justru memanfaatkannya untuk bertransformasi. Karakter mereka tetap sama, yaitu merampok sumber daya ekonomi politik publik melalui kekuasaan. Dalam bahasa lain, elemen-elemen itu tetap hidup dengan bentuk jaringan patronase baru yang bersifat desentralistik, lebih cair, dan saling bersaing satu sama lain. Kekuatan ini yang kemudian membajak agenda desentralisasi sehingga terbentuk problem-problem lain, seperti politik uang (money politics), tumbuhnya kekuatan koersi preman dan KKN semakin tumbuh subur. Demikianlah, kegagalan paradigma neoinstitusionalisme dalam mengatasi problem kekuasaan predatoris warisan Orde Baru.

 

Politik Lokal Pasca Orde Baru

Tesis umum Hadiz mengenai realitas politik di Indonesia adalah bertahannya Oligarki lama (Orde Baru) baik di nasional dan lokal yang memanfaatkan perubahan institusi ala neoliberal. Dalam buku ini, tesis itu dikuatkan dengan bukti-bukti empiris di lapangan politik lokal. Dengan melihat realitas politik di lokal, Hadiz berusaha menunjukan bahwa kontestasi untuk memperebutkan kekuasaan dan sumber daya material masih didominasi oleh kekuatan predatoris lama (Orde Baru). Mereka menggunakan segala instrumen perubahan institusi untuk melindungi kepentingannya akan sumber daya material, seperti desentralisasi, demokratisasi, media massa, partai politik, jaringan preman dan sebagainya. Hal itulah yang mempengaruhi bentuk dari politik lokal saat ini.

Untuk menunjukan bukti dari tesis di atas, dalam buku ini Hadiz menggunakan studi kasus di Sumatera Utara dan Jawa Timur. Namun, untuk keperluan ulasan ini, saya tidak akan menampilkannya dalam bentuk detail. Terdapat empat (4) argumen Hadiz mengenai elit politik lokal di Indonesia pasca Orde Baru. Pertama, jaringan elit Orde Baru mendominasi politik lokal melalui politik uang serta penggunaan berbagai instrumen mobilisasi politik dan intimidasi. Kedua, sebagian jaringan elit Orde Baru adalah birokrat tua, yang kemudian bertransormasi ke dalam politik praktis. Ketiga, elit yang semakin menonjol adalah pengusaha lokal—biasanya dulu memimpin bisnis kecil atau menengah—misalnya, dalam perdagangan atau berbagai layanan, yang telah lama memiliki ambisi untuk naik tingkat. Oleh karena itu, desentralisasi menjadi ajang naik tingkatnya jongos jaringan predatoris Orde Baru di tingkat lokal.[10] Keempat, jaringan preman yang sejak Orde Baru terlibat menjadi kekuatan politik juga berusaha mendapatkan jatah dalam desentralisasi.[11]

Karakter utama dari tumbuhnya Oligarki di tingkat lokal adalah predatoris yang saling memangsa satu sama lain. Hal itu dilakukan untuk memenangkan kontestasi politik guna mengontrol institusi kunci dalam pemerintahan lokal. Mengapa itu diperebutkan? Karena disanalah kontrol terhadap alokasi sumber daya material dilakukan melalui APBD dan perijinan. Oleh karena itu, saat politik lokal mulai menerapkan pemilihan kepala daerah, baik melalui DPRD atau Pilkada langsung, konstelasi politik selalu tidak stabil. Koalisi menjadi sangat cair, karena para Oligark ini masuk dan menyebar ke seluruh partai yang ada. Hal itu didukung oleh karakter partai politik yang ada saat ini tidak memiliki landasan ideologis yang jelas.

Adanya kontestasi dalam nuansa demokrasi, memberikan tempat yang menguntungkan bagi mereka yang memilki sumber daya material yang besar. Kekayaan bisa digunakan untuk memenangkan pertarungan. Sebagaimana disebutkan oleh Winters dalam memeriksa Oligarki dari beragam masa, bahwa ketimpangan kekayaan menyebabkan potensi ketimpangan kekuasaan.[12] Hal itu kemudian mendorong adanya praktik politik uang dan jaringan patronase yang korup. Politik uang menjadi lebih marak saat pemilihan kepala daerah menggunakan sistem langsung. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan jabatan publik yang terlegitimasi, sehingga praktik penguasaan sumber daya material bisa dilakukan dengan lebih mudah. Kemudian, untuk mendapatkan dukungan finansial guna “membeli” suara dalam Pilkada, Oligark ini menggunakan jaringan pengusaha, baik lokal dan nasional, dengan tawaran konsesi proyek.

Selanjutnya, apa yang sangat menarik ialah pada saat upaya untuk mendapatkan jabatan publik itu diikuti dengan mobilisasi kekuatan koersif, seperti preman dan organisasi paramiliter. Kebanyakan, organisasi-organisasi ini sudah ada dan menjadi operator lokal untuk mengamankan jaringan patronase Orde Baru, seperti Pemuda Pancasila dan Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKKPI). Pasca Orde Baru runtuh, mereka mulai mencari “makan” sendiri dengan mengamankan kepentingan politik jaringan Oligarki yang bermain di tingkat lokal. Kemudian, menjadi karakter umum bila pemimpin politik lokal menghidupi jaringan preman ini. Kadang, pemimpin dari organisasi preman itu sendiri juga terlibat dalam kontestasi politik lokal. Seperti biasa itu adalah untuk penguasaan sumber daya material di tingkat lokal.

Menguatnya kekuasaan politik dari jaringan Oligarki Orde Baru ini tak dapat dipungkiri dipengaruhi juga oleh lemahnya kekuatan politik di luar pengaruh Oligarki. Hal ini secara historis dapat ditelusuri dari hilangnya kekuatan sosial karena proyek depolitisasi Orde Baru selama 32 tahun. Kemudian, secara langsung dan tidak langsung, kekuatan oligarkis ini juga mengeksklusi tumbuhnya kekuatan di luar kendali mereka dari arena kontestasi. Akibatnya, hingga saat ini pengaruh kekuatan politik kelompok buruh, petani, nelayan, atau secara umum Rakyat Pekerja, belum bisa mengalahkan kekuatan politik yang lama. Sehingga dengan itu, meskipun kekuasaan terdistribusi hingga di tingkat lokal, hanya kekuatan politik lama yang terlibat dalam arena kontestasi.

 

Penutup

Apa yang ditawarkan oleh Hadiz memberikan gambaran bahwa persoalan politik tidak bisa hanya ditangani dengan “resep” ala dokter teknokratis yang seakan-akan bebas nilai dan kepentingan. Kegagalan agenda neoinstitusionalisme dan transformasinya jaringan predatoris lama membuat realitas politik kita saat ini tetap bertahan dalam bentuk kapitalisme oligarkis. Kapitalisme jenis ini tentu berbeda dengan yang terjadi dalam sejarah Eropa Barat sehingga apa yang perlu dilakukan oleh kaum progresif adalah mulai membaca situasi nasional dan situasi daerah yang mendetail guna merumuskan strategi yang tepat untuk mengatasi problem politik saat ini.

Meskipun desentralisasi telah dibajak, bukan berarti tak ada kesempatan sama sekali. Adanya kontestasi di tingkat lokal memberikan peluang bagi gerakan rakyat untuk mulai bereksperimen menjajal arena kontestasi tersebut. Di satu sisi untuk mulai berani merebut kekuasaan, juga untuk mulai belajar memahami seluk beluk pemerintahan itu sendiri. Selain itu, juga untuk menjajal kekuatan massa. Sehingga, dengan mulai tumbuhnya kekuatan massa saat ini, pada saat menang nanti massa rakyat pekerja benar-benar sudah siap. Tentu, untuk membedakan dengan mereka, gerakan rakyat pekerja ini harus mulai berangkat dari problem yang kongkret untuk menyelesaikan tugas sejarah manusia: menarik surga turun ke dunia!

 

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Sekjen Serikat Mahasiswa Progresif UI (SEMAR UI). Dapat dihubungi melalui @dickydwiananta.

 

Daftar Referensi

Hadiz, Vedi R. Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto. Jakarta: LP3ES. 2005

Robison, Richard and Vedi R Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: The Politicsof Oligarchy in an Age of Market. London and New York: Routledge, 2004.

Winters, Jeffrey A. Oligarki terj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2011.

Al Rodhan, Nayef R.F. “Definition of Globalization: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition”, Program on Geopolitical Implication of Globalization and Transnational Security, 19 Juni 2006.

Ananta, Dicky Dwi. “Ekonomi-Politik Indonesia Pasca Orde Baru: Transformasi Oligarki dan Disorganisasi Akar Rumput”, diunduh dari https://indoprogress.com/2014/06/ekonomi-politik-indonesia-pasca-orde-baru-transformasi-oligarki-dan-disorganisasi-akar-rumput/ diakses pada 16 Februari 2015 pukul 21.00 WIB.

Izzati, Fathimah Fildzah dan Vedi R Hadiz, “Prof. Vedi R Hadiz: Gerakan Buruh Harus Menjadi Bagian dari Perjuangan yang Lebih Luas”, diunduh dari https://indoprogress.com/2013/03/prof-vedi-r-hadiz-gerakan-buruh-mesti-menjadi-bagian-dari-perjuangan-yang-lebih-luas/ diakses pada 16 Februari 2015 pukul 22.00 WIB.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh KPK 2004-2015”, diunduh dari http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun diakses 15 Januari 2015 pukul 23.00 WIB.

______________________________. “Tabulasi Data Penanganan Korupsi berdasarkan Instansi Tahun 2004-2015”, diunduh dari http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi diakses pada 15 Januari 2015 pukul 23.00 WIB.

———–

[1] Untuk lebih detail mengenai data tentang korupsi di Indonesia lihat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Tabulasi Data Penanganan Korupsi oleh KPK 2004-2015”, diunduh dari http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-tahun diakses 15 Januari 2015 pukul 23.00 WIB.

[2] Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), “Tabulasi Data Penanganan Korupsi berdasarkan Instansi Tahun 2004-2015”, diunduh dari http://acch.kpk.go.id/statistik-penanganan-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-instansi diakses pada 15 Januari 2015 pukul 23.00 WIB.

[3] Richard Robison and Vedi R Hadiz, Reorganizing Power in Indonesia: The Politicsof Oligarchy in an Age of Market. London and New York: Routledge, 2004.

[4] Ibid.

[5] Nayef R.F Al Rodhan, “Definition of Globaliztaion: A Comprehensive Overview and a Proposed Definition”, Program on Geopolitical Implication of Globalization and Transnational Security, 19 Juni 2006.

[6] Vedi R Hadiz, Localising Power in Pos- Authoritarian: A Southeast Asia Perspective, Stanford: Stanford University Press, 2010, hlm. 2

[7] Ibid. hlm. 3

[8] Ibid. hlm. 2

[9] Vedi R Hadiz, op.cit, hlm. 24

[10] Fathimah Fildzah Izzati dan Vedi R Hadiz, “Prof. Vedi R Hadiz: Gerakan Buruh Harus Menjadi Bagian dari Perjuangan yang Lebih Luas”, diunduh dari https://indoprogress.com/2013/03/prof-vedi-r-hadiz-gerakan-buruh-mesti-menjadi-bagian-dari-perjuangan-yang-lebih-luas/ diakses pada 16 Februari 2015 pukul 22.00 WIB.

[11] Vedi R Hadiz, op.cit. hlm.92-93.

[12] Jeffrey A. Winters, Oligarki terj. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus