Berani Salah

Print Friendly, PDF & Email

PADA pilpres lalu, seorang kawan mengatakan: ‘Pilih Prabowo mati, pilih Jokowi kecewa. Tapi daripada mati, saya pilih kecewa. Soalnya saya sudah biasa dikecewakan.’

Maka, setelah nasib buruk yang menimpanya bertubi-tubi, ia pun mencoblos nomor dua. Kini ia betulan kecewa. Bedanya, ia kecewa tanpa harus kaget dan marah-marah.

‘Pilihan fatalis’, kata kawan lainnya. ‘Mungkin saya fatalis, tapi belum tentu defeatist, alias ngalahan,’ balas kawan yang biasa kecewa.

Ngalahan—kata ini terngiang di kepala.

Kecewa dan marah karena Jokowi tiba-tiba ‘kok gini doang’ itu mesti. Tapi jadi ngambek dan menyesal sudah pilih dia di pilpres lalu—atau mengatakan ‘kok nggak golput atau tolak pemilu aja’—itu namanya kanak-kanak yang nggak terima kalah main gundu. Pemilu lalu bukan soal pamer sikap politik, tapi upaya mencegah seorang kriminal duduk di istana. Pemilu lalu bukan soal memilih pemimpin yang merakyat, tapi soal memilih lawan mana yang lebih masuk akal untuk dihadapi. Dan akhirnya, pemilu lalu pun pun bukan soal memilih calon mana yang bertendensi sosialis (karena memang tidak ada)—sebaliknya, ini soal buying time, supaya kalaupun keadaan tetap begini-begini saja, gerakan tetap bisa tumbuh dan tak perlu mulai dari nol akibat dihantam fasis-militeris.

Jika sekarang si Joko semakin kacau, lebih baik tak usah ngedumel atau menyesal. Tidak satupun dari kita bisa membalik konstelasi politik secara radikal pada pilpres lalu. Tapi ketika keadaan telah berbalik menjadi normal, ketika politik kembali ke business as usual, opsi yang paling masuk akal sekarang lawan dan lawan lagi. Wong yang bisa mengubah nasib kita sendiri kok, bukan presiden. Prinsipnya: ‘Sama negara dan pemerintah itu dingin-dingin saja, yang mesti hangat itu dengan sesama rakyat.’

Bagi yang masih mau memaklumi sang presiden, ya silahkan saja uji kesabaran Anda: sampai titik apa dan berapa korban lagi untuk memahami si Joko punya langkah, sehingga kita mengerti jika dia memang tidak berani. Dia terlalu ‘rasional’, sementara kita butuh orang-orang yang ‘irasional’, cukup gila untuk menyabotase sistem yang sudah berjalan. Ukuran minimalnya adalah Gus Dur—siapa lagi yang bisa bikin tentara kelabakan lantaran dilucuti hak-hak politiknya kurang dari seratus hari?

Ketika dikudeta polisi pada 2004 lalu, Jean-Bertrand Aristide, presiden Haiti yang digulingkan itu sempat mengatakan: ‘Lebih baik saya salah tapi bersama rakyat, daripada benar tapi melawan rakyat.’ Seperti Haiti yang ditinggalkan Aristide, sepeninggal Gus Dur tak ada presiden Indonesia yang berani merecoki oligarki dan ‘salah bersama rakyat’. Punya prinsip pun tidak.

Perasaan kecewa dan marah seharusnya juga ditujukan ke parasit-parasit yang mengais peruntungan dan karier di ranah realpolitik dengan cara memainkan harapan dan kekecewaan rakyat—ingat, di kalangan aktivis, spesies ini pun berkembang biak. Mereka-mereka ini turut membuat politik Indonesia tidak pernah maju, bukan hanya presiden atau DPR saja.

Ulangi: bukan hanya presiden atau parlemen saja. Polisi bermasalah. Pengadilan bermasalah. KPK—yang kita bela—juga menyimpan masalah. Mau berharap pada gerakan massa pun, masalahnya tidak kurang banyaknya. Apalagi dengan kecenderungan laten menarik diri dari negara. Segelintir dari kita akan mencap problem-problem elit sebagai ‘khas politik borjuis’, tidak relevan untuk rakyat. Alasannya bisa dikemukakan dalam pelbagai rupa: KPK isu elit, pelaksanaan hukuman mati tak ada efeknya untuk perjuangan di akar rumput, pergantian polisi sama sekali tidak berhubungan dengan kenaikan upah buruh.

Mau intervensi atau tidak, itu soal pilihan dan sumberdaya. Yang penting, akui saja bahwa politik itu rumit, sehingga langkah-langkah yang bisa diambil tidak bisa sekadar melancarkan tuduhan ‘pengalihan isu’ atau ‘mutasi isu’ atau berteriak ‘sosialisme sekarang juga.’ Jika ‘masalah-masalah elit’ ini tidak diakui dan diamati, dianggap ilusi dan tidak relevan, mungkin selamanya kita tidak akan relevan mengemban tugas menggeser politik borjuis.

Toh ternyata, sebagian kawan-kawan di serikat buruh, kelas yang memiliki peran strategis untuk menumbangkan sistem ini, turut pula hadir membela KPK yang ‘dibareskrimkan’, 23 Januari lalu. Tanpa mesti kenal ‘aktivis-aktivis kelas menengah’ yang lebih dulu menyambangi KPK. Padahal, mungkin hanya sebagian kecil dari ‘aktivis kelas menengah’ itu yang membela tuntutan kenaikan upah, apalagi ikut demonstrasi buruh. Di panggung ‘mobil komando’ milik serikat buruh, mereka orasi bergantian. Bukankah demikian cara melatih kelas buruh memahami pentingnya perjuangan demokrasi, sehingga sangup berjuang paling depan untuk kepentingan seluruh rakyat tertindas?

Malam setelah konser salam dua jari, foto puluhan ribu orang yang menghadiri dan dukung Jokowi jadi headline; saat KPK diserang jenderal polisi yang tak berbudi dan tak berguna itu, foto puluhan orang yang menutup mulut dan datang ke kantor dan mendukung KPK jadi headline; saat orang-orang berdatangan mendukung 8 tahun Aksi Kamisan menuntut penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia, foto mereka pun jadi headline. Kemarin kita menyaksikan aksi mendukung KPK hari ini pun masuk headline.

Apa artinya?

Headline tentu bukan ukuran kemajuan politik, tapi ia menunjukkan seberapa jauh sebuah tindakan politik memperoleh ruang dalam kesadaran publik. Publik, rakyat, punya kekuatan. Kekuatan yang punya kuasa, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan. Seberapapun jumlahnya, sesempit apapun ruangnya, ia perlu ditunjukkan perannya, dipanggungkan pelan-pelan sampai akhirnya mengganti lakon yang tengah berlangsung dan menjadi sutradaranya.

Karena memang semakin sedikit yang ‘berani bersalah bersama rakyat.’***

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus