Ahmad Rizky Mardhatilah Umar: Tarbiyyah yang Dikembangkan PKS Sudah Mentok

Print Friendly, PDF & Email

MEMBICARAKAN Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tanpa menyebut keberadaan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), adalah abai sejarah. KAMMI, yang didirikan di Malang pada 29 Maret 1998 ini, merupakan jantungnya PKS. KAMMI adalah embrio PKS dan sekaligus wadah pencetak kader-kader PKS.

Dari hubungan seperti itu, tak terhindarkan anggapan bahwa garis politik dan ideologi PKS dengan sendirinya merupakan garis politiknya KAMMI. Bagaimana PKS memandang hubungan Islam dan Negara, terefleksi dalam pandangan KAMMI juga. Demikian pula, ketika KAMMI melakukan aksi-aksi politik yang konkret, hal itu dibaca sebagai bagian dari proyek politik PKS. Ketika KAMMI menolak kebijakan pemerintah yang memangkas subsidi BBM, maka hampir dipastikan itu merupakan turunan dari kebijakan PKS. Independensi gerakan adalah barang langka buat KAMMI.

Tetapi, pandangan umum yang sudah dianggap sebagai kebenaran ini, tidak sepenuhnya benar. Sebuah penelusuran yang lebih detil menunjukkan bahwa KAMMI bukanlah sebuah organisasi yang monolitik. Walaupun terbilang kecil, dalam tubuh KAMMI kini muncul sebuah gerakan pembaruan yang menyebut dirinya KAMMI Kultural, yang mencoba membawa pesan-pesan yang berbeda dengan anggapan umum selama ini terhadap KAMMI: tentang independensi KAMMI dari PKS, tentang kebebasan akademik, dan soal pluralisme dan toleransi. Untuk mengetahui perkembangan menarik ini, Windu W. Jusuf, Redaktur IndoPROGRESS, berbincang-bincang dengan Ahmad Rizky Mardhatilah Umar, aktivis KAMMI Kultural dan Tia Pamungkas, pengajar di jurusan Sosiologi Universitas Gadjah Mada dan peneliti gerakan Tarbiyyah. Berikut petikannya:

 

Windu: Keinginan saya untuk menggelar obrolan ini berawal dari pengamatan singkat tentang materi-materi tentang Islam di IndoPROGRESS. Tulisan-tulisan di IndoPROGRESS mengenai Islam umumnya menyentuh di topik, antara lain, Islam sebagai kekuatan emansipatoris, Islam Kiri, dan sejenisnya. Sementara sejumlah tulisan yang lebih spesifik tentang Islam Politik, atau Islamisme, cenderung menempatkan Islamisme, dalam konteks global, sebagai suatu fenomena reaktif atas kolonialisme, dan/atau kapitalisme. Dengan kata lain, Islamisme lebih banyak dipandang sebagai bagian dari problem itu sendiri, khususnya ketika ia sering dikaitkan dengan kasus-kasus kekerasan beragama. Dalam banyak hal, saya bisa sepakat. Namun beberapa waktu belakangan, pandangan saya sedikit berubah ketika membaca Jurnal KAMMI Kultural yang memuat diskusi-diskusi intens antara KAMMI—yang selama ini merupakan gerakan mahasiswa bercorak Islamis terdepan—dengan gagasan-gagasan kiri. Menurut saya, ini sesuatu yang baru karena KAMMI selama ini dikenal tumbuh di dalam ekosistem politik Islamis di Indonesia yang secara ideologis berseberangan dengan Kiri. Sebelumnya Bung Umar bisa cerita dulu bagaimana KAMMI Kultural berawal?

Umar: KAMMI Kultural berawal dari forum sederhana. Ada beberapa orang di Jakarta, Jogja, dan Malang punya ide tentang bagaimana caranya supaya KAMMI keluar dari kejumudan, cuma ikut-ikut PKS, dst. Jujur saja, salah satu titik kritik KAMMI Kultural adalah masalah PKS. Akhir tahun 2012, ramai perbincangan di grup Facebook pengurus KAMMI se-Indonesia. Waktu itu saya masih di BEM, belum di KAMMI. Salah seorang teman dari Jakarta, namanya Syamsuddin Kadir, bikin posting di Facebook yang kemudian menuai banyak komentar. Setelah itu teman-teman sepakat bikin forum, awalnya di Jogja. Tahun 2012 kami bikin sarasehan di Jogja dua hari satu malam diskusi ‘Untuk apa KAMMI dilahirkan.’ Topik yang paling panas adalah hubungan KAMMI-PKS. Forum ini kemudian menggagas kelanjutan dari diskusi itu. Jadilah KAMMI Kultural. Kami sepakat bikin blog dan konsentrasi menulis dan berwacana di situ.

Kami awalnya juga mendiskusikan mengapa KAMMI bisa jumud [sekadar ikut-ikutan]. Jawabannya: karena KAMMI sangat politis, yang sebenarnya juga dikendalikan oleh broker-broker PKS itu. Yang kedua, nggak ada yang mikir. Kami cuma disuruh ikut Liqo [pengajian], aksi, dll. Tradisi intelektualnya nggak tumbuh. Lambat laun, gagasan KAMMI kultural ini tidak hanya diserap di Jogja, tapi juga di kawan-kawan KAMMI di tempat-tempat lain. Ternyata kegelisahannya sama. Ketika saya ke Surabaya, teman-teman di sana sebetulnya lebih konservatif, lebih taat Murabbi [pendidik, mentor] dan Qiyadah [pemimpin]—tapi kegelisahannya sama. Akhirnya teman-teman di sana membuat kelompok diskusi serupa dan menyebar.

Tia: Saya dulu aktif di JS [Jamaah Shalahuddin, komunitas mahasiswa Muslim di UGM]. Tapi saya tidak menandatangani pendirian KAMMI. Waktu KAMMI berdiri saya bertengkar dengan beberapa orang. Wacana pendirian KAMMI sebetulnya sudah lama di JS. Ini versi saya tentunya. Saya lama di sana, sekitar 1994-97 dan akhirnya keluar. Saya kecewa karena KAMMI cenderung male-chauvinist. Selain itu, saya juga protes bahwa pembentukkan KAMMI ini mengarah ke partai politik (parpol).

Saya bilang ke teman-teman: kenapa kita nggak mendukung parpol teman-teman yang sudah ada saja. Kelihatan sekali Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) sangat membebani kawan-kawan dengan kepentingan politis. Waktu itu DDII masih mesra dengan PKS. Ahmad Sumargono sangat menginginkan ada parpol Islam baru yang bisa memayungi, seperti Masyumi. Tapi teman-teman tidak sepakat. PII [Pelajar Islam Indonesia] dsb mau mendukung jalannya Gus Dur. Waktu itu kita sudah tahu Soeharto akan jatuh. Saya ditanya ke teman-teman, JS meminta kami memberikan pernyataan sikap mendukung KAMMI. Saya tanya balik: mereka mau menjatuhkan Soeharto nggak? Ternyata mereka bilang tidak. Saya kecewa. Karena masalahnya, orang-orang di DDII waktu itu bikin semacam unofficial agreement dengan rezim, lewat Habibie. Ya sudah, saya keluar.

Jadi sejauh saya tahu, embrio PKS itu ya KAMMI. Makanya aktivitas KAMMI kultural ini, menurut saya, menarik untuk generasi saya. Generasi saya dibebani oleh patronase orang-orang tua. Saya mau bertanya ke Bung Umar, apa yang kemudian menjadi visi bersama KAMMI Kultural yang paling riil, kritik terhadap hegemoni PKS terhadap KAMMI?

Umar: Visi kami adalah independensi politik. Kami harus independen dari semua kekuatan politik. Dan artinya kami harus bisa mendefinisikan diri sendiri.

Tia: Bagaimana KAMMI Kultural bisa membangun pembeda yang tegas antara KAMMI [Kultural] dan PKS?

Umar: Di awal, gagasan independensi itu bertujuan mendekonstruksi relasi-relasi yang ada. Yang kami gagas kemudian: bagaimana supaya bisa ada wacana Tarbiyyah yang kemudian tidak hanya berbasis ‘politik-sentris’, tapi bisa mengakomodasi keragaman wacana yang lain. Makanya dulu kami sempat mewacanakan post-Tarbiyyah. Yang baru-baru ini bikin ribut adalah: KAMMI harus melupakan masa lalu. Melupakan Fahri Hamzah.

Windu: Ada apa dengan Fahri Hamzah?

Umar: Generasi Fahri Hamzah ini kan generasi yang sangat politis. Politis artinya, waktu itu gerakan mahasiswa dituntut untuk menjatuhkan rezim, turun ke jalan dengan jumlah massa yang besar, dan kita harus masuk ke kekuasaan. Kami tidak ingin KAMMI hanya mandeg sampai situ. Makanya ideologi KAMMI harus didefinisikan ulang. KAMMI memang embrio PKS. Itu fakta sejarah. Tapi kan dalam perkembangannya bukan cuma PKS yang ada di dalamnya. Misalnya, dulu ada wacana intelektual profetik. Di PKS tidak pernah ada itu. Dalam tradisi Ikhwan tidak dikenal tradisi intelektual profetik. Ternyata itu dari tulisan Kuntowijoyo. Gagasan tentang dakwah Tauhid-nya KAMMI itu.

 

pks1Foto diambil dari http://kammidjuandablog.files.wordpress.com

 

Windu: Kata ‘kultural’ itu mengacu kemana sih?

Umar: Mengacu pada kebalikan ‘struktur.’ struktur kami artikan sebagai struktur kepengurusan. mereka yang aktif dipengkaderan dan kepengurusan. Yang tidak di struktur, yang bandel kayak saya tidak dihargai. Itulah mengapa KAMMI kultral dibentuk sebagai wadah yang mengakomodasi teman-teman yang kritis. Artian struktur yang kedua, kira-kira bisa dianalogikan dengan, misalnya di PKI, politbiro. ‘Politbiro’ ini sebuah struktur yang mendefinisikan kebijakan-kebijakan. Kami berusaha mengritik itu pada awalnya, dengan menggunakan kata ‘kultural’, dimana siapapun bisa berkumpul dan berdiskusi. Malah kemudian muncul slogan: ‘bergerak tanpa nama, berjuang tanpa kasta.’

Tia: Kalian menganggap KAMMI kultural jadi penting karena sebagai counter-hegemony KAMMI yang orientasinya politik praktis. Tadi sempat terdengar bahwa secara ideologis, yang dibangun adalah wacana intelektual profetik. Maksudnya intelektual profetik itu yang seperti apa?

Umar: Di GBHO [Garis-Garis Besar Haluan Organisasi] KAMMI, kami mengenal paradigma gerakan yang terdiri dari: 1) dakwah dan tauhid, 2) intelektual profetik, 3) gerakan sosial independen, 4) politik ekstra-parlementer. Itu tercantum dalam konstitusi KAMMI, tapi sayangnya tidak pernah dilaksanakan. Di KAMMI ini politik sama dengan aksi turun ke jalan. Sementara yang dimaksud profetik berorientasi bukan hanya politik praktis tapi juga pembangunan pengetahuan. Ini yang berusaha kita bawa.

Tia: Kurikulum KAMMI Kultural seperti apa?

Windu: Apa nggak dituduh ‘ikhwan liberal’ atau korban ‘ghazwul fikr’ [perang pemikiran], Bung? (tertawa)

Umar: Stigmatisasi itu sudah pasti ada (tertawa). Kalau soal kurikulum, kami pernah bikin kurikulum seputar filosofi gerakan. Tujuannya memperkenalkan lagi ideologi KAMMI. Teman-teman KAMMI Kultural di Surabaya beda lagi, diskusinya lebih aktual lagi, misalnya tema-tema lokal tentang anggaran negara, dst. Beberapa teman di daerah itu aktif di BEM, bahkan beberapa lebih suka dengan KAMMI kultural ketimbang KAMMI karena bisa lebih bebas berpikir.

Tia: KAMMI kultural dipandang oleh KAMMI struktural seperti apa? Sempalan?

Umar: Setelah sarasehan di jogja tahun 2012, saya bikin tiga tulisan. Semua perdebatan saya rangkum. Hasilnya, orang KAMMI pusat bereaksi: ‘Ini gerakan mau mengkudeta kepengurusan KAMMI.’ Lho, kami cuma 30 orang, gimana mau kudeta? Kalau mau kudeta KAMMI Pusat, syaratnya harus bisa mengorganisir 50 persen suara daerah, yang hanya bisa dilakukan lewat modal politik. Bahkan Beberapa senior sempat bilang: ‘Ini KAMMI sudah kemasukan ide-ide komunis.’

Windu: Secara ideologis, kemudian apa bedanya KAMMI Kultural ini dengan, misalnya PMII [Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia] yang basisnya adalah NU dan sudah lebih dahulu dikenal dengan wacana advokasi sosialnya?

Umar: Beda akar tradisi saja. Basis wacana PMII berasal dari tradisi pemikiran Nadhliyin, terutama Gus Dur. Kami tradisinya dari Tarbiyyah, cuma kami berusaha menginterpretasikan Tarbiyyah secara berbeda. Aktivis KAMMI Kultural pun punya latar belakang pemikiran yang beragam. Misalnya, saya dulu bawa gagasan Muhammadiyyah. Ada juga yang dari NU tulen, bawa gagasan Nadhliyin di KAMMI Kultural, atau dari tradisi gerakan sosial. Kami mencoba menegaskan ke teman-teman bahwa KAMMI itu tidak monolitik, bacaannya bukan sekadar Hassan Al Banna dan kemudian turun sampai ke Anis Matta. Kami bisa kok membaca bacaan yang lain.

Windu: Gerakan Islam politik di Indonesia tidak pernah lepas dari peristiwa-peristiwa global. Kalau kita lihat sejarahnya, Revolusi di Iran pada akhir 1970-an ikut mempengaruhi kebangkitan Islam politik di Indonesia sepanjang dekade 80-an dan seterusnya. Tidak hanya pengaruh secara intelektual. Kalau kita bicara konflik pun, sentimen anti-Syiah di Indonesia belakangan juga dipengaruhi oleh perubahan politik di Timur Tengah. Lalu bagaimana KAMMI Kultural menempatkan diri di tengah peristiwa-peristiwa global ini? Apakah ada kaitannya dengan pecahnya Ikhwanul Muslimin ketika Revolusi di Mesir beberapa tahun silam?

Tia: Pertanyaan saya menyangkut rujukan ideologis. Bagaimana kalian berposisi dalam gerakan Tarbiyyah? Di Indonesia setidaknya ada tiga tendensi Tarbiyyah: 1) berbasis parpol, 2) yang kecewa dengan PKS dan akhirnya mengapropriasi budaya populer, 3) yang tidak terdefinisikan—saya menyebutnya ‘Tarbiyyah salad’. Letak KAMMI Kultural ada di mana?

Umar: Kami memang banyak mengambil inspirasi dari anak-anak muda Ikhwan di Mesir sekarang. Beberapa dari mereka dikeluarkan Ikhwan, bergabung ke kelompok-kelompok kiri dan liberal untuk mendorong Revolusi Mesir. Sedikit gagasan Tariq Ramadhan juga menarik kami karena meskipun dia cucu Al Banna, dia juga membawa gagasan yang kami sebut post-Islamisme. Islamisme ini tidak menginginkan negara Islam. Tetap Islam, tapi manifestasi praksisnya juga bisa berpadu dengan gagasan-gagasan emansipatoris lainnya, termasuk kiri. Kenapa gagasan dari kiri bisa menjadi inspirasi? Karena bisa menggerakkan basis massa rakyat. Ini sebetulnya juga ada di gerakan Islam di awal 1900-an dan sekarang hilang dari PKS.

Windu: Bung Umar melihat sekarang PKS mentoknya di mana? Apakah sama seperti yang terjadi pada KAMMI struktural?

Umar: Tarbiyyah yang dikembangkan PKS sudah mentok. Mentoknya karena sejak awal mereka harus berhadapan dengan struktur politik yang oligarkis. Apa-apa butuh duit. Jangankan PKS, gerakan mahasiswa di Jakarta kalau mau demo ya harus cari duit dulu. Kami nggak mau melakukan itu di Jogja. Nah, PKS nggak punya duit dan akhirnya mentok ke pihak yang bisa ngasih mereka duit banyak. Mengutip Vedi [Hadiz], PKS tidak punya basis borjuasi yang kuat, tidak seperti di Mesir atau Turki. Kedua, semua resource Tarbiyyah diserap oleh PKS. Misalnya di pemilu 2009, semua kader dimobilisir untuk kepentingan politik praktis. Potensi kader Tarbiyyah banyak tapi tidak dikembangkan. Di PKS sendiri sebenarnya banyak intelektual tapi kemudian tersingkir. Orang pintarnya banyak tapi tidak didayagunakan, malah disuruh jadi politisi.

Windu: Mungkin problemnya sama dengan gerakan kiri, khususnya yang terlihat di akhir 1990an dan awal 2000an. Ketika semua sumberdaya habis dimobilisasi untuk kebutuhan politik praktis, aktivitas intelektualnya pun sekarat. Apalagi kalau menjelang pemilu (tertawa).

Umar: Kira-kira begitu Bung (tertawa).

Tia: Saya membaca artikel Bung tentang Tariq Ramadhan. Dari gagasan Tariq Ramadhan, bisa nggak dielaborasi lagi mana dari gagasan Ramadhan yang paling kontekstual untuk wacana intelektual profetik yang menjadi visi kalian? Kalau di Eropa kan jelas tarikannya kemana. Untuk kasus Eropa, misalnya, Ramadhan mengapropriasi Talal Asad yang, kira-kira mengatakan, ‘jangan mengkategorisasikan Islam sebagai liyan’, tidak bisa Islam dibandingkan dengan peradaban demokrasi sekuler. Bagaimana dengan di Indonesia?

Umar: Ada beberapa hal. Saya berangkat dari buku Western Muslim-nya Tariq Ramadhan. Islam sebagai sebuah tradisi tidak hanya dibentuk oleh pemahaman yang doktriner, tapi juga oleh konteks lokal tertentu. Gagasan ini harusnya membuat KAMMI berpikir untuk menilik perkembangan tradisi-tradisi pemikrian Islam yang terbentuk sudah sejak lama. Kedua, saya tergerak oleh gagasan Ramadhan yang berasal dari disertasinya tentang Nietzsche. Dia menulis tentang bagaimana Islam seharusnya dipahami bukan dalam bentuknya yang kaku.

Dua pokok ini yang penting. Sebetulnya Tariq Ramadhan ini pernah didiskusikan oleh generasi KAMMI yang lebih senior. Dulu ada beberapa anak KAMMI Jogja, biasa disebut Jakal (‘Jaringan KAMMI Liberal’), meskipun nggak liberal-liberal amat (tertawa). Topik diskusinya adalah seputar Islam yang bisa terbuka dan berdamai dengan gagasan-gagasan di luarnya. Pemikiran-pemikiran Ramadhan ini kemudian bisa diadopsi oleh KAMMI Kultural. Berangkat dari Ramadhan, bagi KAMMI Kultural, gerakan Islam harusnya tidak membuat cap ‘muslim’ atau ‘kafir’, atau di Tarbiyyah, ‘kader baik’ dan ‘kader bandel’ Gerakan Islam harus mampu membuat semua merasa dihargai.

 

pks2Foto diambil dari http://kammikomsatugm.files.wordpress.com

 

Windu: Saya lihat banyak tulisan tentang pemikiran dan politik kiri di website KAMMI Kultural. Bagaimana KAMMI Kultural memposisikan diskusi-diskusi kiri ini? Awalnya pembacaan saya, KAMMI Kultural memang menyerap gagasan kiri dan bahkan mengarah ke sana, atau lewat diskusi-diskusi ini KAMMI Kultural ingin memprovokasi entah ke KAMMI struktural atau PKS. Bagaimana pendapat Bung Umar?

Umar: Awalnya gagasan Kiri itu kami hadirkan untuk mengajak teman-teman KAMMI di pusat, dan teman-teman yang cenderung konservatif untuk bergerak. Bergeraknya pun bukan sekadar aksi, tapi lebih genuine, misalnya mengadvokasi rakyat. Aspek provokasinya di sana. Kami juga sempat panjang lebar mendiskusikan posisi gerakan kiri ini secara historis dalam kaitannya dengan gerakan Islam; apa pengaruh gerakan Islam ke gerakan kiri dan juga sebaliknya.

Di tahun 1920-an, aktivis-aktivis PKI awal kan aktivis Sarekat Islam juga. Kami melihat gerakan Kiri bukan sebagai hantu yang harus diperangi, tapi sebagai penyemangat, sehingga Muslim yang hanya diam di rumah atau di Masjid bisa tumbuh kesadaran politiknya. Bagi kami inilah yang cocok sekarang. Islam dan Komunis seakan-akan sekarang vis-a-vis, tapi kan tidak berarti keduanya selalu berbeda. Semisal, ada kemiripan pemikiran antara Marx dan Ibnu Khaldun. Dalam pemikiran keduanya, sejarah selalu punya basis sosial dan berlangsung secara dialektis, dst. Tentu ada perbedaan, tapi ada juga yang bisa didamaikan. Dari sana saja, orang bisa sadar bahwa wacana gerakan Islam bukan hanya wacana Islam yang dibentuk oleh Orde Baru yang developmentalis, atau yang politis—politis dalam artian berebut kursi saja.

Tia: Kalau kita melihat akar sejarah gerakan Islam kiri, Islam dan kiri di Indonesia tumbuh secara organik dan awalnya tidak ada masalah satu sama lain. Masalah baru timbul ketika urusannya adalah mobilisasi resource dan strategi gerakan, misalnya dalam kasus perpecahan dalam Sarekat Islam. Perlu diakui Natsir, Masyumi, dan orang-orang Persis itu pun dulu melakukan advokasi. Hal yang sama juga dilakukan oleh NU, Muhammadiyyah dan beberapa gerakan Tarbiyyah. Nah, lalu dimana KAMMI Kultural berposisi dalam advokasi ini secara spesifik?

Umar: Saya akan komentar dulu soal Persis [Persatuan Islam]. Gerakan Islam di Indonesia selalu mengacu pada Persis. Kami punya sudut pandang yang berbeda. Kami condong ke Agus Salim. Ada anak KAMMI Kultural yang menulis buku tentang Agus Salim ini. Nah, Agus Salim, sebelum masuk Partai Sarekat Islam, dia memobilisir mahasiswa. Dalam bahasa teman saya yang menulis tentang Agus Salim, Sumpah Pemuda ini seperti mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa dari asrama-asrama daerah. Menariknya, Agus Salim bisa merangkul semua golongan itu dan menggagas nasionalisme. Itulah yang kemduian ia transformasikan salah satunya lewat Masyumi di tahun 1950-an dan kemudian sampai ke HMI. Kami melihat gagasan dari Agus Salim ke KAMMI, masih sangat bertalian. Artinya, gagasan tentang gerakan mahasiswa dan gerakan Islam mengandaikan proses yang sangat historis.

Nah, kaitannya dengan soal advokasi tadi, semua orang sebetulnya memiliki ide tentang advokasi. Muhammadiyah dengan basis filantropi, NU dengan basis pesantren, Tarbiyyah dengan basis partai politiknya. Niatnya sama. Yang perlu dilakukan adalah radikalisasi supaya jadi lebih emansipatoris, memberdayakan kaum yang lemah.

Tia: Apakah kalian secara spesifik membawa isu tertentu dalam advokasi?

Umar: Semisal, isu pelarangan diskusi, misalnya, diskusi buku Tan Malaka. Lekra saja tidak pernah bakar buku. Mosok kemudian ada orang melarang diskusi dengan mengatasnamakan agama.

Tia: Bagaimana dengan isu yang lebih liberal lagi, misalnya pelarangan diskusi Irshad Mandji?

Umar: Waktu itu KAMMI Kultural belum ada. Tapi kalau seandainya waktu itu kami sudah ada, ya kalau kami menolak gagasannya, tapi bukan ruang untuk mendiskusikan gagasan-gagasan tersebut. Wacana harusnya dilawan dengan wacana.

Windu: Bagaimana dengan isu lain, misalnya isu yang lebih berhubungan dengan kesejahteraan, perebutan sumberdaya, dst?

Umar: Nah, belakangan ini yang jadi concern KAMMI Kultural di Surabaya, yang mendiskusikan soal-soal lingkungan, bagaimana menghadapi korporasi dan pemerintah, dan bagaimana Islam bisa berperan. Nanti bisa dicek di website.

Tia: Gerakan Tarbiyyah rata-rata masih berbasis isu kesalehan. Sebagai dosen yang pernah mengawasi KKN (Kuliah Kerja Nyata), saya sering melihat anak-anak Tarbiyyah mencari ruang dimana mereka tidak harus berinteraksi dengan masyarakat yang plural, misalnya di tempat yang kejawennya kuat. Menarik ketika KAMMI Kultural bergerak di luar isu itu. Kalau ada advokasi, kalian belajarnya dari mana? Rujukannya kemana? Karena nggak ada di literatur-literatur yang tadi kita bahas. Yang kelihatan jelas malah di karya-karya Sayyid Qutb [salah satu ideolog Islamisme modern] lho.

Umar: Gagasan Qutb banyak kita pelajari. Tapi bukan Ma’alim fi al-Tariq [Karya Qutb yang pengaruhnya kira-kira bisa disejajarkan, dalam tradisi Kiri, dengan Manifesto Komunis]. Untuk Advokasi, kami banyak belajar dari kawan-kawan NGO. Tapi kami juga tidak sepakat dengan mereka dalam beberapa hal. Paling tidak belajar memetakan isu. Di Jawa Timur, kawan-kawan KAMMI Kultural belajar menghubungkan isu yang ada ke basis advokasi di pesantren, karena secara tradisi yang besar di sana adalah Nadhliyin.

Tia: Apakah itu secara konkret menjadi bagian dari ‘kurikulum pendidikan’ di KAMMI Kultural?

Umar: Belum. Tapi begini, respon dari KAMMI skruktural juga berusaha menarik-narik kami ke struktur. ‘Jangan terlalu banyak kritik lah, masuklah ke struktur’. Tapi begini persoalnnya, ketika masuk struktur, khususnya di Jakarta, kami akan bertarung melawan modal, kedua, gerakan tidak akan lebih kritis dengan masuk struktur. Masuk ke struktur, loyalitasnya akan ke duit.

Tapi beberapa teman KAMMI Kultural jadi tulang punggung di struktur kepengurusan daerah masing-masing. Beberapa teman bangun dinamika di daerah. Di Jogja, misalnya, Ketua KAMMI Bantul sekarang orang KAMMI Kultural yang memang pendiri awal, dan cara menganalisis permasalahan sosialnya juga dengan pendekatan Marxis.

Tia: Tapi bagaimana kalau PKS tambah gembos gara-gara gerakan kalian?

Umar: Itu bukan urusan kami. Itu Urusan PKS (tertawa). Tapi baru-baru ini ada kejadian yang berhubungan dengan pertanyaan itu. Seminggu yang lalu saya menulis tentang Fahri Hamzah dan lucunya, teman-teman di daerah menganggap tulisan ini menyuruh orang-orang KAMMI untuk secara harfiah melupakan Fahri Hamzah, nggak usah dianggap. Akhirnya loyalis-loyalis KAMMI malah menulis bantahan. Di Surabaya sempat satu forum kaderisasi mempertanyakan maksud tulisan ini. Fahri Hamzah di KAMMI memang sangat menggurita. Senior-senior merapat ke dia. Siapapun yang beda pandangan dilempar ke luar KAMMI. Itu yang mau kita lawan.

Tia: Saya masih kesulitan dengan model Tarbiyyah ‘salad’ seperti KAMMI Kultural ini. Karena ada banyak banget macamnya. Kalau KAMMI Kultural ini lebih jelas karena secara organisasional masih berada di KAMMI. Tapi orang-orang Tarbiyyah berlatar belakang profesional yang gelisah dan sudah menolak PKS, mereka nggak punya wadah. Mereka bersimbiosis dalam masyarakat dan gerakannya lebih plural.

Umar: Ada banyak sebenarnya, ada teman saya di Jakarta mengatakan hal serupa tentang kalangan profesional Tarbiyyah. Kegelisahannya sama. Kalau kami mau melawan, kan melawan Qiyadah dan perlawanan itu sulit dimobilisasi.

Tia: Artinya kan ruang lingkup KAMMI Kultural kelihatan sangat terbatas, hanya pada kalangan mahasiswa. Tapi bukan untuk orang-orang Tarbiyyah yang galau dan seumuran saya, yang sudah tidak mau taat PKS tapi juga tidak menemukan wadah yang tepat dan akhirnya bersliweran kemana-mana. Terutama di Jakarta. Frame-nya mungkin sama, intelektual profetik. Tapi saya juga nggak percaya sama konsep intelektual profetis selama sistem kita masih neoliberal.

Windu: Saya akhirnya melihat gerakan KAMMI kultural seperti gerakan pembaruan intelektual di dalam Tarbiyyah. Masuknya sangat tepat, di KAMMI yang bisa dibilang ‘jantungnya PKS’, atau dulu embrio PKS. KAMMI Kultural di sini mungkin punya potensi besar untuk mengubah arah politik Islamis di Indonesia. Selama ini politik Islamis basis isunya sangat kultural: the fear of others, ketakutan akan liberalisme, sekularisme, kiri, dan apapun yang dianggap ‘bukan Islam’. Dan itu yang praktis dilakukan oleh PKS, memobilisir masyarakat berdasarkan ketakutan, dengan embel-embel melindungi ‘masyarakat dari kerusakan moral’. Cara KAMMI kultural memandang masyarakat juga berbeda, masyarakat tidak dimobilisir, tapi harus bergerak sendiri.

Tia: Poin itu menarik juga. Meskipun ini baru awal bagi KAMMI Kultural tapi setidaknya bisa menggeser perspektif generasi muda kelas menengah muslim yang sekadar mencari kesalehan lantas menjadi nyaman. Pertanyaan berikutnya, bagaimana tantangan dalam internal KAMMI Kultural sendiri?

Umar: Kami tidak punya basis massa yang kuat. Bukan apa-apa, di awal persoalannya adalah resistensi dalam KAMMI. Tapi belakangan ada teman-teman pengurus yang mulai membaca tulisan-tulisan KAMMI Kultural. Di masing-masing daerah pun belum terlalu kuat. Di sisi lain, kami juga tidak mau jadi faksi, meskipun ada beberapa teman-teman KAMMI Kultural yang melakukan itu. Bagi kami, KAMMI bukan sesuatu yang harus direbut, dalam artian struktur organisasinya harus direbut.

Windu: Tapi dari luar KAMMI Kultural kelihatan sebagai faksi lho. Dari cerita Bung tadi, orang-orang PKS juga sepertinya menganggap KAMMI Kultural adalah faksi tersendiri.

Umar: Iya, itu tidak bisa dihindari. Tapi kami tidak memaksudkan KAMMI Kultural sebagai faksi yang merebut kekuasaan, melainkan faksi yang menjadikan gagasan sebagai modal. Yang kedua, kami menempatkan KAMMI kultural sebagai kanal, sebagai sarana pertemuan gagasan saja. Kepentingannya jangka panjang, bukan jangka pendek seperti merebut kekuasaan. Sifatnya tidak ‘revolusioner’, tapi reformis.***

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus