Benang Merah ‘Jagal’

Print Friendly, PDF & Email

I

AGUSTUS lalu, Jagal, film tentang pengakuan para pelaku genosida ’65 itu, diputar di Toronto. Pada bulan yang sama, Komnas HAM mengeluarkan laporan. Isinya penting: pembantaian ’65 adalah pelanggaran HAM berat. Setelahnya, kita menyaksikan reaksi pihak-pihak yang dulu terlibat, yang rata-rata mengulang lagu lama: ‘kita mesti membunuh jika tak mau dibunuh.’

Di jaman kita, peristiwa ’65 menjadi soal lupa dan ingat, siapa korban dan siapa pelaku. Bagi orang-orang yang tumbuh bersama film Pengkhianatan G-30S/PKI, si korban adalah 7 perwira militer yang badannya dibikin boyak oleh durjana-durjana komunis. Bagi Orde Baru tidak ada ‘peristiwa ‘65’ alih-alih ‘G30S/PKI,’ yang setelahnya terjadi ‘penumpasan heroik’ dan ‘kemarahan rakyat.’ Bertahun-tahun kemudian, kita pun tahu cerita yang lain.

Saya ingat sebuah dialog di bagian-bagian awal film Pengkhianatan G-30S?PKI: ‘Lalu saya harus jual diri dengan masuk Sobsi, ikut-ikutan ber-Nasakom, biar naik pangkat, naik golongan?’ seloroh seorang kakek; ia tak mau ‘ikut-ikutan PKI.’ Setelahnya dia bilang ‘Bung Karno sedang dihabisi’ dan bahwa situasi menjurus ‘perang saudara.’ Di film itu, Bung Karno digambarkan sakit. Angkatan ke-V tengah bersiap. Semua yang tak mau menjilat komunis dibersihkan.

Film ini memang punya kekuatan yang luar biasa. Setelah menonton Pengkhianatan G30S/PKI, orang tak perlu tahu apa itu ’65 dari teks. Pengkhianatan G30S/PKI sudah menjelma sejarah itu sendiri.  Di sana, orang-orang PKI dikisahkan bak anggota sekte gelap, rapat sampai pagi, menghisap tembakau tiada henti. Iringan musik latarnya standar film horor. Bagian-bagian yang menggambarkan para perwira yang dibunuh dan diseret ke Lubang Buaya, sebaliknya, tak pernah muram. Tak ada rapat hingga larut malam. Tujuh laki-laki ini, bapak dan paman yang baik, dengan sanak-famili  yang serba normal hingga diberondong peluru dan diculik pada pagi 1 Oktober. Setelahnya kita ingat salah satu adegan ikonik: putri Panjaitan, tahu bapaknya tumpas, spontan berlari ke garasi, mengusapkan darah sang bapak ke wajahnya. Di sebuah rumah lain, pasukan yang sama mengincar  Nasution, yang keburu melompat  ke pekarangan tetangga. Seorang ibu (dimainkan Ade Irawan) yang menimang anaknya yang berlumuran darah menyambut mereka. ‘Bapak tidak ada. Kalian hanya membunuh anak saya,’ tukasnya. Anak itu Ade Irma Suryani, yang di adegan pembuka digambarkan ceria bermain di taman kanak-kanak. Usianya baru 5 tahun.

Di babak terakhir, ‘Penumpasan G30S/PKI,’ para pemberontak digulung dan Lubang Buaya digali. Rekaman suara Suharto mengiringi sekuens penggalian itu, juga Nasution,  manakala para perwira dikebumikan. Setelahnya kosong. Yang kita tahu dari teks resmi rezim: ‘rakyat marah karena perwira-perwira mereka dibunuh,’ ‘rakyat beringas lantaran PKI menginjak-injak Alquran,’ ‘rakyat membalas karena para lurah dipacul kepalanya dalam aksi-aksi sepihak.’

Ada banyak versi tentang jumlah objek penderita ‘kemarahan rakyat’ itu. Variasinya fantastis: antara 500 ribu hingga 3 juta. Angka yang terakhir dikeluarkan militer, konon untuk menakut-nakuti bahwa jumlah PKI—baca: jumlah yang siap melakoni kejadian macam G30S di kota-kota dan kampung-kampung lainnya—banyak sekali.

Tapi apa yang dikisahkan rezim seputar G30S sendiri selalu berubah—meski tak terlalu substansial. Sesudah beberapa keterangan resmi dikeluarkan selama tahun 1970-an, juga film Pengkhianatan pada tahun 1984, dan diulang-ulang lagi dalam sederet biografi pesanan Suharto, rezim baru menerbitkan ‘Buku Putih Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia’ pada tahun 1994, nyaris 30 tahun pasca-‘65. Sebagai ‘pemenang ‘65,’ rupanya Orde Baru tak sepenuhnya percaya diri.

Di tahun-tahun awal saya berkuliah, kampus masih ramai dengan, sebut saja, film-film ‘anti-Pengkhianatan G30S/PKI.’ Menggali kesaksian para survivor, film-film tersebut ingin menunjukkan bahwa selama ini kita mengingat korban yang keliru. Film-film ini memperkenalkan perbendaharaan karakter baru dalam dokumenter Indonesia: keluarga korban pembantaian, alumni tapol Buru, para eksil bekas mahasiswa yang dulu dikirim ke di Moskwa, Beijing dan Pyongyang,  seniman Lekra, Gerwani,   pendukung Sukarno, dan orang-orang, yang entah bagaimana, disangkut-pautkan dengan PKI dan G30S. Cerita-ceritanya dramatis, seringkali meratap.

TAoK-621080_234354800021019_1310380758_o

Ironisnya,  Pengkhianatan G30S/PKI yang telah jadi naskah resmi sejarah itu pun dibangun di atas cerita yang juga dramatis tentang  korban—meski pihak korban yang dipilih keliru dan detil-detil kejadiannya serba berkabut, tentunya.  Setelah laporan majalah Tempo edisi Oktober lalu,  kita tahu reaksi sejumlah kalangan. Jika dulu ‘membunuh komunis adalah tindakan heroik,’ setelah Tempo, reaksi yang mengemuka adalah: ‘Kamilah korban yang sesungguhnya. Ulama-ulama kami dibunuh di Kanigoro tahun 1948,’ ‘Jangan lupakan kekejaman komunis di Tiongkok dan Kamboja.’ Hingga para pelajar yang tawuran dan ke sekolah membawa clurit dikait-kaitkan dengan ‘ritual-ritual gelap komunis.[i]’ Saya teringat buku pujangga kanon Orde Baru, Taufik Ismail, yang terbit di awal tahun 2005. Judulnya dahsyat:  Katastrofi Mendunia: Marxisma, Leninisma, Stalinisma, Maoisma, Narkoba. (Teman saya pernah berkelakar: ‘kenapa homoseksual nggak [A1] dimasukin aja sekalian?’)

Ada perbedaan antara ‘korban’ dan ‘narasi korban.’ Dua-duanya tidak identik. Siapapun bisa berpura-pura meratap. Sekarang, dengan kemunculan reaksi-reaksi pasca-Tempo seperti itu, nampaknya semua berebut jadi ‘korban,’ semuanya mengandalkan ingatan. Dalam relativisasi sejarah ini, bahkan jargon ‘Menolak Lupa’ punya makna yang ambigu, dan kata-kata Kundera yang paling sering dikutip bisa diplesetkan menjadi ‘perjuangan melawan Komunis adalah perjuangan ingatan melawan lupa’—toh novel darimana kutipan itu diambil, Book of Laughter and Forgetting, dibuka dengan adegan dihilangkannya seorang anggota partai komunis Ceko dari foto-foto resmi negara.

Sejarah karya Orde Baru tentunya juga bukan sejarah tulen, alih-alih ingatan yang dipilih.

II

Istilah ‘PKI,’ ‘kiri,’ atau ‘komunis,’ tidak sekadar merujuk pada figur korban yang posisinya bisa diklaim begitu saja oleh para pemenang ’65 dan para pembantai, yang kini mengaku-ngaku sebagai ‘korban.’ Ada struktur sosio-ekonomi yang memberikan substansi dan bobot bagi istilah tersebut.

Mungkin ada baiknya melihat Jagal dari susunan gambarnya terlebih dulu dan sejenak menunda perihal-perihal yang lebih besar seperti impunitas.  Untuk 2,5 jam saja.

TAoK-280015_234354900021009_1279957256_o

Shot pertama Jagal: penari-penari keluar dari mulut ikan besar. Cut. Anwar Congo (pelaku pembantaian)  dan Herman Koto [A2] (kader Pemuda Pancasila) di hadapan air terjun dan diiringi instruksi pengarah gaya. Cut. Jalanan kumuh jorok dan judul film. Cut. Mall dan deskripsi sejarah singkat tentang 65, menjelaskan bagaimana para preman dimobilisasi (dan kini berkuasa) untuk menghabisi petani tanpa tanah, etnis Tionghoa, dan intelektual. Cut. Rehearsal pengambilan gambar di sebuah kampung untuk rekonstruksi pembantaian. Cut.  Congo menunjukkan cara membunuh korban. Cut. Dansa-dansi Congo. Cut. Congo disambut gubernur Sumatra Utara di kantornya. Cut.  Malam di lapo tuak, suasana guyub. Cut. Congo tentang ketidaksukaannya pada PKI karena memboikot film Hollywood, sumber penghasilannya. Cut. Congo di kantor Ibrahim Sinik, bos media. Cut. Ibrahim Sinik menunjuk foto-fotonya bersama para pejabat. Cut. Apel Pemuda Pancasila. Cut. Ketua Pemuda Pancasila bermain golf. Cut. Congo bermain bowling.

Premis sebuah film biasanya terletak di beberapa menit awal. Hanya dalam 22 menit pertama, gambaran yang langsung terlintas adalah reuni para eksekutor. Kita menyaksikan power and glory. Preman-preman itu bukan semata pelaku dalam artian abstrak sekaligus banal seperti  bayangan Congo ketika membunuh korbannya. Dalam Jagal, kita melihat anggota-anggota kelas yang berkuasa diajak menziarahi asal-usul kekayaannya melalui reka ulang pembunuhan yang panjang dan traumatik bagi mereka sendiri.

III

Medan, 1965

Cerita Congo tentang film Hollywood itu pun tidak datang dari ruang kosong atau fanatismenya sebagai cinephile. Di era itu, tepatnya di tahun 1964, pemerintah memboikot film-film Hollywood. AMPAI, biro penyalur film-film Amerika, didepak dan tak pernah kembali lagi—kecuali lewat segelintir cukong di tahun 1980-an yang kini berkembang menjadi Group XXI. Tuntutan ini datang dari PAPFIAS (Panitia Pengganyangan Film-Film Imperialis Amerika), yang terdiri atas Lekra, SOBSI, Sarbufis (Serikat Buruh Film dan Senidrama), LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), Gerwani, PKI, dan beberapa organisasi lainnya. Yang kita kenang sekarang hanyalah bahwa boikot ini senada dengan kebijakan mengharamkan musik ‘ngak-ngik-ngok’ dan ‘rokenrol-rokenrolan,’ yang menurut Sukarno kebarat-baratan dan tidak nasionalis. Dalam catatan-catatan sejarah sinema Indonesia, yang ditulis pasca-1965, periode ini dikenal sebagai ‘jaman gelap perfilman nasional.’

TAoK-210826_234354676687698_1353254596_o

Namun, kendati dijejali retorika anti-Barat, PAPFIAS bukan FPI atau ormas-ormas sejenis yang mau mengganyang film-film yang mereka kecam ‘liberal,’ ‘menggelar aurat,’ ‘Zionis’ atau menyimpan simbol-simbol satanis ‘Freemason.’ Aksi boikot itu terjadi karena 70 persen layar bioskop Indonesia diisi film Hollywood. Para pemboikot juga menuntut proteksi industri film nasional. Bulan April 1964, beberapa bulan sebelum PAPFIAS mulai berkampanye, Festival Film Asia-Afrika digelar. Mayoritas utusan mancanegara sepakat jika film-film Amerika harus dibatasi. Mereka juga berencana membarter film dari masing-masing negara anggota—yang di kemudian hari oleh para ‘Pemenang ‘65’ dikecam sebagai akal-akalan PKI untuk membawa film dari negeri-negeri komunis. Hingga bulan Agustus di tahun yang sama, aksi PAPFIAS meledak di sejumlah kota besar: Jakarta, Makassar, Medan, dan Surabaya.  Hanya segelintir saja produsen film nasional yang tidak berada di belakang PAPFIAS.

Medan punya cerita yang menarik tentang para pemboikot. Sarbufis adalah serikat buruh yang anggotanya paling kecil di antara serikat-serikat lain yang berafiliasi dengan SOBSI. Di Medan sendiri, konon serikat ini tidak besar. Dalam sebuah wawancara pribadi, sutradara Jagal menuturkan jika tak banyak pekerja di sektor bioskop yang bergabung dengan Sarbufis, lantaran diancam preman, termasuk Congo di Medan Cinema—‘Anwar Congo menghabisi mereka.’ Tak ada catatan berapa banyak jumlah pekerja film di sektor distribusi atau produksi yang bergabung dengan Sarbufis Medan.

Namun, Sarbufis cabang Medan kuat di seni pertunjukkan. Sejumlah sutradara film, Bachtiar Siagian,  yang film-filmnya tak bisa lagi kita temukan, misalnya, mengawali karirnya di dunia teater. Bersama Sarbufis  di tahun 1950-an, ia pentas keliling hingga ke basis-basis pemberontak PRRI. Aktivitas Sarbufis yang paling meriah ada di daerah-daerah perkebunan milik Inggris dan Belgia, yang berlokasi di sekeliling Medan. Di sana, mereka menggelar panggung mingguan, antara lain bersama Lekra, LKN, PKI, dan Sarbupri (Sarekat Buruh Perkebunan Republik Indonesia). Ekspresinya kaya. Tema pertunjukan dan gayanya tak melulu kekiri-kirian, tapi selalu modern dan anti-ningrat.

Ann Laura Stoler mencatat dalam Capitalism and Confrontation in Sumatra’s Plantation Belt, 1870-1979 (1995): hingga tahun ’65 ekskalasi di daerah-daerah perkebunan ini meningkat. Para buruh menuntut agar perkebunan Inggris dan Belgia dinasionalisasi. Tuntutan itu dikabulkan, namun, sayangnya, lekas jatuh ke tangan militer. Pihak yang terakhir ini bersekutu dengan Pemuda Pancasila, menekan buruh agar tak masuk ke Sarbupri. Alih-alih, mereka harus masuk SOKSI, serikat pekerja buatan militer itu, atau bungkam.

Kita tahu bagaimana akhirnya: sebagian rekonstruksi adegan pembantaian di film Jagal digelar di perkebunan-perkebunan tersebut. Catatan Stoler di beberapa halaman lain mengejutkan: sejumlah buruh Sarbupri  sengaja dibiarkan hidup karena minimnya jumlah tenaga penggarap perkebunan waktu itu.

TAoK-278399_234354633354369_1167747658_o

IV

Medan, 2003

Proyek Jagal bermula dari sebuah film tentang gerakan buruh perkebunan di sekitar Medan: Globalization Tapes. Metode produksi film ini mirip Jagal: ada ruang ekspresi yang dibuka seluas-luasnya untuk subjek dokumenter. Para buruh saling mewawancarai dan menuturkan sendiri kisahnya  lewat   voice-over yang liris sepanjang film. Ada pula role-playing yang asyik. Jika dalam Jagal para pelaku diminta memerankan korban, di film ini buruh berpura-pura memainkan peran agen IMF dan World Bank yang membujuk penduduk kampung agar mau menerima pinjaman usaha.

Persis yang ditulis Stoler, sejumlah besar buruh ini transmigran Jawa. Sebagian adalah  survivor peristiwa ’65 yang anak-cucunya pun bekerja di kebun yang sama. Perkebunan itu milik Socfindo (dulu bernama Socfin), yang sudah ada di sana semenjak 1909, sempat dinasionalisasi pemerintah tahun 1965, dan kemudian dikembalikan lagi ke pengusaha Belgia tahun 1968, dua tahun setelah genosida.

Dalam satu bagian, para buruh membahas  peran lembaga-lembaga keuangan internasional di Indonesia semenjak jaman  baheula. Dalam obrolan itu, ada garis lurus yang mereka tarik dari pemusnahan massal dan dihancurkannya PKI tahun 1960-an, masuknya lembaga-lembaga tersebut, hingga nasib mereka sekarang. Salah seorang dari mereka angkat bicara: ‘tapi kita belum bisa memastikan itu karena belum ada saksi mata yang berani mengatakan seperti itu. Belum ada orang PKI yang berani mengatakan seperti apa gerakan mereka dulu.’

Kita tidak hanya bicara tentang ingatan kekerasan massal di sini. Yang implisit dalam Jagal lantas dieksplisitkan  dalam Globalization Tapes. Yang satu: ingatan-pelaku/korban. Yang lainnya: ingatan-ekonomi/politik. Ingatan, barang yang kini nampak mudah diobral itu, tidak bisa direlativisasi dalam Globalization Tapes. Tak usah buru-buru kembali ke tahun 1960-an: konteks seperti itu pun seringkali dilepaskan dari obrolan-obrolan tentang kekerasan sektarian yang marak beberapa tahun belakangan. Orang bicara trauma, pelupaan, dan sisanya etika.

Sebelum meninggal dua tahun silam, Daniel Bensaïd menulis: ‘Dulu sejarah menyensor memori; kini, memori menyensor sejarah.’***

TAoK-464800_234354476687718_608187068_o


Windu W. Jusuf, Redaktur Cinema Poetica dan Mahasiswa Center for Religious and Cross-Cultural Studies, Yogyakarta.

[i] http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/10/04/20985/celurit-lambang-komunis-digunakan-saat-tawuran-dari-mana-didapat/


 [A1]Rupanya, kata “nggak” sudah muncul di KBBI

 [A2]Herman Koto bukan pelaku pembantaian. Dia sok sangar doang.

foto-foto: https://www.facebook.com/the.act.of.killing

×

IndoPROGRESS adalah media murni non-profit. Demi menjaga independensi dan prinsip-prinsip jurnalistik yang benar, kami tidak menerima iklan dalam bentuk apapun untuk operasional sehari-hari. Selama ini kami bekerja berdasarkan sumbangan sukarela pembaca. Pada saat bersamaan, semakin banyak orang yang membaca IndoPROGRESS dari hari ke hari. Untuk tetap bisa memberikan bacaan bermutu, meningkatkan layanan, dan akses gratis pembaca, kami perlu bantuan Anda.

Jika Anda merasa situs ini bermanfaat, silakan menyumbang melalui PayPal: redaksi.indoprogress@gmail.com; atau melalui rekening BNI 0291791065. Terima kasih.

Kirim Donasi

comments powered by Disqus