Airlangga Pribadi, Mahasiswa Program Doktoral Ekonomi Politik di Asia Research Centre (ARC) Murdoch University, Australia

SETELAH dua belas tahun jatuhnya rezim Soeharto, muncul sebuah keyakinan yang mengental menjadi iman baru di kalangan intelektual, teknokrat, politisi, dan pengambil kebijakan di Indonesia bahwa desain institusi politik demokrasi liberal dan agenda good governance akan melapangkan jalan bagi penciptaan masyarakat terbuka berbasis pasar. Sistem ini diyakini bisa mendisiplinkan aparatus pemerintahan, menghabisi korupsi, dan memberi ruang setara bagi setiap orang untuk masuk dan menikmati berkah dari pasar bebas. Dalam perayaan besar perkawinan demokrasi liberal dan sistem pasar bebas ini, maka partisipasi tiap-tiap kekuatan sosial guna melancarkan jalan bagi desain neoliberal akan mengekuivalenkan kesederajatan tiap-tiap orang di negeri ini sebagai warga yang setara dalam politik sekaligus warga dari sistem pasar yang inklusif (market citizenship). Lanjutkan membaca →

Anto Sangaji, kandidat doktor di York University, Kanada

SERANGAN berdarah dan mematikan terhadap petani dan nelayan atas nama ekspansi kapital kembali terjadi. Lebih sebulan lalu, senin (22/8), protes nelayan karena operasi pengeboran minyak lepas pantai Tiaka  di Kecamatan  Momosalato, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah, berakhir tragis. Dua pendemo tewas ditembak aparat keamanan dan lainnya luka-luka. Setelah insiden penembakan, aparat keamanan segera mengamankan lapangan minyak itu. Dua kapal perang, KRI Hiu dan KRI Teluk Ende, dikirim untuk melindungi ladang minyak Tiaka.[1] Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah juga mengerahkan 1 SSK (satuan setingkat kompi) Brimob dengan tujuan yang sama.[2] Lanjutkan membaca →

Kasus Sumatera Utara

George Junus Aditjondro

 

Dampak negatif ekspansi perkebunan kelapa sawit:

Dampak negatif ekspansi perkebunan kelapa sawit di Nusantara, meliputi sedikitnya lima bidang, yaitu (a) penyerobotan tanah penduduk; (b) tergusurnya plasma nuftah dan budaya-budaya lokal; (c) persaingan dengan sumber-sumber pangan lokal; (d) pengurasan air tanah; (e) pemanasan global karena pelepasan gas-gas rumah kaca; khususnya gas karbon mono-oksida; (e) eksploitasi buruh, khususnya buruh perempuan.

(A). Penyerobotan Tanah Penduduk Setempat:

Seperti terjadi pada kasus PT Nauli Sawit, pengadaan tanah untuk korporasi perkebunan kelapa sawit sering kali dimulai dengan penyerobotan tanah rakyat. Jumlah “ganti rugi” bagi pemilik tanah sebelumnya sangat merugikan rakyat setempat, sehingga meninggalkan kebencian rakyat setempat terhadap pemilik-pemilik baru yang jauh lebih kuat.

Kebencian rakyat setempat dapat disembunyikan selama masa kediktatoran Soeharto, namun siap meledak setelah kejatuhan sang diktator. Setahun sesudah lengsernya sang diktator, masyarakat di seputar perkebunan PT Socfindo Seunagan di Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya (dahulu bagian dari Kab. Aceh Barat) berdemo di depan rumah Administrator perkebunan di sebelah barat bandara Tjut Nyak Dhien, kemudian membakar rumah itu. Beberapa rumah Asisten di dekatnya ikut terbakar. Letupan kemarahan itu mencerminkan kebencian rakyat sepuluh desa yang bermukim di lahan hak guna usaha (HGU) perkebunan bermodal Belgia itu. Tampaknya mereka tidak lupa bagaimana perluasan perkebunan itu di tahun 1960-an melibatkan kekerasan polisi dan militer. Lanjutkan membaca →

Kasus Sumatera Utara

George Junus Aditjondro

Pengantar

SUMATERA UTARA (Sumut), memang tepat menjadi tuan rumah konferensi alternatif peringatan seabad introduksi kelapa sawit (Elaeis Guineensis) dari Ghana, Afrika Barat. Di tempat inilah, berkat rintisan Adrien Hallet dari Belgia dan K. Schadt dari Jerman, untuk pertama kalinya kelapa sawit diproduksi secara komersial Pada tahun 1911, di Tanah Itam Ulu dan Pulu Raja di Sumut dan di Sungai Liput, Aceh Timur. Sebelumnya, jenis palma ini diintroduksi sebagai tanaman hias di Kebun Raya Bogor, tahun 1848 (Bangun 2010: 104-5; Ghani 2011). Lanjutkan membaca →