Sumber ilustrasi: Bilven Sandalista
SELAMAT HARI GURU. Selamat kepada kalian para buruh pabrik kapitalisme kognitif.
Ah, maaf. Bahasa saya terlampau rumit? Anda kurang paham? Bukankah saya menulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana jika saya mulai dengan hipotesis sederhana.
Guru adalah agen sosial yang merefleksikan pandangan ekonomi politik sebuah rezim.
Bagaimana menjelaskan soal pandangan di atas? Saya mengajak anda semua untuk menengok sebuah perbandingan sederhana.
Tersebutlah sebuah program maha mulia bernama Indonesia Mengajar. Dimulai tahun 2009, dengan harapan menjadi sebuah gerakan ikhtiar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Program ini mengirimkan para sarjana yang baru lulus kuliah untuk mengajar selama setahun penuh di kampung-kampung terdalam, terluar, terisolasi dan ter-ter yang lain. Sebutannya Pengajar Muda. Diharapkan selama berada di lokasi penempatan, anak-anak muda terpilih ini akan belajar bagaimana hidup tanpa listrik, tanpa sinyal telpon, tanpa sumber air bersih dan fasilitas sanitasi yang memadai, dan lain sejenisnya. Hidup seperti proletar yang adalah mayoritas wajah penduduk negeri ini.
Selama bertugas, para Pengajar Muda diharapkan melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala terkait dengan tugas mereka di daerah penempatan. Tiap Pengajar Muda diharapkan dapat belajar soal daerah tempat penugasan mereka. Agar mereka harus mampu menjadi jembatan penghubung antara para pemangku kepentingan dengan masyarakat. Kreativitas juga penting. Agar makin banyak kegiatan ekstra pasca hari yang membosankan di ruang kelas. Tumpukan mata pelajaran yang belum tentu berguna secara praktis mesti diselingi dengan hiburan. Anak-anak muda terpilih ini juga diharuskan bisa bersosialisasi. Merakyat terma paling pas untuk ini.
Apa tujuan semua itu? Agar setiap Pengajar Muda siap menjadi pemimpin di masa depan. Lalu bagaimana nasib pendidikan anak-anak? Ah, itu bukan soal. Sebab, sejak awal Indonesia Mengajar adalah sejenis ajang bunuh diri kelas. Inisiasi sebelum seorang anak muda kemudian menggabungkan dirinya dalam barisan kelompok precariat atau buruh kerah putih yang berisik dan sok tau.
Bukankah Indonesia Mengajar sama dengan apa yang dikerjakan oleh Muhammadiyah atau PKI dalam bidang pendidikan? Iyah. Secara formasi mirip. Secara esensi, astaganaga bedanya. Bungkus bisa sama, Nona. Tapi isi tuanggala. Kan orang tua dulu bilang. Jang Nona nilai perahu dari cat. Tapi berapa banyak muatan ikan.
Mari ambil contoh PKI, karena jarang ada yang membicarakan prestasi mereka di soal pendidikan.
Tahun 1957, republik ini masih porak poranda. PKI meluncurkan kampanye Pemberantasan Buta Huruf untuk kader-kadernya dan publik luas. Program ini menyerukan pembentukan kelompok dengan pimpinan yang bertindak sebagai guru dan menyediakan pendidikan politik bersamaan dengan pendidikan baca tulis. Melampaui tingkat yang belum sempurna ini sebagaimana ditunjukkan jurnal-jurnal nasionalis mula-mula, adalah mempublikasikan daftar kata baru. Tujuannya agar melalui kata baru tersebut para pembelajar dapat memiliki imajinasi politik bagaimana dunia modern beroperasi. Setelahnya mereka kemudian mampu menghubungkan berbagai hal yang tampak terpisah dan memahaminya sebagai sebuah kenyataan utuh. Mulai belajar berpikir holistik.
Tapi PKI sadar betul ideologi semata tidak akan mengajarkan rakyat bagaimana caranya agar terorganisir. Ideologi tidak cukup untuk dapat meyakinkan seseorang untuk mempelajari sesuatu secara langsung tentang bagaimana memandang masalah yang terjadi dan merumuskan solusi. Itu sebabnya pendidikan tidak boleh hanya bertumpu pada teori, namun harus memberikan kegunaan praktis bagi mereka yang belajar.
Ini alasan mengapa PKI memberikan perhatian besar kepada pengetahuan-pengetahuan seperti manajemen anggaran, cara menjalankan rapat, bagaimana menerbitkan publikasi, bertani kolektif atau menjahit pakaian dan memasak. Pengetahuan jenis ini tidak hanya berguna secara langsung untuk membuat organisasi lebih efektif; namun juga membuat para anggota memahami bahwa mereka mendapatkan manfaat langsung melalui pendidikan. Suatu pengetahuan yang membawa perubahan bagi seseorang secara kualitas dan dapat berguna secara sosial.
Model seperti ini musnah sejak militer berkuasa di tahun 1965.
Kita justru dijerumuskan pada model-model penguasaan yang bersifat eksklusif. Para pembelajar dibelah menjadi atom-atom. Diajarkan menjadi individualis yang harus menjadi serigala bagi sesamanya terlebih dahulu sebelum menguasai sebuah pengetahuan. Teori dan praktek diceraikan. Ilmu pengetahuan lalu didivisikan dan dimitoskan sebagai sesuatu yang tidak terhubung antara satu dengan yang lain.
SMA berbeda dengan SMK. Ilmu pasti lebih tinggi derajatnya dari ilmu sosial. Menjadi dokter tidak perlu belajar filsafat sosial. Belajar sejarah tidak usah peduli dengan biologi. Perempuan tidak cocok masuk STM. Laki-laki yang belajar menyulam dan menjahit itu tidak macho dan menyalahi kodrat. Cewek boleh manja, cowok tidak boleh menangis.
Dan semuanya diajarkan dalam ruang persegi yang dindingnya dicat persis rumah sakit jiwa.
Anak nelayan jangan sekedar bermimpi mau jadi nelayan. Anak petani harus jadi insinyur, pilot atau presiden. Kalau ayah tukang ojek, anak harus jadi pengusaha rental motor. Jangan ikuti jejak orang tua yang berburu hari ini, makan hari ini, besok nanti cari lagi. Mulailah menabung. Makan empat sehat lima sempurna. Jaga asupan kalori. Jangan lupa minum susu biar perkembangan otak tidak terganggu.
Karena setiap anak punya kesempatan yang sama.
Hah? Serius? Kamu yakin dengan mantra macam itu? Di tengah ketimpangan sosial yang telanjang terlihat dan pertempuran pasar yang tidak seimbang, lalu dengan polosnya mempercayai semua orang mendapatkan kesempatan yang setara dan adil? Situ waras? Atau lagi demam dan belum minum obat?
Faktanya, banyak hal buruk terjadi di sekitar kita bukan karena banyak orang baik berdiam diri seperti kata pendiri Indonesia Mengajar. Sebaliknya, karena banyak orang baik yang apolitis. Orang-orang yang menolak untuk mengakui bahwa sengkarut persoalan di negeri ini adalah karena politik yang dicemari elit-elit korup, kolutif dan nepotis. Orang-orang yang hanya bisa berseru GOLPUT namun enggan mengorganisir diri ke dalam kelompok-kelompok swakelola. Meludahi praktek kotor oligarki namun terus menerus mempromosikan semangat anti-politik.
Negeri ini tidak sedang kekurangan orang baik. Kita kekurangan orang baik yang politis dan berorganisasi.
Itu mengapa, sejak Indonesia Mengajar diluncurkan, saya termasuk yang meradang. Pendidikan kita yang porak poranda sejak dari cara berpikir kini diludahi oleh aksi-aksi mesianik anak-anak urban-minded yang dibayar dari kantong korporasi macam MEDCO, Chevron atau Orica Mining. Pendidikan dengan semangat Jakarta-isme yang diberi bungkus Indonesia. Ini namanya sudah jatuh, tertimpa tangga, dikencingi anjing pula. Gila kalau kau tak marah.
Program sejenis Indonesia Mengajar bagi saya sejak awal adalah upaya menambal kapal yang mau tenggelam karena dikemudikan oleh orang tolol. Ini persis menjala angin. Melakukan hal ini berulang-ulang dengan tujuan mengharapkan hasil yang berbeda adalah kenaifan level surga.
Pendidikan kita adalah soal sentralisme, militerisme dan feodalisme. Kita menjadikan—atau membiarkan—Jakarta sebagai episentrum peradaban. Kita merelakan sejak awal, anak-anak diajarkan kedisiplinan dengan cambuk, ancaman dan teror agar menjadi homogen. Kita berpura-pura buta pada kenyataan bahwa menjadi guru hari ini adalah soal kenaikan pangkat, opsi pekerjaan dengan gaji tetap setiap bulan dan absolutisme bahwa pengajar selalu benar dan anak-anak tidak lebih dari sekumpulan babi yang siap dijagal. Kita memalingkan diri dari realita bahwa kekurangan guru dan buruknya fasilitas pendidikan di berbagai sudut negeri karena memang para pemegang kekuasaan adalah bajingan tengik yang cuma mau untung sendiri.
Sebagai anak pulau dari kampung nelayan yang sering dicap pemalas—karena kami tidur di pagi hingga sore setelah lelah berburu ikan ketika matahari sudah pindah ke belahan bumi lain—saya merasa kedatangan para modernis Indonesia Mengajar tak ubahnya kedatangan para zending dari Eropa yang mula-mula membawa Kristen. Mengajarkan leluhur kami membaca Alkitab, membenci hutan dan laut, menuduh pengetahuan medis kami sebagai perbuatan Beelzebul, menuduh tabib-tabib kami sebagai pemanggil setan, dan menyuruh kami memunggungi sejarah dan budaya ratusan tahun yang menjadi asal-usul kami.
Semuanya hanya agar kami layak dianggap Indonesia.
Di Papua, kondisi seperti yang pernah suku saya alami juga sedang berlangsung. Hanya saja, dalam skala yang lebih masif, intimidatif dan destruktif.
Anak-anak Papua diajarkan menjadi Melayu dan dipaksa melupakan identitas mereka sebagai Melanesia. Dipaksa memamah nasi agar hutan sagu dapat ditebang untuk perkebunan sawit, bubur kertas, industri kayu olahan dan padi. Anak-anak Papua direpresi mentalnya agar terus membenci warna kulitnya yang hitam mengkilap, rambutnya yang keriting dan bahasa ibu-nya. Mereka diharuskan belajar berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara di Jakarta sendiri, hanya segelintir manusia yang benar-benar bisa berbicara dan menulis dalam bahasa Indonesia, dan kebanyakan mereka adalah ekspatriat yang belajar di Depok atau Jogja.
Papua melalui pendidikan Indonesia diajarkan bagaimana cara menjadi warga kelas dua di republik milik tentara ini. Di Papua, para guru membawa misi moral dan politik: menjadikan Papua layak menjadi bagian NKRI.
Berlebihan? Pantas saja kau alergi mendengar Papua mau merdeka.***
