Kegagalan Konsolidasi Politik Kiri

BEBERAPA opini terakhir di harian IndoPROGRESS memperlihatkan tumbuhnya hasrat politik baru untuk membentuk partai politik progresif berbasis kelas pekerja, kaum miskin kota, petani, dan kekuatan-kekuatan sosial yang menjadi korban dari dominasi rezim neoliberalisme dan kuasa ekonomi-politik oligarki. Seruan untuk mulai membangun partai politik sebagai organ politik kekuatan kaum marjinal di tengah pembajakan arena politik demokrasi oleh kuasa oligarki ini memang patut untuk diapresiasi dan disambut.

Mengingat berkali-kali fakta politik memperlihatkan bahwa strategi untuk membangun aliansi dengan partai politik besar ataupun elite politik yang kita harapkan dapat memfasilitasi atau setidaknya menampung agenda-agenda politik progresif, pada akhirnya kandas di tengah jalan, dan mereka yang masih berharap dengan jalan tersebut kerap terjatuh dalam delusi politik. Bagi kaum aktivis pro-demokrasi yang berinisiatif masuk dalam partai politik yang mapan dan bercita-cita untuk mengusung agenda politik progresif dengan strategi kerjasama partai politik dan gerakan sosial; proposal politik seperti ini kerapkali berujung pada kenyataan politik yang absurd. Adaptasi para aktivis dalam kondisi ekonomi-politik oligarkis membuat mereka terserap hanya menjadi manekin pemanis etalase partai politik, pembenar langkah-langkah pembajakan sumber daya publik dan kebijakan-kebijakan neoliberal elite atau menjadi bagian dari aliansi kekuatan sosial yang melakukan praktik politik korupsi.

Namun demikian, di tengah antusiasme untuk membangun partai politik baru sebagai kanal aspirasi agenda politik progresif dan kepentingan kelas pekerja, kaum miskin dan susah, yang kerapkali menjadi korban aliansi bisnis politik predator, ada baiknya kita tidak terjebak pada optimisme yang berlebihan sehingga melupakan untuk menginterogasi persoalan-persoalan sosial dan ekonomi-politik apakah yang dapat menghambat eksperimentasi politik untuk melampaui belenggu kuasa oligarki.

Salah satu persoalan fundamental dari kekuatan politik kiri-progresif di Indonesia pasca-otoritarianisme adalah kekuatan sosial kiri berserak dan gagal mengonsolidasikan diri untuk melakukan intervensi pada ruang politik demokrasi. Kegagalan konsolidasi kekuatan progresif yang berserak itu bukan disebabkan oleh kebuntuan komunikasi di antara sesama aktivis dan gerakan sosial. Ada pandangan yang beranggapan bahwa kegagalan konsolidasi politik kaum kiri progresif tersebut terjadi karena kerapkali sesama kekuatan politik kiri bersengketa terkait dengan isu-isu politik dan strategi politik di lapangan. Yang diabaikan oleh argumentasi politik seperti ini adalah bahwa dalam sejarah politik kiri, perdebatan dalam tradisi politik adalah sebuah hal yang lazim, dan dari persengketaan politik yang berlangsung di antara kekuatan sosial, maka argumentasi yang relevan dengan kebutuhan politik gerakan maupun kondisi material yang eksis dapat ditampilkan sebagai sebuah praksis politik. Saya pikir munculnya gagasan tentang pentingnya mengusung partai politik alternatif di luar partai-partai politik oligarkis pun lahir dari proses perdebatan dan persengketaan panjang dalam praktik politik kalangan gerakan kiri Indonesia.

Pandangan yang berbeda melihat bahwa kegagalan konsolidasi politik gerakan kiri progresif di Indonesia muncul dari kebuntuan inisiatif-inisiatif politik untuk melampaui stagnasi politik yang saat ini muncul. Argumen yang melihat persoalan sebatas pada lemahnya inisiatif-inisiatif politik untuk mendorong perubahan ini juga memiliki kelemahan tersendiri. Argumen seperti ini mengandaikan bahwa sebuah perubahan sosial-politik akan lahir dengan terobosan gagasan dan melupakan bahwa inisiatif tidak akan berbuah pada perubahan politik ketika tidak ditopang oleh kekuatan basis sosial yang menjadi kaki-kaki pengerak perubahan sosial. Bukankah tindakan untuk mengawinkan ide-ide progresif masuk ke dalam partai-politik maupun elit politik populis sendiri adalah sebuah inisiatif politik? Dan bukankah inisiatif politik seperti itu tidak mampu mengubah corak kekuasaan partai politik oligarkis atau mendorong elit politik popular untuk mengusung agenda politik progresif?

Hal itu membuktikan bahwa letak persoalan utama kegagalan konsolidasi politik dari gerakan kiri di Indonesia bukanlah pada problem komunikasi maupun pada lemahnya inisiatif politik, namun harus digali akar penyebabnya pada problem relasi pertarungan sosial, hierarki kekuasaan, maupun corak dan karakter dari basis-basis sosial yang kita harapkan menjadi pendorong sebuah perubahan sosial.

Dari sudut pandang relasi kuasa, pertarungan sosial di ruang-ruang politik maupun masyarakat sipil di Indonesia, kita dapat mengelaborasi problem kegagalan konsolidasi politik gerakan kiri-progresif. Saya pikir elaborasi atas persoalan tersebut juga akan memberikan sumbangan dalam diskusi tentang relevansi pembentukan partai politik alternatif sebagai jalan baru praksis politik progresif di Indonesia.

Dari sudut pandang relasi kekuasaan Indonesia pasca-otoritarianisme, kegagalan konsolidasi politik gerakan kiri di Indonesia terjadi karena arena masyarakat sipil telah menjadi arena bagi perpanjangan kekuasaan kekuatan sosial oligarkis. Arsitektur politik era Orde Baru berupa massa mengambang dan penghancuran basis sosial kiri, menjadi sebuah warisan hutang yang sampai sekarang belum mampu ditebus oleh kita semua. Institusi-institusi publik seperti universitas, media massa, masjid, gereja dan tempat ibadah, lembaga-lembaga riset bahkan kelompok-kelompok ormas dan NGO, tidak lagi menjadi lahan persemaian bagi benih-benih radikalisasi perlawanan terhadap elite oligarkis. Tulisan ini tidak melihat masyarakat sipil dalam pengertian liberal sebagai ruang otonom yang terpisah dari negara sekaligus sebagai institusi yang mampu menginisasi kritik dan kontrol terhadap institusi negara. Namun tulisan ini berangkat dari perspektif Gramscian yang melihat masyarakat sipil sebagai arena penggelaran dari pertarungan antara kelas-kelas sosial untuk membangun persetujuan hegemonik atas kekuatan sosial dominan yang berkuasa maupun (apabila prakondisinya tercipta) sebagai sarana perlawanan terhadapnya.

Dalam perspektif Gramscian itu, kita menyaksikan did alam institusi universitas, misalnya, kalangan akademisi lebih berperan sebagai legitimator, organizer, dan bidak-bidak dari kepentingan politik oligarki dalam banyak kasus, baik dalam momen politik elektoral, berbagai kasus yang menciderai hak-hak dan kepentingan warga seperti kasus lapindo, penggusuran warga Kota, reklamasi maupun kasus-kasus publik lainnya. Mahasiswa yang selama ini secara ilusif dianggap sebagai organ perubahan juga tidak lebih menjadi kaki tangan melalui organisasi ekstra-kampus bagi kepentingan politik para alumni senior mereka yang menjadi elit politik. Sementara itu lapisan kekuatan buruh dan kaum miskin, meskipun dalam beberapa hal berhasil memajukan agenda-agenda sektoral mereka, namun dalam proses pertarungan politik berpotensi juga terkooptasi oleh kepentingan kekuatan politik oligarki.

Dalam kondisi demikian, semakin vulgar dan nyatanya penghancuran ruang hidup masyarakat miskin melalui fenomena land grabbing, akuisisi lahan oleh kepentingan korporasi-bisnis dan pengusiran dan penggusuran atas kaum miskin kota memang memberikan landasan yang kokoh bagi perlawanan terhadap kekuatan oligarkis. Namun demikian, sepertinya terlalu terburu-buru untuk melihat hal itu dalam kacamata optimistik sebagai ruang kesempatan bagi bangkitnya gerakan politik kiri-progresif. Mengingat operasi hegemonik melalui aparatus-aparatus oligarki di dunia pendidikan, media-massa, tokoh masyarakat, bahkan di antara kekuatan sosial yang terepresi itu sendiri bekerja untuk memberikan pembenaran terhadap tindakan-tindakan kekuatan oligarkis tersebut. Kasus antusiasme pembelaan kalangan aktivis-aktivis pro-demokrasi atas penggusuran dan kebijakan anti-partisipasi di Jakarta pada masa kepemimpinan Gubernur Ahok sekarang adalah sebuah contoh nyata tentang fakta di atas.

Pada akhirnya tulisan ini tidak bermaksud untuk menolak atau menggembosi tesis politik pendirian partai politik alternatif sebagai kanal politik gerakan kiri. Namun dengan niatan untuk mendukungnya, artikel ini berusaha menampilkan persoalan-persoalan riil yang akan dihadapi dalam proses kelahiran jabang bayi partai politik kiri di Indonesia. Bukankah kemajuan gerakan secara dialektik tumbuh dari satu eksperimentasi meskipun kemudian gagal, dan muncul dengan eksperimentasi politik yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan kesalahan masa lalu dan tantangan yang akan dihadapi?***

 

Penulis adalah dosen di Departemen Politik FISIP Universitas Airlangga. PhD Ekonomi-Politik Murdoch University, Australia


comments powered by Disqus