Apapun Masalahnya, Marunda Solusinya!

Ilustrasi diambil dari justseeds.org

HANYA dalam hitungan jam deretan bangunan milik warga di Rawajati rontok dihajar alat berat. Sebelumnya ricuh. Polisi Pamong Praja turun dengan kostum tempur: helm, pelindung tubuh, perisai dan pentungan. Siapa bisa lawan?

Dikabarkan juga oleh media bahwa pemukiman yang berada di samping rel itu akan dibangun taman dan areal hijau lainnya. Beberapa kali negosiasi melahirkan usulan relokasi. Sebelumnya ada kemungkinan warga akan dipindahkan ke pemukiman yang lebih dekat, Jatinegara misalnya. ‘Akan dicarikan solusinya’ adalah jargon pemerintah yang kerap diulang ad nauseam. Hingga akhirnya tercapailah Solusi Final yang ditentukan sepihak: penggusuran.  

Ketika ditanya pendapatnya mengenai penggusuran itu, Gubernur Jakarta Ahok mengeluarkan pernyataan: ‘Saya tes aja walikota. Masak semuanya mesti saya? … Saya harus lihat walikota bisa nggak kerjanya satu-satu.’

Kata kunci: kecepatan dan efektivitas. Kalau perlu potong musyawarah. Kalau perlu pakai senjata.

Jadi penggusuran ratusan rumah warga adalah murni ‘tes walikota’, apakah dia bisa ‘cepat’ dan ‘efektif’ melenyapkan apapun yang tak berkenan di mata pejabat, apapun yang layak disebut sumber kemacetan, dan apapun yang dianggap sumber penyakit masyarakat oleh kelas menengah kota yang terobsesi dengan ‘keajaiban Singapur.’ Yang dites walikota, yang jadi kelinci percobaan ‘orang kampung.’ Laboratoriumnya: tanah sengketa.

Tapi begitulah nasib orang pinggiran di Jakarta. Menjadi ‘warga kampung’ di Jakarta hari ini artinya dirundung kegelisahan dari satu perundingan ke perundingan lain menyangkut tempat tinggal, dari kerepotan berurusan dengan penghidupan subsisten hingga kerepotan berurusan dengan aparat. Dan itu semua dirasakan dalam kebisingan jargon-jargon baru negara yang ingin efektif, bersih dan melayani tanpa mereka harus tahu efektif, bersih untuk apa dan melayani siapa.

Tapi dari satu penggusuran ke penggusuran lain, kecepatan dan efektivitas penghancuran Rawajati  bukan hal baru.

Saya teringat apa yang ditulis sejarawan Susan Abeyasekere pada 1987.  Perencanaan tata ruang kota Jakarta, tulisnya, ‘mengatur wilayah-wilayah yang tidak boleh dibangun atau yang harus dibersihkan demi tujuan-tujuan pembangunan khusus seperti kompleks industri.’ Perumahan di area-area tersebut rawan digusur ketika lahan dibutuhkan untuk pembangunan dan sialnya, rincian perencanaan tersebut tidak pernah diumumkan kepada khalayak. Dia juga menambahkan: ‘Dari waktu ke waktu, Gubernur memerintahkan orang di wilayah-wilayah tertentu untuk minggat dengan paksaan’ dan ‘pembersihan lahan berlangsung  seperti operasi militer.’

Tapi apa jadinya jika hari ini situasinya kelihatan berbeda, ketika ratusan cetak biru Jakarta sudah diumumkan ke publik, namun yang pada akhirnya berhak memotong kabel biru-atau-merah untuk membuldozer adalah aparat negara dan kapital—yang bahkan mengangkangi keputusan pencabutan SK reklamasi oleh pengadilan setempat?

Lalu kemana para pengungsi ini pergi?

Tuan dan Nyonya kelas menengah Jakarta boleh saja berteriak ‘Save Aleppo!’ di media sosial seraya meratapi pengungsi Suriah sampai-sampai lupa bahwa di tanahnya sendiri tengah berlangsung perang kelas permanen dengan jumlah pengungsi dalam kota yang ditampung di Marunda. Di Suriah, orang kehilangan rumah dan pekerjaan begitu pemerintahan asing yang gandrung regime change di sebrang lautan dan milisi sipil bersenjata masuk ke dalam arena konflik nasional dengan alasan demokratisasi. Di Jakarta, drama  orang-orang melarat di atas tanah yang telah menafkahi mereka bertahun-tahun tiba-tiba menemukan babak barunya dalam pakta kesepakatan sepihak antara aparat negara bersenjata dan taipan properti—dengan alasan ‘membangun kota yang beradab.’

Menjadi ‘orang kampung’ Jakarta—sebuah stigma yang disebarkan ‘orang gedongan’—juga berarti mendapat stempel persona non grata.  Undesirables. Orang-orang Yang Tak Diinginkan. Dulu kaum pengungsi permanen yang tidak diinginkan ini disapu bersih bak kecoak di balik tikar. Jika bersuara, tinggal bungkam saja. Kini kedengarannya lebih manusiawi: dideportasi dari ‘pemukiman sengketa’ ke ‘pemukiman pengungsi.’ Lalu suara-suara itu lantas ditimbun oleh komentar para buzzer bayaran dan jurnalis tuna gagasan. Habis perkara? Belum.

Dalam imajinasi Jakarta yang serba bersih, nir-sampah, nir-macet, dan nir-kriminal itu, orang kampung di sela-sela gedung, yang sudah tinggal bertahun-tahun dan menyangga kehidupan kaum gedongan, otomatis tidak pernah masuk hitungan sebagai warga Jakarta beserta segala haknya. Rehabilitasi lahan hijau adalah omong kosong manakala sang Gubernur hanya galak pada ‘pemukim liar’ di area yang seharusnya hijau, tapi gemetar di hadapan Setan-Setan Kota yang membabat lahan hijau puluhan kali lipat banyaknya dengan lisensi resmi.

Lalu Marunda. Fasilitas di lingkungan baru ini kabarnya lebih layak ketimbang rusun-rusun lain di Jakarta. Konon lebih manusiawi, lebih beradab. Saya hanya bisa bertanya-tanya: jika mengasingkan orang dari akses penghidupan sehari-hari, dari sarana produksi yang sudah melekat nyaris sepanjang hayat di kaki lima, dari kandang bebek samping rumah, dari pekerjaan yang berhak mereka pilih—atau tidak bisa mereka pilih—dianggap beradab dan manusiawi, maka saya sungguh-sungguh tak tahu lagi apa arti dari dua kata itu.

Dan Marunda nampaknya menjadi mantra baru para pejabat Jakarta yang spontan terucap tiap kali kritik-kritik  atas pengusiran paksa menderas, seperti ‘Kanal Banjir Timur’ yang fasih dilafalkan pejabat-pejabat Jakarta terdahulu tiap kali didesak untuk merespon banjir.

Tapi mungkin saya keliru. Jika omong kosong ‘Bersih, Cepat, Efektif’ kian diterima sebagai Panglima kehidupan bersama di kota, membicarakan apa yang manusiawi dan yang tidak setelah Marunda adalah kesia-siaan, adalah barbarisme.***


comments powered by Disqus