Orde Baru dan Pembentukan Keluarga

* Holy Rafika D adalah peneliti di Remotivi, Jakarta.

** Artikel ini adalah materi diskusi Simposium Orde Baru ok.video panel “Televisi Orde Baru dan Keluarga Indonesianya” yang dihelat 15 Juni lalu.

 

Pendahuluan

KELUARGA, berasal dari kata Sanskerta ‘kula’ dan ‘warga’. Kula berarti ‘keluarga’, keturunan, asal-usul (kawanan, pasukan, orang banyak, jumlah, suku atau keluarga) (Zoetmulder, Robson, Darusuprapta, & Suprayitno, 2004: 530). Warga berarti kategori, kelompok, kelas khusus (bagian terpisah, kelas, kelompok, rombongan, keluarga) (ibid: 1393). Istilah kulawarga barangkali adalah penanda yang menunjuk identitas seseorang sebagai bagian dari kelompok khusus. Kata kula, dalam bahasa Sansekerta, dapat merekat pada istilah lain, misalnya wangsa. Kulawangsa merujuk pada keturunan bangsawan sebab wangsa – yang merupakan akar dari kata bangsa, merujuk pada bangsawan/ningrat (ibid: 531).

Ada dua hal yang penting bagi saya mengenai pengertian keluarga di atas. Pertama, kata keluarga semenjak dari akarnya digunakan untuk menata masyarakat. Oleh karena itu, keluarga tidaklah netral tetapi terikat dengan model kekuasaan. Kedua, meski merujuk pada order, istilah tersebut hanya berurusan dengan hierarki dan bukan merujuk batas, dalam hal ini jumlah yang pasti. Zoetmulder sendiri, penafsir istilah tersebut, mengira bahwa apa yang dimaksud keluarga dalam Sanskerta adalah juga termasuk pembantu.

Orde Baru adalah sebuah fase sejarah penting ketika pengaturan masyarakat Indonesia menjadi lain, terutama di bawah panji pembangunan atau developmentalisme. Pertanyaannya kemudian bagaimana keluarga di tangan Orde Baru? Lalu bagaimana peran televisi, dalam hal ini TVRI, sebagai televisi nasional?

Paling tidak, ada dua topik yang sangat berbeda tapi penting menyoal “keluarga” pada masa Orde Baru (Orba). Pertama adalah program keluarga berencana. Dalam hal ini, kita berhadapan dengan penciptaan imaji tentang keluarga sejahtera versi Orba melalui penanaman keyakinan tentang kuantitas anak. Kedua adalah istilah ‘kekeluargaan’ yang merupakan cara pandang dalam perilaku di antara sesama anggota komunitas warga Orba di mana semua konflik dapat diselesaikan dengan menganggap semua orang sebagai “saudara”. Namun terlebih dahulu saya ingin membahas bagaimana Kartu Keluarga menjadi salah satu cara keluarga secara formal berelasi dengan negara, yang hanya terjadi pada zaman Orba.

Kartu keluarga, tahap awal penyatuan keluarga dengan rezim Orba

Apakah usaha mewujudkan tatamasjarakat orde baru sudah berhasil? Djawabnya belum. Kalau belum, tidaklah logis apabila strategi daripada tatakehidupan politik kita tetaplah strategi orde baru versus orde lama? Djawabnja ja. Djawaban jang jelas itu…sebabnja ialah karena kita melihat gedjala bahwa dalam praktek kehidupan politik, makin hari strategi orde baru versus orde lama ini tampak semakin dikaburkan…Semakin santer misalnja dikemukakan adanja masalah Islam dan Pantjasila, masalah ABRI dan Non ABRI. Kalau permasalahan seperti itu diterus2kan maka jang kita dapat ialah perpetjahan dikalangan kita. Kalau ini terdjadi, jang senang adalah pki malam dan orla. (“Strategi Dasar Orde Baru”, Kompas, Jumat, 14 April 1967)

 Teks di atas adalah tajuk rencana Kompas yang menyuratkan bagaimana Orba membangun posisi. Kompas mungkin bukan Orde Baru, akan tetapi teks di atas cukup menyiratkan bagaimana sikap dan pemahaman Orba diserap dan diyakini oleh warganya.

Zaman itu lebih membutuhkan oposisi biner “Orde Baru versus Orde Lama” ketimbang oposisi yang lain; Islam versus Pancasila atau militer versus sipil. Dengan kata lain, dalam strategi dasar Orba, tidak penting seseorang beridentitas militer atau sipil, Islamis atau nasionalis, asalkan ia warga Orde Baru dan bukan Orde Lama. Siapa Orde Lama? Orde yang digantikan oleh Orde Baru, yang dalam perluasan artinya mengandung nama Partai Komunis Indonesia (PKI), partai yang dituding Orba mencoba melakukan kudeta pada 1965.

Ekslusi terhadap PKI, sebagai penegasan strategi dasar Orba, dikatakan seringkali berkaitan dengan keluarga. Kali ini saya ingin bercerita tentang Kartu Keluarga (KK), di mana di dalamnya ada usaha identifikasi seorang kepala keluarga dan anggota-anggotanya oleh negara. Kartu ini merepresentasikan strategi dasar Orba yang memusuhi PKI, membuat negara kita menjadi perlu untuk repot mengurusi nama-nama anggota keluarga hingga sekarang.

Pada 1966, Jakarta sebagai ibukota Indonesia adalah tempat tersibuk. Ia adalah jantung Indonesia sehingga keamanan atasnya adalah jaminan bagi langgengnya kekuasaan. Pada 1 Maret 1966, pemerintah DKI Jakarta mengumumkan rencana soal pergantian KTP lama menjadi baru. Perkara biaya dan prosedur akan diumumkan kemudian.[1] Pada 26 Maret 1966, rencana tersebut mendapat tanggapan :

Isteri D.N Aidit ketika ditangkap di Djakarta ternjata memiliki kartu penduduk palsu. Palsu dalam arti, bahwa namanja (Sumirah) palsu, pekerdjaannya (pedagang) palsu. Tapi selebihnya kartu penduduk itu benar dalam arti dikeluarkan oleh Lurah Pemerintah Daerah Chusus Ibukota Djakarta….

Sebelumnja orang2 atau tokoh2 PKI Gestapu seperti Njono dan Sudisma djuga memiliki kartu penduduk palsu ketika ditangkap. Maka timbul pertanjaan, buat apa sebetulnja kartu penduduk itu?

Isteri DN Aidit itu ditemukan oleh jang berwadjib bukanlah karena kartu penduduk palsu itu, tapi berkat methode ampuh dan dikenal setjara universil dalam hal pemburuan pendjahat, jakni methode halus jang mempergunakan orang2 “dalam” dalam hal ini oknum2 Pemuda Rakjat katanja, jang tidak tahan udji, jang lemah.

Hanja dengan methode halus atau “refined method” inilah jang berwadjib pada umumnya dapat membekuk pendjahat2 kriminil dan politis dan bukan dengan metodhe kasar seperti pemeriksaan kartu penduduk sadja.

Djuga tidak dengan pemeriksaan pasport pun —tjontoh jang paling terang ialah orang asing Tan Tek Hwat jang baru2 ini dapat keluar negeri dengan pasport Indonesia.

Kalau begitu buat apa kartu penduduk, kalau fungsi keamanan tidak dapat dipenuhinya? Untuk menahan arus masuknja orang dari luar Djakarta ke ibukota? untuk menahan urbanisasi? nonsens.

“Kartu penduduk sebagai tanda legitimasi baru ada artinja, kalau kita sudah mempunjai Tjatatan Sipil jang bersifat umum dan nasional sehingga setiap orang memiliki Surat Lahir jang dikeluarkan oleh Kantor Tjatatan Sipil dan kalau setiap orang memiliki nama keluarga.” (Rubrik Kompasiana, Kompas, 26 Maret 1966)

Adalah menarik ketika pada masa awal Orba pembuatan KTP dihubungkan juga dengan kasus PKI. KTP tidak lagi dapat menjamin keamanan, sebab beberapa tokoh PKI – musuh dalam strategi dasar Orba, dapat memalsukannya. Teks Kompas di atas pada akhirnya mengusulkan “surat lahir” dan “nama keluarga” untuk menjamin legitimasi KTP.[2] Keluarga muncul sebagai topik perbincangan ini. Bagaimana jawaban Gubernur Ali Sadikin kala itu?

Gubernur/KDH Djakarta Raya Mayjen KKO Ali Sadikin menerangkan bahwa untuk memperoleh kartu penduduk harus setahu tanggung jawab seorang kepala keluarga dan Kepala RT, yang kemudian barulah seorang lurah diperbolehkan untuk memberikan Kartu Penduduk yang diminta itu. “Prosedur itu perlu dilaksanakan mengingat belakangan ini sering terdapat penjalah gunaan kartu penduduk jang mereka peroleh dengan tjara jang tidak melalui prosedure seperti pernah dilakukan ex Brigdjen Supardjo” (“Prosedur aru untuk Peroleh Kartu Penduduk”, Kompas, 27 Januari 1967)

Ali Sadikin dalam teks di atas juga menautkan pentingnya keluarga untuk penertiban KTP. Kartu penduduk haruslah diketahui mula-mula oleh kepala keluarga lalu ketua RT dan kemudian lurah. Alasan Sadikin adalah agar tidak lagi ada penyalahgunaan KTP seperti yang dilakukan oleh Brigjen Supardjo. Siapa Brigjen Supardjo? Seorang PKI yang tertangkap pada 12 Januari 1967. Artinya, PKI sekali lagi menjadi alat pembenaran untuk menyertakan keluarga dalam urusan birokrasi.

Akhirnya, pada 16 April 1968, pemerintah DKI mengumumkan penerbitan KTP baru pada Juli 1968 setelah sebelumnya pada 8 April 1968 pemerintah DKI membagikan apa yang mereka sebut sebagai “Kartu Keluarga”. Berdasar KK inilah;

“…maka dapat diberikan kartu penduduk bentuk baru pada setiap penduduk jang sudah berusia 15 tahun dan tinggal menetap di Djakarta… Kepada setiap kepala keluarga diwadjibkan mengisi kartu keluarga dalam tiga rangkap, jaitu sehelai dipegang oleh kepala keluarga jang bersangkutan, sehelai disimpan di Ketua RT dan sehelai disimpan di kantor kelurahan.” (“Kartu Penduduk Baru Utk Ibukota”, Kompas, 16 April 1968)

KTP adalah sebuah representasi seorang individu di hadapan negara. Namun, pada masa awal Orba – yang menciptakan musuh bernama PKI, KTP dilihat mempunyai kelemahan karena ia dapat dipalsukan. Pemalsuan mungkin hal biasa, tapi tidak ketika ia dipalsukan oleh PKI. Untuk itu, diciptakanlah KK. Kartu ini merepresentasikan kumpulan individu di mana seorang kepala keluarga diharapkan negara untuk turut memonitor anggota keluarganya. Sederhananya, kepala keluarga didaulat menjadi mata-mata negara.

Ali Sadikin dengan Jakartanya mungkin punya kepentingan lain atas KK. Gubernur Sadikin banyak bicara soal penataan populasi juga penataan teritori, khususnya penanganan urbanisasi.[3] Namun hanya Orba dan strategi dasarnya, yang selalu menunjuk pada ancaman PKI, yang memberi legitimasi bagi Ali Sadikin untuk menerbitkan KK sebagai syarat pembuatan KTP.

Hingga tulisan ini dibuat, dasar hukum pembuatan KK secara nasional sebelum tahun 1966, belum, atau tidak, saya temukan. Pembuatan KK di daerah lain setelah itu, misalnya tahun 1978 di Lombok Timur, hanya merujuk pada Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 tentang pendaftaran penduduk[4]. Jika, KK memang ditemu-ciptakan pada masa awal Orba sebagaimana yang saya gambarkan di atas, maka barangkali hanya dengan wacana bahaya PKI-lah KK hadir di seluruh Indonesia dan keluarga, secara formal, sebagai bagian dari regulasi rezim Orba.

Jadi, KK awalnya bukanlah instrumen administrasi populasi keluarga – meski ia menghadirkan sejumlah identitas anggota keluarga – melainkan instrumen keamanan atau politik. Keluarga adalah monitor pergerakan musuh negara. Keluarga pada konteks ini diletakkan sebagai ruang tinggal, ruang terkecil dalam sebuah wilayah.[5]  Tujuan awal KK sebagai instrumen keamanan ini barangkali menjadi penyebab data dalam KK sukar diharapkan untuk menjadi penjelas populasi di Indonesia hingga sekarang.

Setelah KK resmi diluncurkan oleh pemerintah DKI, ada usaha untuk merelasikan KK dengan penghitungan jumlah penduduk atau populasi. Tahun 1969, Persatuan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), sebuah lembaga masyarakat yang berdiri sejak 1957, menerbitkan penelitian mengenai peran Kartu Keluarga untuk penghitungan populasi.  Selanjutnya, pada 1971, KK digunakan sebagai alat konfirmasi kebenaran Sensus penduduk.[6] Pada saat itu, keluarga bertemu dengan sebuah bidang pembicaraan yang lain lagi bernama Keluarga Berencana.

Keluarga berencana: keluarga kecil adalah keluaraga sejahtera

Salah satu program Orba yang dinilai sangat berhasil adalah Keluarga Berencana (KB). Dalam KB, keluarga yang dimaksud adalah seorang bapak, juga ibu dan anak mereka. Dengan kata lain, keluarga dalam KB adalah manusia berikut perilaku seksualnya atau sebut saja, “disiplin penggunaan kelamin”-nya. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika kita melihat pada tahun-tahun masa awal Orba perbincangan seputar seks, seksualitas, dan gender[7] begitu mengemuka.

Dua tulisan dari dua generasi yang disandingkan Kompas pada 16 Agustus 1969 cukup merepresentasikan kegelisahan manusia Indonesia mengenai seks kala itu. Prof. Sugarda Purbakawatja yang lahir pada 1899 mengeluhkan “kesalahan” generasi muda yang mengenyahkan “misteri” seks;

“Nenek mojang kita mengadjarkan bahwa kita hanja mengadakan persetubuhan djika kita mendapatkan panggilan untuk mengembangkan keturunan…Tetapi pemuda2 sekarang, pemuda2 jang telah kedjangkitan sok modern, hanja melihatnya dari segi biologis semata2. Mereka melupakan sifat sakral dan misteri dari persetubuhan…Mereka ingin membatasi kelahiran setjara artifisial. Karena itulah saja kurang dapat menerima pil2 anti hamil jang sekarang banjak dipopulerkan” (“Apa jang salah pada generasi muda sekarang?”, Kompas, 16 Agustus 1969)

Sementara seorang Dian S., seorang yang dituliskan lahir pada 1949, menganggap seks bukanlah misteri yang harus dibuka setelah pernikahan nanti:

“Kalau tjinta bukan sadja puisi dan angan-angan, apa selebihnya? Kami tidak tahu semua djawabannja. Kalau kami bertanja sekarang, kami disahut dengan “ssst, nanti kalau kau sudah menikah, kau akan tahu”. Mengapa nanti? mengapa tidak sekarang? Ini semua pertanjaan mengenai sex dan bukan hanja moral. (“Musuh-musuh Besar”, Kompas, 16 Agustus 1969)

Ketika urusan KB adalah urusan seks, maka diskursus perkawinan mengemuka. Sebuah judul dalam majalah Varia pada 1968 menyuratkan bahwa untuk mendapatkan alat kontrasepsi maka perkawinan menjadi syaratnya; “Tundjukkan surat kawin dan izin suami, anda akan diberi alat mendjarangkan anak!” Dalam artikel itu juga disinggung  bahwa “Antjaman terhadap usaha-usaha itu ialah bahwa tjara jang dipakai itu digunakan oleh mereka jang tidak berhak untuk maksud-maksud asosial”.[8] Penggunaan alat kontrasepsi tanpa perkawinan adalah tindakan asosial. Dengan ancaman itu, tulis majalah Varia, “…dibentuklah panitia Keluarga Berentjana jang terdiri dari unsur-unsur penting jang ada hubungannya dengan Keluarga Berentjana, seperti Djawatan Sosial, Djawatan Agama, Fakultas Psychology, ABRI dll.”

Dalam KB, lagi-lagi, Jakarta menjadi sebuah “laboratorium”. Sebelum proyek KB dilaksanakan secara nasional berdasarkan Repelita I 1969, Ali Sadikin memulai program tersebut secara resmi pada April 1967. Hayono Suyono menegaskan bahwa Ali Sadikin secara berani menyatakan program KB dilaksanakan oleh pemerintah lewat pembentukan Proyek KB DKI Jakarta. Hayono mengaku;

“…saya termasuk orang yang oleh Pak Ali Sadikin diperintah untuk menulis pidato dan menulis karangan tentang KB setiap minggu untuk dimuat pada penerbitan Surat Kabar baik lokal maupun nasional. Kalau tulisannya tidak dimuat, bilang kalau yang perintah Ali Sadikin.” (“Selamat Jalan Pelopor KB Nasional”, Gemari, 89/Tahun IX/Juni 2008)

Oleh karena itu, penanganan KB, menurut Hayono Suyono, bukan hanya oleh swasta yakni PKBI, yayasan pemerhati KB, dan kalangan kedokteran, melainkan juga pemerintah (ibid). PKBI sendiri yang sudah berusia 10 tahun saat itu hingga 1967 tidak mempunyai kesempatan berkembang karena tidak diperbolehkan mengadakan propaganda.[9]

Pada 15 Juli 1967, Jakarta kedatangan tamu agung. Tamu itu adalah Dr. Alan F. Guttmacher, Ketua Kesehatan Keluarga Berencana Internasional dan Ketua Keluarga Berencana AS. Guttmacher datang dalam rangka peninjauan pelaksanaan Keluarga Berencana tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Vietnam, Muangthai, Malaysia dan Singapura.

Di kediaman Gubernur Sadikin, Guttmacher memberikan ceramah berjudul “Mengapa Diadakan Keluarga Berentjana”. KB tidak bertujuan untuk mengurangi kepadatan penduduk semata-mata, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak-anak, baik secara jasmaniah, mental, dan sosial. Pengendalian kelahiran setidak-tidaknya akan mencegah agar tidak banyak terjadi kematian pada anak-anak. “Di negara-negara jang sedang berkembang, birth control dapat memberikan pendidikan, ekonomi dan kemakmuran yang lebih baik.”[10] Adalah menarik bahwa majalah Varia setahun kemudian menuliskan hal yang sama soal  tujuan KB; “bahwa dengan keluarga berentjana kita akan mendapatkan keluarga jang sehat, sedjahtera baik djasmani, rohani maupun sosial.”[11]

Dari kedatangan Guttmacher ini, dapat diketahui bahwa KB bukanlah sebuah produk Orba semata. Ia adalah  proyek global yang dalam hal ini ditujukan kepada “negara yang sedang berkembang” sehingga wajar jika janji keberhasilan KB adalah “kesejahteraan”. KB adalah manifestasi ajakan Lyndon Johnson, presiden AS di hadapan Sidang Umum PBB pada 1965; “Let us act on the fact that less than five dollars invested in population control is worth a hundred dollars invested in economic growth.”[12] Kasarnya, pembangunan dunia tidaklah bertumpu pada masalah ekonomi, tetapi mengurangi beban ekonomi yakni populasi.

Meski demikian, pidato Menteri Kesehatan Indonesia Suwardjono Suryaningrat di sidang paripurna tentang obstreti sosial dan Keluarga Berencana dalam IXth World Congress of Gynecology and Obstetrics, di Tokyo, 26 Oktober 1979, menyiratkan bahwa program KB tetaplah membutuhkan faktor ekonomi sebagai penentu. Ini berkebalikan dari keyakinan negara maju;

“It is rather ironic to consider the fact that if due to recent advances in technology men can be sent to the moon, it is even impossible in developing countries to reach the most isolated community to provide the basic health care.” (“Strategies for Implementation of Obstretic Care and Family Planning”, Obstetri dan Ginekologi, Vol. 6 No. 1 Januari 1980)

Keluarga Berencana sebagai produk western society menyediakan sebuah bingkai membaca keluarga dalam kacamata keluarga inti yang secara tekstual mengada dalam “norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera”. Sementara keluarga inti tidaklah dominan dalam budaya nusantara. Hingga awal abad 20 apa yang disebut sebagai keluarga dalam benak masyarakat pribumi bukan keluarga inti. Hal ini misalnya dilukiskan Achmad Djajadiningrat, pribumi yang menjadi penasihat penjajah Belanda, ketika ia berdiam di rumah Bupati Pandeglang, rumah tangga di mana Djajadiningrat tinggal dengan banyak orang saudaranya.[13] Hal berbeda ia temui ketika menumpang di rumah Tuan Kampschuur di mana keluarga adalah bapak, ibu, dan anak-anak.[14]

Meski demikian KB yang meradikalisasi wacana keluarga inti tidak serta-merta mengeliminir “keluarga besar lama” sama sekali, tetapi menambah daya pada wacana keluarga inti untuk berkontestasi dengan kulawarga versi lama. Bagaimanakah bentuk kontestasinya?

Keluarga inti dengan semangat kekeluargaan Jawa di layar kaca

Tayangan televisi bukanlah hanya tanda-tanda semiotika yang tertutup, ia adalah situs kontestasi juga. Tayangan televisi Orba pun bisa menjadi salah satu situs kontestasi keluarga inti dan “keluarga” lama. Dalam hal ini, saya akan menggunakan hasil pembacaan Philip Kitley atas Keluarga Rahmat, sebuah tayangan berseri TVRI Programa 2 sebagai contoh kontestasi tersebut.

Kitley (2000: 147) menulis bahwa Fritz Schadt, sutradara serial Keluarga Rahmat ingin membedakan tayangan tersebut dengan serial tayangan luar, secara khusus tayangan Amerika. Keluarga Rahmat adalah sebuah upaya untuk merepresentasikan warna khas Indonesia. Namun tentu saja Schadt tidak memikirkan “keluarga lama” sebagai warna khas Indonesia, sebab barangkali apa yang ada dikenali benaknya sebagai keluarga adalah keluarga inti atau domestik. Barangkali keluarga yang dipikirkan kala itu bukanlah lagi bentuk kulawarga dalam cerita-cerita keluarga versi lama. Masalahnya, di manakah kulawarga versi lama bersarang dalam serial Keluarga Rahmat?

Saya telah menjelaskan di bagian awal tulisan ini bahwa keluarga versi lama hanya berurusan dengan hierarki dan tidak merujuk pada jumlah individu yang pasti. Penghitungan kulawarga mirip dengan cara penghitungan populasi di pulau Jawa. Masyarakat Jawa menyebutnya ‘cacah’, sementara orang Sunda menyebutnya ‘manarekha’.

Cacah adalah satuan untuk menyebut “rumah tangga”, “tanah garapan” berikut “pajak”. Namun “rumah tangga” dalam cacah bukanlah “keluarga inti” melainkan satuan yang dapat mencapai 40 hingga 50 orang (Niel et al. 2003: 209-211; lihat juga Boomgaard, 2004: 354; juga Raffles, 1830: 69). Dalam sistem ini yang terpenting adalah mengetahui “kepala cacah”, bukan jumlah individu. Jadi kuantitas individu (per tubuh) tidak dapat diketahui secara pasti.

Namun yang unik dengan cara seperti ini, justru relasi kulawarga menjadi penting. Dalam sebuah tatanan, kepala cacah menjadi “pusat” atau seseorang terikat hanya pada “kepala cacah”. Seseorang ditata untuk selalu menata hubungan ketertundukan dan tidak terpisah dengan “pusat”. Dengan kata lain, seseorang selalu mempraktikkan apa yang dinamakan “komunalisme”.

Barangkali logika inilah yang kemudian dikenali sebagai pendekatan ala “kekeluargaan” yang dikenali Philip Kitley dalam serial Keluarga Rahmat yang ditayangkan TVRI. Kekeluargaan merupakan wacana penting dalam tayangan tersebut selain kerukunan (harmoni), hidup sederhana, dan wawasan nusantara.

The televisual community that Keluarga Rahmat imagines is represented in four normative discourses, which together transcode “the political idea of nationhood into the daily experience and feeling of nation” (Martin-Barbero 1993, 165). These discourses are (1) the central value of “familyism” (kekeluargaan), (2) the ideal of social harmony or neighborliness (kerukunan), (3) the ideal of living within one’s means (hidup sederhana), and (4) the necessity of a national perspective (wawasan nusantara). These four discourses, with different emphases, are recurrent and intersecting themes throughout the Keluarga Rahmat series, which is structured on the experiences and interactions between four neighboring families who live in suburban Jakarta. (Kitley, 2000: 147)[15]

Jadi meski meradikalisasi keluarga inti untuk kontrol populasi, semangat komunalisme yang datang dari mode kulawarga lama itu diberi tempat dan dipelihara. Bahkan ia menjadi sebuah hal yang disebut khas Indonesia. Uniknya, ia masih menggunakan kalimat yang serba keluarga yakni “semangat kekeluargaan”.


[1] “Kartu2 penduduk bagi seluruh warga Ibukota Djaya dalam waktu dekat ini akan ditukar dengan jang baru. Mengenai prosedure penukaran/penggantian dan tjara mendapatkan kartu baru tsb oleh pemerintah DCI. Biaya kini tengah dipersiapkan dan selandjutnja akan diumumkan.” (“Kartu Penduduk Lama diganti Baru”, Kompas, 1 Maret 1966)

[2] Di kota Semarang, usaha menjadikan keluarga sebagai alat kontrol teritorial mengemuka tetapi dengan “musuh yang lain”, yakni warga asing Tionghoa; “…Letkol Suparno (Walikota/KDH Semarang – pen), mengatakan bhw demi mendjaga ketertiban dan keamanan maka kepada penduduk kota Semarang terutama Tjina2 Asing diharuskan memiliki kartu Kep. Keluarga. Dengan demikian, dalam rangka ketertiban dan keamanan tadi, pihak jg bewadjib akan lebih mudah melakukan pengontrolan dan pengawasan teliti terhadap Tjina2 Asing ini. Demikian Letkol Suparno.” (“Rumah2 Asing Tjina diberi ‘Penning’”, Kompas, 19 November 1966)

[3] Kebijakan “lokalisasi” yang digariskan Jakarta pada hakikatnya terus berusaha mengkalkulasi jumlah penduduk Jakarta dengan membandingkannya dengan ruang. Oleh karena itu, pada praktiknya, lokalisasi adalah usaha identifikasi pada golongan-golongan marjinal dan yang “belum teridentifikasi” serta menata ruangnya, misalnya pelacur, gelandangan, pengemis juga wadam/waria.

[4] “Lombok Timur merupakan kabupaten pertama di Nusa Tenggara Barat yang segera akan melaksanakan pendaftaran penduduk sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1977. Pendaftaran penduduk ini sekaligus memperbaharui Kartu Tanda Penduduk dan mengadakan Kartu Keluarga bagi 360.000 penduduk Lombok Timur.” (“Lombok Timur Segera Lakukan Pendaftaran Penduduk”, Kompas, 29 Juni 1978)

[5] Hingga sekarang adalah hal umum di Indonesia, ketika seseorang pindah wilayah hukum, maka ia dimasukkan ke dalam KK orang lain untuk mempermudah birokrasi.

[6] Menurut Kantor Sensus dan Statistik DCI Soetjipto Wirosardjono M.Sc., sensus penduduk jang pelaksanaannja sudah dimulai…tak ada hubungannja dengan (penertiban) Kartu Tanda Penduduk (KTP)…Sedang pengetjekan dengan kartu keluarga hanja dilakukan apabila petugas jang bersangkutan mengalami keraguan (“Sensus Tak ada Hubungannja Dengan Penertiban Kartu Penduduk”, Kompas, 8 September 1971)

[7] Penelitian yang sedang dilakukan Benjamin Hegarty, mengenai kemunculan diskursus wadam dengan pola yang sangat berbeda dari paradigma zaman sebelumnya, pada tahun-tahun tersebut dapat ditunjuk sebagai bukti dari tesis ini. Dalam beberapa hal, saya berhutang pada sumbangan data-data dari penelitian Benjamin tersebut.

[8] “Tundjukkan surat kawin dan izin suami, anda akan diberi alat mendjarangkan anak”, Varia, 16 Oktober 1968, hal. 8.

[9] Ibid.

[10] “Tokoh Internasional Keluarga Berentjana ke Indonesia”, Kompas, 18 Juli 1967.

[11] “Tundjukkan surat kawin dan izin suami, anda akan diberi alat mendjarangkan anak”, Varia, 16 Oktober 1968, hal. 8.

[12] Public papers of presidents, Lyndon B Johnson, 1965, Washington DC, Government Printing Office 1966, Vol. 2, hal. 705 dalam Mattelart (et al. 1999; hal 157).

[13] “Saya bersama seorang saudara sepupu diberi sebuah kamar bujang. Yang membuatku heran adalah banyaknya bujang di kabupaten. Bujang-bujang terbagi atas dua bagian. Sebagian adalah mereka yang mendapat upah tetap dan yang sebagian lagi tidak. Yang tidak mendapat upah untuk sebagian besar adalah keluarga Bupati atau Raden Ayu.” (Djajadiningrat, 1996, hal. 29)

[14] “Anak-anak Tuan Kampschuur jumlahnya sebelas orang, empat laki-laki dan tujuh perempuan. Yang sulung berumur kira-kira lima belas tahun, yang bungsu umurnya sekitar dua tahun. Saya ditempatkan di dalam sebuah kamar bersama dua anak laki-laki yang juga menumpang di rumah Tuan Kampschuur… Setelah tinggal selama lima bulan di rumah Tuan Kampschuur, saya mendengar dari anak-anaknya bahwa ia beserta keluarga akan pergi untuk bercuti ke negeri Belanda.” (Ibid, hal. 80-81)

[15]Logika ini juga barangkali yang mendasari ketertundukan anak-anak pada orang dewasa yang ditemukannya pada serial TV Unyil. Tulisnya “The subordinate role of children (even educated children) is reaf¤rmed along with the suggestion that innovation and individual initiative have the potential to be disruptive and may lead to chaos” (ibid, hal 141).


 

Tinjauan Pustaka

Boomgaard, P. (2004). Anak jajahan Belanda: Sejarah sosial dan ekonomi Jawa 1795-1880. Jakarta: KITLV.

Djajadiningrat, A., & Paguyuban Keturunan PA Achmad Djajadiningrat. (1996). Memoar Pangeran Aria Achmad Djajadiningrat.

Kitley, P. (2000). Television, nation, and culture in Indonesia. Athens, OH: Ohio University Center for International Studies.

Mattelart, A. (1999). Mapping world communication: War, progress, culture. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Niel, R., Hardoyo, Mun’im, D. Z. A., & Kartodirdjo, S. (2003). Sistem tanam paksa di Jawa: Kumpulan tulisan. Jakarta: Pustaka LP3ES.

Raffles, T. S. (1830). The History of Java: 2 Volume. London: Black.

Zoetmulder, P. J., Robson, S. O., Darusuprapta, & Suprayitno, S. (2004). Kamus Jawa Kuna Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Artikel Koran/Majalah:

“Apa jang salah pada generasi muda sekarang?”, Kompas, 16 Agustus 1969.

“Rumah2 Asing Tjina diberi ‘Penning’”, Kompas 19 November 1966.

“Strategi Dasar Orde Baru”, Kompas, 14 April 1967.

“Kartu Penduduk Baru Utk Ibukota”, Kompas, 16 April 1968.

“Kartu Penduduk Lama diganti Baru”, Kompas, 1 Maret 1966.

Rubrik Kompasiana, Kompas, 26 Maret 1966.

“Lombok Timur Segera Lakukan Pendaftaran Penduduk”, Kompas, 29 Juni 1978.

“Musuh-musuh besar”, Kompas, 16 Agustus 1969.

“Prosedur baru untuk peroleh kartu penduduk, Kompas, 27 Januari 1967.

“Sensus Tak ada Hubungannja Dengan Penertiban Kartu Penduduk”, Kompas, 8 September 1971.

“Strategies for Implementation of Obstretic Care and Family Planning”, Obstetri dan Ginekologi, Vol. 6 No. 1 Januari 1980.

“Tokoh Internasional Keluarga Berentjana ke Indonesia”, Kompas, 18 Juli 1967.

“Tundjukkan surat kawin dan izin suami, anda akan diberi alat mendjarangkan anak”, Varia, 16 Oktober 1968.


 


comments powered by Disqus