Wijaya Herlambang : “Salihara dan Freedom Institute itu Lembaga Sampah!”

Kabar yang sangat menggembirakan kembali datang secara beruntun dari dunia melawan lupa, setidaknya dalam dua tahun belakangan ini. Tahun 2012 yang lalu, kabar gembira itu datang melalui film dokumenter karya Joshua Oppenheimer “The Act of Killing/Jagal” yang fenomenal itu. Film yang bercerita tentang pengakuan para pelaku pembantaian—dalam peristiwa pembantaian massal PKI, afiliasinya serta orang-orang yang dekat dengan mereka— itu memutar balikkan pengetahuan yang dimiliki publik selama ini mengenai peristiwa pembantaian pasca G30S 1965. Banyak yang terheran-heran, mengerenyitkan dahi, sedih, marah, sekaligus tercerahkan: ada fakta lain yang selama ini disembunyikan dan dilanggenggkan buku-buku sejarah resmi (baca: versi dan masih legacy Orde Baru). Film The Act of Killing/Jagal pun menjadi penanda dalam aras kebudayaan dimana monopoli sejarah Orde Baru mengenai peristiwa pembantaian dalam kurun waktu 1965-1966 itu kini berada diambang kehancuran.

Sekitar 1 tahun kemudian, kabar gembira pun kembali datang dengan hadirnya buku karya Wijaya Herlambang berjudul “Kekerasan Budaya pasca 1965: Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti-Komunisme Melalui Sastra dan Film”. Buku yang menguraikan praktik-praktik kekerasan budaya yang menjadi alat legitimasi berbagai kekerasan fisik yang dilakukan oleh negara dalam peristiwa pembantaian 1965-1966 itu, membuat mata siapapun yang membacanya menjadi kian terbuka lebar. Karena buku itu, banyak yang marah dan merasa sangat dibodohi Orde Baru—juga rezim-rezim setelahnya—khususnya mengenai peristiwa pembantaian massal 1965-1966. Buku itu pun memicu perdebatan yang cukup menarik—dan belum usai—antara Martin Suryajaya dan Goenawan Mohamad.

Dalam edisi kali ini, Rio Apinino dan Fathimah Fildzah Izzati dari Left Book Review (LBR) IndoPROGRESS, mewawancarai sang pembawa kabar gembira, Wijaya Herlambang, doktor dari University of Queensland, Australia sekaligus dosen di beberapa kampus di Jakarta itu. Berikut petikan wawancaranya :

 

Bisa diceritakan bagaimana perjalanan intelektual Anda?

 

Saya berasal dari keluarga yang secara ekonomi pas-pasan. Dari situ, saya tumbuh jadi anak yang bandel banget. Mabuk lah, berantem lah, intinya cuma mau mencari identitas diri dan mencari penyebab kehidupan saya dan keluarga menjadi serba susah. Mulai lah saya mengidentifikasi sumber permasalahannya, apa sih yang meyebabkan kemiskinan dalam masyarakat kita? Begitulah kira-kira. Kesadaran itu tumbuh semakin kuat ketika kuliah di UNDIP tahun 1993, pada saat kasus golput baru saja meletus. Kasus itu bermula ketika ada beberapa truk tentara masuk kampus, menganiyaya dan mengintimidasi mahasiswa yang dianggap terlibat. Dua di antara yang ditangkap itu adalah Poltak sama Lukas Luwarso. Dari peristiwa itu saya lantas berpikir, kok tentara bisa masuk kampus dan melakukan kekerasan seenaknya? Peristiwa itu juga memicu keingintahuan lebih jauh tentang apa penyebab tindak kekerasan seperti itu. Mengapa jika orang tidak puas dengan sistem politik yang represif dan menyebabkan ketimpangan ekonomi justru dianiyaya? Akhirnya saya paham bahwa sumber dari berbagai masalah sosial adalah pemerintah Orde Baru, terutama figur Soeharto yang kejam dan korup. Jadi, penyebab kemiskinan di dalam masyarakat Indonesia bukan individu-individu yang malas atau ketidakmampuan tulang punggung keluarga mencari nafkah, dll, tapi sistem politik represif itulah yang membuat kita sebagai bangsa menjadi miskin secara ekonomi, sosial dan budaya.

Proses berpikir itulah yang menggiring saya mempelajari banyak hal, membaca berbagai buku mulai dari filsafat, sosial, politik, budaya dan kesusastraan segala macam, termasuk bergaul dengan banyak aktivis. Saya sendiri bukan aktivis dalam arti turun ke jalan, jadi anggota SMID misalnya, itu nggak. Saya aktif di pers kampus, majalah Hayam Wuruk. Waktu itu, pada saat banyak majalah lain tidak berani wawancara dengan tokoh kritis seperti George Aditjondro dan penulis kiri seperti, Pramoedya Ananta Toer, kita justru berani. Kementerian Pendidikan, melalui Dikti juga bereaksi keras atas liputan seperti itu. Tapi tetap kita jalan terus.

Di Jawa Tengah, waktu itu, ada dua majalah mahasiswa yang kritis: Balairung (UGM) dan Hayam Wuruk (UNDIP). Jadi dua majalah itulah yang sering mewakili suara-suara marjinal. Tapi di pers kampus itu juga ada banyak warna, banyak kepentingan, dari HMI, orang-orang kiri (SMID), dari orang-orang GMNI, dan segalaa macam, mereka saling berebut kendali pimpinan di majalah itu. Semuanya ingin mendominasi. Kebijakan-kebijakan editorial ingin dikuasai. Sampai akhirnya jatuh ke tangan aktivis SMID. Di situ ada Petrus, ada Aan Rusdianto, Iwan, Naning, Iin dan banyak yang kelak dikenal sebagai aktivis ‘98. Saya bergaul dekat dengan mereka walaupun saya bukan anggota. Jadi kalau ada demo ya kita kadang meliput, mengawal, memantau, ikut demo juga. Dari situ saya mengamati proses pergulatan politik yang sesungguhnya. Ada sebuah upaya perlawanan yang walaupun terasa sangat kecil namun penting sekali. Seperti sekarang, kita berharap terjadi revolusi dalam waktu dekat, itu kan terasa seperti mimpi? Nah, waktu itu rasanya juga seperti itu. Kapan sih Soeharto bisa jatuh, wah menjatuhkan Soeharto itu seperti mimpi di siang bolong, terasa hampir mustahil. Tapi gerakan yang terasa kecil itu dilakukan oleh teman-teman SMID dan kolega mereka dengan konsisten dan pantang menyerah. Sama jika kita bicara tentang Marco, Semaoen, Tirto Adisoerjo, perlawanan PKI terhadap pemerintah Belanda di tahun 1926, berdirinya PNI di tahun 1927 dan Sumpah Pemuda di tahun 1928, dll, mereka juga seperti sedang bermimpi bahwa Indonesia bisa merdeka dari Belanda. Mereka melakukan sesuatu yang waktu itu dianggap sebagai utopia. Tapi toh benih yang mereka tanam akhirnya tumbuh, meletus menjadi Revolusi di tahun 1945. Sejarah membuktikan, bahwa akhirnya Belanda jatuh, Soeharto akhirnya jatuh. Jadi revolusi itu tidak seperti judul buku kumpulan essaynya Goenawan Mohamad, Setelah Revolusi Tak Ada lagi. Itu hanya slogan saja. Dengan membaca judul buku itu orang akan berpikir sekilas bahwa ada suatu masa di mana revolusi sudah tidak relevan lagi walaupun isi buku itu sendiri terdiri dari berbagai macam essay berisi bermacam isu.

Kembali ke SMID, jadi, waktu itu kita juga belum bisa berpikir sejauh mana usaha yang dilakukan aktivis SMID itu bisa membuahkan hasil, terutama karena organisasi mereka waktu itu masih sangat kecil. Belum ada PRD juga. PRD baru terbentuk tahun 1994, belum partai, masih persatuan, baru 1996 deklarasi jadi partai karena mau ikut pemilu, langsung diberangus. Wiji Thukul hilang dalam proses pemberangusan itu.

Dari pergulatan pemikiran, pencarian informasi tentang proses politik itu saya mulai mengerti bahwa musuh utama bangsa Indonesia itu ya pemerintahnya sendiri, di bawah Soeharto, dan di atasnya adalah kapitalisme. Dari situ saya mulai mencoba mengembangkan pemikiran dan berusaha mewujudkannya lewat skripsi S1 tentang Pramoedya Ananta Toer, tapi dilarang oleh Dekan saya. Itu tahun 1997/1998. Soeharto sudah hampir jatuh. Tapi waktu itu belum ada yang tahu dia akan jatuh atau tidak. Akhirnya saya malah menulis skripsi tentang Danarto, salah satu literary champion-nya Orde Baru. Tentang Mistik, halah! Jadi dulu saya juga senang baca karya-karya Danarto, yang tanpa saya sadari, karya semacam itu adalah bagian dari strategi politik Orde Baru dan antek-antek kebudayaannya yang bertujuan untuk memberangus tradisi kesusasteraan yang berkomitmen sosial. Baru kemudian saya sadari, bahwa saya membuat skripsi yang sangat tolol. Ngomong tentang mistik, mistik Barat dan Timur, ngapain?

Pada saat yang sama, saya juga bertanya-tanya, kenapa kampus mengekang mahasiswa membahas tokoh-tokoh tertentu, seperti Pram, dalam kesusasteraan. Padahal dulu waktu masih di Hayam Wuruk, saya sempat wawancara dengan Pram. Pertama kali saya ketemu Pram tahun 1995. Sejak itu saya kerap berkunjung ke rumahnya di Utan Kayu sampai dia pindah ke Bojong. Kalo ke rumahnya di Utan Kayu dulu, itu saya muter-muter dulu supaya yakin gak diikutin intel. Mastiin aman dulu. Baru saya masuk. Ngobrol. Sering dia mengungkapkan keinginannya untuk bikin ensiklopedi sastra Indonesia dengan arsipnya yang banyak banget itu. Ada cerita yang saya tidak pernah lupa. Suatu kali, saya datang lagi ke rumah Pram, Pram lagi tidur, yang keluar Bu Maimunah, saya disuguhi minum sirup Marjan warna merah. Tiba-tiba bu Maimunah marah-marah, menanyakan Naning, menanyakan kenapa anak-anak SMID tidak ada yang muncul sama sekali. Ternyata anak-anak SMID itu bawa ratusan copy buku Perburuan, tapi uang penjualannya tidak kembali ke tangan Pram. Sementara Pram itu masih seperti tahanan rumah, masih gak bisa kerja, gak bisa ngapa-ngapain. Jadi dapur mereka berhenti ngebul. Itu yang bikin bu Maimunah marah-marah. Ketika Pram bangun dan menemani saya di teras, saya kasih tau bahwa bu Maemunah jengkel sama kelakuaan anak-anak SMID, Pram malah cengengesan hahaha..

Lalu saya lulus dari UNDIP, kemudian saya ke Australia tahun 1999, di sana saya kursus bahasa Inggris dulu, lalu ingin melanjutkan S2, waktu itu saya di Townsville, kota kecil di Utara Australia. Jauh dari mana-mana. Salah satu universitas yang besar, Universitas Queensland (UQ) dan punya Indonesian Studies adanya di Brisbane, 18 jam nyetir dari Townsville. Sebelum kontak UQ, saya telepon Arief Budiman. Waktu itu dia masih mengajar di Melbourne Uni. Saya minta dia jadi pembimbing saya untuk S2. Waktu itu saya masih fascinated sama Pram kan, terus Arief tanya: kamu mau neliti apanya tentang Pram? Saya bilang saya mau neliti bagaimana Pram melukiskan karakter kebudayaan Jawa dalam novel-novelnya dia, terutama tetralogi. Arief Budiman malah bilang ngga ada, ngga cocok. Lho sekaliber Arief Budiman kok malah ngomong gitu? Apa karena dulu dia penandatangan Manikebu jadi ngga boleh? Hahaha.. Pokoknya alasannya ngga jelas gitu.

Akhirnya saya telepon Profesor di UQ. Helen Creese namanya. Saya tanya sama dia, kira-kira bisa gak saya menulis tesis tentang Pram. Tapi karena saya belum punya pengalaman riset yang baik, jadi proposalnya terlalu umum, padahal yang dituntut sangat spesifik. Lagi pula menurut Helen celah penelitian tentang Pram sangat sempit, karena sudah dibahas oleh ratusan sarjana. Akhirnya saya urungkan niat itu. Lalu saya teringat aktivitas di kampus dulu dan masalah sosial yang dihadapi masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama kasus-kasus kekerasan yang dilakukan negara terhadap rakyatnya sendiri. Ada pembantaian jutaan orang yang dituduh komunis, invasi militer ke Timor Timur, Petrus, Tanjung Priok, Talangsari, DOM di Aceh, Kedung Ombo, Pembantaian Dili, Marsinah, terus menerus, bahkan dalam setahun bisa terjadi beberapa kali kasus kekerasan. Jadi itu merupakan problem gede banget pada saat Soeharto berkuasa.

Itu yang saya jadikan landasan untuk penelitian saya. Tapi apa kaitannya dengan sastra? Kemudian saya mulai melakukan preliminary research, saya cari karya-karya sastra yang mengungkapkan tentang kekerasan. Yang saya temukan dan yang saya anggap paling bisa didengar orang, antara lain karya-karya Wiji Thukul, Seno Gumira Ajidarma, dan Ratna Sarumpaet. Itulah yang saya jadikan sebagai primary sources tesis saya. Dan pembacaan saya terhadap teks-teks itu saya lakukan dengan melibatkan konteks di mana teks-teks itu ditempatkan. Karena pembacaan close reading itu merupakan bagian tradisi dari positivis, yang anti dengan permasalahan-permasalahan di luar sastra, jadi metode ini tidak cukup untuk menjelaskan kedudukan seni dalam masyarakat. Tradisi positivis seperti close reading an sich itu pada dasarnya sesuai dengan ideologinya Manikebu, humanisme universal, dimana apapun yang menyangkut tentang karya seni, tidak boleh dikaitkan dengan hal lain di luar karya seni, terutama politik. Jadi, walaupun berguna, close reading tidaklah memadai untuk apa yang saya lakukan di dalam penulisan tesis itu. Sekarang tesis itu sedang saya terjemahkan ke bahasa Indonesia dan direvisi.

Setelah tesis master itu selesai, saya bingung mau kerja dimana. Pulang ke Indonesia atau bagaimana? Dua minggu setelah terima ijazah, Prof. Helen Creese menelepon saya untuk menawarkan beasiswa lagi untuk lanjut ke s3. Saya pikir ini ada hubungannya dengan pertemuan saya dengan Dr. Keith Foulcher, pakar sastra Indonesia senior, penulis buku Social Commitment in Literature. Waktu itu saya diundang ke konferensi di Tasmania. Di sana saya bertemu Keith dan mengobrol tentang banyak hal karena dia juga sudah membaca tesis saya. Secara personal dia bilang ke saya bahwa dalam analisis awal tentang perkembangan kesusasteraan Indonesia, saya tidak menjelaskan bagaimana Orde Baru, terutama seniman-senimannya, para penandatangan Manikebu itu, mempromosikan ide-ide yang bertentangan dengan komunisme. Lalu saya bilang, ini akan saya lakukan jika saya punya kesempatan untuk melanjutkan studi ke S3. Helen juga hadir. Saya pikir mungkin Keith diam-diam turut merekomendasi saya untuk melanjutkan studi saya kepada Helen. Saya tidak tau.

Jika dulu saya fokus pada pembahasan praktek kekerasan langsung dan struktural, maka niat saya untuk penelitian S3 saya fokuskan pada praktek kekerasan kultural. Ketiga jenis kekerasan itu adalah model teoretis yang diperkenalkan Johan Galtung. Itulah konsep dasar dari seluruh penelitian saya. Saya tidak mau mengulang-ulang teori ini. Intinya adalah kekerasan negara hanya bisa dilakukan jika ada landasan kulturalnya.

Penghancuran PKI ‘65 itu dimungkinkan kalau ada landasan ideologisnya, yaitu Pancasila versi Soeharto dan landasan ideologis kapitalisme yang sesungguhnya, ya liberalisme. Akhirnya saya selesai dalam waktu sekitar 4 tahun, lulus, buku itu diterbitkan di Jerman pertama kali tahun 2011. Tapi gemanya tidak sampai ke Indonesia. lantas saya memutuskan balik ke Indonesia sekitar Oktober 2011. Awalnya saya ditawari kerja jadi staf ahli di DPR. Saya coba, saya lihat, ternyata kerjaannya hanya membantu korupsi. Misalnya untuk menyalurkan BLT atau sejenisnya, anggota dewan ngantongin sekian persen. Dikorupsi. Proposal diminta dari daerah, masuk, dana turun, sekian persen masuk kantongnya dia. Ancur banget. Ya saya keluar lah. Kemudian saya dapat tawaran ngajar di Gunadarma dan akhirnya juga mengajar di Pancasila, selain jadi editor di majalah Forbes Indonesia.

 

Bisa diceritakan mengenai proses penelitian anda mengenai perisitiwa ‘65?

 

Secara spesifik, saya membahas ‘65 itu di tesis S3. Ketika saya mulai sadar bahwa kekerasan budaya dilakukan oleh negara dengan memanfaatkan produk-produk budaya. Jadi kalau misalnya ada orang dianiyaya karena perbedaan nilai (kasus Ahmadiah dan berbagai kasus lain yang mirip) dan kita menganggapnya sebagai tindakan yang sah (karena ada legitimasi nilai budaya lain di kepala kita), maka pada titik itu kita sedang melakukan praktik kekerasan budaya. Walaupun kita tidak ikut melakukan tindak kekerasan fisik itu, tapi jika kita mengamininya dalam hati, maka itu adalah kekerasan budaya. Salah satu contoh yang paling ekstrem adalah film Pengkhianatan G30S/PKI. Pemerintah menggunakan media kebudayaan untuk melegitimasi pembantaian 3 juta manusia. Orang yang menonton akan menganggap bahwa pembantaian terhadap PKI adalah hal yang wajar karena PKI di dalam film itu terlihat sangat kejam. Film itulah yang membuat saya akhirnya mau melakukan penelitian tentang ‘65. Walaupun film itu sudah dirilis sejak tahun 1980an awal dan sampai ‘97 masih diputar dan sudah dibahas banyak orang, banyak akademisi, tapi mereka tidak pernah membahasnya secara detail. Mereka hanya merujuk, “oh iya ada film ini,” “fungsinya untuk ini itu,” selalu disebut, tapi tidak pernah dianalisis. Orang pertama yang menganalisis film itu adalah saya. Kalaupun ada yang lain, misalnya Intan Paramadhita, dia membahas film itu dari sisi gender, bagaimana heroisme atau patriarkisme itu begitu menonjol di film itu. Jadi dia melihatnya dari sisi diskriminasi gender. Sementara fungsi utamanya yang sangat luar biasa dari film itu tidak dibahas. Makanya saya membahasnya secara detail, adegan per adegan saya teliti. Jadi keliatan sekali fungsi itu film untuk apa bagi masyarakat.

Itu yang pertama yang membuat saya ingin sekali membongkar peristiwa ‘65. Tapi motivasi itu pun didorong oleh peristiwa-peristiwa tentang kekerasan yang melibatkan isu ‘65, misalnya peristiwa Kaloran di Jawa Tengah. Waktu mereka menggali kubur di Wonosobo itu, terus mau dikubur ulang, lantas dihancurkan oleh kelompok FUIK, sampai tulang-belulang korban berserakan di mana-mana. Itu adalah satu contoh di mana anti-komunisme kuat sekali bercokol di otak orang Indonesia. Sampai turun temurun, mungkin sudah genetis sifatnya. Bayi yang baru lahir pun bisa jadi langsung anti-komunis hahaha. Begitu kuatnya anti-komunisme di Indonesia.

Lalu apa faktor yang membuat anti-komunisme sampai begitu kuatnya di Indonesia? Ternyata faktor kebudayaan. Bukan faktor fisik tapi kekuatan kognitif. Otak kita ini dihajar dengan godam anti-komunis lewat macam-macam. Kalau buku sejarah saja tidak menyinggung PKI, tidak menyinggung Marxisme, ya lucu. Yang berontak berusaha membebaskan diri dari penjajahan Belanda pertama kali ya PKI kok. Siapa? Memang mereka pikir Golkar? Militer? Soeharto? Nasution? Tidak, tapi PKI. Baru kemudian PNI berdiri. Baru yang lain-lain ikut. PKI sudah berontak duluan. Kalau itu tidak ditulis dalam sejarah, ya lucu. Itu ditanamkan terus sejak Orde Baru. Buku-buku sejarah, materi P4, sastra, koran, musik, film, museum, diorama, patung-patung, monumen, hari-hari peringatan, semuanya. Kita bisa melihat bagaimana produk kebudayaan itu dimanipulasi untuk membuat kita memandang peristiwa kekerasan sebagai hal yang sah dan normal saja. Padahal itu pembunuhan, tanpa proses pengadilan: massif, terstruktur dan sistematis hehehe..

 

Bagaimana anda melihat perkembangan diskursus mengenai ‘65 saat ini?

 

Ada kemajuan, tapi belum signifikan. Mainstream discourse-nya tetap anti-komunis. Ada beberapa elemen kecil yang masih terus berusaha untuk membuka luka tahun ‘65. Yang paling terasa besar sebetulnya literatur akademik yang mulai accessable di Indonesia. Sebetulnya dari situ, orang Indonesia sudah mulai tahu, cuma permasalahannya tradisi baca di Indonesia sangat minim. Yang kedua adalah gerakan-gerakan yang dilakukan oleh aktivis. Sejak penghancuran di tahun ‘65, gerakan radikal itu baru muncul di akhir 1980an awal ‘90an. Sebelum itu tidak ada. Bahkan sampai gegernya kasus Malari itu bukan gerakan radikal sama sekali. Gerakan koreksi, iya. Radikalisme muncul tahun 1980-an. Ketika DOM baru diterapkan, kemudian kasus Kedung Ombo meletus, disusul dengan pembantaian Dili, radikalisme mulai tumbuh di kalangan mahasiswa. Tapi itu pun pasang surut dan hancur tahun ’98 kan. Sejak tahun 27 Juli 1996 hingga 1998, gerakan itu hancur. Untuk kesekian kalinya, radikalisme yang berhaluan Kiri, dihancurkan. Yang masih bertahan adalah karya sastra dan karya akademik.

Karya akademik waktu itu belum bisa diakses secara luas, tapi karya sastra berfungsi penting sekali dalam mengubah paradigma kaum intelektual. Sastralah yang mengisi kekosongan penulisan sejarah tentang PKI atau gerakan Kiri di Indonesia. Itu sudah muncul di akhir 1970an dan awal 1980an. Mulai dari karyanya Yudisthira Ardi Nugraha: Mencoba Tidak Menyerah, Ronggeng Dukuh Paruk Ahmad Tohari sampai Bumi Manusia-nya Pram. Sejak itu mulai muncul lagi tradisi yang dulu dikembangkan oleh LEKRA: realisme sosialis, komitmen sosial dalam sastra, gaya penulisan yang sederhana, straight forward, dan menceritakan isu-isu yang berhubungan dengan ‘65.

Sebetulnya sudah ada karya sastra lain, terutama cerpen, yang terbit dari tahun 1966-1970an yang membahas ’65. Beberapa akademisi seperti David Hill misalnya, berargumen bahwa karya-karya ini mengisi kekosongan informasi mengenai peristiwa ‘65 dan dengan demikian karya-karya ini berharga, walaupun terbitnya di majalah anti-komunis Horison, yang jelas-jelas didirikan oleh orang-orang Manikebu. Dia menganggap karya-karya ini penting dan berguna, juga sebagai sebuah usaha membongkar kasus itu. Kemudian saya baca dan pikir-pikir lagi, lalu membuat analisis atas karya-karya yang yang di Horison yang tentang peristiwa ’65 itu, ternyata sama sekali tak ada hubungannya upaya membongkar, justru untuk melegitimasi peristiwa pembantaian massal itu. Ada proses manipulasi psikologis dari tokoh-tokoh di dalam karya-karya itu, yaitu justru untuk mempahlawankan si pelaku pembunuhan dan mengibliskan korbannya. Jadi tidak mengherankan kalau Horison yang anti-komunis itu mengangkat cerita-cerita ini, karena pada dasarnya, ini adalah upaya untuk membungkam gerakan Kiri, bukan untuk bersimpati terhadapnya. Bangkitnya tradisi kiri itu ya sejak akhir ‘70an dengan munculnya karya Yudhistira, Ahmad Tohari, dan Pram. Karya-karya sastra inilah yang mengisi gap yang ditinggalkan oleh penulisan sejarah Indonesia. Sampai akhirnya karya-karya itu, terutama karya Pram, terkenal secara internasional. Pramoedya namanya mencuat, kemudian orang-orang Manikebu jadi ciut, di samping iri juga hahaha.

Tradisi kebudayaan Manikebu itu memang untuk membungkam kesusasteraan yang berkomitmen sosial, semua yang mengandung tema sosial pasti akan dicap jelek, sastra murahan, sastra pop. Sebaliknya, sastra-sastra yang mengandung konflik intelektual, eksistensial, atau yang bertemakan fantasi, mistik dan aneh itu yang dianggap paling bernilai tinggi, sastra adiluhung dan mendapat penghargaan. Contohnya karya-karya Danarto itu, Putu Wijaya, Sutarji Calzoum Bahri, Iwan Simatupang, Abdul Hadi W.M., Sapardi Djoko Damono, Budi Darma dll. Itulah tradisi kesusasteraan Orde Baru.

Institusi-institusi baru pun dibentuk. Ada DKJ (Dewan Kesenian Jakarta), TIM, dan Akademi Jakarta. Semuanya anti-komunis. Satu pentolannya Ajip Rosidi memang menulis novel Anak Tanah Air, oke dia bicara tentang G30S, tapi kan memakai perspektif dia yang anti-komunis itu. Makanya pada saat Martin Aleida, mantan penulis Lekra, dicalonkan menerima penghargaan dari DKJ baru-baru ini, angkatan tua karatan seperti Ajip Rosidi, Taufik Abdullah dll menolak, Martin disingkirkan. Awal tahun ‘80an terjadi perdebatan sengit di antara pendukung Manikebu sendiri. Terutama Arief Budiman dkk karena Arief Budiman mencetuskan istilah sastra kontekstual. Sebetulnya itu Ariel Heriyanto yang duluan. Dua orang ini yang mencuat sebagai tokoh pembaharu sastra di bidang kritik dengan menelurkan konsep sastra kontekstual yang intinya adalah menekankan komitmen sosial di dalam sastra yang dulu pernah dikampanyekan LEKRA. Jadi mereka berusaha untuk belok Kiri sedikit hehehe. Pecahlah itu perdebatan tahun ‘84. Tapi karya-karya yang mengikuti alur sastra kontekstual tetap langka.

Akhirnya, di tahun 1980 akhir, Wiji Thukul muncul. Dia sebetulnya pernah juga ngefans sama Sutardji Calzoum Bahri. Tapi kemudian Thukul mikir, sastra begitu ngga bicara apa-apa tentang situasi yang dia alami. Sutardji puisinya apaan coba, ngga jelas dan dibilangnya itu keren. Intinya, Sutadji ngomong tentang mantera. Seolah-seolah baru ada sekarang. Tidak ada artinya sama sekali juga. “Ping di atas pong, pong di atas ping,” apaan itu? Nah, itu yang dipikirkan Wiji Thukul, ngapain gue ngomong mantera sementara perut kelaparan? Dari situlah Thukul berontak terhadap tradisi kesusasteraan Orde Baru. Dia mulai menulis puisi-puisi yang bersinggungan secara langsung dengan kehidupan dia sehari-hari. Sampai limbah pabrik MSG di depan rumahnya dibahas. Bagaimana Thukul berpuisi tentang perkelahiannya dengan kucingnya sendiri gara-gara kucing itu nyolong ikan asin buat lauknya makan, sampai akhirnya mereka baikan, kepalanya buat sang kucing, badannya buat dia. Tentang baju loak, dll. Pada saat itu juga Thukul sudah dicurigai sebagai cikal bakal pemberontak oleh BAKIN (Badan Keamanan dan Intelijen Negara). Di masa itulah mulai muncul radikalisme baik dalam politik maupun kesusasteraan. Thukul muncul memimpin JAKER (Jaringan Kebudayaan Rakyat) dan juga PRD. Di situlah mulai muncul lagi tradisi kebudayaan Kiri. Sayangnya tidak lama. Gerakan itu dihancurkan lagi tahun 1996, Thukul dan rekan-rekannya dikejar-kejar tim Mawar-nya Prabowo. Namun sepanjang 1 dekade itu juga mulai muncul kesusasteraan yang bicara masalah kekerasan negara. Seno Gumira, Ratna Sarumpaet dan lain lain muncul. Karya-karya itulah yang meneruskan tradisi Kiri dalam kesusasteraan Indonesia. Pelopornya tetap Wiji Thukul, karena dia yang mulai.

 

Dalam buku “Kekerasan Budaya Pasca 1965”, Anda menjelaskan bahwa kekerasan yang seringkali dilupakan ialah kekerasan budaya. Bisakah anda menjelaskan kaitannya dengan konteks politik saat ini?

 

Ada banyak sekali. Salah satunya konsep kekerasan budaya adalah slogan Trisakti dalam pilpres kemarin. Itu buat saya adalah bentuk kekerasan budaya karena apa yang dipikirkan Soekarno itu dipelintir sedemikian rupa untuk melegitimasi praktik perekonomian nasional yang sejak Orde Baru dipertahankan hingga saat ini. Tidak ada hubungannya dengan konsep Trisaktinya-nya Soekarno. Mirip dengan Pancasilanya Soeharto. Itu cuma salah satu dari sekian banyak kekerasan budaya yang masih ada.

Masih banyak yang belum diberesin sama Jokowi. Mungkin karena dia masih baru. Tapi saya ragu banget. Kenapa? Karena melihat dari gelagatnya juga sudah jelas. Dengan menaikkan harga BBM, perpanjangan kontrak Freeport, MP3EI, semuanya. Termasuk tindakan represif, seperti penggusuran PKL di Kota Tua dan Monas, bentrok akibat rencana pembangunan pabrik semen di Rembang, perampasan tanah di Karawang dan demo kenaikan BBM di Makassar baru-baru ini. Saya bukan kecewa, tapi menyayangkan elemen Kiri yang mendukung Jokowi tanpa melihat faktor lain. Mendukung Jokowi untuk mengubah sistem, ini musykil untuk dilakukan. Walaupun mungkin, tapi sulit sekali karena kekuasaan korporasi raksasa di belakang Jokowi itu besar sekali. Lalu ada isu tentang Hilmar Farid yang menjadi calon menteri, ya walaupun akhirnya gak jadi, saya pikir dia lebih baik jadi intelektual independen, menjadi “guru bangsa” karena pikirannya sangat dibutuhkan oleh bangsa ini.

Balik lagi ke Trisakti. Trisakti itu kan konsep Sukarno tentang kemandirian secara politik, ekonomi, dan budaya. Di masa sukarno, konteksnya jelas. Mandiri secara politik berarti bebas dari campur tangan asing. Bebas dari cengkeraman kapitalisme asing. Tapi ternyata kan infiltrasi asing bukan cuma melalui politik dan ekonomi, dia juga lewat kebudayaan. Ada CCF di situ, CIA di belakangnya. Pentolannya ya Goenawan Mohammad. Sebelumnya ada Mochtar Lubis dan Sutan Takdir Alisjahbana. Tapi karena Mochtar Lubis ditangkap Sukarno, Ivan Kats cari kader baru. Dicarilah anak-anak muda, dapatlah GM dan Arif Budiman, kakaknya Soe Hok Gie. Gie juga kenal baik kok sama Ivan Kats. Di samping berkolaborasi dengan Nugroho Notosusanto, dia juga kolaborasi dengan orang-orang CCF dan FE UI, orang-orang Ford itu, dan dengan mafia Berkeley itu, terutama Soemitro. Karena patron mereka yang paling berpengaruh saat itu ya Soemitro, bapaknya Prabowo.

Jadi ya kalau tiba-tiba Jokowi ngomong Trisakti, itu bukan Trisaktinya Soekarno. Jika dia menjalankan Trisaktinya Soekarno beneran, dia harus memotong cengkeraman gurita asing di sini, terutama Amerika. Termasuk menyatakan penghapusan hutang luar negeri, menolak investasi segala jenis korporasi dan membatalkan kontrak-kontrak perusahaan pertambangan asing. Memang terdengar ekstrim, tapi itulah yang dimaksud oleh Sukarno ketika dia bicara tentang Trisakti. Berani gak pemerintah sekarang mandiri secara ekonomi, politik dan budaya? Ini yang kemudian saya sayangkan dari Martin (Suryajaya). Kenapa dia gembor-gembor soal Trisakti lewat koran itu (Koran Bakti)? Kesalahan perhitungan politik saya pikir. Ya itu sekedar kritik saja dari saya. Jokowi itu gak punya basis massa. Jadi kalau Seknas, atau relawan itu diklaim sebagai basis massa, itu salah besar. Karena para relawan itu tidak ideologis. Beda sama PKI, bahkan PNI, massanya ideologis semua. Militan. Punya kesadaran kelas. Jadi kalau ini permasalahan strategi politik, ya salah. Tapi gak masalah, itu kan pilihan dia. Tapi ya konsekuensinya juga silahkan ditanggung. Kan yang ketawa terkekeh-kekeh Goenawan Mohammad juga akhirnya. Jadi percuma kan akhirnya hehehe.

 

Menurut Anda, kekerasan budaya seperti apakah yang paling mempengaruhi kondisi sosial politik Indonesia saat ini?

 

Yang paling jelas ya itu anti-komunisme. Anti-komunisme masih menjadi mainstream discourse. Kekerasan budaya paling besar. Itu sampai sekarang. Kenapa ide marxisme, sosialisme, komunisme itu ditakuti? Siapapun yang ngomong, memperkenalkan, melakukan gerakan, ditangkap dan dipukulin di penjara. Itu kekerasan struktural dan langsung. Disebut struktural dan langsung karena diterapkan melalui kebijakan politik, setelah diberi landasan ideologis anti-komunis (kekerasan budaya), dan hasilnya kekerasan fisik.

 

Bagaimana pandangan anda mengenai lembaga-lembaga seperti Salihara dan Freedom Institute?

 

Lembaga sampah, tulis aja tuh di situ, jadiin judul. Udah, saya gak mau komentar banyak tentang lembaga itu. Lembaga sampah.

 

Jika pasca ‘65 terjadi kekerasan budaya, berarti untuk melakukan perlawanan terhadapnya diperlukan hal yang serupa. Bagaimana pendapat anda proyek kebudayaan yang ada saat ini untuk meng-counter kekerasan budaya yang pernah dilakukan?

 

Itu memang agak problematik, sering mengundang salah tafsir. Seperti juga konsep realisme sosialis yang diperkenalkan Lekra dan orang-orang sosialis yang mengandung komitmen sosial. Itu problematik karena metode seperti itu juga dipakai Orde Baru untuk melakukan hal yang sebaliknya. Taruhlah film Pengkhianatan G30S/PKI, itu kurang realis apa? Kurang punya komitmen sosial apa? Sama juga dengan novelnya Arswendo, yang isinya juga sama dengan filmnya. Dia punya dua mata pedang. Jadi kalau kita selama puluhan tahun dicekokin lewat kekerasan budaya dan kita berusaha membalik kondisi itu, ya itu memang hal yang harus dilakukan. Definisi kekerasan budaya itu begini: kita melakukan transformasi kultural, dari memandang kekerasan negara sebagai hal yang normal, lalu mengubahnya menjadi hal yang tidak normal, sehingga kita terus menerus dan konsisten melihat praktek kekerasan negara sebagai hal yang salah. Kalau cara sih bisa lewat macam-macam lah. Lewat buku, tulisan, kampanye, lewat desain grafis, sosmed, diskusi, kurikulum, karya seni, musik dan macam-macam lah. Untuk mengkampanyekan hal yang sebaliknya. Jadi, dalam praktik itu saya tidak melihatnya sebagai kekerasan budaya, sebaliknya, dia menjadi perdamaian budaya. Karena yang dilakukan adalah untuk mereduksi atau menyingkirkan faktor kekerasan langsung dan strukturalnya. Makanya dia bukan sebuah praktik kekerasan budaya. Kekerasan budaya itu adalah cara menggunakan produk kebudayaan untuk melegitimasi kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Sementara kalau kita melakukan hal yang sebaliknya, untuk melawan praktek kekerasan, itu adalah praktek perdamaian budaya. Dengan kata lain itu adalaah upaya kebudayaan untuk mengubah paradigma kekerasan menjadi perdamaian. Perdamaian dalam pengertian praktik kekerasan negara harus dihapus sama sekali. Termasuk membongkar kasus ‘65 lewat jalur-jalur kebudayaan.

 

Bagaimana berjalannya Orde Baru melanggengkan proses budaya yang ‘mendisiplinkan’ masyarakat dan masih bertahan hingga saat ini?

 

Banyaklah. Salah satu contohnya adalah HIP (Hubungan Industrial Pancasila). Selain itu juga sekolah-sekolah yang dipersiapkan untuk jadi pimpinan, seperti IPDN, sekolah taruna. Itu adalah salah satu bagian yang masih dipertahankan. Tapi juga secara lebih luas, materi-materi pelajaran dari SD sampai kuliah pun masih tetap begitu. Jadi kalau ada perubahan, tidak jauh kok perubahannya. Kecuali mungkin pusat kekuasaan menjadi lebih tersebar. Tapi sistem dan lain-lainnya masih sama, masih Orba banget. Kalau bukan Orba, seperti orang-orang Kiri di belakang Jokowi itu berharap, seharusnya kontrak-kontrak pertambangan asing dll sudah diputus duluan atau proyek MP3EI, yang salah satunya diambil Tomy Winata kemudian dibatalkan, seharusnya bukan cuma membatalkan proyek jembatannnya aja, tapi seluruhnya, karena itu melibatkan investasi asing super besar, massif, terstruktur dan sistematis hahaha. Nah kasus Rembang kemarin kan begitu. Pendirian pabrik semen di Rembang itu adalah bagian untuk menyuplai bahan baku untuk membangun infrastruktur dalam mega proyek MP3EI. Yang di Karawang juga kemarin perampasan lahan, ya sama aja. Jadi land expropriation itu masih terjadi dan parah. Makanya harus ada UU Agraria yang benar. Bidang itulah yang paling sensitif. Karena kalau ada orang yang menyuarakan reformasi agraria, langsung dilibas, mati orang itu. Jadi kalaupun ada perubahan, itu pergantian rezim, bukan sistem. Jadi ya sistemnya sama aja.

 

Apa rencana penelitian Anda selanjutnya? Bisakah diceritakan? Apakah masih berkaitan dengan penelitian kekerasan budaya?

 

Yang jelas saya sedang meneliti tentang penghancuran gerakan Kiri di Indonesia pasca 65. Intinya adalah membongkar konspirasi itu lagi. Tentang bagaimana mereka dihancurkan, siapa aja tokohnya, bagaimana prosesnya. Yang saya teliti ya mulai peristiwa ‘65 sampai sekarang. PKI dihancurkan, semua organisasi yang berafiliasi dengannya dihancurkan, lalu bagaimana represi diterapkan untuk membungkam semua gerakan Kiri, sampai pertarungan politik dilakukan dari fase ke fase sepanjang Orde baru hingga sekarang. Tapi semua itu akan dilihat melalui cara pandang kebudayaan, makanya saya juga berencana menganalisis perkembangan kesusastraannya juga.

 

Apa saran Anda bagi para penulis muda yang tertarik pada peristiwa 65?

 

Sebetulnya sih ya terus saja menulis tentang hal-hal yang selama ini dibungkam, mencari informasi dan terus membaca sambil bergerak, membangun kesadaran, karena tanpa itu revolusi tak akan pernah mendapatkan momentumnya. Jadi kalau misalnya mau niat meneliti tentang peristiwa ’65 ya usahakan mencari data yang selama ini masih tersembunyi. Banyak celah yang masih belum diteliti. Misalnya, siapa yang menulis editorial Harian Rakyat tentang dukungan PKI terhadap gerakan Untung di saat gerakan itu justru telah hancur? Ada satu saksi hidup yang nanti mau saya wawancarai. Itu orang yang kayaknya tahu. Menurut Martin Aleida, editorial itu sudah gak bisa diganggu-gugat pada saat masuk ke redaksi. Tapi siapa yang nulis, atau siapa yang ngasih perintah menaikkan tulisan itu? Itu salah satu celah yang masih bisa diteliti.


comments powered by Disqus