SAYA membaca tulisan Franz von Magnis SJ a.k.a. Franz Magnis Suseno, SJ yang diforwardkan oleh seorang teman. Tulisan itu dimuat di Kompas (24/3/2012). Dalam tulisan berjudul G30S Dan Permintaan Maaf, Magnis menyoal rencana permintaan maaf dari pemerintah Republik Indonesia (RI) atas pelanggaran HAM yang sudah dilakukan pada masa pasca-kemerdekaan. Untuk saya, rencana permintaan maaf ini tidak ada signifikansinya apa-apa. Ini hanyalah satu pemanis mulut, yang tidak ada pengaruhnya sedikit pun.
Talk is cheap, kata orang Inggris. Kalau cuma minta maaf, apa gunanya? Minta maaf tanpa memperhitungkan sisi keadilan tentu tidak ada gunanya. Seperti, misalnya, gereja Katolik minta maaf pada korban-korban pelecehan seksual. Hanya minta maaf? Kerusakan yang teramat parah sudah terlanjur terjadi! Hidup orang yang dilecehkan sudah tidak bisa lagi diperbaki. Makanya, permintaan maaf tanpa penegakkan keadilan, maaf saja, hanyalah sebuah political ploy yang murahan!
Dan pelanggaran HAM di republik ini luar biasa banyak telanjangnya. Para pelakunya sebagian besar masih bebas merdeka. Banyak yang kemudian masih hidup dengan mulia dan memegang jabatan-jabatan publik. Setiap usaha untuk mencari keadilan selalu kandas.
Tetapi untuk Magnis, rupanya ini adalah satu hal yang amat serius. Dia menangkap peluang untuk mendukung permintaan maaf ini. Dan, masalah yang diangkatnya adalah salah satu yang pelik: Peristiwa Kudeta tahun 1965. Magnis dengan bersemangat mendukung permintaan maaf itu. Artikelnya itu ditutup dengan kalimat manis, khas seorang klerik (oh iya, untuk yang tidak tahu, Magnis adalah seorang pastur Katolik):
Dengan minta maaf kita akan dibebaskan dari sisa kebencian dan dendam warisan pemerintahan Soeharto. Kita tahu, orang yang hatinya masih ada dendam dan benci tak dapat menghadap Pencipta dengan rasa baik. Kita pun ikut bersalah. Bersalah karena kita tidak menyebutkan jahat apa yang jahat, bersalah karena tidak mengakui para korban sebagai korban. Permintaan maaf akan membebaskan hati kita juga.
Manis. Sedap. Nice!
Pokok Pikiran Magnis
Tetapi sebelum sampai kepada kesimpulan itu, Magnis mencoba bercerita tentang kudeta tahun 1965. Pertanyaan yang dilontarkan sebenarnya cukup bagus: ‘mengapa 46 tahun sesudah peristiwa itu emosi-emosi anti-“PKI” masih begitu kuat; mengapa pengakuan mereka yang pernah ditahan, disiksa, dan dikucilkan merupakan korban begitu sulit? Apakah hanya karena indoktrinasi Orde Baru (misalnya lewat film Pengkhianatan G30S/PKI)?’
Kemudian dia berusaha memberikan narasi bagaimana pembantaian massal ini terjadi, karena penolakan rakyat terhadap PKI. Semuanya berdasarkan pengalaman pribadi dia saat belajar di Yogyakarta dan membaca koran. Juga dari buku-buku yang mungkin dibacanya. Ketika kuliah (saya kira dia kuliah teologi di Yogyakarta, ketika itu) dia mengaku kuatir kalau Indonesia jatuh ke tangan komunis. ‘Ternyata PKI dibenci dan ditakuti, tetapi orang tak berani mengungkapkannya karena takut dicap anti-Nasakom, ‘komunisto-fobi’, atau—lebih gawat—‘antek Nekolim,’ begitu tulisnya. Kemudian dia menunjuk contoh Pramoedya Ananta Toer yang menerima hadiah Magsaysay tahun 1995, tetapi diprotes oleh Mochtar Lubis dan sejumlah sastrawan lain. Magnis menuliskannya demikian:
Bukan karena mau balas dendam, melainkan karena di tahun-tahun sebelum G30S Pramoedya menjadi penghasut yang menyerukan ‘pengganyangan’ terhadap ‘kebudayaan Manikebu, komprador, imperialis, dan kontrarevolusi,’ ‘kebudayaan setan yang seyogianya sudah harus tidak lagi mengotori bumi Indonesia.
Dari situ, Magnis beralih ke buku yang ditulis oleh John Roosa, Pretext to Mass Murder. Magnis mencomot Bab 5 dari buku ini dan mengatakan (saya kutip panjang):
Sekarang sudah hampir pasti (baca buku John Roosa) bahwa G30S memang dirancang oleh Aidit dan bukan sekadar gerakan beberapa opsir kiri Angkatan Darat (versi PKI dan Cornell Paper tulisan kondang McVey/Anderson). Betul, ‘kebijakan’ Aidit ini tidak disahkan oleh Politbiro PKI. Kebijakan politik komunis umumnya memang tak ditentukan dalam politbiro, tetapi langsung oleh pimpinan/sekretaris jenderal partai. Bukankah selama September 1965 orang-orang PKI bicara tentang ”revolusi yang hamil tua? Bukankah kader Pemuda Rakyat disuruh siap-siap?
Selanjutnya Magnis bercerita tentang penculikan seorang kolonel dan letnan kolonel di Yogyakarta. Tentang pembantaian 80 santri di Banyuwangi, pembantaian di Jawa Timur dan Bali. Magnis kemudian mengambil kesimpulan begini:
Mengerikan? Betul! Namun, sindiran Roosa bahwa pembunuhan itu policy terencana Soeharto saya anggap naif. Pembunuhan-pembunuhan itu—di mana militer memang sangat terlibat—merupakan akibat segala ketegangan yang terakumulasi selama tahun-tahun sebelumnya yang menciptakan situasi yang oleh Mohammad Roem disebut ‘mereka atau kami’.
Lahir dari Inkompetensi
Magnis menolak tesisnya John Roosa dan Cornell Paper bahwa Kudeta 1965 itu terjadi karena ketegangan di dalam Angkatan Darat. Bahkan dia mencoba mencuplik sedikit dari bukunya Roosa, seraya menunjukkan bahwa Aidit-lah yang merancang G30S. Tentang pembantaian massal itu, Magnis berusaha untuk tidak memasukkan faktor tentara di dalamnya. Dia hanya mengatakan ‘di mana militer sangat terlibat.’ Dia menyanggah bahwa pembantaian massal pasca-65 itu adalah suatu policy sistematis dari Suharto. Dia lebih menekankan bahwa pembantaian itu terjadi karena rakyat muak terhadap PKI. Seperti ujaran Mohammad Roem yang dikutipnya, itu semua adalah antara ‘mereka atau kami.’ Kemuakan itu membuat PKI dibantai.
Untuk orang yang serius belajar sejarah dan ilmu-ilmu sosial di Indonesia, pandangan Magnis ini bisa dibilang keblinger. Tapi saya tidak menyalahkan von Magnis seratus persen. Yang saya salahkan adalah keberaniannya mengungkapkan sesuatu tanpa tahu secara mendalam. Tidak aneh, jika seorang kawan saya dalam menanggapi Magnis menulis dalam status Facebooknya: Permintaan Maaf Tanpa Pengungkapan Kebenaran dan Pengakuan Bersalah?
Setahu saya, Franz von Magnis itu seorang guru (dianugerahi negara dengan gelar ‘besar’!) filsafat. Setahu saya dia memang pernah menulis buku tentang etika Jawa. Namun saya tidak tahu pasti apakah buku itu berdasarkan riset yang serius – dengan segala macam pernik-pernik metodologi dan pencarian data yang bisa dipertanggungjawabkan. Yang jelas, buku itu sangat spekulatif. Magnis juga banyak menulis tentang Pancasila. Sebagai klerik dan sebagai guru filsafat, saya rasa dia lebih banyak (merasa) tahu tentang apa yang ‘harus’ daripada apa yang ‘sebenarnya’ terjadi.
Jelas bahwa Magnis tidak pernah membukai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Kudeta 65. Saya ragu apakah dia juga membaca dengan serius semua buku-buku tentang Kudeta 65. Dia memang punya pengalaman; pengalaman itu kadang menyesatkan. Pengalamannya dibentuk oleh informasi dan cara pandang yang dia miliki. Dan buku-buku yang dibacanya pun agaknya dipilih menurut selera yang dia diyakininya benar. Saya curiga ketika dia memakai alasan penolakan Mochtar Lubis terhadap hadiah Magsaysay, karena hadiah yang sama yang diberikan kepada Pramoedya, hanya karena dia membaca buku Prahara Budaya yang merupakan kampanye untuk menjatuhkan Pramoedya dan golongan Lekra.’
Hal yang paling aneh untuk saya adalah ketika Magnis menolak tesis bahwa Kudeta 65 terjadi karena friksi dalam tubuh militer. Kemudian dia dengan fasih bercerita tentang penculikan dan pembunuhan Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono di Yogyakarta. Magnis menulis: ‘Pada 4 Oktober, kami mendengar, mereka yang diculik ternyata langsung dibunuh (suatu brutalitas yang sulit dimengerti: masak sandera dibunuh sebelum coba diadakan perundingan).’
Untuk saya, ini aneh! Luar biasa aneh! Kalau Magnis saat itu masih belajar teologi di Yogya, dia pasti tahu bahwa Kol. Katamso dan Letkol Sugiono itu diculik dan dibawa ke markas Batalyon 403 dan dibunuh di sana. Dan Batalyon ini lokasinya di Kentungan, Yogyakarta, persis di seberang jalan dengan sekolah teologi tempat Magnis belajar! Atau kalaupun Magnis belajar teologi di daerah lain di Yogyakarta, mustahil dia tidak tahu lokasi Batalyon 403. Dari lokasinya sendiri, orang bisa tahu, mengapa seorang Komandan Korem diculik, dibawa ke markas Batalyon (bukan ke kantor PKI atau ke kantor Dewan Revolusi!) dan kemudian dibunuh di sana? Komandan Korem itu TNI-AD; Batalyon itu adalah batalyonnya TNI-AD. Jadi? Barangkali sepedanya Magnis tidak pernah membawanya ke Kentungan dan hanya berputar-putar disekitar Kota Baru?
Juga ketika Magnis berusaha untuk mencuci dosa Suharto. Dia bilang Roosa – yang melakukan riset sangat serius dan menarik kesimpulan sangat hati-hati berdasarkan dokumen yang dia baca – itu naif karena mengatakan bahwa Suharto merancang suatu policy sistematis untuk melakukan pembunuhan massal. Dalam hal ini, Magnis benar-benar ignorance. Entah karena dia benar-benar tidak tahu ataukah karena dia sudah punya cara pandang tersendiri sehingga apapun yang di luar cara pandangnya itu dianggap naif dan salah. Saya lebih cenderung untuk mengatakan yang kedua. Saya akan membahas soal ini belakangan. Andai saja, Magnis mau berendah hati bicara kepada kolega juniornya di dalam Jesuit, Dr. Bhaskara Wardaya,SJ saya kira dia akan mendapat sedikit informasi tentang bagaimana Amerika mensuplai data untuk melakukan pembunuhan massal.
Magnis hanya mengakui bahwa kebijakan sistematis Suharto itu hanyalah kebijakan yang diambil sesudah 11 Maret 1966. Tapi dia mengabaikan fakta-fakta bahwa kampanye dan agitasi sistematis lewat radio dan surat kabar-surat kabar yang dikuasai TNI-AD, telah mendorong terjadinya pembantaian massal itu. Ia Magnis telah mengabaikan banyak studi yang dilakukan pada periode ini, yang memperlihatkan adanya koordinasi pembantaian antara tentara dengan kekuatan-kekuatan politik anti-PKI. Siapa yang mengendalikan tentara ketika itu? Kalau bukan Suharto, lalu siapa?
Yang paling penting adalah Magnis mengamini pendapat bahwa pembantaian massal ini terjadi karena ‘kebencian pada PKI.’ Dia mengamini dengan pandangan Mohammad Roem bahwa soalnya adalah antara ‘mereka atau kami.’ Ini adalah pandangan umum yang dihembus-hembuskan lawan-lawan PKI – yang pada awalnya adalah pandangan Angkatan Daratnya Suharto. PKI-lah yang menghembus-hembuskan iklim ketakutan dalam masyarakat.
Magnis menyindir , ‘Saya langsung teringat kebrutalan komunis di sekian negara di dunia.’ Kebrutalan komunis? Sekali lagi saya menangkap ada sesuatu yang aneh di sini. Ingat, kekejaman luar biasa itu terjadi pada tahun 1965! Magnis aslinya adalah orang Jerman. Dia tentu sangat paham akan sejarah Eropa. Perang Dunia II – dimana Nazi Jerman membantai enam juta orang dari Yahudi, Komunis, Sinti, dan Gipsy, hanya terjadi dua dekade lampau. Yang terpenting adalah bahwa Magnis lupa ada horror luar biasa, di kampung halamannya sendiri! Kenapa dia ingat pada kebrutalan komunis sementara lupa pada horor di kampungnya sendiri? Saat itu, PKC baru berkuasa selama 15 tahun di Cina. Revolusi Kebudayaan belum dilangsungkan oleh Mao di Cina. Vietnam belum lagi merdeka. Peperangan di Indocina baru akan meledak besar-besaran diakhir tahun 60an. Aneh, jika kemudian ingatan Magnis ketika itu jatuh pada ‘kebrutalan komunis di sekian negara di dunia.’ Adakah ini suatu teropong terbalik, seperti yang diungkapkan oleh pengarang Filipina, Jose Rizal, dalam Noli Me Tangere?
Kembali ke soal pembantaian massal. Magnis barangkali tidak pernah membaca atau mencari tahu mengapa pembunuhan massal itu terjadi. Seandainya saja dia tahu bagaimana orang Hutu di Rwanda disuruh memberantas orang Tutsi – lewat radio diserukan untuk memberantas Tutsi seperti memberantas hama! Dalam pembunuhan massal, hal yang paling menentukan adalah – seperti dikaji dengan sangat bagus oleh Mahmood Mamdani – orang-orang yang siaga membunuh itu harus dipersiapkan terlebih dahulu dan diindoktrinasikan bahwa mereka adalah ‘korban.’ Orang Hutu dikondisikan sedemikian rupa bahwa mereka adalah korban dari orang Tutsi. Dan Magnis barangkali juga lupa bagaimana anti-semitisme Jerman dilahirkan karena orang-orang Jerman dibuat merasa bahwa mereka adalah korban dari orang Yahudi! Itu terjadi dimana-mana. Situasi antara ‘mereka atau kami’ itu kurang lebih begitu. Mereka yang mati, atau kami yang mati. Namun yang terpenting adalah siapa yang menciptakan meluasnya perasaan sebagai korban itu? Magnis menolak untuk menyebutkan ‘agency,’ ‘actors,’ atau ‘perpetrators’ dalam pembantaian massal ini. Mengapa? Itu akan kita bahas diakhir tulisan ini.
Benarkah pembantaian ini terjadi karena provokasi kaum Kiri seperti yang dituduhkan Magnis? Dalam hal ini, lagi-lagi Magnis menyortir fakta-fakta sejarah dan hanya memakai apa yang dia sukai. Magnis tidak menyebut bahwa partai-partai kanan, yang sekalipun terlarang, aktif berebut pengaruh di kalangan elit, di kalangan tentara, maupun di kalangan rakyat bawah. Masa kini, banyak orang tahu bahwa Jenderal Suwarto di Seskoad (sekolah staf dan komando angkatan darat) itu adalah orang PSI (Partai Sosialis Indonesia). Nasution dan banyak jenderal-jenderal lainnya adalah simpatisan Masjumi atau PSI. Sementara, beberapa jenderal dan perwira muda (termasuk Suharto!) cenderung bersimpati pada golongan Kiri. Mengapa Magnis tidak juga menoleh ke Kanan dan memperhitungkan kaum Kanan juga sebagai faktor dalam Kudeta 1965? Magnis lebih suka menimpakan kesalahan kepada kalangan komunis, yang juga adalah korban. Karena komunis kan sudah tidak bisa bersuara sama sekali. Sampai kini pun – karena demikian brutalnya represi terhadap mereka dan mereka benar-benar ditumpas kelor – politik kiri ini tidak bisa bangkit lagi. Lebih mudah menyalahkan korban ketimbang mencari penyebab yang obyektif.
Juga di masing-masing daerah, pola pembunuhan sangat beragam. Di Bali, yang paling aktif melakukan pembunuhan adalah anggota Tameng dari PNI. Di Jawa Timur itu dilakukan oleh Banser NU. Namun ada yang hal yang sama di semua tempat: Tentara mengorganisir pembantaian, mensuplai data, melakukan provokasi, dan lain sebagainya.
Sampai di sini, jelas bahwa keblingernya cara berpikir Magnis itu lahir karena inkompetensinya. Dia memakai kacamata kuda dalam melihat sejarah. Namun kacamatanya itu terbuka di kiri, tertutup di kanan! Opini yang ditulisnya di suratkabar itu adalah wakil dari mind-set dia. Bukan karena keterbukaan untuk mengkaji. Alias, ini adalah ekspresi ideologis dari Magnis. Saya menulis artikel ini karena melihat bahaya yang luar biasa besar di sini. Magnis adalah sesorang yang memiliki credential intelektual yang luar biasa berpengaruh di depan publik Indonesia. Apalagi suaranya digaungkan oleh sebuah suratkabar yang dibaca oleh sebagian besar kelas menengah Indonesia.
Karena itulah, saya kira perlu untuk menelusuri mengapa pandangan seperti yang dikemukakan Magnis ini lahir? Darimana asalnya? Katakanlah ini adalah semacam ‘sosiologi pengetahuan’ dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar pikiran Magnis. Saya menangkap ini sebagai problem sosiologis, terutama di kalangan inetelektual Katolik Indonesia. (Disclaimer: saya juga Katolik!). Untuk itu, saya berusaha untuk menangkap psyche politik kebudayaan dari golongan yang cukup saya mengerti ini. Karena keterbatasan ruang, dan juga karena posisinya hanya sebagai sampiran dalam tulisan ini, maka saya akan sajikan secara ringkas saja.
The Obedient Servant of Leviathan
Pembelaan Magnis kepada tentara dan penguasa yang kuat itu sesungguhnya tidak terlalu asing untuk orang Katolik di Indonesia, terutama di kalangan intelektualnya. Daniel Dhakidae dalam bukunya Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru (khususnya pada bagian tiga) menyebutkan bahwa kalangan Katolik – juga di Indonesia – memiliki pandangan tentang negara sebagai negara organik. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai supreme, sesuatu yang harus ada, dan individu di dalamnya menjalankan fungsi sebagai organ-organ dari negara. Pandangan ini lahir dari Hegel dan menelorkan negara-negara fasis dan totaliter.
Dhakidae sudah menulis panjang lebar tentang pengaruh ide ini, penjabarannya dalam ajaran-ajaran sosial gereja, serta bagaimana kalangan menengah terdidik Katolik di Indonesia menerapkannya dalam politik. Diskusi umumnya berkisar antara Khasebul (Khalwat Sebulan), sebuah kaderisasi yang dilakukan Joop Beek, SJ. Karena rahasia (dan mitos juga!) yang meliputinya, Khasebul menjadi sumber teori konspirasi yang sangat luas berkembang. Padahal ada juga beberapa pekerjaan Beek (seperti organisasi buruh dan petaninya) yang juga berhasil tetapi tidak pernah disebut. Yang kemudian menjadi terkenal adalah kaitan Khasebul, CSIS (center for strategic and international studies), dan tentara/intelijen. Kelompok ini kabarnya menjadi lingkaran dalam pada masa-masa awal kekuasaan Suharto.
Harus diakui bahwa memang ada kondisi psikologis dari kalangan Katolik Indonesia untuk menyokong negara yang kuat, atau negara totaliter organik – seperti yang disinyalir Daniel Dhakidae. Psyche ini sebenarnya lahir dari cara memposisikan diri sebagai minoritas. Pada jaman Orde Baru, kalau menghadiri ceramah-ceramah politik khusus untuk kalangan Katolik, saya sering mendengar istilah seperti ‘minus mallum,’ yakni suatu kondisi untuk memilih yang lebih baik dari pilihan-pilihan yang buruk. Ini kata kunci dari penceramah (yang biasanya berafiliasi pada CSIS), yang menggambarkan bahwa ‘pilihannya ada dua: tentara atau kekuatan Islam. Kita memihak tentara karena minus mallum.’ Tentara dianggap lebih baik, walaupun buruk. Masih bisa diajak kongkalikong dan bisa dikendalikan asal ada uang dan pengaruh.
Saya tidak terlalu tahu kapan istilah ini mulai dipakai oleh kalangan Katolik (perlu satu riset tersendiri!). Tetapi dia ada dan berbiak dengan subur di pikiran orang-orang Katolik. Dalam hal ini, para operator politik dari CSIS, sebuah think-tank yang pada awalnya dimotori oleh orang-orang Katolik bekerjasama dengan Ali Moertopo dan Soedjono Humardhani – dua intelligent czars di Indonesia pada jaman awal Orde Baru. Pengaruhnya tidak bisa diremehkan. Karena hirarki dan organisasi gereja Katolik yang sangat top-down, maka mudahlah bagi CSIS dan operator-operator politiknya untuk menyampaikannya sampai ke tingkat bawah, ke tingkat Paroki bahkan ke tingkat kring atau lingkungan.
Namun mind-set ini tidak hanya hinggap di kalangan CSIS. Ia tersebar merata. Dia ada di mana-mana di kalangan Katolik. Juga di institusi-institusi Katolik: di sekolah-sekolah, dan bahkan juga di lembaga seperti Kompas-Gramedia, yang dulu didirikan oleh politisi dan intelektual Katolik namun sekarang berusaha menghapus image Katoliknya.
Kembali ke Magnis. Saya tidak yakin bahwa dia satu pandangan dengan CSIS. Tetapi dia menganut hal yang sejalan dengan mind-set politik Katolik yang mainstream. Benar pada jaman Orde Baru salah satu bukunya Lintasan Sejarah Pemikiran Marxisme-Leninisme, dilarang oleh penguasa. Pada jaman itu, menjadi pengarang buku terlarang itu sangat menakutkan. Namun juga punya efek untuk menaikkan rating-nya sebagai intelektual yang berani menentang penguasa. Dalam satu ceramah, yang kalau saya tidak salah ingat, Magnis pernah menegaskan bahwa buku itu sama sekali bukan buku Marxis. Buku itu ditulis sebagai buku teks supaya anak-anak muda tahu akan Marxisme dan tidak mengikutinya.
Magnis dan kalangan intelektual Katolik Indonesia pada umumnya, saya kira, tepat bila disebutkan sebagai the obedient servant of Leviathan, yakni abdi yang setia (sampai ke bulu-bulunya!) kepada sang Leviathan. Saya mengacu pada karya Hobbes, yang menggambarkan Leviathan sebagai sebuah kekuatan yang diperlukan untuk mencegah kekacauan. Ini adalah kekuatan raksasa yang mengatasi individu dan secara totaliter mengatur hidup individu. Tidaklah begitu aneh jika kaum Katolik lahir dengan doktrin minus mallum dan mendukung kekuatan tentara. Orang tentu tidak lupa bagaimana orang-orang Katolik Indonesia (dari klergi sampai ke politisi awam) bungkam terhadap invasi brutal Indonesia terhadap Timor Leste. Bahkan orang-orang Katolik menduduki peran sentral dalam invasi tersebut. Orang Katolik Indonesia menutup mata terhadap penderitaan saudara-saudaranya seiman di Timor Leste.
Yang menarik adalah bagaimana golongan intelektual Katolik Indonesia melihat Leviathan ini dengan paranoia, ketakutan, namun sekaligus juga (kalau bisa) ingin menguasainya. Satu ilustrasi berikut mungkin akan memperjelas bagaimana paranoia ini hidup, mencengkeram, menakut-nakuti, kalangan intelektual Katolik.
Tahun 1996, saya ikut mempersiapkan sebuah majalah kebudayaan milik Jesuit, sebuah ordo dalam gereja Katolik Roma, yang akan lahir dalam format baru. Saya diundang untuk ikut bekerja di sana, selain pekerjaan sebagai peneliti di sebuah institusi lain yang juga milik Jesuit. Pemimpin redaksi majalah itu seorang klerik, sangat terkenal dan banyak dikagumi karena kemampuannya menganalisis sepakbola dengan menghubungkanya dengan filsafat. Dia pun dikenal sebagai budayawan. Dia juga seorang wartawan yang menulis untuk harian paling terkemuka di Indonesia, Kompas.
Seingat saya, saya ikut terlibat dalam penerbitan baru itu hingga dua atau tiga terbitan (nama saya ada dalam jajaran redaksi). Dan kemudian pecahlah Peristiwa 27 Juli. Saat itu majalah sudah terbit dan saya, entah mengapa, terseret untuk ikut menangani pengungsian kawan-kawan yang terkena imbasnya. Saya bekerja dengan Sandyawan Sumardi (waktu itu masih jadi Jesuit) dan Romo YB Manguwijaya. Romo Mangun selalu mengatakan, kita bekerja sebagai palang merah.
Kerja itu mengakibatkan saya menghilang dari kantor majalah itu selama dua minggu. Suatu hari, seorang kawan yang berhasil mendeteksi di mana saya berada memberitahukan bahwa sang Pemimpin Redaksi mencari saya. Sangat urgent, katanya. Maka bertemulah saya dengan dia pada suatu sore di Kota Baru. Saya berterus terang akan apa yang saya kerjakan. Yang tidak saya sangka adalah reaksi yang saya terima penuh dengan kemurkaan.
‘Saya baru mendapat berita dari Pak J dari Jakarta,’ katanya. Pak J yang diacu di sini adalah seorang pemilik konglomerasi media tempat dia bekerja. ‘Menurut Pak J, pemerintah bisa melarang Jesuit di Indonesia karena terlibat dalam gerakan kiri.’
Saya berusaha bersabar. Saya jelaskan, saya sedang membantu kawan-kawan saya.
‘Jadi kamu juga terlibat?’ sergahnya.
Saya tahu apa artinya kata ‘terlibat.’ Itu masih jaman Orde Baru. Kata terlibat sudah cukup membuat bulir-bulir keringat dingin keluar deras.
‘Kamu tahu apa artinya itu untuk Majalah … Kita bisa dibredel.’
Saya bilang, ‘silakan hapus nama saya dari jajaran redaksi.’
‘Tapi nama kamu sudah terlanjur ada di sana selama ini …,’ katanya. Kemudian keluarlah ucapan yang menjadi bom nuklir untuk saya, ‘Anda memakai Jesuit untuk kepentingan politik Anda!’
Detik itu juga saya mundur dari majalah itu. Padahal rumah saya baru saja kemasukan maling, saya harus mengganti laptop milik kantor majalah itu!
Dalam ilustrasi di atas, paranoia itu – ketakutan sekaligus pemujaan dan keinginan untuk menaklukkan – sungguh hidup dalam komunitas Katolik Indonesia. Bahkan jelas terlihat bagaimana saudara satu konggregasi bisa berseberangan secara diametral. Semua ini mungkin tidak terlihat dari luar. Namun terlihat jelas dalam power play di kalangan elit dan intelektual Katolik. Mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan, seringkali memakainya untuk menakut-nakuti yang awam, yang tidak memiliki kekuasaan apapun. Tidak terlalu mengherankan the culture of fear itu sangat kuat di kalangan kelas menengah terdidik Katolik.
Franz von Magnis, SJ saya kira adalah juga ‘the very obedient servant of Leviathan.’ Namun, pada akhirnya, penting untuk saya ingatkan juga bahwa sebagaimana kelompok sosial dan religius lainnya, umat Katolik tidaklah homogen. Ada banyak ragamnya.***
Antonius Made Tony Supriatma, bekerja pada sebuah lembaga media nir-laba, tinggal New Jersey, Amerika Serikat
