Partai Komunis Indonesia

Ketika Nasionalisme Mendahului Kelas


Meskipun PKI sekarang sudah diserak-serakan, aku tetap berkeyakinan kuat  kalau  hanya  waktu,  dan   dalam  proses  sejarah  itu sendiri,  kalau PKI pada akhirnya   akan bangkit lagi, karena PKI selamanya anak zaman, dilahirkan ke dunia  oleh  zaman itu sendiri…Meski banyak kesulitan dan penderitaan, PKI akan menemukan kembali  jalannya untuk  naik jauh lebih segar ketimbang kami   berlima. Mereka    akan membikin kegagalan kami ini ibu bagi kemenangan mereka..

Oleh karena terus diburu, ditakuti-takuti peluru musuh, dia (PKI)   sekarang tiarap  serendah-rendahnya.  Akan  tetapi,  pada  akhirnya  ia  akan  merangkak balik dengan tangan dan lututnya untuk menangkap dan menghancurkan musuh Rakyat yang sesungguhnya : kaum imperialis, para tuan tanah dan kelompok –  kelompok garis keras lain di negeri ini.

Sudisman, 1967.

PADA TANGGAL 23 Mei 1965, Stadion Gelora Bung Karno dibanjiri manusia. Puluhan ribu orang memadati tribun yang mengelilingi stadion, sementara ribuan manusia lagi berdiri di lapangan yang terhampar di bawah. Di luar, di lapangan parkir dan jalan-jalan di sekitar lebih dari 100.000 orang saling berdesak-desakan. Sungguh-sungguh seperti lautan manusia. Itulah peristiwa peringatan ulang tahun ke-45 berdirinya PKI.

Untuk memberi kesempatan lebih banyak orang berkumpul di sekitar stadion dan mencegah kemacetan lalulintas, partai menghalangi niat pengendara mobil lewat kawasan itu. Dengan membawa bingkisan kecil makanan dari rumah untuk makan siang, orang berjalan kaki masuk kota dari desa-desa yang jauh. Bendera-bendera merah dan baliho-baliho raksasa dengan potret-potret pahlawan partai, seperti Karl Marx dan V.I. Lenin, berderet di jalan-jalan ibukota. Mereka yang berbaris memasuki stadion dalam wacana popular mendapat julukan ‘semut merah’: banyaknya tak terbilang, tertib, disiplin, siap mengorbankan diri tapi militan, dan sanggup menyengat jika diganggu. Prajurit semut merah ini, di mata Soekarno, merupakan pemandangan kejayaan yang megah. Ia menyambut acara itu dengan bahagia dan menyampaikan pidato berapi-api dari podium, penuh pujian terhadap patriotisme dan semangat perjuangannya melawan kekuatan kolonialisme dan neokolonialisme dunia. PKI dengan caranya telah menunjukkan apa yang sudah menjadi dugaan banyak orang di Indonesia, bahwa partai ini merupakan partai politik yang paling besar dan paling terorganisasi dengan baik di Indonesia. Tidak ada partai politik lain yang bisa berharap untuk mengorganisasi rapat raksasa sebesar itu. Tampaknya perayaan peringatan itu merupakan yang paling mewah yang pernah diselenggarakan partai politik di sini.  PKI memiliki kombinasi yang langka antara kecukupan dana, keanggotaan yang luas, dan dukungan presiden.

Sampai 1965, PKI telah tumbuh menjadi partai politik yang paling besar, tetapi ia tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui kotak suara – tidak ada pemilu untuk bersaing. Jalan parlementer menuju kekuasaan telah ditutup sejak 1959 dengan adanya Dekrit 5 Juli 1959 dan tampaknya tidak akan pernah dibuka kembali. PKI juga tidak bisa memperoleh kekuasaan melalui peluru. Partai tidak mempunyai sayap bersenjata dan tidak berminat mengangkat senjata melawan pemerintah. Partai mendapat dukungan massa, tapi tidak beroleh kewenangan yang seimbang dalam pemerintahan Soekarno, kendati partai bekerja keras dalam kampanye konfrontasi mengganyang Malaysia pada 1963, pimpinan partai kesulitan memperoleh posisi di dalam kabinet. Pengaruh PKI di tingkat paling atas pemerintahan hampir tidak sepadan dengan pengaruhnya di kalangan masyarakat.

Partai Komunis Indonesia berjaya dalam sebuah periode yang didominasi oleh figur kharismatik Presiden Soekarno yang dipuja rakyat Indonesia dan mendapat perhatian dunia lantaran pidato-pidato anti-imperialismenya yang berapi-api.  Selama di bawah pemerintahan Soekarno dan perlindungannya, PKI menjadi partai Komunis bukan pemerintah terbesar di dunia, dan banyak orang di luar dan dalam Indonesia yakin periode tersebut akan menjadi batu pijak bagi langkah mereka selanjutnya menjadi partai yang berkuasa.  Oleh karena itulah, kebanyakan orang sontak terkejut ketika mendengar kalau hanya dalam semalam saja satu partai sebesar dan sekuat itu bisa dihancurkan di kubangan darah yang demikian besar dalam sejarah modern. Melalui gelombang episode kudeta pada 1 Oktober 1965, PKI disapu habis dari panggung politik Indonesia, dan tidak lama kemudian pelindungnya, Soekarno.

Tampaknya sejarah Komunisme di Indonesia seakan-akan ditakdirkan untuk konsisten dengan tragedi. Pada tiga periode berbeda, Partai Komunis Indonesia telah mengemuka dari sekadar partai pinggiran yang tidak mencolok menjadi partai terdepan dan menonjol dengan kecepatan begitu menakjubkan laksana ‘api sabana’ membakar habis di musim panas – istilah Mao Tse Tung, untuk menggambarkan kebangkitan gerakan petani di Cina Tengah pada 1925 – namun senantiasa kandas oleh percobaan kekerasaan.

PKI bangkit kemudian tumbang selama tiga periode telah menyisakan  pertanyaan dalam diri kita. Apakah PKI akan bangkit kembali, sejarah ke depan akan menyatakannya kepada kita, tetapi agaknya situasi internasional, terlebih lagi kondisi dalam negeri Indonesia menentangnya. Beberapa dekade terakhir, dunia tidak menguntungkan bagi Marxisme-Lenisisme. Uni Soviet telah menjadi sejarah masa lampau, sementara Cina menjadi teladan bagi perkembangan kapitalis dan bukannya sosialis. Kendati demikian, ada banyak masalah sosial besar yang diangkat PKI dan gerakan komunis secara keseluruhan, tidaklah hilang.

Penjelasan teoristis

Buku Penghancuran PKI yang ditulis oleh Olle Tornquist, mencoba menjelaskan mengenai kegagalan PKI di bawah pemerintahan Soekarno, sekaligus membahas dampak kegagalan tersebut terhadap perjuangan di Dunia Ketiga. Kendati  terdapat sejumlah studi berbicara tentang kegagalan PKI, tetapi jawaban yang diberikan kurang memuaskan. Namun demikian, tulisan yang terdahulu dari Ruth McVey, Donald Hindley dan terutama Rex Mortimer tetap menjadi rujukan. Hal ini memberi peluang pada Olle Tornquist  memusatkan pada sejumlah interpretasi baru. Dengan pendekatan yang berbeda.

Kebijakan PKI berdasarkan pada tradisi Marxis. Ia disusun berdasarkan teori Marxis mengenai bagaimana masyarakat di negeri-negeri terbelakang berubah serta teori-teori politik tentang bagaimana perjuangan melawan feodalisme dan imperialisme dapat dilakukan guna bergerak langsung ke tahap sosialis tanpa harus melalui tingkat kapitalisme penuh. Untuk itu perlu dijelaskan secara ringkas mengenai dasar teori tersebut sekaligus mengaitkan dengan teori umum perjuangan di Dunia Ketiga guna menempatkan studi tentang PKI dalam konteks perjuangan di negeri-negeri terbelakang lainnya.

Sejumlah teori mengenai fenomena imperialisme dikembangkan oleh kaum Marxis, tapi yang terpenting bagi pembahasan buku ini ialah yang telah  diletakkan oleh Lenin. Dengan teori imperialisme yang disusun Lenin, kita juga dapat menjelaskan mengapa revolusi sosialis di negeri-negeri tertindas dapat dilakukan sebelum kapitalisme tumbuh sepenuhnya. Berbagai kontradiksi dengan jelas disorot dan kaum kapitalis sedang dalam keadaan mundur, sedangkan di Eropa kontradiksi dapat diperlunak dengan bantuan kekayaan dari wilayah jajahan. Pada saat yang sama kapitalisme berlanjut mendapatkan kekuatannya.

Hal ini membenarkan tesis bahwa revolusi sosialis, bahkan di negeri terbelakang seperti Rusia, bisa terjadi. Jika hal semacam itu dapat dilakukan di Rusia, mengapa tidak di negeri-negeri terbelakang lainnya? Revolusi Rusia menjadi contoh konkret tentang kemungkinan menjadikan sosialisme dalam agenda, bahkan di negeri-negeri yang disebut terbelakang.

Di samping itu, Lenin berbicara tentang persekutuan antara kaum buruh dan kaum tani. Teori persekutuan tersebut dudasarkan pada  asumsi  bahwa kaum tani berada dalam konflik dengan feodalisme yang tidak dapat dihapuskan sepenuhnya oleh Tsar dan para kawulanya, sedangkan kaum komunis akan mampu melakukannya. Namun begitu, jika borjuasi berhasil – suatu kemungkinan masih diperhitungkan oleh Lenin – kaum komunis akan kehilangan satu sekutu kuat. Kapitalisme yang telah berkembang, pada saat yang sama telah menciptakan proletariat pedalaman yang menjadi landasan penting terjadinya persekutuan dengan kaum buruh. Akhirnya proletariat di Rusia yang terbelakang itu begitu lemah sehingga harus mencari sekutu, dan harus memenuhi tuntutan para petani yang berkeinginan memberontak. Oleh karena itu revolusi harus dimulai sebagai proses demokrasi borjuis dan kemudian, di bawah pimpinan partai komunis, bergerak menuju sosialisme.

Lenin menekankan bahwa revolusi di negeri-negeri terbelakang akan memiliki basis borjuis demokratis karena ciri-ciri prakapitalis  masyarakat di negara tersebut. Karena imperialisme menghambat perkembangan kapitalisme tradisional dan bahkan pertumbuhan negara nasional, gerakan borjuis yang luas pun tumbuh. Sementara itu kaum komunis masih lemah, hanya ada proletariat kecil.

Borjuasi dipaksa melawan kolonialisme dan kapitalisme yang telah berkembang agar dapat memenuhi kepentingan sendiri. Akan tetapi borjuasi di negeri-negeri terbelakang berada dalam keadaan yang sedemikian lemah untuk melakukan hal itu. Dengan demikian, kaum komunis akan mengambil peran kepemimpinan sebagai barisan pelopor dalam persekutuan antara kaum buruh dan tani pada saat borjuasi tidak mampu melanjutkan perjuangan untuk menuju sosialisme.  Jika pada tahap tersebut kaum komunis mendapatkan dukungan dari proletariat di Uni Soviet dan negara-negara kapitalis maju, maka bisa menghindari tahap kapitalisme penuh dalam perjalanan menuju sosialisme. Oleh karena itu, maka kaum komunis di seluruh dunia semestinya memberikan bantuan konkret terhadap gerakan-gerakan nasional borjuis demokratis.

Stalin berbicara mengenai blok empat kelas, kaum buruh, kaum tani, kelas menengah dan yang disebut sebagai borjuasi nasional. Menurut Stalin, borjuasi mesti dipandang sebagai ‘progresif secara obyektif’ dalam pengertian melawan feodalisme dan imperialisme, terlepas dari apakah feodalisme dan imperialisme itu langsung memusuhi komunisme. Setidak-tidaknya kaum nasionalis feodal harus juga dipandang sebagai revolusioner, bahkan jika mereka tidak peduli terhadap hak-hak demokratis dan tidak punya suatu program revolusioner. Persoalan utama ialah mereka berjuang melawan imperialisme.

Sebenarnya blok empat kelas gagasan Stalin didasarkan pada pemikiran Stalin bersifat skematis, dalam arti tingkatannya. Pertama-tama orang harus memisahkan diri dengan feodalisme dan imperialisme serta mengembangkan kapitalisme. Hanya setelah itu terjadi masa sosialisme. Hal ini mengisyaratkan adanya dua tahap revolusi, suatu revolusi nasional borjuis dan kemudian revolusi sosialis.

Lenin juga berpikir dalam tahap-tahap yang sama. Dengan pengertian  bahwa kaum komunis akan secara berturut-turut mengambilalih kepemimpinan revolusi borjuis nasional dari tangan borjuis yang tidak akan mampu menyelesaikan tugas itu secara tersendiri. Bahkan Lenin menyatakan bahwa, kita dapat melangkah langsung dari revolusi pertama masuk ke perjuangan bagi sosialisme, jika ada kaum komunis di dalam kepemimpinan memperoleh dukungan internasional. Kapitalisme dan kekuatan borjuasi hendak bangkit, dan perkembangan penuh kapitalisme tidak harus ditunggu sebelum melibatkan diri dalam proses revolusi sosialis.

Ternyata teori dan strategi Stalin telah membawa kaum komunis pada pembantaian ribuan orang di jalan-jalan dan tanah lapang di Shanghai, Cina, pada 1927. Kenyataan tersebut telah membuat perhitungan kembali asumsinya yang ternyata keliru, yaitu pemberian dukungan tanpa syarat terhadap borjuasi nasional yang organisasinya telah membunuh banyak orang komunis.

Dalam kongres Komintern Keenam pada 1928, Stalin tetap pada tesis tentang dua tahap revolusi, dan tetap berpendapat bahwa negeri-negeri jajahan perkembangan kapitalisme terhambat, dan oleh karena itu menjadi kepentingan borjuasi nasional untuk melawan feodalisme serta imperialisme. Tetapi pada saat yang sama, sebenarnya borjuasi umumnya melepaskan kepentingan mereka sendiri, menjual dirinya kepada imperialisme dan feodalisme serta menentang komunisme. Oleh karena itu Stalin memaksa kongres meninggalkan segala bentuk kegiatan yang disebut sebagai front persatuan. Borjuasi nasional di negeri-negeri terbelakang harus dijauhi sedemikian rupa.

Bagi Partai Komunis Cina, bukan masalah untuk mengikuti rekomendasi 1928 bahwa partai harus dipisahkan dari borjuasi nasional. Sebab kaum komunis sudah dikeluarkan dari Kuomintang. Tetapi selanjutnya, dengan Mao sebagai kekuatan penggerak, perjuangan di daerah pedalaman, dengan melibatkan kaum tani menjadi titik pusat, alih-alih garis baru di wilayah perkotaan dan mengambil peran proletariat. Tidak lama kemudian kaum komunis Cina dapat merebut posisi dengan kekuatan cukup untuk mampu bekerjasama dengan beberapa bagian borjuasi tanpa jatuh kembali ke dalam hipotesis dua tahap hingga kehilangan perjuangan bagi sosialisme. Mulai pada 1948, PKC mengusulkan kerjasama bersyarat dengan beberapa bagian borjuasi dalam menentang Stalin.

Kendati Mao berbicara tentang borjuasi nasional, sebenarnya ia merujuk pada borjuasi tengah, kaum kapitalis kecil yang kalau dibandingkan dengan borjuis kecil, jumlah pekerjanya sedikit dan cenderung bekerja mandiri.  Konsep Maois untuk borjuasi nasional tentu saja berbeda jauh dengan Stanilis, yang memandangnya hampir identik dengan kelas kapitalis, kecuali agen langsung kaum kapitalis asing. Kendati sebuah front persatuan anti-imperialis, termasuk tafsiran Mao terhadap borjuis nasional bertentangan dengan rekomendasi 1928 Moskow tentang pengkhianatan borjuasi nasional. Tetapi secara berangsur-angsur Moskow tampaknya bisa menerima gagasan mengenai kerjasama dengan sebagian borjuasi.

Tesis dasar dari semua teori komunis dalam masalah perjuangan di Dunia Ketiga ialah bahwa kapitalisme tersebar ke Dunia Ketiga karena imperialism. Namun, pada waktu yang bersamaan, imperialisme menghalangi atau bahkan menyumbat setiap bentuk perkembangan kapitalis. Kaum imperialis membangun monopoli dan bersekutu dengan kaum feodal.

Kaum buruh di Dunia Ketiga dan bagian-bagian dari borjuasi yang lebih memilih perkembangan kapitalis, selain kaum tani yang dihancurkan oleh imperialisme atau dirusak oleh feodalisme, memiliki alasan untuk bersatu dan melawan imperialisme maupun feodalisme. Karena borjuasi lemah dan tidak dapat melakukan revolusi sendirian, menurut tesis ini terdapat kesempatan bagi kaum buruh untuk memimpin dan mendorong gerakan maju menuju sosialisme dengan bantuan-bantuan kawan-kawan mereka di negara-negara maju.

Tinjauan terhadap tradisi komunis ini memberi konteks bagi berbagai penjelasan  tentang kegagalan PKI. Bagian-bagian mana saja dari tradisi komunis yang dicoba PKI untuk diterapkan di Indonesia. PKI menjadi kasus kritis bagi berbagai teori dan strategi berorientasi Marxis. Pada waktu PKI berjaya dan inovatif dalam konteks Indonesia bukanlah suatu luar biasa. Partai menggunakan analisis dan strategi Marxis yang dianut luas yang semestinya sahih dalam keadaan yang sama.

Lawan dan Kawan

Setelah Peristiwa Madiun 1948, kepemimpinan PKI diusung kelompok baru dalam partai yang dikepalai empat laki-laki muda: DN Aidit, M.H. Lukman, Nyoto dan Sudisman. Perubahan ini sangat penting karena di bawah stimulus dan bimbingan keempatnya, PKI hanya dalam beberapa tahun, dari organisasi yang lemah, terpecah-belah dan tidak bersemangat di pinggiran medan perpolitikan nasional, menjadi sebuah gerakan yang dinamis, tumbuh cepat dan sangat kuat.

Pada dasarnya PKI mengadakan perlawanan terhadap imperialisme dan feodalisme. Oleh karena itu PKI berkewajiban untuk mengevaluasi partai dan kelompok lain, pemerintah siapa pun kubunya, berdasarkan satu kriteria dasar saja – yaitu apakah mereka melawan kaum imperialis dan kekuatan feodalisme ataukah tidak. PKI berkepentingan, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang mempertahankan hak-hak demokratis, sehingga memberi kesempatan pada PKI untuk melakukan kegiatan propaganda, mobilisasi dan organisasi. Kekuatan lain harus diisingkirkan, khususnya para pemimpin Masyumi dan PSI yang menunjukkan diri sangat antikomunis. Di pihak lain, PNI dan Soekarno jelas tidak menentang perlawanan terhadap PSI dan Masyumi, tetapi juga tidak menolak dukungan PKI.

Kepemimpinan Aidit memutuskan untuk menawarkan dukungan kristis kepada PNI dan Soekarno. Sebagai imbalannya, PKI bisa bekerja secara terbuka dan diterima sebagai salahsatu kekuatan nasional.  Dengan cara demikian PKI memberikan dukungan kritisnya terhadap pemerintahan Wilopo dan PNI pada awal 1952 tanpa ada orang komunis yang menjadi wakil dalam pemerintah.

Ketika PKI berbicara mengenai kapitalis Islam, yang dirujuk adalah Masyumi. Pemerintahan Masyumi sendiri, dalam menjalankan program politik sangat antikomunis dan pro Barat. PKI menyatakan bahwa Masyumi berusaha menghancurkan persekutuan progresif antara kaum buruh dan tani serta membangun kembali ekonomi kolonial. Masyumi memiliki hubungan erat dengan kelompok-kelompok yang secara terbuka menentang republik dan melakukan teror terhadap penduduk, terutama Darul Islam di Jawa Barat. Menurut PKI, politik Masyumi mewakili kepentingan borjuasi komprador.

Hal tersebut ternyata menimbulkan perdebatan apa bisa Masyumi disebut sebagai organisasi yang mewakili borjuasi komprador. Analisis PKI didasarkan lebih pada politik Masyumi ketimbang basis sosialnya, demikian kata Rex Mortimer. Hal itu benar tetapi tidak begitu luar biasa. Baik Lenin maupun Mao, menyetujui aksi-aksi nyata dan khususnya berbagai kegiatan politik untuk menentukan siapa lawan dan kawan. Menurut pengalaman Lenin, yang terpenting ialah apakah suatu gerakan menentang imperialisme dan feodalisme atau tidak, demikian halnya apakah mereka antikomunis atau tidak. Kenyataan menunjukkan, pada dasarnya kebijakan Masyumi ialah antikomunis dan mencari kerjasama dengan kaum kapitalis asing.

PKI menggunakan analisis yang serupa ketika berhubungan dengan PSI. Dengan pendidikan dan hubungan internasionalnya, kaum sosialis punya pengaruh cukup besar terhadap aparatur negara. Mereka menggunakan landasan yang bertolak pada sejumlah argumen Internasional Kedua tentang kolonialisme dan kapitalisme yang sebagian progresif. Kapitalisme harus berkembang sepenuhnya terlebih dahulu, baru sesudah itu kita bicara tentang sosialisme. Modal asing menyebarkan kapitalisme ke Indonesia dan dengan kontrol dari negara hal itu bisa mendatangkan pengaruh positif. Apabila Masyumi menghendaki kapitalisme swasta, sebaliknya PSI menyandarkan pada kapitalisme negara dalam ekonomi campuran.

Kebijaksanaan PSI tersebut, menurut PKI merupakan pengkhianatan besar. Sejak 1952, PKI melancarkan serangan keras terhadap PSI. Aidit menyatakan bahwa kaum sosialis melakukan permainan sebagai komprador sembari pemimpinnya mengisi kantongnya sendiri melalui hubungannya dengan mitra asingnya. Kaum sosialis juga berusaha menantang kaum komunis dengan melakukan perpecahan dalam gerakan serikat buruh. Pola analisis semacam itu juga berakar pada Leninisme. Ketika pemimpin sosialis terkemuka berusaha melakukan kudeta bersama sejumlah perwira senior pada 17 Oktober 1952, PKI pantas menuduh para ‘sosialis demokrat’ justru tidak demokratis.

Bagi PKI, PNI adalah representasi borjuasi nasional. Pada awalnya PNI bergerak menjauh dari Masyumi selama pemerintahan Natsir. Kemudian PNI dan Masyumi rujuk kembali, tetapi kaum nasionalis menolak sikap keras antikomunis Sukiman. PNI dan kemudian juga Soekarno, menghendaki dilanjutkannya perjuangan melawan imperialisme pada umumnya dan imperialisme Belanda khususnya. Atas dasar itu, PNI mempertimbangkan untuk bekerjasama dengan PKI dan adalah Soekarno yang pada Oktober 1952, menyelamatkan negeri dari percobaan kudeta yang dilakukan oleh para pemimpin sosialis bersama sejumlah perwira senior AD. PNI dan Soekarno menolak mengalihkan milik negara ke pihak swasta dan memilih bicara tentang nasionalisasi serta membantu perdagangan dan industri domestik dengan mengorbankan hasil-hasil ekspor yang semula milik kolonial. Dengan demikian memang PKI, PNI dan Soekarno mulai melakukan langkah kebijakan berdasarkan kepentingan borjuasi nasional. Akhirnya kaum nasionalis bicara tentang melawan ‘sisa-sisa feodalisme.’ Jauh sebelumnya PNI telah didukung Soekarno, PNI kemudian mengikuti langkah Soekarno untuk melakukan kebijakan anti-imperialis, bicara tentang perlunya langkah-langkah melawan feodalisme dan menerima PKI.

Masalah kerjasama PKI dengan Soekarno dan PNI dengan tujuan membangun ekonomi nasional. Hal ini didasarkan pada teori Stalin bahwa perkembangan kapitalis di negeri-negeri terbelakang dihambat oleh imperialisme dan feodalisme.  Menurut PKI, borjuasi Indonesia terdiri dari sebagian borjuasi nasional dan sebagian lain dari borjuasi komprador. Kaum komprador terbentuk oleh struktur neokolonial. Di pihak lain, borjuasi nasional berusaha membangun sendiri kapitalisme nasional. Konsekuensinya, ia harus bergerak menentang imperialisme dan feodalisme. Karena Indonesia berada dalam cengkraman kuat neokolonialisme, borjuasi nasional tidak akan mampu menghadapi musuh sendirian. Dengan demikian mereka memiliki pilihan untuk menyerah dengan mengingkari kepentingan mereka sendiri dan berjalan beriringan dengan kaum komprador, atau memenangkan kepentingannya dengan dukungan kritis massa yang dipimpin PKI, lalu bersatu bersama mereka membangun ekonomi nasional.

Dalam tingkatan politik, PKI berpandangan bahwa Soekarno dan PNI mewakili kepentingan borjuasi nasional dan memiliki basis di kalangan tersebut dari kelas kapitalis.  Borjuasi komprador terutama diwakili oleh PSI dan Masyumi yang basis fundamentalnya ialah neokolonialisme. Dengan demikian PKI harus memberikan dukungan kritis kepada PNI dan Soekarno dalam perjuangan bagi ekonomi nasional, karena itu menjadi kepentingan kelas buruh maupun borjuasi nasional. Masyumi dan PSI harus disingkirkan.

Pada 1956, partai menambahkan agar ekonomi nasional yang diperjuangkan oleh kaum komunis dan nasionalis akan bermanfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi segelintir pengusaha. Korupsi harus diperangi, perusahaan-perusahaan besar asing harus diambilalih oleh negara dan bukan kaum kapitalis swasta. Negara harus mengontrol ekspor dan impor. Dalam hubungannya dengan rencana pembangunan ekonomi yang mulai dibicarakan pemerintah, PKI menekankan bahwa rakyat tidak boleh lagi memperoleh beban tambahan, sebaliknya beban itu harus dikenakan pada kaum kapitalis asing dan kaum kaya.

Front Atas dan bawah

PKI bertekad menggunakan metode perjuangan secara damai dan demokratis dalam kerangka strategi jangka panjang. Dalam memperkuat posisinya partai membutuhkan perlindungan dari kekuatan-kekuatan antikomunis, yang menurut PKI, terutama dihimpun dalam PSI dan Masyumi. Mereka juga memiliki dukungan tersebar di AD.

PKI dapat memperoleh perlindungan apabila partai menawarkan dukungan kritis kepada PNI dan kemudian juga Soekarno. Kaum nasionalis bermusuhan dengan kaum Islam puritan dan teknokrat sosialis. Suatu ‘front dari atas’ dengan kaum nasionalis akan menjamin kebebasan demokratis yang diperlukan PKI agar dapat menjadi apa yang disebut sebagai partai massa Leninis – membangun front mereka sendiri dari bawah seperti serikat buruh, gerakan kaum tani dan front kaum perempuan, dan berhasil terlibat dalam pemilihan untuk parlemen. Berbagai front dari bawah bisa menarik sejumlah besar kaum buruh, kaum tani serta borjuasi kecil yang bergabung dengan partai-partai seperti Masyumi dan PSI.

Sebuah partai yang kuat dengan front dari bawah yang kuat merupakan prakondisi bagi PKI agar mampu mengambil inisiatif dalam kerjasama dengan kaum nasionalis. Front dari atas diperlukan agar sebuah pemerintahan demokratis yang populer yang luas bisa dibentuk. Dukungan front persatuan dari atas dan keberhasilan dalam pemilihan umum semestinya mengarah ke sebuah pemerintahan koalisi nasional bersama yang mendukung hak-hak dan kebebasan demokratis, persatuan nasional, anti-imperialisme dan feodalisme.

PKI berkepentingan melakukan kerjasama dengan pihak-pihak yang mempertahankan hak-hak demokratis, sehingga memberi kesempatan pada PKI untuk melakukan kegiatan propaganda, mobilisasi dan organisasi. Kekuatan lain harus diisingkirkan, khususnya para pemimpin Masyumi dan PSI yang menunjukkan diri sangat antikomunis. Di pihak lain, PNI dan Soekarno sebagai sekutu. Sebagai imbalannya PKI akan dapat bekerja secara terbuka dan diterima sebagai salah satu kekuatan nasional.  Dengan cara itulah PKI memberikan dukungan kritisnya terhadap pemerintahan Wilopo dari PNI pada awal 1952 tanpa ada orang komunis yang menjadi wakil dalam pemerintahan.

Front atas ini diharapkan bisa memberi kesempatan kepada PKI untuk memperkuat posisinya secara legal. Kepemimpinan Aidit merujuk pada gagasan Musso bahwa PKI harus menciptakan profilnya sendiri dan bahwa seluruh orang komunis harus melakukan kegiatan di dalam partai. Di pihak lain, pimpinan PKI kini mendukung pembangunan sebuah “partai massa dengan tipe Leninis”. Sejak para pemimpin PKI memperhitungkan dapat bekerja secara damai dan demokratis –setidaknya selama periode membangun posisinya – maka tidak ada alasan untuk meniru begitu saja partai kecil yang dipimpin kader secara keras yang bergerak di bawah tanah.

Berdampingan dengan partai, tapi berhubungan sangat dekat, kaum komunis juga menghimpun berbagai front dari bawah. Di antaranya yang paling penting ialah gerakan serikat buruh SOBSI, yang ketika itu merupakan konfederasi buruh terbesar di Indonesia, kemudian organisasi tani BTI, gerakan Pemuda Rakyat (sebelumnya Pesindo); organisasi Perempuan Gerwani: organisasi veteran Perbepsi; organisasi pekerja budaya Lekra; organisasi guru, organisasi pelajar IPPI; selanjutnya pada 1956 organisasi mahasiswa CGMI sedang Baperki dibentuk pada 1954 untuk menghimpun golongan minoritas, terutama Tionghoa.

Melalui berbagai front dari bawah tersebut, PKI hendak membangun persekutuan sosial antara kaum buruh, tani dan borjuasi kecil perkotaan di bawah kepemimpinan informal mereka. Jika persekutuan semacam itu tumbuh kuat, PKI akan mampu mempengaruhi front dari atas. Hal itu jelas berkat jasa Soekarno dan PKI bergerak menjadi lebih radikal.  Kerjasama PKI dengan PNI dan Soekarno sepenuhnya merupakan kondisi bagi pembangunan persekutuan yang lebih kuat. Apa yang menjadi tujuan buat PNI dan Soekarno memberikan kesempatan pada PKI bekerja secara legal, membangun front dari bawah dan menciptakan  prakondisi bagi pemerintah demokrasi rakyat yang didominasi kaum komunis. PKI sendiri sudah memperkirakan bahwa PNI dan Soekarno memerlukan langkah-langkah demokrasi untuk mendapatkan dukungan massa, terutama dalam berhadapan dengan  Masyumi dan PSI. Menurut PKI, PNI menjalankan politik bagi kepentingan borjuasi nasional. PSI dan Masyumi menjalankan politik berdasarkan kepentingan kaum imperialis dan tuan-tuan feodal. Sementara itu, PNI dan Soekarno menjalankan politik kepentingan borjuasi nasional.

Lagipula kerjasama dengan Soekarno dan PNI berarti bahwa PKI tinggal membangun kekuatannya sendiri. Tetapi ketika tiba waktunya melakukan pembicaraan yang serius mengenai revolusi nasional demokratik, PKI harus siap menghadapi keengganan di pihak borjuasi nasional. Namun, selanjutnya kaum komunis akan cukup kuat memutuskan segala sesuatunya sendiri tanpa kaum nasionalis.

PKI  dan Soekarno

Ketika terjadi kemunduran-kemunduran pada tahun 1960, PKI mencari perlindungan di bawah Presiden Soekarno. PKI menekankan mengenai betapa pentingnya memberi dukungan penuh pada kebijakan Soekarno, UUD 1945 dan Pancasila dan sebagainya. Dengan demikian, tidak ada pihak yang bisa menyingkirkan kaum komunis dengan menyatakan bahwa PKI menentang Presiden Soekarno. Sebaliknya, prinsip utama partai mengarah pada penekanan dan penyingkiran pihak lain, terutama kaum ‘kapitalis birokrat’ yang tidak mengikuti Manipol, Nasakom dan garis-garis politiknya. Demi keselamatan, PKI mengeluarkan pernyataan jelas bahwa partai bermaksud memposisikan perjuangan kelas di bawah perjuangan nasional.

Ketika masalah perjuangan kelas belum benar-benar menjadi penting di Indonesia. Namun akhirnya menjadi penting pula. Ada kecenderungan dominan di kalangan kaum komunis tetap merujuk pada Soekarno setiap kali mereka melakukan sesuatu. Aksi massa itu bagus karena Soekarno mengatakan demikian. Kaum Komunis menjadi bagian dari pemerintahan karena Soekarno bicara tentang kabinet gotong royong dan Nasakom. Kaum imperialis itu musuh karena Soekarno mengatakan demikian. Demikian seterusnya, tak terbatas.

Selama Soekarno meningkatkan perjuangan melawan Belanda untuk membebaskan Irian Barat, hal ini menjadi gambaran yang dominan. Tetapi kini posisi partai meningkat kuat dan kaum komunis, memperoleh kembali hal-hal yang hilang selama akhir 1950-an. Sebenarnya Soekarno dan AD sangat membutuhkan dukungan kaum komunis. Mereka memerlukan dukungan PKI untuk memperoleh persenjataan dari Moskow. Ini bukan masalah senjata ringan atau sejumlah bazoka seperti yang disumbangkan kepada berbagai gerakan pembebasan, tetapi persenjataan yang paling canggih. Kemudian Indonesia menjadi negara yang mendapat bantuan militer terbesar dari Uni Soviet.

Bagi kepentingannya sendiri, Soekarno juga berusaha agar persenjataan itu hanya digunakan sebagai penangkal, agar kemenangan merebut Irian Barat bukan semata-mata menjadi milik pihak militer. Oleh karena itu Soekarno juga menggunakan aksi massa kaum komunis yang tentu saja memberikan ruang gerak kepada PKI. Karena itulah PKI dapat memobilisasi massa dengan menegaskan kewajiban memperkuat garis belakang dan mendukung Presiden Soekarno.

Hal ini berarti kemajuan bagi PKI dengan cara yang sama seperti gerakan solidaritas anti-imperialisme di Eropa Barat, yang meningkatkan kembali berbagai bentuk komunisme pada tahun 1960-an. Sukses tersebut tidak dikurangi oleh kenyataan bahwa pada akhirnya, Soekarnolah pemenangnya dalam merebut kembali Irian Barat bukan pihak militer.

Ketika terjadi ketegangan antara Indonesia dengan negara baru yang sedang dibentuk Inggris, Subandrio kemudian menyatakan sikap Indonesia terhadap ‘ancaman neokolonial’ yang ditandai dengan konfrontasi total. Disusul kemudian serangan demonstrasi kepada kedutaan Inggris dan Malaysia di Jakarta. Kuala Lumpur menanggapinya dengan demonstrasi balasan dan memutuskan hubungan diplomatik. Selanjutnya, para demonstran di Jakarta membakar Kedutaan Malaysia dan merusak rumah kediaman diplomatnya. Serikat Buruh PNI dan PKI menduduki sejumlah perusahaan Inggris.

Permintaan Indonesia kepada Kremlin untuk memperoleh lebih banyak persenjataan ditolak, PKI malahan mendapat dampratan keras dan Moskow berusaha mencari kawan-kawan lain di Jakarta. Moskow, misalnya, mulai melirik AD dan Partai Murba, dimana tokoh seperti Nasution dan Adam Malik dipandang mempunyai peran kunci.

Penekanan pada perjuangan kelas dalam kerangka nasionalisme Soekarno, dengan jelas menjadi gerakan ofensif ketika petunjuk politik dirumuskan dalam rapat CC PKI pada Desember 1963. Salahsatu landasan strategi yang diubah, termasuk penggunaan aksi-aksi massa militan untuk mendukung dan memberikan tekanan pada anti-imperialisme di bawah sayap Soekarno. Tujuannya adalah membuka kedok dan menyingkirkan kaum ‘kapitalis birokrat’ sebagai pengkhianat. Pada dasarnya ini merupakan model yang sama seperti yang telah digunakan untuk menetralkan Masyumi dan PSI. Tetapi kini tuntutan dan aksi-aksinya lebih radikal.

Metodenya sederhana tetapi cerdik. PKI mendorong massa agar memberikan dukungan kepada Soekarno untuk mempertajam kritik-kritiknya terhadap Malaysia, Inggris, AS dan lain-lain serta mendukung garis-garis politik lain seperti ‘berdikari.’ Berdasarkan ‘demokrasi terpimpin’ semua harus menantang imperialisme dan bekerja untuk prinsip berdikari. Dengan demikian kaum komunis lebih cemerlang daripada yang lain, termasuk Soekarno ketika bicara masalah anti-imperialisme dan berdikari. Tak seorang pun dapat mengatakan PKI berpisah dengan Soekarno, juga tidak seorang pun dapat menghentikan PKI tanpa berpisah dengan Soekarno.

Tujuan umum jangka pendek PKI ialah memberikan tekanan pada pembentukan pemerintahan koalisi, sebuah pemerintahan gotong-royong dengan komposisi Nasakom. PKI bisa bicara tentang ‘Nasakomisasi’ seluruh aparatur negara agar orang komunis juga berada di balik pintu-pintu yang terkunci. Akhirnya, partai pun menggunakan prinsip Nasakom untuk menuntut pengaruh dalam angkatan bersenjata.

Kendala Kaum Buruh

Setelah tercapainya kemerdekaan, kaum komunis melakukan perjuangan militan kaum buruh dengan serentetan pemogokan. Tetapi di saat kabinet Wilopo, kaum komunis di SOBSI membujuk para pemogok untuk bekerja kembali. Apa yang terjadi? Ternyata berdasarkan perhitungan Aidit, jumlahnya proletariat itu kecil dibandingkan kaum tani. Indonesia disebut sebagai negara setengah kolonial dan setengah feodal. Ketika kelas buruh berjuang melawan kapitalisme, dengan jelas mereka tertarik pada sosialisme.

Karena itu perjuangan semestinya merupakan sebuah revolusi nasional dan demokratis yang—di bawah pimpinan kelas buruh—dalam jangka panjang akan mengarah ke revolusi sosialis. Dalam perjuangan bagi revolusi nasional demokratis, kaum buruh harus bersekutu dengan kaum tani berdasarkan kepentingan antifeodal dan anti-imperialis kaum tani. Aidit mengatakan, seluruh tindakan ofensif kaum komunis sebelumnya mengalami kegagalan karena kaum buruh memisahkan diri – alih-alih menempa persekutuan — dengan kaum tani. Seharusnya kaum buruh, antara lain, membantu kaum tani dalam menumbangkan kaum tuan tanah feodal yang menghambat ekonomi nasional dengan lebih banyak produksi industri, lebih banyak tersedia pekerjaan dan upah lebih baik. Kaum buruh juga bisa menyusun tujuan bersama dengan apa yang disebut borjuasi nasional, musuh kelas banyak kaum buruh. Kedua kelas ini saling berkepentingan dalam perjuangan bagi ekonomi nasional yang mandiri.

Kaum nasionalis juga akan bisa menyetujui hak-hak demokratis dan kebebasan bagi serikat buruh. Itulah sebabnya kaum komunis pada 1952, tibas-tiba menunda sebagian besar perjuangan kaum buruh militan guna mendukung pemerintahan yang dipimpin PNI yang menurut PKI lebih mencerminkan kelas borjuasi nasional.  Ketika itu serikat buruh tidak boleh menuntut apa pun yang berhubungan dengan nasionalisasi atau menuntut kenaikan upah dalam industri Indonesia. Sebaliknya, mereka harus membantu borjuasi nasional.  Konsep seperti “perjuangan kelas“ dan “ sosialisme” harus dihindarkan oleh para pemimpin serikat buruh.

Kendati perselisihan buruh meningkat dratis di bawah pemerintahan Masyumi, kaum buruh perkebunan ikut serta menghancurkan kaum pemberontak di Sumatera dan terjadi pemogokan di perusahan-perusahan dan perkebunan asing, namun bisa dikatakan perjuangan kaum buruh komunis mengalami kegagalan. Pertama, kepentingan kaum nasionalis akan demokrasi tidak cukup untuk menerima tuntutan kaum komunis, yaitu menghapus pembatasan ketat terhadap hak mogok. Sementara itu, pemerintah PNI tidak sekeras pemerintahan Masyumi dalam melakukan tindakan terhadap pemogokan. Tetapi ketika akhirnya perubahan terhadap undang-undang antipemogokan dikeluarkan pada 1957/1958, dampaknya tidak terasa. Soekarno dan AD telah mengeluarkan peraturan keadaan darurat, dan pemogokan tidak dapat digunakan sebagai senjata.

Pada 1961 ketika ketidakpuasan mendorong terjadinya aksi-aksi spontan di kalangan kaum buruh. PKI dan SOBSI berani melakukan kritik tajam terhadap pemerintah dan AD. Pemerintah bertindak cepat, DPR dibubarkan. Sejumlah pemimpin partai ditahan dan diinterogasi. Ratusan pemimpin buruh ditahan. Sejumlah media massa diberangus atau disensor, terbitan berkala milik SOBSI termasuk yang dilarang. Perusahaan percetakan dan mesin pengganda diambilalih dan berada di bawah kontrol pemerintah, PKI dipaksa menyerahkan catatan daftar nama anggota. Pada 1 Mei 1960, para demonstran bahkan dilarang menyanyikan lagu Internasionale, sejumlah pidato bahkan disensor.

Kendati demikian PKI dan Soekarno juga melakukan langkah dengan semangat positif, di antaranya mendirikan dewan buruh dan manajemen di bawah perintah Soekarno dengan tujuan meningkatkan produksi. Tetapi dewan tersebut tidak memberi kaum buruh pengaruh langsung terhadap manajemen perusahaan, dan banyak waktu dihabiskan untuk menghadapi perselisihan perburuhan setempat yang secara resmi bukan bagian dari tugas dewan. Bagi kaum komunis, hasilnya seringkali mengecewakan. Tambahan lagi ada resiko PKI dan SOBSI dianggap bertanggungjawab atas buruknya perekonomian negara.

Dengan demikian sikap ofensif kaum komunis pada 1960 gagal. Partai melangkah mundur dan segera mulai bicara tentang perlunya perjuangan nasional mendahului perjuangan kelas. Tetapi SOBSI dan organisasi lainya di bawah payung kaum komunis memiliki sejumlah kesempatan untuk melanjutkan langkah dan melakukan sejumlah kritik. Pada 1961, kaum buruh menduduki sejumlah perusahan milik Belgia, terutama perkebunan, guna menunjukkan solidaritas mereka kepada perjuangan antikolonial rakyat Kongo. Di belakangnya, kaum buruh menyuarakan anti-imperialisme Soekarno sepanjang mereka menghindari untuk mengelola perusahan tersebut.

Kelas buruh dipaksa menahan keadaan serba kekurangan yang sangat menghimpit. Eksploitasi dan penindasan bukan hanya dari kaum imperialis dan tuan tanah feudal, tetapi juga dari negara dan kaum nasionalis. Hal itu terlepas dari kenyataan–menurut analisis PKI–negara dan terutama kaum nasionalis harus dipandang sebagai teman, bukan musuh. Tak seorang pun dapat menuduh kaum buruh komunis bersifat provokatif. Sebaliknya, mereka berusaha mendukung negara dan kaum nasionalis.

Para pemimpin komunis tidak bersekutu dengan borjuasi nasional yang sedang mengembangkan ekonomi nasional dengan sekuat tenaga. Keadaan tidak menjadi lebih baik setelah negara mengambilalih sebagian besar ekonomi. Hak-hak demokrasi serta kebebasan dikurangi dan tidak diperluas. Lagipula terlalu sulit mengubah arah dan menjadi oposisi karena jika demikian, kaum buruh kewalahan menghadapi negara dan kaum nasionalis. Sedangkan upah buruh merosot dan pengangguran meningkat. Menurut teori dan analisis PKI, pelopor kelas buruh harus menunggu dan mendukung aksi dan tuntutan borjuasi progresif.  Tetapi tidak ada tuntutan semacam itu, bahkan ketika negara mengambilalih sebagian urusan ekonomi. Dengan demikian tidak ada yang bisa dilakukan oleh kelas pelopor.

Reformasi Tanah dan Kelas

Bertahun-tahun lamanya kaum komunis menerapkan kebijakan yang berhubungan dengan kaum tani dengan hati-hati. Berlakunya Undang-Undang Reformasi Tanah telah membuat PKI berusaha untuk segera memperluas kampanye mereka untuk menurunkan sewa tanah (40% hasil panen bersih bagi pemilik tanah, sedangkan 60% bagi petani penggarap), termasuk juga tuntutan restribusi tanah. BTI dan PKI mencurahkan tenaga cukup besar dalam upaya ini.

Aidit berbicara bahwa situasi revolusioner sudah di ambang pintu dan menyatakan partai harus mendukung dan memimpin perjuangan kaum tani untuk melaksanakan undang-undang reformasi tanah, bahkan jika langkah ini menentang kerjasama dan dialog yang mapan antara kaum nasionalis, agama dan komunis atau Nasakom.

Latarbelakang dari aksi ofensif PKI ialah kaum komunis mendapatkan dirinya dalam kegagalan yang memalukan karena strategi lama mereka ternyata hanya pisau tumpul belaka. Agar mampu bangkit dari tekanan dan keterpurukan, tidak cukup bagi PKI untuk sekadar menjadi sekutu Soekarno dan sejumlah nasionalis terkemuka di Jakarta. Kaum komunis juga perlu menggerakkan kekuatan mereka sendiri.

Di samping mengesahkan undang-undang reformasi tanah, Soekarno memberi legitimasi terhadap perjuangan kaum tani. Bahkan PKI bersikukuh pada undang-undang agraria tersebut. Dengan dukungan Soekarno, kaum komunis dapat menyatakan pelaksanaan reformasi tanah yang cepat akan mendorong kaum tani meningkatkan produksinya. Itu adalah sesuatu yang sangat vital agar Indonesia dapat berdikari dalam pangan dan meraih kemenangan dari konflik dengan imperialis.

Dengan cara tersebut Aidit percaya benar bahwa PKI dapat menggabungkan nasionalisme dengan perjuangan kelas di wilayah pedalaman. Berkat nasionalisme, PKI tidak perlu mengalami pertentangan dengan ajaran Soekarno mengenai Nasakom, terlepas dari terjadinya perjuangan kelas. Akibatnya, hal itu juga sulit bagi PNI dan NU untuk menarik diri dari front persatuan Nasakom, meskipun kaum komunis disebut-sebut telah melakukan aksi sepihak.

Pada akhirnya PKI berkesimpulan bahwa borjuasi nasional tidak lagi melakukan perjuangan antifeodal, pimpinan PKI kemudian memperbaiki masalah teori, terutama menurut pendekatan Maois dengan pengecualian penting bahwa PKI tidak menyarankan perjuangan bersenjata. Kerjasama dengan kaum nasional yang mewakili borjuasi nasional, tidak bisa dianggap pentingnya dengan persekutuan antara kaum burtuh dan tani. Kaum tani dipandang sepenuhnya sebagai kekuatan revolusioner paling penting. Dalam persekutuan antara kaum buruh dan tani, partai mewakili (menggantikan?) kaum buruh.

Aksi ofensif yang dilakukan kaum komunis dengan menggabungkan antara nasionalisme dengan perjuangan kelas tidak sekadar berhubungan dengan pelaksanaan reformasi tanah dalam kerangka undang-undang pokok agraria. PKI dan BTI juga mendorong pengambialihan 60% hasil panen oleh penggarap jika pemilik tanah menolak pelaksanaan 60% sebagaimana diatur dalam undang-undang. Lebih penting lagi, kaum komunis mulai meningkatkan kampanye yang menuntut agar tanah dibagikan kepada penggarap secara gratis.

Tampaknya PKI ingin menunjukkan bahwa diri mereka lebih radikal ketimbang PNI yang pada 1960 hampir merebut inisiatif dari PKI ketika  Soekarno tiba-tiba menyampaikan masalah reformasi tanah. Tetapi lebih penting lagi, langkah propaganda dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran kelas, terutama bagi kaum miskin dan tani tak bertanah, juga untuk memobilisasi mereka guna melanjutkan perjuangan. Model teoritis dan strategis menyebutkan bahwa tergantung pada kaum komunis untuk memimpin kaum tani ketika borjuasi terbukti tidak mampu menyelesaikan  secara baik perjuangan antifeodal.

Tuntutan besar-besaran serta demonstrasi bagi reformasi tanah yang lebih radikal akan dapat membantu PKI melakukan manuver terhadap oposisi, melakukan tekanan untuk terbentuknya kabinet Nasakom, dan dari landasan itu di antaranya, untuk mencapai kebijakan tanah yang jauh lebih revolusioner.

Kendati propaganda kaum komunis untuk reformasi tanah yang lebih radikal telah mencapai pedesaan, apa yang disebut PKI sebagai “tujuh setan desa” bertengger di sarangnya tanpa ancaman. Di samping itu, PKI dan BTI dengan petisi mereka, demonstrasi dan segala macam aksi yang tidak memberikan ancaman, tidak berhasil meningkatkan segala sesuatu secara layak. Pada saat yang sama terjadi keterlambatan panen pada 1963 di Jawa yang kian memburuk karena kekeringan dan serbuan hama tikus terburuk sepanjang ingatan kaum tani. Dilaporkan pada Februari 1964, lebih dari satu juta penduduk di Jawa mengalami kelaparan dan banyak di antara mereka yang meninggal.

Kombinasi di satu pihak antara kelaparan, tindakan reformasi tanah yang tidak banyak memberikan manfaat pada kaum tani miskin dan tani tak bertanah, aksi-aksi yang tidak menuju kepada keberhasilan konkret, dan di pihak lain adanya propaganda intensif terhadap kebijakan reformasi tanah yang lebih radikal. Semua itu membuka jalan bagi aksi keras. Selama perempat kedua dan ketiga 1964, dilaporkan adanya sejumlah “aksi keras” di Jawa Tengah, terutama di dan sekitar segitiga Yogyakarta – Boyolali – Solo dengan pusatnya di Klaten. Konfrontasi tersebut menjadi masalah nasional penting. Debat antara PKI dengan PNI mencapai tingkatan baru, yakni dalam front Nasakom sendiri. Pada 11 – 12 Juli Presiden Soekarno mengadakan rapat khusus di Bogor dengan DPA guna membicarakan konflik tersebut.

Kaum miskin dan tani tak bertanah saling berselisih siapa di antara mereka yang berhak atas sedikit tanah yang dapat dibagikan. Banyak petani miskin dan tak bertanah memilih mencari perlindungan, bukan dalam sebuah kolektif kelas, tetapi dari patron atau organisasi politik dan keagamaan mereka. Di Jawa Timur, golongan Islam santri dengan cepat berhasil meredam konfrontasi berwatak kelas dan membalikkannya menjadi isu pro dan anti-Islam. Bagi banyak petani, lebih penting menyerang “kaum komunis tak bertuhan“ ketimbang melawan “tujuh setan desa”. Yang paling buruk, PNI dan NU justru kini melawan PKI.

Kaum komunis tampaknya tidak memperhitungkan terjadinya benturan kekerasan di daerah pedalaman atau perpecahan yang berkembang di kalangan kaum tani. Untuk mengatasi masalah tersebut, antara lain PKI mengadakan konferensi nasional pada Juli 1964. Di situ Aidit bicara mengenai betapa pentingnya PKI dan BTI bekerja dengan disiplin lebih tinggi. Di sejumlah desa para kader ternyata tidak bisa diandalkan lagi. Mereka tidak mematuhi peraturan partai dan tidak melaksanakan keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pimpinan PKI dan BTI. Selama akhir 1964, Aidit berkali-kali menekankan untuk menjaga front persatuan Nasakom. Prioritas mendukung kaum tani menjadi tertinggal.

PKI dipaksa meninggalkan perjuangan kaum tani menjelang akhir 1964 dan awal 1965. Di samping kesalahan tertentu yang dilakukan sejumlah kader bawahan, Aidit tak mampu membaca berbagai kekeliruan dalam analisis dan strategi partai. Sebaliknya dalam pesan tahun baru 1965, misalnya, ia menyatakan bahwa kemunduran disebabkan karena kaum ”kapitalis birokrat” yang cukup kuat dalam memecah-belah kaum tani dan menyabot reformasi tanah. Akibatnya perjuangan kaum tani yang keras bisa dikesampingkan. Malah PKI kembali melakukan serangan utama terhadap kaum “kapitalis birokrat”. Menurut Aidit, aksi ofensif yang ditujukan kepada mereka menjadi tugas utama untuk 1965.

Kemajuan PKI

Kendati dilakukan serangan antikomunis Sukiman pada Agustus 1952, PKI dengan strategi barunya pada Mei 1952, berhasil membuat partai itu dapat diterima, bahkan terdapat kaum komunis di antara tokoh-tokoh penyelenggaraan dalam peringatan nasional kemerdekaan 17 Agustus.

Dengan dukungan kritis PKI terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh kaum nasionalis dan Soekarno, kaum komunis mendapatkan hak perlindungan fisik maupun ideologi. Kendati PSI dan Masyumi berusaha menyebarkan isu Perang Dingin, dengan harapan dapat mempersatukan semua kekuatan antikomunis. Tetapi PKI tidak tersentuh berkat popularitas Soekarno, Soekarno bertindak sebagai kaum nasionalis siap bekerjasama dengan seluruh patriot, terlepas apakah mereka religius atau tidak, dan berhasil membuat orang banyak mendengarkan dirinya, dan bukan pihak lain, pun ketika dirinya bicara tentang PKI. Perlindungan yang diberikan Soekarno PKI, misalnya, Soekarno menjadikan PKI dapat mengadakan kongresnya yang keenam 1959 meskipun ditentang militer. Dengan demikian jelas sekali bahwa setidaknya sebagian kaum nasionalis memerlukan dukungan PKI. Artinya mereka membutuhkan sejenis demokrasi yang juga memungkinkan PKI tetap eksis dan menawarkan dukungannya.

Kemudian PKI dan organisasi massa lebih termobilisasi dan terorganisasi daripada sebelumnya. Berbagai upaya dilakukan oleh organisasi massa serta pendidikan terhadap para anggota. Pada tahun 1954, PKI menyebut-nyebut satu juta anggota. Tiga tahun kemudian angka itu menjadi satu setengah juta dan lebih dari setengahnya merupakan anggota penuh. PKI kini menyatakan sebagian besar anggota terdiri dari kaum tani. Pada pertengahan kedua 1962, jumlah anggota melonjak menembus angka dua juta. Tidak terbantahkan PKI merupakan partai komunis terbesar di luar Blok Timur,

Hasil Pemilu 1955 juga terhitung luarbiasa, PKI menjadi partai terbesar keempat dengan perolehan suara sebesar 16,4%. Seperti halnya PNI dan NU, PKI memiliki basis terkuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan di Jawa Barat, Jakarta dan sebagian, PKI menjadi salahsatu partai terbesar. Tetapi secara umum, di luar Jawa tidak banyak memperoleh dukungan bagi PKI. PKI mendapatkan suara tambahan dalam pemilihan daerah pada 1957 dan 1958, dan menjadi partai terbesar di Jawa, mungkin di Indonesia.

Dengan demikian, PKI dapat memperkuat posisinya dengan cara damai. Pada saat bersamaan kaum komunis berhasil memecah dan menyingkirkan musuh-musuhnya. Sejak April 1952, NU memisahkan diri dari Masyumi. NU yang memiliki basis kuat di Jawa Timur dan Jawa Tengah segera merapat ke PNI dan Soekarno. Selama pemilihan parlemen dapat dikatakan NU menjadi pemenang utama.

Di Sumatera Utara, misalnya Komandan Ginting mempersenjatai para veteran komunis dan aktivis serikat buruh, dan bersama mereka menyerang kaum pemberontak ketika kaum pemberontak separatis mengumumkan PRRI pada 1958. KSAD Jendral Nasution dan Presiden Soekarno bersatu padu dalam  melakukan perjuangan menentang mereka yang oleh PKI disebut sebagai komprador. Bahkan Washington dan CIA yang bersimpati dan mendukung pemberontak, juga menjadi musuh pihak militer yang antikomunis.

Lalu Moskow memberi bantuan ekonomi. Dukungan ekonomi bagi pihak militer dan sipil segera meningkat menjadi 1,5 miliar dollar AS, melebihi jumlah kredit Uni Soviet kepada RRC selama 1949-1957. Indonesia menjadi negara nonkomunis penerima dukungan militer terbesar dan penerima bantuan ekonomi terbesar ketiga dibandingkan negara-negara Blok Timur sesudah India dan Mesir. Tak dapat dibantah bahwa PKI telah berkontribusi menjauhkan Indonesia dari pasar dunia kapitalis serta imperialisme Belanda dan Amerika. Sebagai imalannya, jalur dengan negara-negara sosialis kini dibangun.

Setelah perdebatan intensif mengenai bagaimana mengelola perusahaan Belanda yang disita Indonesia, PKI memperoleh kemenangan lagi pada 1959. Segala gagasan untuk melakukan privatisasi perusahaan ditolak. Perusahaan-perusahaan itu dinasionalisasi dan dinyatakan milik negara. Terdapat ruang untuk mimpi-mimpi bahwa bangsa Indonesia sendiri, melalui negara pada akhirnya dapat ikut ambil bagian dalam segala hal yang dulu dihalangi imperialisme. Lebih lanjut lagi, dengan dukungan Blok Timur Indonesia tidak lagi sepenuhnya tergantung pada pasar dunia kapitalis. Kaum komprador telah disingkirkan, PNI memiliki sejumlah alasan untuk bangga.

Di samping itu, PKI dan kaum nasionalis berhasil memberi label Masyumi sebagai pihak yang tidak bisa dipercaya menganut demokrasi karena hubungannya dengan Darul Islam di Jawa Barat. DI melakukan teror terhadap penduduk setempat dan melakukan serangan kekerasan secara terbuka terhadap RI serta hendak mendirikan negara Islam. Kemudian kedua partai Masyumi dan PSI, dapat diasosiasikan pada kaum pemberontak di luar Jawa. Pada 1960-1961 sejumlah partai dibubarkan dan dilarang, termasuk Masyumi dan PSI.

Dalam pidato Soekarno pada hari kemerdekaan 17 Agustus 1969, PKI memperoleh lebih banyak lagi keuntungan. Pidato tersebut menjadi dasar disusunnya manifesto politik (Manipol) yang memberikan garis-garis besar revolusi Indonesia dalam nuansa lebih radikal. Tujuan revolusi disebutkan untuk membangun sosialisme. Sementara itu demokrasi nasional harus dicapai melalui perjuangan menentang imperialisme dan feodalisme.

Lebih lanjut Soekarno tidak hanya bicara tentang pemerintahan koalisi atau kabinet gotong royong, tetapi menyatakan kerjasama Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis) harus menjadi penanda khusus pemerintahan dan aparatur negara. Dengan demikian seluruh wilayah negeri ini akan mengambil manfaat dari persatuan antara kaum nasionalis, agama dan komunis.

Soekarno tetap dalam posisi dominan. Dengan perlindungan Soekarno dan kaum nasionalis, PKI berhasil melakukan mobilisasi dan mengorganisasi setidaknya delapan juta orang. Sementara para pemimpin PNI dan NU menjadi kian tergantung pada kemauan baik Soekarno. PKI berhasil mengorganisasi basis massanya sendiri. Soekarno yang populis memerlukan basis massa itu, terutama ketika kaum pemberontak dan kemudian AD menghunus pedangnya.

Harapan Barat terhadap demokrasi parlementer akan meningkatkan kapitalisme sebagai tandingan atas kecenderungan sosialisme. Ternyata yang sedang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Salah satu penasihat ilmiah terkemuka Washington dan CIA, Guy J. Pauker, menyatakan  bahwa PKI akan memenangkan pemilihan parlemen baru berikutnya, maka untuk pertama kalinya sebuah partai komunis di dunia memenangkan kontrol pemerintah semeningkat bersamaan dengan meningkatnya aksi militer di seluruh Indonesia sejak akhir 1963 dan tahun-tahun berikutnya dengan cara legal dan dengan cara-cara damai.

Gelombang retorika anti-imperialis meningkat bersamaan dengan meningkatnya aksi militer di seluruh Indonesia sejak akhir 1963 dan tahun-tahun berikutnya. Kaum komunis berhasil membangkitkan gelombang tersebut dan melakukan inisiatif politik, jika ada sesuatu yang menyimpang tidak bisa dikatakan itu merupakan akibat kegagalan PKI dalam upaya meningkatkan tekanan terhadap anti-imperialisme.

Kaum komunis berusaha memperkuat posisinya yang lemah dalam kabinet. Tetapi itu dilakukan terutama secara ekstra parlementer berupa kegiatan “mendukung Soekarno“ dan “memperkuat garis belakang“ agar PKI menjadi kekuatan pendorong dalam perjuangan menentang imperialisme.

PKI dan SOBSI melakukan pengawasan intensif secara terus menerus terhadap pengurus perusahaan, para administratur dan komandan militer dengan tujuan membongkar korupsi dan kapitalisme birokrat. Ini terjadi baik di dewan manajemen dan buruh setempat maupun dalam media massa dan organ politik pusat. Tuntutan mereka “meretul” kaum kapitalis birokrat dan melakukan pembersihan terhadap kaum pengkhianat dalam aparatur negara mengakibatkan beberapa masalah yang cukup berat bagi AD.

Didorong dengan penuh semangat oleh PKI, Soekarno memaksa sebagian oposisi politik yang cukup besar bergerak di bawah tanah. Pada Desember 1964, Soekarno melarang Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS) yang mencakup banyak tokoh nasionalis, antikomunis dan lain-lain yang berada di balik tuntutan negara berpartai tunggal. Pada Januari 1965, kegiatan Partai Murba dilarang karena partai ini mendukung kampanye BPS.

Di tingkat internasional kesuksesan Indonesia dalam gerakan anti-imperialisme lebih menonjol. Pada tahap awal, Soekarno mengambil peran sebagai pelopor – dengan persetujuan PKI – atas sesuatu yang disebutnya New Emerging Forces (Nefo – kekuatan baru yang sedang muncul) melawan Old Established Forces (Oldefo – kekuatan lama yang mapan).

Tidak ada penjelasan apakah Uni Soviet termasuk sebagai Nefo atau Oldefo. Tetapi jelas baik Soekarno maupun PKI menggantikan dikotomi komunisme dan imperialisme – demikian halnya trikotomi yang juga memasukkan kubu yang tidak berpihak pada dua kekuatan yang saling bersaing – dengan dikotomi baru dimana masalah anti-imperialisme menjadi titik pusat. Dengan kegiatan ini maka kedua aktor bergerak lebih dekat ke arah perspektif Maois kertika itu.

Secara konkret perspektif ini mendorong Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang keluar dari PBB pada Januari 1965. Alasan yang digunakan ialah karena Malaysia diterima sebagai anggota PBB. Pada  saat bersamaan, dibocorkan rencana Indonesia dan Cina untuk memulai suatu langkah alternatif revolusioner terhadap PBB. Di samping itu Soekarno menyatakan kepada AS “go to hell with your aid”, tetapi Washington cukup murah hati untuk tidak menarik dukungan CIA. Soekarno juga menganjurkan dibangunnya poros Jakarta-Peking-Hanoi-Phnom Penh – Pyongyang.

Dengan dilarangnya Partai Murba pada tahun 1965. Akibatnya sejumlah tokoh antikomunis berpengaruh dalam pemerintahan dan AD yang punya hubungan dengan Barat maupun Timur, kehilangan tempat untuk menunjukkan oposisinya dalam bentuk yang lebih kurang demokratis. Selanjutnya sampai pertengahan 1965, sayap kanan dalam pimpinan PNI, yang punya dukungan paling kuat di Jawa Tengah, dipaksa meninggalkan posisi pimpinan partai. Di antara mereka terdapat tokoh mantan Perdana Menteri Hardi yang berusaha melakukan kolaborasi dengan Nasution.

Sejak PSI dan Masyumi dilarang dalam tahap sebelumnya, semua oposisi politik yang sekuler dan resmi kini secara formal dilenyapkan Komitmen PKI terhadap demokrasi politik benar-benar lemah. Tampaknya mereka benar-benar menyambut pembatasan hak-hak demokrasi. Akibat berbagai larangan tersebut pihak oposisi dipaksa meninggalkan sebuah arena publik yang relatif demokratis, tempat mereka harus mengikuti setidaknya sejumlah aturan main yang dapat diawasi baik oleh PKI maupun oleh yang lain. Kini oposisi dipaksa melakukan kolaborasi dengan kelompok ekstrem Islam yang keberadaannya masih ditoleransi; dan yang lebih buruk lagi mereka tergusur ke tangan AD. Dalam keadaan demikian sangat kecil kemungkinannya bagi PKI untuk dapat mencapai lawannya. Memang oposisi politik dapat disingkirkan tetapi sebenarnya mereka tidak dilucuti.

Kegagalan PKI

Strategi PKI ditujukan kepada dukungan kritis dan kolaborasi dengan kekuatan sosial yang punya kepentingan melaksanakan suatu revolusi nasional demokratis. Ini tentu saja termasuk kaum buruh dan tani. Tetapi menurut sejumlah teori pada ketika itu, termasuk juga kekuatan borjuis yang berusaha membangun kapitalisme nasional yang dihambat oleh imperialisme dan feodalisme. Kaum kapitalis lainnya, yakni kaum komprador dan apa saja yang disebut kapitalis birokrat, di samping juga berbagai kekuatan kaum feudal, akan disingkirkan melalui kebijakan anti-imperialis dan antifeodal.

Karena perkembangan kapitalis nasional dengan tersumbat, baik dalam bidang pertanian maupun industri, maka mereka yang bekerja bagi perkembangan semacam ini tidak akan mampu menyelesaikan revolusi. Kemudian kaum komunis akan mampu mengambilalih kepemimpinan. dan dengan dukungan massa, memastikan terjadinya perkembangan ekonomi dan sosial sebagaimana borjuasi berhasil melakukannya di Eropa, tetapi tidak dapat dilakukan borjuasi di Dunia Ketiga. Selanjutnya mereka akan maju menuju sosialisme.

Salahsatu sebab mendasar kegagalan PKI ialah karena strategi ini tidak tepat. Hal ini disebabkan karena kapitalisme baik di sektor pertanian, maupun industri dan perdagangan, meskipun tidak dapat berkembang dengan cara berbeda seperti model Eropa, tetapi tetap dapat berkembang dengan cara berbeda dan dalam bentuk lain yang tidak dapat dianalisis oleh PNI. Teori Marxis yang bersangkutan mengandung kekurangan akan peralatan yang baik, dan masih tetap demikian, untuk melakukan analisis bagaimana kapitalisme dapat berkembang di wilayah tempat imperialisme berkonsistensi dengan cara produksi prakolonial dan mendominasinya. Pembicaraan tentang kapitalisme dan feodalisme dengan cara murni Eropa tidak akan memberi hasil.

Cara kapitalisme muncul di Indonesia sangat berbeda dengan kapitalisme klasik di Eropa, yakni model bagi Marxis maupun non-Marxis. Akibatnya, kapitalisme yang baru muncul tidak dapat dipahami menggunakan berbagai teori kaum komunis dan tidak dapat pula dihadapi oleh berbagai strategi yang telah terpatok.

Kaum komunis berusaha untuk kolaborasi dengan memberikan dukungan kepada kaum nasionalis secara umum, khususnya PNI dan Soekarno. Dikatakan bahwa mereka mewakili kepentingan apa yang yang disebut borjuasi nasional dalam membangun perkembangan kapitalis tradisional yang berada dalam konflik dengan imperialisme, kaum komprador dan tuan tanah.

Hasilnya, tidak boleh dibantah. Peluncuran kebijakan luar negeri anti-imperialisme dan awalnya disintegrasi ekonomi kolonial. Tetapi tidak ada upaya untuk membangun suatu ekonomi nasional yang dapat menggantikan apa yang dihancurkan. Malah Indonesia dilanda krisis ekonomi dan politik yang berat. Apa yang disebut borjuasi nasional dan kaum nasionalis menjadi mahluk aneh besar dan korup yang menggunakan posisi politik dan administrasinya sebagai aparat negara untuk memperkaya diri sendiri. Pukulan keras terhadap ekonomi ekspor kolonial bukan hanya memukul imperialisme, tetapi juga berpengaruh buruk terhadap para produsen dalam negeri untuk ekspor, demikian halnya juga pedagang. Keadaan ini bisa ditemui terutama di luar Jawa, maka yang terjadi ialah penyelundupan yang kian marak, wilayah tempat terjadinya pemberontakan daerah.

Kontradiksi antara analisis yang disusun PKI dengan kenyataan perkembangan yang begitu mencolok. Kaum komunis seharusnya punya kemampuan untuk membuat analisis mengenai konsep mereka tentang borjuasi nasional yang lebih baik dengan menerapkan teori Lenin secara konsisten, bukannya dengan memcampurkannya dengan teori Stalin. (PKI mengindentifikasikan borjuasi nasional berdasarkan landasan politiknya Lenin, tetapi membangun analisisnya bagaimana borjuasi ini akan bertindak berdasarkan teori ekonomi Stalin). Dengan merujuk kepada kepada Lenin saja, setidaknya PKI akan terhindar dari determinisme Stalin perkembangan kapitalis disumbat dan borjuasi nasional harus bergerak melawan imperialisme. Jarang terjadi sebuah partai yang begitu besar begitu terikat pada, menanamkan demikian besar harapan serta menyesuaikan diri dengan tingkat sangat besar pada bagian suatu kelas yang diketahuinya sangat sedikit.

PKI memperkirakan kebanyakan kaum tani punya kepentingan untuk memukul kaum tuan tanah feodal, yang menghalangi terjadinya  perkembangan agraria. Kekuatan para tuan tanah dan halangan terhadap perkembangan tergantung pada kemampuan mereka memonopoli tanah  dengan konsentrasi tanah. Dengan adanya stagnasi agraria tentu saja membuatnya tidak bisa melaksanakan kebijakan yang memungkinkan tegak berdirinya suatu kapitalisme nasional mandiri secara menyeluruh. Suatu borjuasi nasional kemudian menemukannya dalam kepentingan mereka menentang: sisa-sisa kaum feudal, tetapi kaum tani yang maju untuk meraih kemenangan dihalangi oleh kekuatan imperialis. Demikian PKI meyakini. Ketika hal tersebut sudah jelas, maka kaum komunis akan mampu memikul tugas membawa perjuangan antifeodal sampai selesai.

Lagipula Soekarno telah menyetujui undang-undang reformasi tanah borjuis terbatas dan menuntut prinsip berdikari secara nasional sebagai bagian dari perjuangan anti–imperialis yang meningkat. Sebagai dinyatakan oleh PKI, keadaan tersebut memungkinkan dilakukannya suatu perjuangan radikal di daerah pedalaman tanpa mengganggu kaum nasionalis, fondasi dari atas Nasakom “front dari atas ”

Dengan demikian kaum komunis memimpin langsung dalam menerapkan reformasi tanah terbatas Soekarno untuk menghentikan konsentrasi tanah  Tetapi pada saat bersamaan mereka melakukan kampanye secara intensif untuk menjatuhkan sepenuhnya kaum tuan tanah feudal  dengan mendistribusikan tanah kepada penggarapnya. Ketika kaum nasionalis menunjukkan keengganannya dan berusaha menghindari dilaksanakannya perubahan yang menyangkut dirinya, maka PKI berpikir tiba waktunya untuk mengambil alih kepemimpinan kaum tani dan menyatakan lebih penting bagi partai memelihara persekutuan dengan kaum tani daripada dengan borjuasi nasional.

PKI berhasil mengembangkan dan mulai aktif menerapkan strategi ofensif berdasarkan perjuangan kelas tanpa menemui represi besar-besaran. Hanya beberapa tahun kemudian setelah tercapai sejumlah langkah maju besar; situasi nampaknya menemui jalan buntu. Terlebih ada persoalan dalam masalah strategi partai. Terdapat kontradiksi di antara perspektif teori dan analisis PKI di satu pihak dengan perkembangan yang nyata di pihak lain, sesuatu yang sangat jelas. Nampak sangat sulit untuk mengungkapkan kepemilikan besar yang menurut undang-undang reformasi tanah harus diredistribusikan. Terdapat begitu banyak celah yang sulit ditambal. Tanah kaum “tuan tanah feudal“ tidak begitu terkonsentrasi yang tidak dapat mereka sembunyikan, juga menghindar dari kontrol langsung terhadap tanah tanpa kehilangan kekuatan mereka.

Konsentrasi tanah tidaklah mencolok hingga kaum tani dapat bersatu menghadapi dan mengasingkan tuan tanah yang sedikit jumlahnya. Perjuangan kelas berubah menjadi konflik kekerasan di antara kaum tani sendiri. Masalah strategi dalam ofensif kaum tani didasarkan pada analisis yang memandang berlebihan terhadap adanya konsentrasi tanah. Kekuatan kaum tuan tanah pedesaan dan stagnasi pertanian pasti punya sebab mendasar yang lain yang seharusnya diperingati kaum komunis.

PKI terpaksa meninggalkan ofensif perjuangan kaum tani. Pada 1965 Aidit menyatakan ofensif tersebut dihambat. Pada 1965 Aidit menyatakan ofensif tersebut disumbat oleh kaum “kapitalis birokrat” yang harus disingkirkan secara lebih efektif sebelum perjuangan di daerah pedalaman dapat dilanjutkan. Karena perjuangan kaum buruh juga mendapat rintangan, maka PKI harus menyingkirkan lawan-lawannya secara lebih efektif lagi dengan bekerja melalui front persatuan luas yang dipimpin Soekarno. Tetapi sebagaimana yang ditunjukkan bahwa perjuangan anti-imperialisme yang meningkat tidak memperoleh hasil yang sepadan. Kaum “ kapitalis birokrat” dipaksa dalam keadaan defensif secara ideologi, tetapi tidak terungkapkan sebagai penghianat maupun didepak.

Tambahan pula strategi tersebut menyebabkan sejumlah masalah selama 1965, PKI dan Soekarno berhasil dalam melarang oposisi sekuler terakhir. Maka musuh-musuh mereka berkumpul ke dalam lingkungan agama, terutama Islam, sejumlah organisasi dan terutama di sekitar AD. Untuk bisa mencapai lawan-lawan mereka, PKI harus melakukan perjuangan melawan AD. Tetapi kepemimpinan AD tidak diperlemah secara berarti. Sebaliknya mereka diprovokasi, dan rumor sejumlah jendral merencanakan suatu kudeta menjadi sangat umum.

PKI mengalami sejumlah kesulitan dalam menghadapi ancaman AD dengan perjuangan massa yang kuat, karena hal itu disumbat oleh semua masalah strataegi yang tak terpecahkan. Dengan bantuan organisasi massa, pimpinan  PKI hanya mampu mengungkapkan dan menguak rencana tertentu untuk kudeta, tetapi posisi para jendral tetap tidak terpengaruh.

Ketika terjadi gerakan sejumlah perwira pembelot dalam Perstiswa G30S dan mengalami kegagalan total. Pihak AD segera menuduh PKI sebagai yang bertanggungjawab terhadap gerakan para perwira pembelot agar dapat memelihara persatuan di kalangan angkatan bersenjata dan menyingkirkan PKI. Penindasan dengan kekerasan menjadi pemandangan sehari-hari.

Setelah aksi gerakan perwira tersebut, para pemimpin PKI hampir tidak bisa melakukan rapat, tidak mampu memimpin massa partai ‘mereka.’ Dalam gerakan luas, misalnya, untuk hak-hak asasi manusia. Karena seluruh gerakan komunis terperangkap dalam konflik elite di Jakarta, massa sendiri tidak mampu berbuat banyak untuk menghentikan penindasan yang sedang terjadi.

Untuk pertama kali adanya sabotase terhadap prakondisi paling dasar bagi berfungsinya sebuah partai massa – yakni partai kelas buruh demokratis dengan para anggota dan simpatisan yang dapat diketahui – memungkinkan bagi AD untuk menangkap dan membunuh tanpa halangan, demikian juga membebaskan kendali kontradiksi yang timbul karena perjuangan untuk reformasi tanah, sesudah itu gerombolan antikomunis melakukan kejahatan serangan dan pembantaian massal manusia paling brutal.

Implikasi Strategi PKI

Bersamaan dengan tumbuhnya nasionalisme dan anti-imperialisme dalam masa permulaan kemerdekaan, kekuatan PKI tumbuh dan menjadi penting. Dibandingkan dengan kaum komprador yang melakukan kompromi dan borjuasi nasional yang lemah, kaum komunis muncul sebagai penjamin perkembangan politik dan ekonomi nasional yang dapat menciptakan pertumbuhan maupun tingkat hidup yang layak. Untuk itu jutaan orang Indonesia ikut berjuang dan dari situ menaruh harapan setelah pembebasan dari penjajah Belanda dan Jepang. Sampai tingkat ini strategi PKI mendapatkan hasilnya.

]Tetapi kemudian PKI jatuh dengan bangkitnya fraksi kapitalis baru yang membangun kapitalisme pascakolonial dalam kerangka negara nasionalis dan perjuangan anti-imperialis. PKI tidak mampu menyusun analisis dan perjuangan anti-imperialis. PKI tidak mampu menyusun analisis tentang apa yang sedang terjadi, apalagi suatu bentuk alternatif strategi serta menerapkannya sesuai dengan perubahan keadaan yang terjadi di Indonesia.

Ketidakmampuan PKI tidak untuk menganalisis pertumbuhan kapitalisme pascakolonial atau meskipun mendapat dukungan rakyat sangat besar, untuk mengimbanginya dengan strategi yang efektif, tidak hanya didasarkan pada peralatan teori yang salah bagi studi terhadap Indonesia saja. Sebenarnya tesis dominan dalam pemikiran kaum komunis internasional tentang bagaimana masyarakat Dunia Ketiga harus dianalisis, dan perjuangan dilaksanakan, telah dimodifikasi oleh PKI agar cocok bagi Indonesia. Tetapi tetap digunakan sebagai titik tolak. Dan kesalahan analisis harus ditelusuri kembali ke tesis-tesis umum dari teori marxis tentang perjuangan di Dunia Ketiga. Tidak saja penting tetapi juga mungkin untuk memeriksanya kembali guna melihat apakah tesis-tesis tersebut masih layak mengingat pengalaman PKI dan perkembangan kapitalisme

Tesis Komintern dan Lenin tentang perjuangan di negara-negara  terbelakang, demikian halnya dengan versi Stalin yang telah direvisi, dihidupkan kembali selama 1950-an dan masih merupakan tonggak bagi banyak gerakan revolusioner di Asia dan Afrika. Tetapi validitas tesis ini terancam oleh akar masalah strategis PKI.

Tesis yang menyatakan revolusi di negeri-negeri terbelakang pasti berwatak demokratis borjuis bertentangan dengan perkembangan dari suatu kapitalisme pascakolonial yang menyimpang. Tidak mungkin bicara tentang kontradiksi pokok antara cara produksi prakapitalis dan kapitalisme tradisional. Kebanyakan gerakan nasionalis sama sekali tidak memperjuangkan sebuah perkembangan kapitalisme klasik melawan feodalisme dan kapitalisme.

Dengan demikian berarti pijakan bagi kerjasama kaum komunis dengan “borjuasi revolusioner” (Lenin) dan terutama dengan “borjuasi nasional ( Stalin), tidak punya dasar. Borjuasi yang sangat kecil, yang mirip idealnya menurut teori Eropa, tidak dapat menjadi kekuatan tangguh untuk memimpin, sebagian karena kekuatan kaum imperialis dan sebagian karena kurangnya kekuatan politik, administrasi dan militer. Maka yang disebut borjuasi nasional tidak mampu melakukan kebijakan operasional antifeodal dan anti-imperialis atau mulai membangun ekonomi nasional independen dengan kebebasan demokratis sebagai diasumsikan doktrin komunis.  Apa yang disebut borjuasi nasional pernah atau masih berada dalam keadaan kuat di negeri-negeri lain di Dunia Ketiga dibandingkan dengan kasus Indonesia.

Salahsatu dari asumsi dasar dalam teori dan analisis komunis tentang perjuangan di Dunia Ketiga ialah bahwa suatu perkembangan ke arah sosialisme di bawah pimpinan partai komunis benar-benar mungkin karena borjuasi tidak punya kekuatan untuk menyelesaikan berbagai masalah kaum tani yang ditimpa penghisapan kaum feodal dan imperialis. Membangun persekutuan antara kaum buruh dan tani menjadi pilihan.

Secara umum dipandang bahwa eksploitasi terhadap kaum tani dilakukan oleh sejumlah kecil kaum tuan tanah feodal yang melakukan konsentrasi  tanah. Hal ini terutama berlaku di Asia. Dengan demikian kaum komunis berpendapat mereka harus memobilisasi dan mengorganisasi serta mengadakan reformasi tanah terhadap konsentrasi tanah dengan tuntutan “ tanah bagi penggarap”. Langkah ini mendukung kepentingan borjuasi kecil, membuka jalan bagi pembangunan agraria yang akan menguntungkan massa di pedalaman dan juga perkembangan industri. Pada tahap permulaan ini, seluruh kaum tani bersatu melawan sejumlah kecil tuan tanah dan para penghisap

Tetapi masalah–masalah kaum komunis di Indonesia menunjukkan bahwa bentuk dominan eksploitasi tidak lewat konsentrasi tanah, tetapi melalui sentralisasi surplus. Kaum tani terpecah. Reformasi tanah klasik dimaksud melakukan redistribusi kepemilikan tanah yang luas, sesuatu yang tidak terbukti. Sebaliknya, pertanian dikembangkan melalui kapitalisasi pascakolonial yang mengurangi kemungkinan kaum komunis dapat menguasai basis kaum tani yang luas.

Pengkapitalisasi pascakolonial sangat brutal dan meminggirkan banyak petani beserta keluarga mereka. Ternyata kaum tani yang dipinggirkan pun bahkan tidak menjadi proletariat yang homogen. Kapitalisme pascakolonial tidak banyak bisa membuka peluang kerja di industri maupun pertanian  Mereka yang masih dapat bertahan di pertanian tergantung pada para patron, kurang ada persamaan dalam kondisi kerja, di samping kondisi yang  buruk. Hal itu relatif menjadi hak istimewa. Mereka yang terpinggirkan terpaksa melakukan berbagai pekerjaan serabutan, menjadi pedagang kecil, bidang layanan informal dan yang lain, jarang punya musuh yang nampak untuk diserang.

Dengan demikian kaum tani yang terpinggirkan tidak dapat menjadi pemantik api. Pengalaman Indonesia menunjukan bahwa kesempatan terjadinya revolusi dengan basis luas kaum tani mungkin sudah lewat. Agaknya kaum tani yang terpinggirkan dan menjadi proletar harus dimobilisasi dari atas oleh kaum buruh. Bagaimanapun kaum buruh merupakan satu-satunya yang punya potensi untuk melawan kaum kapitalis pascakolonial di jantung sistem ekonomi dalam industri dan perdagangan.

Sebenarnya PKI tidak berusaha menerapkan teori-teori dasar umum komunis saja. Teori Lenin tentang partai juga direvisi, dan pada saat yang sama PKI juga berusaha membangun partai kader dan partai massa. Lagipula PKI tidak terlibat dalam perjuangan bersenjata maupun perjuangan ilegal, tetapi sebaliknya partai ini berjuang dengan cara-cara damai dan demokratis.

Analisis sederhana tentang berbagai masalah strategis partai tentu menunjukkan bahwa upaya untuk merevisi Leninisme dengan cara itu merupakan sesuatu yang kurang patut. Partai massa yang luas memperlihatkan dirinya tidak mampu dalam menghadapi penindasan terbuka yang datang terutama dari pihak pihak militer, dan jalan damai yang ditempuh berujung pada pembantaian massal yang bengis.  Tidak bermanfaat memiliki partai yang kuat padu tetapi mudah diidentifikasi yang akan dapat dihancurkan oleh suatu serangan terpusat, misalnya dari AD, suatu serangan yang akan dapat menjadi dalih tuntutan bagi diadakannya lebih banyak senjata dan lebih banyak tindakan represif.

Penutup

Adanya Persitiwa G30S ini PKI dengan cepat dinyatakan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggungjawab terhadap terjadinya G30S. Berbagai macam rumor segera disebarkan, bahwa para pemuda dan perempuan PKI mulai melakukan ritual pembunuhan para jenderal berbau seks. Media massa di Barat dengan setia melaporkan semua itu. Disusul kemudian dengan terjadinya operasi pembersihan kaum komunis. Operasi ini bukan saja melegitimasi protes terhadap PKI, tetapi juga pembunuhan terhadap orang komunis.  Pembantaian yang terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali sangat mengerikan.

Baik di kota-kota maupun daerah pedalaman kaum komunis hampir tidak melakukan perlawanan apa pun, Soekarno berusaha keras untuk menghentikan kejadian tersebut dan mengurangi ekses. Melalui Supersemar, Soeharto membubarkan Partai Komunis Indonesia. Korban pembunuhan terus meningkat, penjara dan tempat tahanan penuh sesak, kamp-kamp tahanan di seluruh negeri menjamur.

Sebab–musabab dari berbagai masalah strategis PKI menunjukkan bahwa latar belakang kegagalan pada pertengahan 1960-an sebagian tergantung pada kesalahan dalam sejumlah teori umum Marxis atau komunis apakah dan bagaimana kapitalisme berkembang di Dunia Ketiga, dan bagaimana perjuangan harus dilaksanakan. Untuk sementara, PKI menjadi salahsatu dari sekian banyak kasus.

Berbagai upaya di kemudian hari untuk mengembangkan teori dan strategi baru, melalui sejumlah pengalaman perjuangan juga perlu dianalisis dan dievaluasi. Boleh dikata tidak ada kemajuan berarti dalam perjuangan pembebasan. Tetapi terdapat bibit-bibit perkembangan baru dalam perjuangan yang sedang berjalan, karena tentu saja perjuangan tetap berlangsung, baik di dalam maupun di luar partai komunis. Penghisapan dan penindasan tidaklah lenyap hanya karena kita mengalami kesulitan dalam membuat analisisnya.***

Peter Kasenda, Sejarawan

Tulisan ini sebelumnya adalah paper yang diajukan dalam diskusi buku  Penghancuran PKI pada tanggal 26 Oktober 2011 di Freedom Institute, Jakarta. Diterbitkan pertamakali oleh Penerbit Komunitas Bambu. Diterbitkan ulang di sini untuk tujuan Pendidikan.

Kepustakaan:
Anderson,  David   Charles.  2003.   Persitiwa  Madiun  1948.  Kudeta  atau Konflik Internal Tentara? Yogyakarta:  Media Pressindo

Brackman, Arnold. 1969. The Communist Collpase in Indonesia. New York,
Norton.

Crobb, Robert (ed) 2003.  The  Indonesian  Killings.  Pembantaian di Jawa
dan Bali 1965 – 1966. Yogyakarta : Syarikat Indonesia.

Lane, Max. 2007.  Bangsa  Yang  Belum  Selesai.  Indonesia,  Sebelum  dan
Sesudah Soeharto
. Jakarta : Reform Institute

Mortimer, Rex. 2011. Indonesian Communism Under Sukarno. Ideologi dan
Politik. 1950 – 1965
. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Roosa, Johns, 2008.  dalih  pembunuh  massal.  Gerakan  30  September dan Kudeta Suharto. Jakarta : ISSI.

Soe Hok Gie. 1999.  Orang-Orang  Dipersimpangan  Jalan . Yogyakarta:
Bentang Budaya.

Sulistyo. Hermawan. 2000. Palu Arit di Ladang Tebu. Sejarah PembantaianMassal yang Terlupakan (Jombang-Kediri 1945 – 1965 ). Jakarta:Kepustakaan Populer Gramedia.

Swift, Ann. 1989.  The Road  to  Madiun: The  Indonesian  Communist Uprising of 1948. New York: Cornell University Press.

Tim ISAI.  Bayang-Bayang  PKI. Jakarta :  Insitut Studi Arus Informasi

Tornquist, Olle. 2011.  Penghancuran PKI. Jakarta : Komunitas Bambu.

Williams, Michael C. 2003. Arit dan Bulan Sabit. Pemberontakan Komunis 1926 di Banten.  Yogyakarta: Syarikat Indonesia .

Zed, Mestika . 2004.  Pemberontakan  Komunis  Silungkang 1927.  Studi Gerakan Sosial di Sumatra Barat . Yogyakarta: Syarikat Indonesia.


comments powered by Disqus